Heri Gunawan Soroti Layanan ATR/BPN Masih Berbelit, Minta Penyederhanaan Regulasi Benar-Benar Dirasakan Masyarakat

 

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti masih adanya perbedaan pelaksanaan layanan di kantor-kantor pertanahan serta ditemukannya dokumen yang diterbitkan di luar standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat masyarakat masih enggan mengurus sertifikat tanah karena prosesnya dinilai berbelit-belit.

Karena itu, Heri meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sosialisasi terkait penyederhanaan regulasi agar manfaatnya diketahui masyarakat secara luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengubah stigma negatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah.

Hal itu disampaikan Heri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan seluruh pejabat Eselon I dengan agenda *Review dan Penyederhanaan Dasar Regulasi Tujuh Layanan Prioritas Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan dan Kemudahan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang bagi Rakyat*, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

“Menurut catatan yang disampaikan, regulasi di tingkat pusat memang sudah disederhanakan. Namun, pelaksanaannya di kantor pertanahan daerah masih menggunakan cara konvensional dan terdapat perbedaan interpretasi aturan. Bahkan masih ditemukan perbedaan pelaksanaan antar kantor pertanahan serta dokumen yang diterbitkan di luar SOP. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikat tanah karena prosesnya dianggap berbelit-belit,” ujar Heri.

Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra itu, penyederhanaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghapus stigma negatif terhadap pelayanan ATR/BPN.

“Di satu sisi regulasi ingin disederhanakan, tetapi disisi lain masih muncul stigma bahwa pelayanan ATR/BPN berbelit-belit. Karena itu, bagaimana tindak lanjut Kementerian ATR/BPN agar penyederhanaan regulasi ini benar-benar diketahui masyarakat, sehingga stigma negatif berubah menjadi persepsi positif dan mendorong peningkatan sertifikasi tanah,” tegasnya.

Selain itu, Heri meminta penjelasan yang lebih komprehensif mengenai target dan dampak penyederhanaan regulasi. Menurutnya, meski jumlah berkas layanan meningkat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami penurunan.

Ia mencatat target PNBP Kementerian ATR/BPN dalam APBN 2026 sebesar Rp3,58 triliun. Namun hingga awal Juli 2026, realisasinya baru sekitar Rp1,4 triliun atau sekitar 39 persen dari target.

“Kalau kita berbicara soal penyederhanaan regulasi, apa manfaat konkretnya? Saya ingin mendapat penjelasan yang lebih komprehensif mengenai target dan dampaknya. Dengan adanya penyederhanaan regulasi ini, sejauh mana manfaatnya terhadap peningkatan pelayanan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan,” pungkas Heri.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Jangan Atasnamakan Rakyat untuk Kritik Destruktif Program Makan Bergizi Gratis

 

Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, angkat bicara mengenai derasnya dinamika kritik di ruang publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pria yang akrab disapa Hergun ini mengingatkan agar setiap kritik tetap berpijak pada etika dan melihat kemanfaatan program secara utuh untuk masyarakat bawah.

Sebagai legislator yang mengawal program ini masuk dalam skala Program Strategis Nasional (PSN) di RPJMN 2025–2029, Hergun menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah menghormati perbedaan pandangan. Namun, hal itu bukan berarti menghalalkan segala cara.

“Saya menghormati kebebasan berpendapat. Akan tetapi, kritik yang berkembang di ruang publik seharusnya tetap menjaga batas-batas etika dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap pribadi seseorang, apalagi kepala negara,” ujar Hergun kepada Jurnalsukabumi.com, Rabu (24/06/2026).

Menakar Definisi ‘Rakyat’ yang Sebenarnya

Politisi senior Partai Gerindra ini juga mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali klaim-klaim sepihak yang sering kali mengatasnamakan kepentingan rakyat demi menjatuhkan sebuah kebijakan.

“Saya menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi dalam negara yang demokratis. Namun, perlu kita renungkan bersama, siapakah sebenarnya rakyat yang dimaksud?” tanya Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya ini.

Hergun kemudian membeberkan fakta di lapangan mengenai siapa saja lapisan masyarakat yang sebetulnya menjadi pilar dan penerima manfaat langsung dari program MBG ini.

“Apakah suara para petani yang hasil panennya kini terserap dan memiliki pasar yang lebih pasti tidak termasuk bagian dari rakyat? Apakah para pedagang dan pelaku UMKM lokal yang merasakan peningkatan omzet serta perputaran ekonomi di daerah bukan bagian dari rakyat?” cecar Hergun.

