Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Legislator Gerindra Apresiasi Program Sosial BI Dukung UMKM

 


JAKARTA,— Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan hadir dalam kegiatan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di Pendopo Desa Wisata Hanjeli tepatnya di Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Kamis (26/01/2023).

Pada kegiatan yang mengusung tema “Bank Indonesia di Setiap Makna Indonesia” itu, Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI menyampaikan penghargaan dan apresiasi dan sekaligus kebanggaan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah menginisiasi kegiatan yang luar biasa ini.

Kegiatan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia ini diharapkan akan meningkatkan upaya kita dalam meningkatkan kapasitas UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara yang sudah memberikan kehormatan bagi saya untuk turut andil berkontribusi dalam acara ini sebagai bagian dari upaya mengembangkan ekonomi Sukabumi, Jawa Barat, dan Indonesia,” kata Heri Gunawan.

Politisi yang akrab disapa Hergun mengatakan, kinerja perekonomian Indonesia pada 2022 cukup menggembirakan. Di tengah tantangan resesi global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen. Capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kontribusi UMKM yang terbukti handal menghadapi tantangan Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19, sebut Hergun, membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya di sektor kesehatan publik, tetapi juga pada Perekonomian global. Berbagai pembatasan aktivitas ekonomi, komersial, dan sosial yang diberlakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 memberikan tekanan pada sisi ekonomi, keuangan dan sosial dan berimbas pada kontraksi ekonomi di banyak negara-negara dunia termasuk Indonesia.

“Peran UMKM yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan ekonomi. Menurut data, jumlah UMKM mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5 persen, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional,” terang legislator Senayan dari Dapil Jawa Barat IV Kota/Kabupaten Sukabumi.

Prabowo - Muhaimin Resmikan Sekber, Heri Gunawan Ajak Parpol Lain Bergabung

 


Partai Gerindra dan PKB telah meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber Koalisi di Menteng Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Peresmian tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, peresmian Sekber Gerindra-PKB untuk memperkokoh komitmen koalisi yang sudah dideklarasikan beberapa bulan yang lalu.

Sebagaimana diketahui, pada Agustus 2022 Gerindra-PKB mendeklarasikan koalisi dengan menandatangani piagam deklarasi yang berisi komitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi Pemilu 2024.

Kebersamaan kedua partai juga dapat dilihat dengan melakukan pendaftaran secara bersama-sama ke KPU, serta saling melakukan kunjungan antara kedua ketua umum dalam acara resmi masing-masing partai.

“Kehadiran Sekber untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta menunjukkan kedudukan yang sejajar dalam perumusan strategi dalam menghadapi Pemilu 2024,” kata Heri Gunawan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI kepada awak media di Jakarta di sela-sela peresmian Sekber.

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI itu juga menyatakan, selain menjadi wadah untuk pemenangan Pemilu 2024, Sekber juga berfungsi sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan, dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan sebagaimana yang tercantum dalam piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB.

“Pembentukan Sekber ini merupakan wujud langkah konkret dari Gerindra dan PKB untuk saling menguatkan dan membesarkan dalam menatap Pemilu 2024, serta untuk mengimplementasikan 5 poin piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB,” tegas pria yang akrab disapa Hergun.

Adapun lima poin piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB. Pertama, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan Partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024.

Kedua, kerja sama Partai Gerindra dan PKB didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Ketiga, kerja sama Partai Gerindra dan PKB dilatarbelakangi keinginan menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia yakni nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024 dan dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak.

Keempat, calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kerja sama politik Partai Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB H.Abdul Muhaimin Iskandar.

Dan, kelima, kesepakatan kerja sama Partai Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disepakati.

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Baleg DPR RI itu lebih lanjut menyatakan, Sekber tersebut menjadi permulaan kerja dari Koalisi Gerindra-PKB dalam menghadapi Pemilu 2024. Setelah peresmian di Jakarta, selanjutnya kedua partai juga akan membentuk sekber-sekber serupa di seluruh penjuru Tanah Air.

“Kami menginginkan komitmen tersebut bisa selaras dari pusat hingga ke daerah-daerah. Untuk itu, akan dibentuk sekber di seluruh penjuru tanah air sehingga kerja sama koalisi ini akan semakin kokoh dan mengakar hingga ke tingkat terbawah,” Kata Hergun.

Politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi itu menegaskan, koalisi Gerindra-PKB diharapkan menjadi kerja sama politik yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Partai Gerindra dan PKB sebagai dua pihak yang saling melengkapi untuk menghadapi kontestasi nasional, serta masih membuka diri masuknya parpol lain yang ingin bergabung.

“Membangun Indonesia menjadi lebih baik membutuhkan kebersamaan dengan berbagai pihak. Untuk itu, koalisi ini masih terbuka dan akan menerima parpol-parpol lain yang ingin bergabung. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Hergun.

Hergun Respon Demo Ribuan Kepala Desa yang Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun dan Dana Desa

 


Ribuan kepala desa se- Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Massa aksi yang tergabung dalam wadah Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menginginkan agar UU Desa direvisi oleh Pemerintah dan DPR.

