Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

PPKM, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kebutuhan Rakyat

 Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyatakan keputusan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. (ilustrasi)Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyatakan keputusan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. (ilustrasi)

JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyatakan keputusan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. Sebab, di masyarakat kerap terjadi perdebatan terkait kebijakan tersebut.

"Hendaknya menteri-menteri terkait bisa melaksanakan arahan presiden dengan cepat dan tepat. Penambahan anggaran sebesar Rp 55 triliun harus bisa mengurangi dampak PPKM," ujar pria yang akrab disapa Hergun lewat keterangan tertulisnya, Rabu (21/7).

Menurutnya, patut disyukuri kasus positif Covid-19 mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Namun, target PPKM menurunkan kasus menjadi di bawah 10 ribu masih belum tercapai.

Selain itu, selama PPKM banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Bahkan beberapa di antaranya banyak yang meninggal dunia.

"Sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun terkait dengan banyak masyarakat yang melakukan isoman, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut,” ujar Hergun.

Perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data di masyarakat. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk secara aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.

Di samping itu, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas ke masyarakat. Agar obat tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh warga yang tengah menjalani isolasi mandiri.

"Pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp 55 triliun," ujar Hergun.

Selain itu, penambahan penerima bantuan usaha mikro kepada hendaknya diprioritaskan kepada para pedagang kecil. Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kericuhan antara petugas yang menegakkan aturan PPKM.

“Mudah-mudahan dalam lima hari ke depan kasus positif terus menurun sehingga kebijakan PPKM Darurat dapat segera diakhiri," ujar politikus Partai Gerindra.

Komisi XI : PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan

 Komisi XI : PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan  

Tribunnews/Herudin

Petugas gabungan Polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP melakukan penyekatan sebelum underpass Jalan Jenderal Basuki Rachmat atau yang dikenal dengan Underpass Basura, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polisi menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk sebelum Underpass Basura untuk mengurangi mobilitas warga. Tribunnews/Herudin 



JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.


Presiden Jokowi juga mengumumkan akan menambah alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp55 triliun berupa BST, PKH, Sembako, Kuota Internet, dan Subsidi Listrik.


Selain itu, ada insentif usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro dan bantuan obat gratis sebanyak 2 juta paket.


Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan menyatakan keputusan memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Politisi yang biasa disapa Hergun itu beralasan di lapangan masih banyak ditemukan rakyat yang mengantri oksigen dan obat-obatan di apotik.


Selain itu, juga masih sering terjadi kericuhan antara aparat dengan pedagang.

Pedagang menolak menutup dagangannya karena merasa tidak mendapatkan bantuan pemerintah.


“Hendaknya menteri-menteri terkait bisa melaksanakan arahan presiden dengan cepat dan tepat. Penambahan anggaran sebesar Rp55 triliun harus bisa mengurangi dampak PPKM Darurat,” kata Hergun, kepada wartawan, Kamis (22/7/2021)


Hergun melanjutkan, patut disyukuri kasus positif Covid-19 sudah ada tanda-tanda penurunan.

Namun, target PPKM Darurat menurunkan kasus positif menjadi di bawah 10.000 masih belum tercapai.



Bahkan bila melihat data rencana awal PPKM Darurat sebelum diperpanjang yakni 3 hingga 20 Juli 2021, tampak masih ada kenaikan.


Pada 3 Juli 2021, kasus baru mencapai 27.913, sedangkan pada 20 Juli 2021 kasus baru mencapai 38.325 kasus.


Demikian juga pada data pasien meninggal dunia, pada 3 Juli 2021, pasien meninggal mencapai 493 orang, sedangkan pada 20 Juli 2021 pasien meninggal mencapai 1.280 orang.


Selain itu, selama PPKM Darurat, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI itu melihat banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit.

Bahkan di antaranya banyak yang meninggal dunia.


“Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun, terkait dengan banyak masyarakat yang melakukan isoman, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut,” kata Hergun. 


Pertama, kata Hergun, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data.


Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk secara aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.


Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bed occupancy ratio (BOR) telah menurun, maka masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit.


Hal tersebut untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrian warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman.


Dan ketiga, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus OTG tidak menumpuk antri di apotik-apotik.


“Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” ujar Ketua DPP Gerindra itu. 


Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini melanjutkan, pemberlakuan PPKM Darurat masa 3-20 Juli 2021 lalu, membuktikan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah.

Misalnya, lanjut Hergun, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil.


Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang tersebut mendapatkan insentif dana Rp1,2 juta.


Perlu diketahui, pada APBN 2020 dan APBN 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM.


Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp2,4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan pada 2021 diturunkan menjadi Rp1,2 juta per orang yang diberikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM.


Namun sayangnya menurut laporan BPK pada tahun 2020 ditemukan bantuan UMKM yang salah sasaran mencapai Rp1,18 triliun. Di antaranya menyasar ke ASN dan orang yang sudah meninggal dunia.


“Adanya kasus salah sasaran pada 2020 hendaknya dapat diperbaiki. Selain itu, adanya penambahan anggaran Rp55 triliun juga diimbangi dengan peningkatan kerja aparat pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima warga yang terdampak,” ujar Hergun.


