Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu di 2027, Heri Gunawan: Jawaban atas Aspirasi Tenaga Pendidik

 

Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyambut positif kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah terkait skema pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Ketua DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata negara dalam menjawab aspirasi para guru honorer dan PPPK di seluruh penjuru Indonesia yang selama ini memperjuangkan kejelasan status kepegawaian serta kesejahteraan mereka.

“Pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 ini merupakan kabar baik yang sangat dinantikan. Ini adalah jawaban atas aspirasi dan perjuangan panjang para tenaga pendidik di berbagai daerah yang mendesak adanya kepastian status hukum dan peningkatan kesejahteraan,” kata Hergun, sapaan karib Heri Gunawan.

Legislator dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut memaparkan, data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat saat ini ada 995.245 guru berstatus PPPK, di mana 231.246 orang di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu.

Dengan adanya kesepakatan ini, para guru PPPK paruh waktu tidak hanya berkesempatan dialihkan menjadi penuh waktu, tetapi guru yang sudah berstatus PPPK penuh waktu juga akan diberikan ruang untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal 2027.

“Kesempatan mengikuti seleksi PNS pada 2027 mendatang tidak terbatas bagi guru sekolah umum saja, melainkan juga mencakup guru madrasah, guru Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, hingga guru Taman Kanak-Kanak (TK). Kebijakan ini menghadirkan rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh elemen pendidik,” tutur Hergun.

Lebih lanjut, Hergun mengingatkan bahwa pemenuhan proyeksi kebutuhan guru nasional yang mencapai 526.689 formasi harus dibarengi dengan perencanaan matang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian PANRB, Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kementerian Keuangan agar mekanisme pengangkatan ini berjalan lancar tanpa mengganggu ketahanan fiskal daerah maupun pusat.

“Kami di Komisi II DPR RI akan terus mengawal jalannya proses transisi dan seleksi ini agar berjalan adil, transparan, serta tepat sasaran. Jangan sampai ada kendala birokrasi yang merugikan para guru saat regulasi ini diimplementasikan secara penuh pada 2027,” pungkasnya.

Redaktur: Ujang Herlan

Baca Selengkapnya

Gandeng DPR RI, Kantah Sukabumi Pacu Program PTSL hingga Tol Bocimi

 

SUKABUMI — Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sukabumi bersama Komisi II DPR RI menggelar Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut ditujukan untuk mempercepat pemahaman masyarakat terkait penataan tanah, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan aset pertanahan demi mewujudkan kesejahteraan warga.

Kepala Kantah Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan, A.Ptnh., M.H., QRMP., memaparkan sejumlah program prioritas yang saat ini tengah diakselerasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Di antaranya mencakup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna menjamin kepastian hukum, Lintas Sektor (Lintor) untuk legalisasi aset dan pemberdayaan masyarakat, hingga Sertipikasi Tanah Wakaf.

“Selain itu, kami juga terus mendorong program Redistribusi Tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria, program Akses Reform untuk mengoptimalkan manfaat aset tanah bagi ekonomi warga, serta pengawalan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) guna mendukung infrastruktur strategis nasional,” ujar Wendi di sela-sela kegiatan.

Dalam agenda tersebut, hadir pula Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, S.E., MBA., bersama jajaran dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI.

Heri Gunawan menegaskan bahwa deretan program prioritas Kementerian ATR/BPN ini merupakan bentuk konkret dari penjabaran visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Sebagai mitra kerja kementerian, Komisi II DPR RI berkomitmen turun langsung melakukan sosialisasi agar program-program strategis pemerintah ini tidak hanya tersampaikan, tetapi betul-betul dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” jelas Heri.

Melalui sinergi ini, masyarakat diimbau untuk aktif memanfaatkan berbagai fasilitas sertipikasi dan tata kelola pertanahan demi terwujudnya kepastian hukum, tertib administrasi, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. (Den)

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Soal Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Capaian 21 Bulan Bukti Nyata Kerja Total untuk Rakyat

 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, menegaskan bahwa Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026, bukan sekadar laporan rutin tahunan. Pidato tersebut merupakan penegasan atas capaian konkret selama 21 bulan atau 663 hari kerja keras kabinet dalam mengurai persoalan bangsa yang telah terendap berpuluh-puluh tahun.

Menurut legislator yang akrab disapa Hergun ini, hadirnya 121 kebijakan transformatif—dengan rata-rata lahir satu kebijakan setiap lima hari—membuktikan komitmen tinggi pemerintah dalam mengabdi secara total kepada masyarakat.

