Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Hergun Membeber Alasan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Tak Layak Didanai APBN

 


JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan penggunaan APBN untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) kurang tepat.

Legislator Gerindra yang beken disapa dengan panggilan Hergun itu menilai proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dari segi investasi tidak memberikan keuntungan secara cepat. Sebab, menurut peneliti, proyek KCJB baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun. 

Hal itu disampaikan Hergun merespons paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Komisi XI terkait pemberian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4,3 triliun untuk mendanai proyek KCJB.

Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Konon, PMN itu sebagai misi penyelamatan terhadap proyek KCJB yang mengalami pembengkakan biaya.

Pada awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. "PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," kata Hergun di Jakarta, Senin (15/11).

Menurut Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR RI itu, faktor lain yang membuat KCJB dianggap kurang ekonomis yaitu karena stasiun terakhir berada di pinggiran Kota Bandung, tepatnya di stasiun Tegalluar. 

Dengan demikian, penumpang kereta cepat itu masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota.

Belum lagi masalah harga tiket yang diperkirakan antara Rp 250.000 hingga Rp 350.000, dinilai bakal menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lain, seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi.

Anggota DPR dari Dapil IV Jabar (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu juga menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang diprediksi bakal mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta. "Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tak layak didanai APBN," ucap Hergun. (fat/jpnn)

Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Hergun Membeber Alasan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Tak Layak Didanai APBN",
https://www.jpnn.com/news/hergun-membeber-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-tak-layak-didanai-apbn?page=2

Balik Modal Butuh 139 Tahun, Legislator Sebut Proyek KCJB Tidak Layak Didanai APBN

 

Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak layak menggunakan anggaran dari APBN. Hal ini diungkapkan Hergun, sapaan akrab politisi Partai Gerindra, menyikapi rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT Kereta Api Indonesia terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) karena pembengkakan anggaran. 

Tak tanggung-tanggung, PMN kepada KAI itu sebesar Rp4,3 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp114,24 triliun alias membengkak Rp27,09 triliun.


“PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun, bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," tegas Hergun. Bahkan, proyek ini diperkirakan baru bisa balik modal selama 139 tahun.


KCJB Sulit Bersaing

Ia menjelaskan, harga tiket KCJB diperkirakan antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Angka itu akan menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lainya, seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi. Faktor lainnya, KCJB dianggap kurang ekonomis karena stasiun terakhir terletak di pinggiran Kota Bandung yakni stasiun Tegalluar. Sehingga, penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota. 

Belum lagi, sambungnya, ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Itu akan mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta.

"Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tidak layak didanai oleh APBN," papar Hergun lagi.

Perlu diketahui, proyek tersebut awalnya ditetapkan B to B dan tidak menggunakan APBN sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum proyek tersebut dilaksanakan.


sumber : https://m.liputan6.com/news/read/4711643/balik-modal-butuh-139-tahun-legislator-sebut-proyek-kcjb-tidak-layak-didanai-apbn

Heri Gunawan: KCJB Tidak Layak Pakai APBN

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak layak menggunakan anggaran dari APBN. Karena ada pembengkakan anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT Kereta Api Indonesia.

 

Hergun, sapaan akrab politisi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan hal ini saat dihubungi Parlementaria, Senin (15/11/2021). PMN kepada KAI itu sebesar Rp4,3 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp114,24 triliun alias membengkak Rp27,09 triliun.

 

“PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun, bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," tegas Hergun. Bahkan, proyek ini diperkirakan baru bisa balik modal selama 139 tahun.

 

Ia menjelaskan, harga tiket KCJB diperkirakan antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Angka itu akan menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lainya, seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi. Faktor lainnya, KCJB dianggap kurang ekonomis karena stasiun terakhir terletak di pinggiran Kota Bandung yakni stasiun Tegalluar. Sehingga, penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota.

 

Belum lagi, sambungnya, ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Itu akan mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta. "Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tidak layak didanai oleh APBN," papar Hergun lagi. Perlu diketahui, proyek tersebut awalnya ditetapkan B to B dan tidak menggunakan APBN sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum proyek tersebut dilaksanakan. (mh/sf)


Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Layak Pakai APBN

 


JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR-RI memaparkan akan memberi PMN kepada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021.

PMN tersebut sebagai upaya penyelamatan terhadap proyek KCJB yang mengalami pembengkakan biaya. Pada awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR-RI Heri Gunawan mengatakan penggunaan APBN untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek KCJB dinilai kurang tepat.

Lebih lanjut, politisi yang biasa disapa Hergun menyatakan, proyek KCJB dari segi investasi bukan merupakan investasi yang memberikan keuntungan secara cepat.