Hergun melanjutkan, penambahan penerima bantuan usaha mikro kepada sebanyak 1 juta orang sebagaimana yang disampaikan presiden, hendaknya diprioritaskan kepada para pedagang kecil.


Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kericuhan antara petugas yang menegakkan aturan PPKM dengan para pedagang kecil.


“Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan kasus positif terus menurun sehingga kebijakan PPKM Darurat dapat segera diakhiri. Para pedagang kecil seperti tukang sayuran, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya, dapat membuka usahanya dengan waktu yang lebih lama,” pungkasnya.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi XI : PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan  , https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/22/komisi-xi-ppkm-darurat-diperpanjang-kebutuhan-rakyat-harus-diperhatikan?page=4.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani












Dana Bansos Covid-19 Sebesar Rp 55 Triliun Jangan Ada yang Salah Sasaran Lagi

 



JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah meningkatkan akurasi data penerima program bansos Covid-19 menyusul perpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. 

Terlebih Presiden Jokowi menyampaikan bakal menambah alokasi dana bansos Covid-19 sebesar Rp 55 triliun berupa BST, PKH, Sembako, Kuota Internet, dan Subsidi Listrik, insentif UMKM hingga obat gratis.

Hergun -panggilan Heri Gunawan- mengatakan penambahan alokasi bansos itu tentu berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran.

"Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak," ujar Hergun di Jakarta, Rabu (21/7). 

Ketua DPP Gerindra itu juga menilai perlu ada pendataan yang akurat terhadap warga positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Itu bisa dilakukan dengan mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT. 

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut sudah ada penurunan bed occupancy ratio (BOR), maka warga terpapar virus Corona yang isoman, terutama dengan kondisinya parah perlu segera dipindahkan ke rumah sakit.

Hal itu dinilai bisa mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrean warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman. 

"Program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus OTG tidak menumpuk antri di apotek-apotek," ucap wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Hergun menyebut pada pemberlakuan PPKM Darurat periode 3-20 Juli 2021 lalu, terbukti masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah.  

Misalnya, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang tersebut mendapatkan insentif dana Rp 1,2 juta.

Anggota DPR Dapil IV Jabar (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu juga membeberkan bahwa pada APBN 2020 dan 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM. 

Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp 2,4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan di 2021 diturunkan menjadi Rp 1,2 juta per orang yang diberikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM.   

Namun, kata Hergun, menurut laporan BPK pada tahun 2020 ditemukan bantuan UMKM yang salah sasaran mencapai Rp 1,18 triliun. Di antaranya menyasar ke ASN dan orang yang sudah meninggal dunia.

"Adanya kasus salah sasaran pada 2020 hendaknya dapat diperbaiki. Penambahan anggaran Rp 55 triliun juga harus diimbangi dengan peningkatan kerja aparat pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan itu benar-benar diterima warga yang terdampak," pungkas Heri Gunawan. (fat/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
"Dana Bansos Covid-19 Sebesar Rp 55 Triliun Jangan Ada yang Salah Sasaran Lagi",
https://m.jpnn.com/news/dana-bansos-covid-19-sebesar-rp-55-triliun-jangan-ada-yang-salah-sasaran-lagi?







PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Dok/Man

 

Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengimbau pemerintah segera memenuhi semua kebutuhan rakyat.

 

Politisi yang biasa disapa Hergun ini dalam rilisnya, Rabu (21/7/2021), melihat kenyataan di lapangan bahwa masih banyak ditemukan rakyat yang mengantri oksigen dan obat-obatan di apotek. Gesekan antara aparat dengan pedagang pun sering kali terjadi. Aparat banyak menutup aktivitas perdagangan. Sementara pedagang bersikukuh berdagang, karena tak mendapat bantuan pemerintah.

 

Sementara itu, wabah Corona terus menyebar dengan segala variannya. Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun, kata Hergun, dengan banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman), pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Pertama, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.

 

Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bed occupancy ratio (BOR) telah menurun, maka masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit. Hal tersebut untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrian warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman.

 

Dan ketiga, lanjut Hergun, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak menumpuk antri di apotek-apotek. Disampaikan Hergun, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran.

 

“Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemberlakuan PPKM Darurat masa 3-20 Juli 2021 lalu, membuktikkan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah. Misalnya, lanjut Hergun, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang tersebut mendapatkan insentif dana Rp1,2 juta.

 

Perlu diketahui, pada APBN 2020 dan APBN 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM. Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp2,4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan pada 2021 diturunkan menjadi Rp1,2 juta per orang yang diberikan kepada 12,8 juta pelaku UMKM. Namun sayangnya menurut laporan BPK pada 2020 ditemukan bantuan UMKM yang salah sasaran mencapai Rp1,18 triliun. Di antaranya menyasar ke ASN dan orang yang sudah meninggal dunia.

