Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Hergun Bantu Modal Usaha untuk Keluarga Penyandang Disabilitas

 


JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan atau biasa disapa Hergun, akan menggelontorkan  bantuan modal usaha dan sembako untuk keluarga anak  pengidap disabilitas fisik atau Celebral Falsy di wilayah Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.

Hal tersebut dilakukannya, guna meringankan beban hidup yang harus ditanggung oleh keluarga Ukon (56) dan istrinya Sopiah Nurhasanah (48), Warga Cisaat yang merupakan orang tua asuh dari AS (6), bocah malang yang kini tengah tergolek lemah tak berdaya karena mengidap Disabilitas Fisik.

” Saya turut prihatin dengan apa yang yang menimpa AS, cucu dari Pak Ukon dan Bu Sopiah yang mengalami disabilitas fisik. Insyaallah, lewat modal usaha yang akan saya berikan, diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup keluarganya ke depan di tengah musibah ini. Agar mereka lebih kuat dan mandiri,” kata Hergun kepada jurnalsukabumi.com, Minggu (26/9/21).

Bantuan yang diberikan ujarnya, harus digunakan sebaik – baiknya untuk kegiatan usaha produktif. Karena apa pun bentuk bantuan yang diterima kata dia, hanya bersifat stimulan atau bantuan habis pakai. Itu artinya, yang dapat melanjutkan keberlangsungan hidup mereka  ke depan, sepenuhnya  berada di tangan kepala keluarga.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun jurnalsukabumi.com dilapangan, selama lima tahun terakhir, AS ternyata hanya menjalani proses pengobatan di Puskesmas setempat. Selebihnya dia menghabiskan sisa waktu hidupnya di rumah.  Idealnya, pasien dengan kondisi demikian, seharusnya dirujuk ke rumah sakit yang memilki fasilitas kesehatan yang lebih canggih dan modern.

Reporter: Usep Mulyana |  Redaktur: Mohammad Noor


sumber : https://jurnalsukabumi.com/2021/09/27/hergun-bantu-modal-usaha-untuk-keluarga-penyandang-disabilitas/

Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh Kementerian keuangan sebesar Rp34,13 miliar. Meskipun secara anggaran dinilai tidak terlalu besar, Hergun menilai sistem sewa tersebut memiliki kerentanan keamanan data yang sangat penting (confidential).

 

Hal tersebut ditanyakan Hergun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komisi yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 hasil penyesuaian Banggar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

 

“Karena mungkin kita ketahui bersama, tersiar kabar dari BPJS Kesehatan bahkan di aplikasi Pedulilindungi pun demikian ada kebocoran. Yang masih saya pertanyakan, kenapa kita masih sewa? Padahal kan Kementerian Keuangan ini memiliki data yang sangat confidential. Sampai kapan kita akhirnya bisa memiliki sistem sendiri?” terang Hergun.

 

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra ini meminta agar data-data yang bersifat confidential tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, hanya karena sistem sewa di seluruh perangkat TIK di dalamnya. “Saya tidak tahu bagaimana kita memitigasi risiko agar data-data di Kemenkeu ini nantinya tidak bisa bocor,” jelasnya.

 

Diketahui, sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat TIK ini termasuk dalam program Dukungan Percepatan Digitalisasi Proses Bisnis dan Layanan di tahun 2022. Adapun total program dalam anggaran tersebut bersama dengan Smart Data Center sebesar Rp150,82 miliar yang telah disetujui Komisi X DPR RI pada 2 September 2021 lalu. (rdn/es)

Pembebasan Lahan Tol Bocimi Seksi III, Hergun: Tidak ada Kendala Dana, Bisa Dilanjutkan

 

JAKARTA,  - Anggota Komis XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi kabar pembebasan lahan Tol Bocimi seksi III (Cigombong-Sukabumi Barat) terkendala masalah dana akibat adanya Covid-19.

Menurut pria yang akrab disapa Hergun ini, memang, pemerintah pada 2021 ini telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebanyak 4 kali dengan nilai sebesar Rp144,9 triliun. Namun, hal tersebut tidak berdampak terhadap dana pembebasan lahan Tol Bocimi.

“Selaku wakil rakyat dari Sukabumi, kami telah menanyakan langsung kepada LMAN, BLU di Kementerian Keuangan yang diberi tugas membebaskan lahan Tol Bocimi, perihal kesediaan dana. Jawabannya dana ada,” beber Hergun, kepada awak media, Senin (20/9/2021).

Lanjutnya menjelaskan, LMAN telah mengalokasikan anggaran pendanaan lahan untuk proyek pembangunan tol Bocimi sebesar Rp1,46 triliun, dengan realisasi pembayaran per 10 September 2021 adalah sebesar Rp1,29 triliun, sehingga sisa saldo untuk proyek tol Bocimi adalah Rp170,5 milyar.