Menurut peneliti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung baru bisa balik modal setidaknya dalam 139 tahun.

"PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," kata Heri Gunawan yang yang juga menjabat sebagai Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR-RI kepada awak media pada Senin (15/11/2021).

Faktor lainnya, KCJB dianggap kurang ekonomis karena stasiun terakhir terletak di pinggiran Kota Bandung yakni stasiun Tegalluar. Sehingga penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota.

Lalu, harga tiket diperkirakan antara Rp250.000 hingga Rp350.000 akan menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lainya seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi.

Kemudian, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sedikit banyak akan mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta.

"Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tidak layak didanai oleh APBN," papar Hergun.

Perlu diketahui, proyek tersebut awalnya ditetapkan B to B dan tidak menggunakan APBN sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” kata Presiden Joko Widodo pada 3/9/2015.

Lalu pada 6/10/2015, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Adapun untuk menggarap proyek ini, telah didirikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada Oktober 2015.

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60% dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd. dengan kepemilikan 40%.

Pada Pasal 4 ayat (2) Perpres 107/2015 menyatakan pelaksanaan proyek KCJB tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

“Mestinya Pemerintah konsisten dengan kebijakan tersebut. Proyek tersebut sudah melalui studi yang cukup lama dan komprehensif. JICA sudah menghabiskan dana 3,5 juta dollar untuk melakukan studi kelayakan. Belum lagi studi kelayakan yang dilakukan pihak China. Sehingga aneh bila tiba-tiba terjadi pembengkakan biaya yang cukup besar,” ujar Heri Gunawan

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya menjelaskan pembengkakan tersebut dikarenakan pengadaan lahan, penggunaan frekuensi GSM-R untuk operasional kereta api, biaya investasi untuk instalasi PLN serta pekerjaan variation order dan financing cost.

Lebih lanjut, Hergun menegaskan, KCJB bukan merupakan proyek kelas warung kelontong yang bisa diubah semaunya. Proyek ini merupakan proyek prestisius bahkan yang pertama di Asia Tenggara. Pelaksana proyek harus mengerjakannya secara profesional sesuai rencana awal yang ditetapkan.

Pemerintah tampaknya mendapatkan masukan yang tidak tepat sehingga mengubah kebijakan tersebut. Perpres 107 Tahun 2015 diganti dengan Perpres 93 Tahun 2021. Ada sejumlah perubahan menonjol dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021 ini.

Pertama, dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015, WIKA ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN. Sedangkan di dalam beleid yang baru, posisi WIKA digantikan oleh PT KAI.

Kedua, dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015, Menko Perekonomian ditugaskan mengoordinasikan percepatan pelaksanaan proyek. Sedangkan di dalam beleid yang baru, dibentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ketiga, dari sisi pendanaan, Perpres Nomor 107 Tahun 2015 menegaskan tidak memakai dana APBN dan penjaminan dari pemerintah. Sedangkan pada beleid baru, ditegaskan bisa menggunakan dana APBN dan mendapatkan penjaminan dari pemerintah.

Sebelum memberi persetujuan PMN mestinya dilakukan kajian terlebih dahulu perihal kelayakan proyek tersebut.

Pasal 16 Perpres 107/2015 menegaskan bahwa konsorsium BUMN tersebut harus memberi laporan kepada Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama pembangunan prasarana.

"Apakah ketentuan tersebut sudah dilaksanakan? Bagaimana isi laporannya? Ini yang mesti dikaji terlebih dahulu,” ujar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI.

Lebih lanjut, politisi dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) menegaskan bahwa saat ini negara dalam kondisi sulit akibat dari Pandemi Covid-19.

Bahwa untuk mengatasi Pandemi Covid-19, telah dilakukan pelebaran defisit APBN melebihi 3% selama 3 tahun. Kebijakan ini pun berdampak melonjaknya rasio utang yang tadinya hanya 30,23% PDB pada 2019 menjadi 41,38% per September 2021.

“Saya kira melonjaknya utang harus dipergunakan secara tepat untuk mengatasi Covid-19, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mendukung UMKM serta dunia usaha. Tidak tepat bila hasil utang atas nama Covid-19 tapi digunakan untuk membiayai proyek prestisius,” tegas Hergun yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra.

Karena itu, lanjut Hergun, penggunaan SAL untuk membiayai proyek KCJB perlu dikaji ulang.

Pasal 28 UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 membolehkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan catatan bila terjadi realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN TA 2021.