Ada dua tuntutan yang ingin disuarakan. Pertama, meminta pemerintah mengembalikan dana desa untuk pembangunan sesuai hasil musyawarah desa, tanpa harus diatur-atur prosentasenya oleh pemerintah pusat.

Tuntutan kedua, masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun tiap periode dan dibatasi paling banyak 3 kali periode, diubah menjadi 9 tahun tanpa periodisasi.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Rembang, Jidan Gunorejo menyebut, kalau sebentar-sebentar Pilkades, semakin membuka kerawanan konflik antar pendukung calon.

Selain itu, ketentuan periodisasi dianggap menghalangi Kades yang masih dikehendaki masyarakat, untuk maju mencalonkan diri lagi.

Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan turut menemui massa aksi di depan gedung DPR RI bersama Pimpinan DPR RI yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, bersama Ketua dan Kapoksi serta Anggota Badan Legislasi DPR RI, Anggota Komisi XI (keuangan) dan Anggota Komisi V (Mitra Menteri Desa) serta Anggota Komisi II (pemerintahan) dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPP Partai Gerindra ini turut serta memfasilitasi aspirasi mengenai beberapa tuntutan massa aksi di ruang KK-2 Gedung Kura-Kura DPR RI.

“Revisi UU Nomor 6 hanya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah, oleh karena ini kami tadi juga minta kepada perwakilan untuk setelah ini, juga melobi pihak pemerintah. Perwakilan dari kawan-kawan sudah sudah menyampaikan poin-poin atau apa-apa saja yang minta direvisi pada UU tersebut,” ujar Hergun, sapaan karib Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya kepada barisan.co.

Dalam kesempatan itu, Hergun selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Badan Legislasi (Baleg) yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi XI (Keuangan) itu menyampaikan secara umum ada dua catatan tuntutan para kepala desa atas Usulan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 ini.

Pertama, mengenai perpanjangan Masa Jabatan Kader dari 6 Tahun menjadi 9 Tahun dan kedua pencabutan Perpu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa.

Terkait catatan pertama masalah Usulan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, mekanisme yang akan dijalankan adalah Pertama, memasukan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023, atas usul inisiatif Badan Legislasi.

Kedua, setelah masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2023, akan meminta masukan kepada seluruh stakeholder termasuk dari praktisi dan atau akademisi guna penyusuan daftar isian masalah (DIM) terkait undang-undang dimaksud.

“Pada intinya kami dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI, siap memperjuangkan dan mengawal Aspirasi Kawan-Kawan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dimaksud, dan sudah menjadi keputusan ketua harian yang juga merupakan Pimpinan DPR RI, serta menjadi keputusan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Undang-Undang di DPR RI,” papar Hergun.

Catatan kedua, Legislator Aspiratif Terbaik Sukabumi Award 2022 ini juga menyampaikan, tuntutan pencabutan Perpu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa tentu berdampak terhadap kesejahteraan rakyat di pedesaan. Satu di antaranya menyangkut BLT Desa, yang akan segera ditindaklanjuti dalam rapat kerja di Komisi V (Mitra Menteri Desa) dan Komisi XI (Mitra Kemenkeu).

Dana desa adalah salah satu sumber finansial penting dalam membangun wilayah perdesaan. Sampai tahun 2022 sudah Rp 468 triliun dana desa disalurkan. Pada tahun 2023, Meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan, negara tetap mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 70 triliun.

Dana desa juga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Tahun 2015 ada 17,94 juta jiwa di perdesaan masuk kategori miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 menunjukkan jumlah penduduk miskin berjumlah 14,38 juta jiwa. Angka tersebut menurun dibanding pada September 2020 yang mencapai 15,51 juta orang.

“Pendapat kami BLT Desa terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan di desa pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada 2023, Pemerintah tetap menyalurkan BLT Desa dengan landasan tidak lagi untuk pandemi Covid-19 melainkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Adapun pendanaanya berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Dana desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, mengurangi angka kemiskian di perdesaan, serta saat ini sedang diupayakan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” tandasnya. [rif]

Hergun Ikut Fasilitasi Aspirasi Kepala Desa

 

Heri Gunawan atau biasa disapa Hergun (mengenakan jas dan kopiah hitam) foto bersama perwakilan massa kepala daerah yang berunjuk rasa di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksinya massa antara lain menuntut masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. (Repro)



Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun) turut menerima perwakilan massa demonstrasi dari kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).

Menerima perwakilan massa di ruang KK-2 Gedung Kura-Kura DPR RI atas inisiasi dari Pimpinan DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Hergun turut serta memfasilitasi aspirasi pada kepala desa di antaranya meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan memperpanjang jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 

"Revisi Undang Undang Nomor 6 hanya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah, oleh karena ini kami tadi juga minta kepada perwakilan untuk setelah ini, juga melobi pihak pemerintah. Perwakilan dari kawan-kawan sudah menyampaikan poin-poin atau apa-apa saja yang minta direvisi pada undang-undang tersebut," ujar Hergun usai pertemuan.