 

“Adanya kasus salah sasaran pada 2020 hendaknya dapat diperbaiki. Selain itu, adanya penambahan anggaran Rp55 triliun juga diimbangi dengan peningkatan kerja aparat pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima warga yang terdampak,” harap legislator dapil Jawa Barat IV itu. Menurutnya penambahan penerima bantuan usaha mikro sebanyak 1 juta orang hendaknya diprioritaskan bagi para pedagang kecil.

 

Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kericuhan antara petugas yang menegakkan aturan PPKM dengan para pedagang kecil. "Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan kasus positif terus menurun sehingga kebijakan PPKM Darurat dapat segera diakhiri. Para pedagang kecil seperti tukang sayuran, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya, dapat membuka usahanya dengan waktu yang lebih lama,” pungkas Hergun. (mh/sf)

PPKM Diperpanjang, Hergun: Arahan Presiden Harus Dilaksanakan

 



Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan agar para menteri terkait menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, khususnya menyangkut kebijakan perpanjangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021 nanti.

Sebab menurut politisi yang biasa disapa Hergun ini, sebagaimana perintah Presiden, PPKM Darurat hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat. Pasalnya di lapangan masih banyak ditemukan rakyat yang mengantre oksigen dan obat-obatan di apotek. Selain itu, juga masih sering terjadi kericuhan antara aparat dengan pedagang. 

Pedagang menolak menutup dagangannya karena merasa tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Hendaknya menteri-menteri terkait bisa melaksanakan arahan presiden dengan cepat dan tepat. Penambahan anggaran sebesar Rp55 triliun harus bisa mengurangi dampak PPKM Darurat,” kata Hergun kepada awak media di Jakarta pada Rabu (21/7/2021).

Hergun yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi Gerindra Komisi XI DPR RI ini melanjutkan, patut disyukuri bahwa kasus positif Covid-19 sudah ada tanda-tanda penurunan. 

Namun, target PPKM Darurat untuk menurunkan kasus positif menjadi di bawah 10 ribu masih belum tercapai. Bahkan bila melihat data rencana awal PPKM Darurat sebelum diperpanjang yakni 3 hingga 20 Juli 2021, tampak masih ada kenaikan. Pada 3 Juli 2021, kasus baru mencapai 27.913, sedangkan pada 20 Juli 2021 kasus baru mencapai 38.325 kasus. Demikian juga pada data pasien meninggal dunia. Di mana pada 3 Juli 2021, pasien meninggal mencapai 493 orang, sedangkan pada 20 Juli 2021 pasien meninggal mencapai 1.280 orang. 

Selain itu, selama PPKM Darurat, banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Bahkan di antaranya banyak yang meninggal dunia. “Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. 

Namun, terkait dengan banyak masyarakat yang melakukan isoman, pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Pertama, kata Hergun, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk secara aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman. 

Kedua lanjut dia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bed occupancy ratio (BOR) telah menurun, maka masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit. 

Hal tersebut ditekankannya untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrean warga yang memerlukan oksigen demi keperluan isoman. Dan ketiga, tambahnya, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus OTG tidak menumpuk antre di apotek-apotek. “Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. 

Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran. 

Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra ini. Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini melanjutkan, pemberlakuan PPKM Darurat masa 3-20 Juli 2021 lalu, membuktikkan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah. 

Buktinya, lanjut Hergun, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil. Dia menilai mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang mendapatkan insentif dana Rp1.2 juta. Perlu diketahui, imbuh dia, pada APBN 2020 dan APBN 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM. Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp2.4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan pada 2021 diturunkan menjadi Rp1.2 juta per orang yang diberikan kepada 12.8 juta pelaku UMKM. 

Namun sayangnya menurut laporan BPK pada tahun 2020 ditemukan bantuan UMKM yang salah sasaran mencapai Rp1.18 triliun. Di antaranya menyasar ke ASN dan orang yang sudah meninggal dunia. “Adanya kasus salah sasaran pada 2020 hendaknya dapat diperbaiki. Selain itu, adanya penambahan anggaran Rp55 triliun juga diimbangi dengan peningkatan kerja aparat pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima warga yang terdampak,” ujar Hergun. 

Hergun melanjutkan, penambahan penerima bantuan usaha mikro kepada sebanyak 1 juta orang sebagaimana yang disampaikan presiden, hendaknya diprioritaskan kepada para pedagang kecil. Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kericuhan antara petugas yang menegakkan aturan PPKM dengan para pedagang kecil. 

“Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan kasus positif terus menurun sehingga kebijakan PPKM Darurat dapat segera diakhiri. Para pedagang kecil seperti tukang sayuran, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya, dapat membuka usahanya dengan waktu yang lebih lama,” pungkas Hergun.

Sebelumnya, saat mengumumkan kebijakan perpanjangan PPKM Darurat, Presiden Jokowi juga mengumumkan akan menambah alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp55 triliun berupa BST, PKH, Sembako, Kuota Internet, dan Subsidi Listrik. Selain itu, ada insentif usaha mikro informal sebesar Rp1.2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro dan bantuan obat gratis sebanyak 2 juta paket.