Lebih lanjut, ia menambahkan kelompok rentan yang selama ini luput dari narasi para pengkritik. “Apakah anak-anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik, ibu hamil yang mendapatkan perhatian nutrisi, dan ibu menyusui yang menerima manfaat program ini bukan bagian dari rakyat yang harus kita dengarkan?” imbuhnya.

Bagi Hergun, MBG telah bertransformasi menjadi motor penggerak multi-sektor yang mengintegrasikan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan nasional.

“Program ini tidak hanya berbicara tentang bantuan atau pemenuhan kebutuhan gizi semata. Program ini telah menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, menggerakkan usaha-usaha kecil, serta memberikan harapan bagi keluarga-keluarga yang selama ini berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya panjang lebar.

Oleh karena itu, sebelum ada pihak yang mengatasnamakan rakyat untuk menolak program ini, Hergun meminta publik melihat secara jernih dan utuh realisasi di lapangan. Jangan sampai, suara bising dari sebagian kelompok menutupi kenyataan bahwa masih banyak masyarakat kecil yang menggantungkan harapan, penghasilan, dan masa depan mereka pada keberlangsungan program MBG.

Meski membela keberlangsungan program, Hergun tidak menutup mata bahwa program skala besar seperti MBG memerlukan penyesuaian berkala.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus disempurnakan agar manfaatnya semakin tepat sasaran, berkualitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai langkah evaluasi dan penyesuaian secara menyeluruh,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hergun menegaskan kembali indikator keberhasilan sebuah kebijakan negara. Kepentingan rakyat tidak boleh dimonopoli oleh kepentingan politik kelompok tertentu semata.

“Pada akhirnya, kepentingan rakyat seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat luas, bukan hanya dari sudut pandang kelompok tertentu. Suara petani, UMKM, pekerja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak Indonesia juga merupakan suara rakyat yang patut didengar dan diperjuangkan. Salam Indonesia Raya..!!” tandas Hergun.

Redaktur: Ujang Herlan

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Ucapan Presiden Prabowo Soal Dolar Desa Strategi Politik Ekonomi

 

JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “orang desa tidak pakai dolar.”

Pria yang akrab disapa Hergun ini menilai ucapan tersebut merupakan bagian dari strategi politik ekonomi yang bertujuan menenangkan psikologis masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Pernyataan Presiden Prabowo soal desa tidak pakai dolar itu sifatnya strategis untuk menenangkan masyarakat. Ini mirip ketika Bung Karno menyebut Indonesia dijajah 350 tahun demi membakar semangat persatuan. Poinnya, Presiden ingin menyatukan pandangan agar masyarakat tidak panik,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Legislator asal Dapil Jawa Barat IV ini mengingatkan bahwa Prabowo merupakan putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo dan cucu Margono Djojohadikoesoemo. Dengan latar belakang keluarga teknokrat, Presiden memahami ekonomi makro, namun memilih menggunakan bahasa merakyat agar mudah dicerna.

“Presiden Prabowo menggunakan bahasa rakyat, bukan teknokratis yang rumit. Beliau memilih narasi yang langsung menyentuh logika akar rumput untuk menurunkan tensi kecemasan,” jelasnya.

Ucapan tersebut disampaikan saat menghadiri Panen Raya Jagung dan Gudang Ketahanan Pangan di Nganjuk. Menurut Hergun, fokus utama Presiden di lapangan adalah memberikan apresiasi dan membakar semangat petani. Ia menilai pesan kuat yang ingin ditegaskan adalah bahwa kekuatan sejati ekonomi Indonesia berada pada ekonomi gotong royong di pedesaan.

“Ada pesan kuat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal. Ekonomi desa berbasis pertanian memiliki ketahanan tersendiri jika ekosistem lokal diperkuat,” ulasnya.