Kemandirian Energi, Pangan, dan Rekor Pertumbuhan Ekonomi

Heri Gunawan menyoroti keberhasilan historis Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak geopolitik global.

“Per 1 Juli 2026, Indonesia mencatat sejarah dengan resmi menghentikan impor solar berkat penerapan penuh Biodiesel B50. Langkah ini menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun (US$ 9,5 miliar) per tahun. Ditambah lagi, pencapaian swasembada pada 8 komoditas pangan utama memastikan stok nasional aman dari ancaman iklim ekstrem seperti El Niño,” ujar Hergun.

Di sektor makroekonomi, kinerja pemerintah mencatatkan rekor impresif. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026 mencapai 5,45% dan meroket hingga 5,61% pada semester I/2026, menjadi angka pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Realisasi investasi pun menembus Rp1.931 triliun pada 2025 dan Rp1.010 triliun di semester I/2026.

“Namun sebagaimana ditekankan Bapak Presiden, angka-angka ini bukan statistik di atas kertas, melainkan instrumen utama untuk mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke lapisan bawah,” tambahnya.

Reformasi BUMN, Penegakan Hukum, dan Efisiensi Negara

Sinergi tegas antara pemerintah dan BPK telah memulihkan serta menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp112 triliun sepanjang 2025. Di bidang peradilan, peningkatan remunerasi hakim junior hingga 280% disahkan untuk memantapkan independensi peradilan dan memberantas korupsi.

Hergun juga menyambut baik langkah tegas Presiden dalam merestrukturisasi BUMN dari 1.074 perusahaan/anak-cucu menjadi 300 BUMN produktif, yang berpotensi menghemat overhead hingga Rp50 triliun per tahun.

“Restrukturisasi ini langsung berdampak pada melonjaknya laba BUMN strategis seperti Semen Indonesia (SMGR) hingga 408,9%, serta kenaikan keuntungan PT Timah hingga 9 kali lipat pascapenutupan 1.000 tambang timah ilegal. Mengenai RUU Perampasan Aset, Fraksi Partai Gerindra di parlemen siap mengawal akselerasinya agar hukum memiliki taring yang kuat memiskinkan koruptor,” tegas Hergun.

Berorientasi Akar Rumput: Perlindungan Pekerja, Ojol, dan Nelayan

Kehadiran negara di tingkat akar rumput dirasakan langsung melalui berbagai kebijakan strategis:

• Pengesahan UU PPRT: Menjamin kepastian hukum dan martabat Pekerja Rumah Tangga.

• Kesejahteraan Driver Ojol: Intervensi pemerintah mengubah porsi pembagian pendapatan menjadi 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator, melipatgandakan pendapatan harian mereka.

• Kampung Nelayan Merah Putih: Target pembangunan 1.100 kawasan pesisir modern hingga akhir 2026 yang mengintegrasikan dermaga, cold storage, hingga pemukiman layak.

• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Lebih dari 10.000 unit telah beroperasi (target 30.000 unit di akhir 2026) sebagai offtaker hasil tani dan nelayan demi memutus rantai tengkulak.

Rangkuman Data Utama Capaian 21 Bulan Pemerintahan Prabowo

Sektor

Capaian Kunci & Dampak Konkret

Pertumbuhan Ekonomi

Tumbuh 5,61% di semester I/2026 (tertinggi dalam 13 tahun); Investasi H1 2026 capai Rp1.010 T (1,4 juta tenaga kerja).

Kedaulatan Energi & Pangan

Bebas impor solar via B50 (hemat Rp170 T/tahun); Swasembada 8 komoditas pangan utama tercapai dalam 1 tahun; Harga pupuk turun 20%.

Pendidikan & SDM

Revitalisasi 71.744 sekolah/pesantren hingga daerah 3T; Pembangunan 182 Sekolah Rakyat berasrama; Peralihan guru PPPK ke pusat.

Kesehatan & Bansos

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) jangkau 108 juta warga; JKN gratis untuk 96,8 juta warga miskin; Verifikasi bansos dipangkas dari bulanan jadi hitungan menit/jam.

Inovasi Finansial & SDA

Peluncuran Bank Emas Indonesia (kelola 153 ton emas / Rp360 T); Pendirian PT Danantara DSI; Tata kelola Logam Tanah Jarang (LTJ).

Demokrasi Gotong Royong dan Persatuan Nasional

Mengakhiri pernyataannya, Heri Gunawan menegaskan pesan Presiden Prabowo bahwa demokrasi Indonesia bukanlah panggung untuk saling menjatuhkan, melainkan wadah gotong royong dan kekeluargaan.