“LMAN juga menyatakan, untuk pelaksanaan pengadaan lahan di lapangan menyesuaikan dengan proses pembangunan konstruksi tol tersebut. Mengenai luasan mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, menjadi domain tim pembebasan lahan di lapangan, yang terdiri dari unsur Kantor Pertanahan Setempat, PPK Pengadaan Tanah dan BUJT terkait,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

Dari keterangan LMAN bisa disimpulkan, tidak ada permasalahan soal dana. Seperti data di atas, ketersediaan alokasi dana pengadaan lahan  untuk proyek tol Bocimi masih tersedia.

“Bahkan Untuk tahun 2022, LMAN telah menganggarkan dana pengadaan tanah ruas tol Bocimi sebesar Rp830,77 milyar,” jelas Hergun yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra.

Atas terjadinya pemberitaan yang simpang-siur, Hergun memberi solusi, agar pihak-pihak terkait duduk bersama menyelesaikan permasalahan di lapangan.

“Dengan duduk bersama, kendala-kendala yang dihadapi bisa diselesaikan secara cepat dan tuntas. Misalnya, saat ini ada pemberitaan terkait kendala dana, maka LMAN bisa langsung menjawabnya kepada pihak-pihak terkait,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR RI

Perlu diketahui, pembebasan lahan Tol Bocimi seksi III menjadi prasyarat penting untuk melanjutkan rangkaian pembangunan Tol Bocimi.

Konstruksi Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II (Cigombong-Cibadak) direncanakan rampung pada akhir tahun ini dan diharapkan dapat operasional pada awal 2022.

Bila pembebasan lahan pada Seksi III sudah selesai, maka bisa langsung dilanjutkan dengan pembangunan Tol Bocimi Seksi III (Cigombong-Sukabumi Barat) sepanjang 13,7 KM.

Saat ini Seksi III dan Seksi IV (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur) sepanjang 13,05 KM, dalam tahap pembebasan tanah.

Tol Bocimi yang membujur dari seksi I hingga seksi IV menjadi solusi tercepat menuju Sukabumi, baik untuk kendaraan pribadi, angkutan umum maupun kendaraan logistik barang dan jasa yang selama ini kerap menghadapi kemacetan pada ruas jalan Ciawi-Cigombong-Cicurug-Cibadak.

“Seluruh kendala pembangunan Tol Bocimi harus cepat diatasi, baik dari segi pembebasan lahan maupun segi  teknis lainnya. Tol Bocimi menjadi harapan bagi Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk memacu perekonomian dan meningkatkan potensi wisata. Diharapkan pada 2024 nanti semua seksi Tol Bocimi bisa dioperasionalkan sesuai dengan jadwal,” pungkas Hergun. (rls)


sumber : https://www.jp-news.id/v/12987/pembebasan-lahan-tol-bocimi-seksi-iii-hergun-tidak-ada-kendala-dana-bisa-dilanjutkan

Hergun : Tidak Ada Kendala Dana, Pembebasan Lahan Tol Bocimi Seksi III Bisa Dilanjutkan

 

Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

SUKABUMI – Tersiar kabar bahwa pembebasan lahan Tol Bocimi seksi III (Cigombong-Sukabumi Barat) terkendala masalah dana akibat adanya covid-19.

Memang, pemerintah pada 2021 ini telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebanyak 4 kali dengan nilai sebesar Rp144,9 triliun. Namun, hal tersebut tidak berdampak terhadap dana pembebasan lahan Tol Bocimi.

“Selaku wakil rakyat dari Sukabumi, kami telah menanyakan langsung kepada LMAN, BLU di Kementerian Keuangan yang diberi tugas membebaskan lahan Tol Bocimi, perihal kesediaan dana. Jawabannya dana ada,” ujar Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Partai Gerindra kepada awak media, pada Senin (20/9/2021).

Lebih lanjut, kata Hergun, LMAN telah mengalokasikan anggaran pendanaan lahan untuk proyek pembangunan tol Bocimi sebesar Rp1,46 triliun, dengan realisasi pembayaran per 10 September 2021 adalah sebesar Rp1,29 triliun, sehingga sisa saldo untuk proyek tol Bocimi adalah Rp170,5 milyar.

“LMAN juga menyatakan, untuk pelaksanaan pengadaan lahan di lapangan menyesuaikan dengan proses pembangunan konstruksi tol tersebut. Mengenai luasan mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, menjadi domain tim pembebasan lahan di lapangan, yang terdiri dari unsur Kantor Pertanahan Setempat, PPK Pengadaan Tanah dan BUJT terkait,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI.

Dari keterangan LMAN bisa disimpulkan, tidak ada permasalahan soal dana. Seperti data di atas, ketersediaan alokasi dana pengadaan lahan untuk proyek tol Bocimi masih tersedia.

“Bahkan Untuk tahun 2022, LMAN telah menganggarkan dana pengadaan tanah ruas tol Bocimi sebesar Rp830,77 milyar,” jelas Hergun yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra.

Atas terjadinya pemberitaan yang simpang-siur, Hergun memberi solusi, agar pihak-pihak terkait duduk bersama menyelesaikan permasalahan di lapangan.

