Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Milad ke-70 Tahun, Hergun Ungkap 7 Alasan Rakyat Ingin Prabowo Maju Pilpres 2024

 

Heri Gunawan dan Prabowo Subianto

SUKABUMI – Tepat pada hari ini, Minggu, 17 Oktober 2021, Ketua Umum DPP Partai Gerindra H Prabowo Subianto genap berusia 70 tahun. Pada momentum hari lahir ini, banyak pihak yang menyuarakan peluang majunya Prabowo pada Pilpres 2024.

Selain menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang memiliki 78 kursi di DPR-RI dan menduduki peringkat kedua perolehan suara pada Pemilu 2019, sehingga peluang tampil pada Pilpres 2024 sangat terbuka sekali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menyatakan rasa bahagianya dan sekaligus mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra itu panjang umur dan mampu mewujudkan Indonesia Raya yang adil dan makmur.

“Selamat ulang tahun Pak Prabowo Subianto Djojohadikusumo, semoga panjang umur, sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Doa terbaik kami menyertai langkah dan perjuangan Bapak untuk mewujudkan Indonesia Raya, Adil, Makmur Sejahtera, amin,” doa Heri Gunawan menyambut Ultah Prabowo Subianto yang disampaikan kepada awak media pada Minggu (17/10).


Lebih lanjut, politisi yang akrab biasa disapa Hergun menegaskan dirinya sebagai salah satu kader yang mendukung Pak Prabowo maju dalam Pilpres 2024. Menurutnya, ada beberapa alasan untuk mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

“Pertama, Pak Prabowo memiliki modal politik yang cukup kuat. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo akan mudah menjalin komunikasi dengan ketua-ketua umum parpol lainnya untuk menjalin koalisi,” tegas Hergun juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi XI DPR-RI.

Kemudian yang kedua, kata Hergun, selama menjabat Menteri Pertahanan, Pak Prabowo telah menunjukkan pengabdian yang tulus serta menorehkan prestasi membanggakan, di antaranya membawa militer Indonesia menjadi yang terkuat di ASEAN dan menduduki peringkat 16 dari 140 negara di dunia.

“Yang ketiga, dari berbagai survei, di antaranya Lembaga Puspoll Indonesia, SMRC, LP3ES, merilis nama Pak Prabowo dalam peringkat teratas. Ini membuktikkan bahwa rakyat menginginkan Pak Prabowo melanjutkan kepemimpinan nasional,” papar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI.

Survei Lembaga Puspoll Indonesia yang digelar pada 20-29 April 2021 menempatkan Prabowo Subianto pada urutan pertama dengan mendapatkan angka 20,9 persen mengungguli 22 nama lainnya.

Lalu, survei Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) yang digelar pada 15-21 September 2021 menyatakan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas dengan 18,1 persen mengungguli 42 kandidat lainnya.

Kemudian, survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang digelar pada 8-15 April 2021 menyatakan tingkat keterpilihan Prabowo Subianto menduduki peringkat teratas dengan perolehan 16,4 persen. Sementara tingkat popularitas mencapai 92,4 persen.

Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu melanjutkan, yang keempat, beberapa lembaga survei di antaranya Charta Politika, Indo Barometer, dan LSI, juga menempatkan Pak Prabowo sebagai menteri berkinerja terbaik pada Kabibet Indonesia Maju.

Survei Charta Politika yang digelar pada 6-12 Juli 2020, menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai menteri berkinerja terbaik dengan dukungan responden sebesar 12,8 persen.

Lalu survei Indo Barometer yang digelar pada pada 10-17 Oktober 2020 juga mendapuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai menteri berkinerja terbaik selama satu tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan suara responden 29,3 persen.

Kemudian, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 25-31 Januari 2021 memperlihatkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan menteri dengan kinerja paling memuaskan, sebanyak 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 62 responden menyatakan puas.

“Yang kelima, arus utama internal Partai Gerindra tetap menginginkan Pak Prabowo maju pada Pilpres 2024. Memang selama ini belum ada pembicaraan formal di Gerindra. Namun aspirasi itu selalu muncul saat para pimpinan berkeliling ke daerah-daerah,” tegas Hergun.

Lebih lanjut, kata Hergun, yang keenam, Pak Prabowo juga selalu berinisiatif memberi kontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Misalnya, untuk mengatasi impor pangan, Pak Prabowo menginisiasi food estate. Lalu, saat fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien covid-19, Pak Prabowo berinisiatif merubah beberapa fasilitas Kementerian Pertahanan menjadi rumah sakit darurat.