Hergun mencontohkan, saat Krisis Moneter 1998 sektor pertanian dan ekonomi desa justru menjadi bantalan ekonomi karena tidak berbasis valuta asing. “Dengan menekankan bahwa desa tidak membutuhkan dolar, pemerintah mendorong penguatan rantai pasok lokal,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menilai diskursus pelemahan Rupiah terhadap Dolar sering didominasi perspektif kelas menengah perkotaan. Dengan membawa isu dolar ke ranah kelakar santai, Presiden menunjukkan bahwa pemerintah tetap tenang dan situasi terkendali.(why)

Sumber : https://radarsukabumi.com/politik/heri-gunawan-ucapan-presiden-prabowo-soal-dolar-desa-strategi-politik-ekonomi/

Baca Selengkapnya

Sidak hingga Dini Hari, Heri Gunawan Bongkar Kondisi Dapur Program MBG di Sukabumi

 

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) maraton terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Senin (4/5/2026). Sidak dilakukan sejak pagi hingga dini hari guna memastikan program berjalan sesuai standar.

Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB dengan memantau langsung distribusi makanan ke sejumlah sekolah, di antaranya MI Raudatul Fatta, MAN 1 Kota Sukabumi, hingga SDN 1 Mangkalaya. Hergun, sapaan Heri Gunawan, memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Program ini menyangkut pemenuhan gizi anak-anak. Kita ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar berjalan baik,” ujarnya.

Tak hanya memantau distribusi, Hergun juga meninjau ketersediaan bahan pangan di Gudang Bulog Sukaraja untuk memastikan pasokan tetap aman sebagai penopang program MBG.

Memasuki malam, sidak berlanjut ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sekitar pukul 21.00 WIB, ia mendatangi SPPG Mangkalaya 1 di bawah Yayasan Tidar Biru dan meninjau langsung proses produksi, mulai dari bahan baku hingga persiapan distribusi.

“Hari ini kita lihat dari hulu ke hilir. Tadi distribusi sudah kita cek, sekarang proses di dapur kita pastikan,” katanya.

Dari hasil pemantauan, Hergun menilai secara umum pelaksanaan program berjalan cukup baik. Namun, ia menyoroti pengelolaan limbah dapur yang dinilai masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Baca Selengkapnya

Tinjau Dapur MBG Citamiang Sukabumi, Heri Gunawan Soroti Peran Ahli Gizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi mulai menunjukkan dampak nyata bagi pelajar. Hal ini terlihat saat anggota DPR RI Heri Gunawan turun langsung meninjau operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mutiara Pelabuhan Ratu 1 di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Senin (4/5/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan program nasional ini berjalan sesuai standar. Heri menelusuri seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sejumlah sekolah.

“Kami ingin memastikan seluruh proses, dari penyiapan hingga distribusi, berjalan sesuai standar,” ujar Heri Gunawan di sela peninjauan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan diperlukan agar kualitas program tetap terjaga. Menurutnya, seluruh tahapan harus memenuhi standar, termasuk kandungan gizi dan pengelolaan limbah.

Dalam peninjauan itu, Heri juga mendatangi langsung siswa penerima manfaat di sejumlah sekolah seperti MI Raudatul Fatta, MTs Negeri 1, dan MAN 1 Kota Sukabumi. Dari hasil monitoring, ia menilai pelaksanaan MBG di lokasi tersebut sudah berjalan sesuai standar operasional.

“Memang tidak semua dapur berada pada level yang sama, tetapi ini bisa menjadi rujukan standar yang harus dicapai,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui dinamika di tengah masyarakat tetap muncul dalam pelaksanaan program pemerintah. Namun ia menilai secara keseluruhan manfaat program ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, namun secara substansi program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli, terutama ahli gizi, dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Hal ini dinilai penting untuk mencegah risiko kesehatan sekaligus memastikan makanan tetap layak konsumsi saat didistribusikan.

“Peran ahli gizi dan tenaga profesional sangat krusial untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga diterima siswa,” jelasnya.

Selain itu, Heri mengingatkan bahwa program MBG memiliki dasar hukum yang jelas sehingga harus dijalankan secara disiplin dan transparan. Ia juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

“Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN atau melalui Rumah Aspirasi untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu 1, Etiawati Selpi, menyebut kunjungan tersebut menjadi dorongan bagi tim dapur untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Kunjungan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Etiawati.

Ia juga mengungkapkan bahwa operasional dapur saat ini didukung oleh puluhan relawan dan melayani ribuan siswa di sejumlah sekolah.

“Sejauh ini operasional berjalan lancar meski ada kendala pada penyediaan bahan sayuran, dan kami tetap berkomitmen menjaga kualitas serta transparansi,” pungkasnya.

Reporter: Suhendi Soex

Baca Selengkapnya