“Dengan duduk bersama, kendala-kendala yang dihadapi bisa diselesaikan secara cepat dan tuntas. Misalnya, saat ini ada pemberitaan terkait kendala dana, maka LMAN bisa langsung menjawabnya kepada pihak-pihak terkait,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR-RI.

tol bocimi
Progres pembangunan konstruksi Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) . Foto: @bpjt_info

Perlu diketahui, pembebasan lahan Tol Bocimi seksi III menjadi prasyarat penting untuk melanjutkan rangkaian pembangunan Tol Bocimi.

Konstruksi Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II (Cigombong-Cibadak) direncanakan rampung pada akhir tahun ini dan diharapkan dapat operasional pada awal 2022.

Bila pembebasan lahan pada Seksi III sudah selesai, maka bisa langsung dilanjutkan dengan pembangunan Tol Bocimi Seksi III (Cigombong-Sukabumi Barat) sepanjang 13,7 KM.

Saat ini Seksi III dan Seksi IV (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur) sepanjang 13,05 KM, dalam tahap pembebasan tanah.

Tol Bocimi yang membujur dari seksi I hingga seksi IV menjadi solusi tercepat menuju Sukabumi, baik untuk kendaraan pribadi, angkutan umum maupun kendaraan logistik barang dan jasa yang selama ini kerap menghadapi kemacetan pada ruas jalan Ciawi-Cigombong-Cicurug-Cibadak.

“Seluruh kendala pembangunan Tol Bocimi harus cepat diatasi, baik dari segi pembebasan lahan maupun segi teknis lainnya. Tol Bocimi menjadi harapan bagi Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk memacu perekonomian dan meningkatkan potensi wisata. Diharapkan pada 2024 nanti semua seksi Tol Bocimi bisa dioperasionalkan sesuai dengan jadwal,” pungkas Hergun. (pep).


sumber : https://radarsukabumi.com/berita-utama/hergun-tidak-ada-kendala-dana-pembebasan-lahan-tol-bocimi-seksi-iii-bisa-dilanjutkan/

Hergun Sampaikan Catatan Kritis Fraksi Gerindra terkait RUU KUP

 



JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan sejumlah catatan Fraksi Gerindra terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut Hergun -sapaan Heri Gunawan, ada beberapa substansi yang perlu dikaji lebih komprehensif dalam RUU KUP agar semangat menaikkan penerimaan pajak tidak berdampak buruk terhadap rakyat kecil dan UMKM. 

Hergun mengatakan fraksinya memahami agenda reformasi perpajakan yang digulirkan pemerintah, tetapi hendaknya keberpihakan terhadap masyarakat tidak boleh dilupakan.

"Jika ada yang dijadikan objek pajak, maka perlu memberikan pengecualian-pengecualian agar rakyat kecil tidak terbebani oleh adanya pengenaan pajak ataupun oleh kenaikan pajak yang lebih tinggi," ucap Anggota Panja RUU KUP itu di Jakarta, Selasa (14/9).

Dia menyebut di antara substansi krusial yang perlu dikaji lebih mendalam yaitu soal penghapusan insentif WP UMKM, pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN, perubahan barang kena cukai, pajak karbon dan program peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Hergun mengatakan terkait pengurangan pengecualian objek PPN yang di antaranya mencakup bahan makanan, jasa pendidikan,, dan jasa pelayanan kesehatan medis, hal ini harus menjadi perhatian bersama.

"Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjamin terwujudnya bahan makanan, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan kesehatan medis yang murah dan terjangkau," tuturnya. 

Mengenai PPN bahan makanan, Fraksi Gerindra berpandangan seharusnya diatur secara tegas bahwa bahan makanan yang akan dikenakan PPN adalah bahan makanan impor.

"Sementara bahan makanan hasil produk lokal dan yang dikonsumsi oleh rakyat menengah ke bawah masih bebas dari PPN," tegas legislator asal Jawa Barat itu.

Hal itu menurutnya penting lantaran Presiden Jokowi sudah meneken Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang salah satu tujuannya mewujudkan swasembada pangan berbasis pangan lokal. 

"Jika PPN diberlakukan terhadap seluruh bahan makanan, maka tujuan didirikannya BPN juga terancam gagal," ujar ketua DPP Gerindra itu. 

Selain itu, mengenai PPN jasa pelayanan kesehatan medis dan PPN jasa pendidikan, kata Hergun, fraksinya meminta dipertegas bahwa pelayanan dimaksud adalah yang bertaraf internasional.

"Sementara untuk kalangan menengah ke bawah tetap dibebaskan dari PPN," ucap Hergun. Dia menegaskan hal itu lantaran UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai 20 persen dari total APBN. 

Artinya, pendidikan menjadi sektor yang sangat penting dan harus didanai secara besar oleh negara. "Penghapusan jasa pendidikan secara keseluruhan dari objek yang dikecualikan PPN bisa dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi," tandas Heri Gunawan. (fat/jpnn)

Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Hergun Sampaikan Catatan Kritis Fraksi Gerindra terkait RUU KUP",
https://www.jpnn.com/news/hergun-sampaikan-catatan-kritis-fraksi-gerindra-terkait-ruu-kup?