“Yang ketujuh, rakyat puas dengan kinerja Partai Gerindra dibuktikan dengan tingkat elektabilitas yang terus naik. Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada 26 Agustus 2021, elektabilitas Partai Gerindra naik signifikan dari 9,7 persen menjadi 12,8 persen. Elektabilitas Gerindra menduduki posisi kedua,” ujar Hergun.

Sebagai kader, lanjut Hergun, saya berharap Pak Prabowo bersedia dicalonkan pada Pilpres 2024. Indonesia butuh pemimpin seperti Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Adil dan Makmur.

“Momentum Ultah ke-70 pada hari ini bisa menjadi titik permulaan menuju konstelasi politik 2024. Usia 70 merupakan usia yang sangat matang sebagai pemimpin nasional,” pungkas Hergun. (izo)


sumber : https://radarsukabumi.com/berita-utama/milad-ke-70-tahun-hergun-ungkap-7-alasan-rakyat-ingin-prabowo-maju-pilpres-2024/3/



Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Hergun : Perlu Penindakan Lebih Tegas

  Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Hergun : Perlu Penindakan Lebih Tegas

Foto : Ilustrasi/ ist

Jakarta, - Keberadaan pinjaman online (Pinjol) illegal makin meresahkan masyarakat. Sepak terjangnya sudah tidak bisa ditolelir lagi. Pinjol ilegal menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi serta menagih dengan cara-cara intimidatif yang mengakibatkan tekanan psikis dan depresi hingga ada yang bunuh diri.

Sudah banyak korban berjatuhan. Misalnya, baru-baru ini seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, berinisial WI, 38, tewas gantung diri di teras rumahnya, Sabtu (2/10/2021), lantaran terus diteror debt collector pinjaman online (pinjol). 

Contoh lainnya terjadi di Jembrana. Korban berinsial AN, 20, yang awalnya meminjam Rp500 ribu, dalam waktu kurang setahun berbunga hingga menjadi Rp70 juta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan sudah saatnya pemberantasan Pinjol illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas. Politisi yang biasa disapa Hergun menambahkan, selama ini, pemberantasan Pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini gabungan dari 13 Kementerian/Lembaga. Ada OJK, Polri, Kejaksaan Agung, BI, Kemenkeu, PPATK, dan yang lainnya. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal. 

"Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat," Kata Hergun yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi XI DPR-RI kepada awak media pada Kamis (14/10/2021)

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

"Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” kata Hergun.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal. 

Upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal. 

Selain itu, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri.

“Selama pandemi ini terjadi ironi. Di satu sisi, dana masyarakat di perbankan naik secara signifikan, namun penyaluran pinjaman mengalami penurunan tajam. Dan di sisi lainnya, makin banyak masyarakat mengakses pinjol illegal dan kemudian terjerat oleh bunga yang mencekik serta penagihan disertai intimidasi,”papar Hergun.

Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menegaskan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu melakukan evaluasi di sektor keuangan. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat lembaga keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat dan UMKM.

Lebih lanjut, Hergun menegaskan sepak terjang pinjol ilegal harus dihentikan. Sudah cukup korban berjatuhan. Negara harus hadir menyelamatkan rakyat. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara total mulai dari investornya, operatornya, debt-collectornya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan pinjol, sehingga tidak ada peluang untuk membuat aplikasi pinjol ilegal yang baru. 

"Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu duduk bersama, khususnya BI dan OJK dengan melibatkan minimal perbankan Himbara, mencari solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan aman, sehingga rakyat tidak terjerat pinjol ilegal” pungkas Hergun. 


sumber : https://harianterbit.com/ekonomi/read/150240/Pinjol-Ilegal-Resahkan-Masyarakat-Hergun-Perlu-Penindakan-Lebih-Tegas

SWI Harus Buktikan Kinerja, Hergun: Pinjol Mati Satu, Tumbuh Seribu

 SWI Harus Buktikan Kinerja, Hergun: Pinjol Mati Satu, Tumbuh Seribu

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan/Net
Satgas Waspada Investasi (SWI) harus lebih menunjukkan kinerjanya dalam memberantas keberadaan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang keberadaannya kian meresahkan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, memang SWI yang merupakan gabungan dari 13 kementerian/lembaga, sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, sudah menutup 3.365 pinjol ilegal.

"Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu," kata Heri Gunawan kepada wartawan, Kamis (14/10).

Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI ini menengarai, kemudahaan akses internet dan mudahnya membuat aplikasi, membuat pertumbuhan Pinjol ilegal belakangan kian menjamur dan mengganggu psikologis masyarakat.

"Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol ilegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, politisi yang karib disapa Hergun itu menambahkan, upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana.

Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU 11/2008 junto UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.

Kemudian, jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada sisi lain, Hergun mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Joko Widodo dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjol dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

"Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” pungkasnya. 

Resahkan Masyarakat, DPR Desak Tindak Tegas Pinjol Ilegal

 

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. (Foto: Istimewa).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. (Foto: Istimewa).

Jakarta, - Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan sudah saatnya pemberantasan pinjaman online (pinjol) illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas.

Menurutnya, selama ini, pemberantasan pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Kata dia, sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal.

"Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat," Kata politisi yang akrab disapa Hergun, Kamis (14/10/2021)

Hergun mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

"Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” kata Hergun yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal.

Menurut Hergun, upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal.

Selain itu, kata Hergun, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri.

“Selama pandemi ini terjadi ironi. Di satu sisi, dana masyarakat di perbankan naik secara signifikan, namun penyaluran pinjaman mengalami penurunan tajam. Dan di sisi lainnya, makin banyak masyarakat mengakses pinjol illegal dan kemudian terjerat oleh bunga yang mencekik serta penagihan disertai intimidasi,” ucap Hergun.

Ia menegaskan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu melakukan evaluasi di sektor keuangan. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat lembaga keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat dan UMKM.


Hergun menambahkan, sepak terjang pinjol ilegal harus dihentikan. Sudah cukup korban berjatuhan. Negara harus hadir menyelamatkan rakyat. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara total mulai dari investornya, operatornya, debt-collectornya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan pinjol, sehingga tidak ada peluang untuk membuat aplikasi pinjol ilegal yang baru.

 

"Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu duduk bersama, khususnya BI dan OJK dengan melibatkan minimal perbankan Himbara, mencari solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan aman, sehingga rakyat tidak terjerat pinjol ilegal,” pungkas Hergun.

sumber : https://www.law-justice.co/artikel/117883/resahkan-masyarakat-dpr-desak-tindak-tegas-pinjol-ilegal/

Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Hergun : Perlu Penindakan Lebih Tegas

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

SUKABUMI – Keberadaan pinjaman online (Pinjol) illegal makin meresahkan masyarakat. Sepak terjangnya sudah tidak bisa ditolelir lagi. Pinjol ilegal menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi serta menagih dengan cara-cara intimidatif yang mengakibatkan tekanan psikis dan depresi hingga ada yang bunuh diri.

Sudah banyak korban berjatuhan. Misalnya, baru-baru ini seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, berinisial WI, 38, tewas gantung diri di teras rumahnya, Sabtu (2/10), lantaran terus diteror debt collector pinjaman online (pinjol).

Contoh lainnya terjadi di Jembrana. Korban berinsial AN, 20, yang awalnya meminjam Rp500 ribu, dalam waktu kurang setahun berbunga hingga menjadi Rp70 juta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan sudah saatnya pemberantasan Pinjol illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas.

Politisi yang biasa disapa Hergun menambahkan, selama ini, pemberantasan Pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini gabungan dari 13 Kementerian/Lembaga. Ada OJK, Polri, Kejaksaan Agung, BI, Kemenkeu, PPATK, dan yang lainnya. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal.

“Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat,” Kata Hergun yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi XI DPR-RI kepada awak media pada Kamis (14/10/2021)

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

“Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” kata Hergun.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal.

Upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal.

Selain itu, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri.

“Selama pandemi ini terjadi ironi. Di satu sisi, dana masyarakat di perbankan naik secara signifikan, namun penyaluran pinjaman mengalami penurunan tajam. Dan di sisi lainnya, makin banyak masyarakat mengakses pinjol illegal dan kemudian terjerat oleh bunga yang mencekik serta penagihan disertai intimidasi,”papar Hergun.

Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menegaskan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu melakukan evaluasi di sektor keuangan. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat lembaga keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat dan UMKM.

Lebih lanjut, Hergun menegaskan sepak terjang pinjol ilegal harus dihentikan. Sudah cukup korban berjatuhan. Negara harus hadir menyelamatkan rakyat. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara total mulai dari investornya, operatornya, debt-collectornya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan pinjol, sehingga tidak ada peluang untuk membuat aplikasi pinjol ilegal yang baru.

 

“Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu duduk bersama, khususnya BI dan OJK dengan melibatkan minimal perbankan Himbara, mencari solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan aman, sehingga rakyat tidak terjerat pinjol ilegal” pungkas Hergun. (izo)



sumber : https://radarsukabumi.com/politik/pinjol-ilegal-resahkan-masyarakat-hergun-perlu-penindakan-lebih-tegas/