Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

DPR: Genjot Penerimaan Pajak Tetap Harus Perhatikan Kepentingan Rakyat Kecil

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako) dan jasa pendidikan di Indonesia.


Hal itu sebagaimana tertuang dalam dokumen draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tersebar di kalangan publik.


Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menilai, masalah perpajakan di Indonesia sangat memperihatinkan.

Setidaknya sudah 12 tahun realisasi pajak meleset dari target yang ditetapkan atau shortfall pajak.


"Namun, hendaknya upaya meningkatkan penerimaan pajak tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat kecil," kata pria yang akrab disapa Hergun itu, kepada wartawan, Sabtu (12/6/2021).

Komisi XI, kata Hergun, bisa memaklumi pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk pembiayaan APBN 2021 atau 2022 tidak bisa terus-terusan mengandalkan utang.


Rasio utang makin mendekati batas yang ditetapkan Undang-Undang. Belum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diimplementasikan ke masyarakat.


"Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR," ujarnya.


Namun demikian, Hergun menegaskan Komisi XI DPR belum menerima draf resmi Revisi UU KUP.


Komisi XI DPR saat ini dalam posisi menunggu draf Revisi UU KUP, agar dapat melihat secara keseluruhan bagaimana fondasi dalam sistem perpajakan.



"Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? 

Siapa yang pantas untuk dipajaki secara lengkap berdasarkan sektor, dan pelaku ekonomi.

Kami siap membahasnya dengan pemerintah untuk mencari solusi perbaikan penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil," pungkas Hergun.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR: Genjot Penerimaan Pajak Tetap Harus Perhatikan Kepentingan Rakyat Kecil, https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/12/dpr-genjot-penerimaan-pajak-tetap-harus-perhatikan-kepentingan-rakyat-kecil.
Penulis: chaerul umam
Editor: Choirul Arifin

Sembako dan Pendidikan Kena Pajak, DPR Tunggu Kemenkeu Serahkan Draft RUU KUP

 


PIKIRAN RAKYAT - Komisi XI dari Fraksi Gerindra DPR-RI Heri Gunawan menanggapi wacana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen terhadap sembilan bahan pokok (sembako).

Hal tersebut tertuang dalam dokumen draft revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tersebar di kalangan publik.

Menurutnya, isu ini sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok rakyat. Selain waktunya juga karena saat ini Indonesia masih mengalami keterpurukan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Heri Gunawan menjelaskan, sejatinya masalah perpajakan di negeri ini sangat memperihatinkan.

Setidaknya kata dia sudah 12 tahun realisasi pajak meleset dari target yang ditetapkan pemerintah.
 
“Kami memaklumi Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk pembiayaan APBN 2021 atau 2022 tidak bisa terus-terusan mengandalkan utang," kata Heri Gunawan dalam keterangannya, Sabtu, 12 Juni 2021.

Dia mengatakan, saat ini rasio utang makin mendekati batas yang ditetapkan UU. Belum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diimplementasikan ke masyarakat.

"Tidak mungkin pemerintah melakukan kebijakan perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Namun, hendaknya upaya meningkatkan penerimaan pajak tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat kecil,” kata dia.

Komisi XI kata dia saat ini menunggu draft resmi RUU KUP dari Kementerian Keuangan agar dapat melihat secara keseluruhan.

Dia mengatakan, tentu legislatif ingin mengetahui siapa yang pantas untuk dipajaki secara lengkap berdasarkan sektor, dan pelaku ekonominya oleh pemerintah.

"Kami siap membahasnya dengan Pemerintah untuk mencari solusi perbaikan penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil," kata Hergun.***


sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012043983/sembako-dan-pendidikan-kena-pajak-dpr-tunggu-kemenkeu-serahkan-draft-ruu-kup

Hergun: PPN Sembako Korbankan Rakyat Kecil

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Andri/Man

 

Pemerintah dikabarkan berencana mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, dua barang dan 11 jenis jasa pelayanan tersebut akan dikenakan PPN. Salah satunya adalah produk sembako. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan ini akan mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

 

Dalam dokumen revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar di publik disebutkan, pasal 1 angka 10 dan Pasal 44E jelas mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas PPN. Sebelumnya, jenis barang dan jasa tersebut tidak dikenakan PPN seperti diatur dalam UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e, g, i, j, k, o, dan p.

 

Rancangan Undang-Undang KUP (RUU KUP) itu akhirnya jadi polemik di tengah masyarakat. Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan dalam rilisnya, Jumat (11/6/2021). menyatakan bahwa hingga hari ini Komisi XI DPR RI belum menerima draf RUU KUP dimaksud. Namun, RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 dengan nomor urut 31 sebagai usulan pemerintah. Posisi Komisi XI menunggu draf RUU dan naskah akademik dari pemerintah untuk dibahas.