“Proyek KJCB sejak awal ditetapkan sebagai proyek B to B sehingga tidak dimasukkan dalam rencana pengeluaran APBN 2015 - 2021. Namun tiba-tiba terbit Perpes 93/2021 yang menyatakan KJCB bisa didanai dengan APBN. Karena Perpres tersebut baru diterbitkan maka perlu dikaji lebih dahulu untuk bisa diakomodir dalam pengeluaran APBN 2021,” ujar Hergun.

“Saya kira proyek KCJB ini lebih baik dimoratorium dahulu untuk dilakukan audit dan kajian yang lebih komprehensif mengenai layak tidaknya menggunakan APBN,” sambungnya.

Ada beberapa alasan untuk dilakukan moratorium.

Pertama, penggunaan dana APBN sebagaimana dinyatakan dalam Perpres 93/2021 perlu dikaji lebih komprehensif karena awalnya proyek ini tidak menggunakan APBN.

Kedua, pembengkakan biaya KCJB yang mencapai 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 114,4 triliun juga perlu diaudit. Pembengkakan tersebut sudah melebihi hitungan pihak Jepang sebagai inisiator proyek KCJB yakni 6,2 miliar dollar AS.

Ketiga, perlu opsi pembiayaan selain suntikan APBN. Saat ini terjadi likuiditas yang melimpah, dibuktikan dengan penjualan SBN yang melebihi target dan dana masyarakat (DPK) di perbankan juga melonjak secara signifikan.

KCIC bisa memanfaatkan melimpahnya likuiditas tersebut dengan menawarkan obligasi yang kompetitif.

Keempat, saat ini mobilitas masyarakat belum pulih akibat adanya pandemic Covid-19 sehingga tidak perlu buru-buru menyelesaikan pembangunannya.

Perlu diketahui, banyak proyek infrastruktur yang tidak maksimal penggunannya, di antaranya Bandara Internasional Kertajati, Bandara JB Soedirman Purbalingga, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, dan LRT Palembang.

Percepatan proyek KCJB jangan sampai hanya akan menambah daftar proyek-proyek yang tidak maksimal pemanfaatannya.

"Lebih baik tunggu ekonomi benar-benar membaik sehingga masyarakat pulih daya belinya dan mampu membeli tiket KCJB. Dengan harga tiket diperkirakan sebesar Rp250.000 hingga Rp350.000, saat ini dirasa masih berat. Dikhawatirkan negara harus nombok lagi untuk menyubsidi operasional KCJB,” pungkas Hergun.

DPR RI Heri Gunawan : Ribuan Aduan Kasus Pinjol Ilegal, Saatnya Diseret ke Pengadilan

 


Jakarta- Praktik pinjemam online (Pinjol) yang kian menggurita dan meresahkan masyarakat. Audah saatnya ditindak dan pelaku diseret ke pengadilan berdasarkan hukum pidana yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, menyampaikan pandangan keberadaan Pinjol dalam siaran persnya, Kamis (28/10) lalu. Heri Gunawan menilai, ada banyak pelanggaran hukum yang dilakukan para pemilik Pinjol kepada nasabahnya. 

Misalnya, Hergun sapaan akrab anggota DPR RI besutan Partai Gerindra menjelaskan, pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, teror dan intimidasi, penagihan dengan kata kasar, intimidasi sampai kearah arogansi pelecehan.

"Pinjol yang penyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi," kata Hergun, dilansir website resmi Heri Gunawan, Sabtu (30/10/21).

Hergun mendesak, OJK bersama aparat penegak hukum berkolaborasi untuk memberantas Pinjol-pinjol ilegal. Seluruh pihak terkait, mulai dari investor, operator, hingga debt-collectornya, harus ditindak tegas dan diajukan ke pengadilan.

"Pemberantasan Pinjol ilegal telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan gabungan 13 kementerian/lembaga. Diantaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Polri," papar Hergun.

Disampaikan Hergun, SWI mengklaim sudah menindak 3.515 penyelenggara Pinjol ilegal sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021 di Indonesia. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten Pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform.

"Sepanjang tahun 2021 pihak Kominfo telah menutup 1.856 yang tersebar di website, Google, Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing. Meskipun SWI dan Kominfo sudah menutup ribuan Pinjol ilegal, nampaknya belum mampu memberantas keberadaan Pinjol ilegal. Bagai pepatah, mati satu tumbuh seribu," ungkap Hergun.

Menurut Hergun Legislator Dapil Jabar IV ini, strategi pemberantasan Pinjol ilegal bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Pinjol ilegal.

"Perlu ada moratorium izin Pinjol untuk menyelamatkan masyarakat dari jebakan Pinjol ilegal. Dari sisi penindakan, penegak hukum bisa menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP," tandas Hergun.