Hergun selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Badan Legislasi (Baleg) yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi XI (Keuangan) menyampaikan, secara umum ada dua catatan tuntutan para kepala desa atas Usulan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014. Pertama, mengenai perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan kedua pencabutan Perppu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa.

Terkait catatan pertama, Hergun menyampaikan mekanisme yang akan dijalankan adalah memasukan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 atas usul inisiatif Badan Legislasi. Kedua, setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, akan meminta masukan kepada seluruh stakeholder termasuk dari praktisi dan atau akademisi guna penyusuan daftar isian masalah (DIM).

"Pada intinya, kami dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI siap memperjuangkan dan mengawal aspirasi kawan-kawan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, dan sudah menjadi keputusan ketua harian yang juga merupakan Pimpinan DPR RI, serta menjadi keputusan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Undang-Undang di DPR RI,” papar Hergun.

Catatan kedua, Hergun menyampaikan tuntutan pencabutan Perppu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa berdampak terhadap kesejahteraan rakyat di pedesaan. Satu di antaranya menyangkut BLT Desa yang akan segera ditindaklanjuti dalam rapat kerja di Komisi V (mitra Menteri Desa) dan Komisi XI (mitra Kemenkeu).

Dana desa adalah salah satu sumber finansial penting dalam membangun wilayah perdesaan. Sampai tahun 2022 sudah Rp 468 triliun dana desa disalurkan. Pada tahun 2023, Meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan, negara tetap mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 70 triliun.

Dana desa juga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Tahun 2015 ada 17,94 juta jiwa di perdesaan masuk kategori miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 menunjukkan jumlah penduduk miskin berjumlah 14,38 juta jiwa. Angka tersebut menurun dibanding pada September 2020 yang mencapai 15,51 juta orang.

Hergun sendiri berpendapat, BLT Desa terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan di desa pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada 2023, Pemerintah tetap menyalurkan BLT Desa dengan landasan tidak lagi untuk pandemi Covid-19 melainkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Adapun pendanaanya berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya.

"Dana desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, mengurangi angka kemiskian di perdesaan, serta saat ini sedang diupayakan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem," tandasnya.

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa, 17 Januari 2022. Para kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menuntut agar Undang-Undang (UU) Desa direvisi dan meminta jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Meminta pemerintah agar UU Desa ini direvisi kembali, jadi jabatan kepala desa 6 tahun jadi 9 tahun," kata Kepala Desa Poja, Robi Darwis, di lokasi.

Robi mengatakan alasan meminta jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah adanya persaingan politik. Menurutnya, jika jabatan kepala desa 9 tahun, persaingan politik akan dirasa telah berkurang.

"Karena memang 6 tahun ini sangat kurang, karena ketika kita jabatan 6 tahun. Kami tetap persaingan politik, jadi tidak cukup 6 tahun, selama 6 tahun itu kita tetap ada persaingan politik," katanya.

"Maksudnya dengan anggota calon-calon lainnya itu, karena kita sudah mengajak bekerja sama. Harapan kami, dengan kerja sama ini, bisa lakukan konsultasi dan kerja sama. Desa ini harus dibangun dengan kerja sama," sambungnya.

Robi mengatakan, jika pemerintah tidak mewujudkan tuntutan mereka, mereka akan kembali menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Dia mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran.

"Nanti kami minta UU Desa ini cepat direvisi kembali. Harapan kami, meminta 9 tahun jabatan kepala desa. Apabila jabatan kami tidak direvisi kembali, kami seluruh kepala desa kami siap akan melakukan aksi damai besar-besaran di DPR RI," katanya.[]


Kunker Hari Keempat, Hergun Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Pangumbahan Ciracap

 


Hari ke empat kunjungan kerja (Kunker) Heri Gunawan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, kembali menerima aspirasi masyarakat di desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Senin (26/12/2022).

Saat di lokasi, Hergun didampingi Muslihin, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, para bakal calon DPRD Dapil enam, serta forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) Ciracap.

“Kali ini saya berada di Desa Pangumbahan. Tujuannya sama seperti pada kunjungan sebelumnya yaitu dalam rangka untuk bersilaturahmi dan menjaring aspirasi masyarakat di desa ini,” terang Hergun.

Berbagai aspirasi masyarakat di desa tersebut langsung ditampung oleh Hergun. Dari mulai persoalan infrastruktur jalan, urusan pertanian,UMKM, sarana olah raga, hingga sarana keagamaan.

“Kita sudah tampung aspirasi mereka dan kita wujudkan hari ini juga apa yang bisa kita wujudkan hari ini,” Jelas Hergun.

Dia berharap, kedatangannya ke Desa Pangumbahan bisa menjadi salah satu awal yang baik. “Ya mudah-mudahan kedatangan saya bisa menjadi awal yang baik untuk masyarakat dalam menjaring aspirasi,” Harapnya.

sumber : https://jurnalsukabumi.com/2022/12/26/kunker-hari-keempat-hergun-tampung-aspirasi-masyarakat-desa-pangumbahan-ciracap/