 

Diserukan Hergun, pemerintah harus menjelaskan kontroversi ini. Jangan malah menghindar yang justru akan menyulut gelombang protes yang makin liar. Dokumen tersebut masih bersifat draf yang harus dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR. Selama belum mendapat persetujuan DPR, draf tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. "Isu ini sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok rakyat dan waktunya juga tidak tepat di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Corona,” jelas politisi F-Gerindra ini.

 

Dia lalu menguraikan dua jenis barang yang dihapus sebagaimana termaktub dalam UU PPN Pasal 4A ayat 2 adalah (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dan (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pemerintah juga memutuskan untuk menghapus 11 jenis jasa layanan yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN, salah satunya adalah jasa pendidikan atau sekolah.
 
“Selain pengenaan pajak sembako dan jasa pendidikan, isu krusial lainnya dalam RUU KUP adalah soal tax amnesty jilid II. Disebutkan dalam RUU ini, waktu pengungkapan harta mulai 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sekarang sudah memasuki pertengah Juni 2021. Kami di Komisi XI belum tahu drafnya, apalagi jadwal pembahasan RUU KUP.  Draf RUU KUP yang beredar itu patut dipertanyakan kebenarannya,” imbuh Hergun.

 

Masalah perpajakan di negeri ini, sambung legislator dapil Jawa Barat IV itu, sangat memprihatinkan. Setidaknya dalam 12 tahun terakhir realisasi pajak meleset dari target yang ditetapkan atau shortfall pajak. “Kami memaklumi pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk pembiayaan APBN 2021 atau 2022 tidak bisa terus-terusan mengandalkan utang,” tandasnya.

 

Rasio utang, katanya lagi, sudah makin mendekati batas yang ditetapkan UU. Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. "Namun, hendaknya upaya meningkatkan penerimaan pajak harus memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Kami siap membahasnya dengan pemerintah mencari solusi perbaikan penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” tutup Hergun. (mh/sf)


sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33377/t/Hergun%3A+PPN+Sembako+Korbankan+Rakyat+Kecil


Hergun Dorong UMKM Lakukan Ekspor Melalui PLB

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi hampir seluruh daerah pada tahun 2020 maupun 2021 cenderung minus dan melambat. Perlu diketahui kurang lebih ada 62 juta yang merupakan pengusaha ataupun wirausaha UMKM yang benar-benar mikro. Oleh karena itu penguatan sektor UMKM sangat diperlukan agar UMKM bisa melakukan ekspor melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).

 

“UMKM ini kurang lebih berjumlah 62 juta telah memberikan kontribusi 61 persen terhadap PDB kita. Atas dasar itulah Komisi XI ingin melihat sejauh mana keberpihakan  pemulihan ekonomi nasional yang sudah dianggarkan kurang lebih di Rp699 triliun mampu mendorong UMKM ini tumbuh dan berkembang,” ujar Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/6/2021), dalam rangka meninjau dukungan ekspor kepada UMKM melalui PLB.

 

Hergun menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara umum melemah dikarenakan turunnya konsumsi rumah tangga dan turunnya ekspor luar negeri. Dengan adanya dukungan dari Bank Indonesia (BI) serta sinergi kebijakan dari pihak terkait lainnya, tentunya Komisi XI DPR RI ingin mendorong para pelaku UMKM yang bisa naik kelas dan go digital.

 

“Di Jatim sendiri ekonominya terkontraksi kurang lebih 2,39 persen. Di satu sisi kami melihat ekspor untuk UMKM ada sedikit peningkatan dan kami melihat ternyata posisi PLB masih dimanfaatkan oleh kurang lebih 280 perusahaan yang perusahaannya besar, sementara UMKM yang seharusnya bisa turut melakukan ekspor masih menginduk pada perusahaan besar,” analisa Hergun.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra berharap UMKM ini dibuat klaster-klaster, dalam arti mana UMKM yang memang belum bisa ekspor dan sudah bisa ekspor. “UMKM bisa menjadi sebuah terobosan untuk mensuplai ke (negara lain) sana, sehingga bisa melakukan ekspor yang kualitas dan kuantitasnya bisa bertahap, ada yang besar dan kecil, tergantung dari permintaan di luar. Harapan kami ke depan UMKM bisa memanfaatkan PLB yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar UMKM bisa menjadi eksportir,” dukung Hergun.

 

Di sisi lain legislator dapil Jawa Barat IV itu menerangkan, pada prinsipnya KUR itu baik, akan tetapi penerapanya harus konsisten. Informasinya pinjaman hingga Rp25 juta tidak menggunakan agunan, namun kenyataan di lapangan ternyata berbeda. Di satu sisi tidak bisa menyalahkan perbankan yang meminta jaminan karena ada aturan main di dalam Undang-Undang perbankan.