“Kritik adalah energi positif untuk perbaikan. Namun, persatuan nasional tetap menjadi benteng terkuat kita. Seluruh jajaran Partai Gerindra dan kekuatan koalisi di parlemen berkomitmen penuh mengawal dan memastikan setiap kebijakan Presiden Prabowo benar-benar hadir di dapur dan kehidupan masyarakat kecil,” tutup Heri Gunawan. (*).

Baca Selengkapnya

Jelang Pemilu 2029, Heri Gunawan Minta Warga Tak Hanya Memilih, Tapi Ikut Mengawal

 

Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilih dinilai menjadi fondasi utama bagi kualitas demokrasi. Karena itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengajak masyarakat mulai mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2029. 

Ajakan tersebut langsung disampaikan Heri Gunawan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Aula Gedung Agro Park Mabda Islami, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/8/2026). 

 Hergun sapaan akrabnya mengajak warga tidak hanya sekadar datang menyalurkan hak pilih di TPS, tetapi juga terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu di tingkat adhoc.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu sekaligus mengawal proses demokrasi agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). 

 "Masyarakat perlu menjadi pemilih cerdas yang memahami integritas kandidat, bukan yang terpengaruh politik uang. Kami mendorong KPU memperbanyak sosialisasi dan mengajak warga aktif mendaftar sebagai badan adhoc penyelenggara pemilu periode berikutnya," tegas Heri. 

Dorongan peningkatan partisipasi ini didasari evaluasi gelaran pemilu sebelumnya di Kabupaten Sukabumi. Dari total 1.997.822 DPT, tingkat partisipasi warga pada Pemilu 2024 mencapai 77 persen, sedangkan pada Pilkada 2024 menurun menjadi 57 persen.

Sebagai pemegang kebijakan, DPR RI bersama KPU terus mempersiapkan regulasi pendukung. Saat ini Komisi II DPR RI mulai membahas RUU Pemilu 2029 yang mencakup 11 poin krusial, mulai dari evaluasi threshold, sistem pemilu, hingga digitalisasi tahapan. 

 Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Ahmad Mulya Safei dan Rudini, narasumber Yayan Karyani, serta dipandu oleh moderator Khalid Habibie. (Den)

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Jelang Pemilu 2029, Heri Gunawan Minta Warga Tak Hanya Memilih, Tapi Ikut Mengawal"
Baca selengkapnya di: https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95117475075/jelang-pemilu-2029-heri-gunawan-minta-warga-tak-hanya-memilih-tapi-ikut-mengawal

Baca Selengkapnya

Kawal Hak Tanah Warga, Hergun Desak Penuntasan Reforma Agraria di Sukabumi

 

Percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa agraria menjadi perhatian serius di Kabupaten Sukabumi. Untuk mengawal hak-hak pertanahan masyarakat, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menggelar sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Aula Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kamis (6/8/2026). 

 Legislator yang akrab disapa Hergun tersebut menegaskan bahwa langkah pengawasan ini penting dilakukan agar anggaran negara benar-benar difokuskan pada pelayanan rakyat. 

 “Pendaftaran tanah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa aman, serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi warga,” kata Heri Gunawan.

Upaya pengawalan parlemen ini sejalan dengan melonjaknya target lokasi PTSL di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 hingga 84,62 persen, yakni menjangkau 24 desa di 6 kecamatan. Khusus Kecamatan Nyalindung, terdapat 8 desa yang menjadi sasaran program pertanahan tahun ini. 

Guna menunjang keberhasilan program tersebut, Hergun meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi memberikan keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta PTSL. 

 “Kami imbau masyarakat untuk segera memasang patok tanda batas tanah agar memudahkan pengukuran oleh petugas BPN,” tandasnya.

Selain PTSL, DPR RI turut mendesak Kementerian ATR/BPN mempercepat penyelesaian sengketa lahan eks-HGU Cidahu bekas PT Perbakti untuk ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) paling lambat Desember 2026. 

 “Penuntasan sengketa ini krusial mengingat lahan tersebut sudah dimanfaatkan warga selama 20 tahun untuk pertanian, ekowisata, dan UMKM,” bebernya. 

 Parlemen juga mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf serta perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) dari alih fungsi demi menjaga ketahanan pangan daerah.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan, perwakilan Kanwil BPN Jawa Barat, jajaran Pemerintah Desa Cisitu, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat. (Den)

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Kawal Hak Tanah Warga, Hergun Desak Penuntasan Reforma Agraria di Sukabumi"
Baca selengkapnya di: https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95117475010/kawal-hak-tanah-warga-hergun-desak-penuntasan-reforma-agraria-di-sukabumi

Baca Selengkapnya