 

"Perlu ada kolaborasi antara OJK dan BI, di masa pandemi Covid-19 OJK sudah bisa melakukan restrukturisasi. Saya pikir semua berbalik pada keinginan kita, bagaimana kebijakan yang memang kebijakan ini bisa dilaksanakan, tidak ada celah untuk dimanfaatkan pihak lain. Itu harapan kami,” pungkas Hergun. (afr/sf)


sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33393/t/javascript;


Pemerintah Pajaki Sembako dan Pendidikan, DPR Siap Pasang Badan Menolaknya

 


herigunawan.info - Pemerintah berencana mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya dua barang dan 11 jenis jasa pelayanan tersebut akan dikenakan PPN.

Hal ini tertuang dalam dokumen draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tersebar di kalangan publik.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menyatakan bahwa Komisinya sebagai mitra Menteri Keuangan belum menerima draf Revisi UU KUP dimaksud.

RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 dengan nomor urut 31 sebagai usulan dari Pemerintah.

“Komisi XI dalam posisi menunggu Draf RUU dan Naskah Akademik dari Pemerintah. Mekanismenya, setelah pemerintah mengirim Surpres RUU KUP kepada Pimpinan DPR, maka Pimpinan DPR akan membawanya ke Rapat Bamus (Badan Musyawarah),” kata Heri kepada awak media, Jumat, 11 Juni 2021.

Pria yang akrab disapa Hergun ini menambahkan, nantinya Bamus akan menetapkan alat kelengkapan yang akan membahasnya, dan itu akan tertuju pada Komisi XI yang akan membahas RUU KUP ini bersama pemerintah.

Meski draf RUU tersebut sudah bocor ke publik, Hergun meminta ini pemerintah bersikap bijak untuk menjelaskan secara komprehensif kedudukan draf tersebut.

Sikap menghindar yang saat ini ditunjukkan oleh pemerintah dikhawatirkan bakal makin menyulut gelombang protes yang makin liar.

Toh, kata Hergun, dokumen tersebut masih sifatnya draf yang harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Selama belum mendapat persetujuan DPR, draf tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Memang isu ini sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan pokok rakyat dan waktunya yang tidak tepat dimana bangsa Indonesia masih dalam keterpurukan ekonomi akibat Pandemi corona,” katanya.

Kabarnya dalam draf yang tersebar di masyarakat tersebut, pada Pasal I angka 10 Pasal 44E RUU KUP mengeluarkan dua jenis barang dan 11 jenis jasa dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebelumnya jenis barang dan jasa tersebut tidak dikenakan PPN sebagaimana yang diatur dalam UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) huruf a, b, c, d, e, g, i, j, k, o, dan p.

Dua jenis barang yang dihapus sebagaimana yang termaktub dalam UU PPN Pasal 4A ayat 2 adalah (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dan (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Dalam draf RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus 11 jenis jasa layanan yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN, salah satunya adalah jasa pendidikan atau sekolah.

Selain pengenaan pajak sembako dan jasa pendidikan, isu krusial lainnya dalam RUU KUP adalah soal Tax Amnesty jilid II di mana dalam RUU tersebut dijelaskan bahwa waktu pengungkapan harta mulai 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

"Sekarang sudah memasuki pertengah bulan Juni 2021. Kami di Komisi XI belum tahu drafnya apalagi menjadwalkan untuk membahas RUU KUP sehingga bisa disimpulkan draf RUU KUP yang tersebar ke publik tersebut patut dipertanyakan kebenarannya,” ujar Hergun.

Lebih lanjut Hergun menjelaskan, sejatinya masalah perpajakan di negeri ini sangat memperihatinkan. Sudah 12 tahun realisasi pajak meleset dari target yang ditetapkan atau shortfall pajak.

“Kami memaklumi Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena untuk pembiayaan APBN 2021 atau 2022 tidak bisa terus-terusan mengandalkan utang. Rasio utang makin mendekati batas yang ditetapkan UU," kata dia.

Hergun melanjutkan, nelum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diimplementasikan ke masyarakat. Menurut dia tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR.

Namun, ia menegaskan, hendaknya upaya meningkatkan penerimaan pajak tetap harus memperhatikan kepentingan rakyat kecil.


“Sekali lagi kami tegaskan, Komisi XI menunggu draf resmi RUU KUP agar kami dapat melihat secara keseluruhan apakah pondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki secara lengkap berdasarkan sektor dan pelaku ekonomi. Kami siap membahasnya dengan pemerintah untuk mencari solusi perbaikan penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” pungkas Hergun.***