Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 bisa melebihi 7 persen. Hal tersebut disampaikan saat memberi arahan kepada peserta, Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta pada Rabu (14/4/2021). Presiden pun menekankan bahwa kuartal II merupakan periode penentuan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya.
"Hati-hati di kuartal II tahun ini, berarti bulan April, Mei, Juni ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat," jelas Jokowi melalui video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan bahwa pernyataan tersebut untuk memacu kinerja pemerintahannya. Dapat dimaklumi jika pada kuartal II-2021 Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 7 persen. Target tersebut untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sekitar 5 persen.
Perlu diketahui, dalam APBN 2021 pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Namun pada pertengahan Februari 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisinya menjadi pada rentang 4,3 persen hingga 5,3 persen. Ada penurunan proyeksi sebesar 0,2 persen. Sementara pada kuartal I-2021, Sri Mulyani hanya berani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran -1 persen hingga -0,1 persen. Artinya pada kuartal I-2021 ekonomi diperkirakan masih minus.
“Jika pemerintah masih menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 pada rentang 4,3% hingga 5,3%, maka harus menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal II, III, dan IV. Capaian pada kuartal I-2021 yang masih minus harus ditutup dengan pertumbuhan yang tinggi pada kuartal-kuartal berikutnya. Dan kuartal II-2021 merupakan penentunya. Sehingga dapat dimaklumi bila Presiden menargetkan pertumbuhan 7 persen di kuartal II-2021,” jelas Heri Gunawan yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi Gerinda di Komisi XI pada awak media, Selasa (20/4/2021).
Politisi yang memiliki panggilan beken Hergun ini menambahkan, meskipun pada kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi diprediksi masih minus namun memasuki kuartal II-2021 ada sejumlah kondisi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum tersebut bukan tidak mungkin target 7 persen dapat tercapai.
Setidaknya ada tiga data yang menunjukkan optimisme tersebut. Data pertama adalah Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI).
Hasil survei Bank Indonesia memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan meningkat dari 50,01% pada kuartal I-2021 menjadi 55,25% atau berada dalam fase ekspansi pada kuartal II-2021.
Data kedua yaitu Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang menunjukkan kegiatan dunia usaha terus menguat. Indikasinya, nilai saldo bersih tertimbang (SBT) kuartal II-2021
mencapai 18,87% dibanding 4,50% pada kuartal I-2021 dan minus 3,90% pada kuartal IV-2020.
Peningkatan terjadi pada seluruh sektor, terutama sektor industry pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
Data ketiga dan termutakhir, pada Kamis (15/4/2021) Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Maret 2021 yang menunjukkan adanya perbaikan baik dari ekspor maupun impor. Seluruh jenis barang impor, mulai dari bahan baku penolong, barang modal, hingga barang konsumsi kompak naik dua digit baik secara bulanan maupun tahunan.
Kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal menjadi indikasi industri di dalam negeri sedang berekspansi. Selain itu, peningkatan impor juga menunjukkan bahwa manufaktur dan investasi mulai pulih kembali.
“Apalagi pada kuartal II-2021 juga bertepatan dengan momentum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2021. Biasanya pada kedua momentum tersebut, masyarakat meningkatkan konsumsinya, di antaranya karena didorong penerimaan THR,” papar politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra ini.
Pemerintah memperkirakan penambahan konsumsi masyarakat sebesar Rp215 triliun yang berasal dari THR dan Gaji ke-13 ASN sebesar Rp43 triliun, THR pekerja formal sebesar Rp100 triliun dan THR pekerja informal sebesar Rp72 triliun.
Namun, Hergun mengingatkan, melihat data-data di atas jangan bergembira dulu. Pasalnya beberapa waktu lalu IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen sepanjang tahun 2021. Padahal untuk pertumbuhan ekonomi dunia, IMF memproyeksikan naik dari 5,5 persen ke 6 persen.
Proyeksi IMF tidak bisa dianggap sebelah mata. Pemerintah harus mempelajari data-data IMF tersebut. Bukan tidak mungkin proyeksi IMF lebih presisi dibanding proyeksi yang disampaikan Pemerintah. Apalagi IMF sebagai lembaga internasional juga dijadikan referensi oleh sejumlah investor.
“Anggap saja proyeksi IMF sebagai tantangan yang harus dijawab dengan kerja kerjas. Target Presiden menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II-2021 bukanlah hal yang mustahil. Saat ini hampir semua indikator sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun pemerintah tetap harus mendorongnya agar pemulihan tersebut bisa terakselerasi lebih cepat,” papar Hergun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Lebih lanjut, Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini menambahkan ada beberapa strategi untuk mewujudkan pertumbuhan target 7 persen. *Pertama*, Pemerintah hendaknya lebih mempercepat belanja negara sebagai stimulus perekonomian, baik untuk Bansos, kesehatan, dukungan UMKM maupun korporasi.
Perlu diketahui, bahwa pada akhir 2020 Presiden sudah mengingatkan untuk segera mempercepat belanja di awal-awal tahun 2021. Namun sayangnya hingga Februari 2021, belanja negara belum menunjukkan akselerasi yang cepat.
Menurut data, realisasi belanja negara per Januari 2021 hanya tercapai sebesar Rp145,8 triliun, atau 5,3 persen dari target APBN 2021. Sedangkan realisasi belanja hingga Februari 2021 baru sebesar Rp 282,7 triliun atau 10,3 persen dari target APBN 2021. Realisasi pada Februari 2021 hanya naik 1,2 persen dibandingkan Februari 2020 yang sebesar Rp 279,4 triliun.
Perlu diketahui belanja negara pada APBN 2021 dipatok sebesar Rp2.750 triliun. Angka tersebut bila dibagi 12 bulan maka seharusnya setiap bulan belanja negara mencapai Rp229 triliun.
Idealnya pada setiap bulan belanja negara mencapai Rp229 triliun dan jika itu terjadi maka seharusnya realisasi belanja negara pada Februari 2021 sudah mencapai Rp458 triliun.
Kedua, Pemerintah juga harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar tercipta kekebalan komunal sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi akan kembali berputar. Terkait dengan adanya embargo yang menyebabkan tersendatnya pasokan vaksin, Pemerintah perlu mencari solusi agar pemenuhan vaksin segera tersedia seperti yang direncanakan.
Ketiga dan yang terpenting, Pemerintah harus mengawal implementasi UU Cipta Kerja. Langkah Presiden memberi arahan kepada seluruh kepala daerah merupakan permulaan yang tepat, namun hendaknya tetap dikawal dalam implementasinya di lapangan.
“Kabar gembira datang dari China dimana Biro Statistik Nasional China (NBS) baru saja melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) China meningkat 18,3 persen pada kuartal I-2021 (yoy) dibandingkan tahun 2019. China merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Pemulihan ekonomi China diharapkan berimbas kepada Indonesia sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7 persen sebagaimana yang ditargetkan Presiden Jokowi,” Jelas Hergun.
Kuartal II-2021 adalah penentuanya. Apalagi pada kuartal II-2021 ada momentum Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah harus memanfaatkan momentum emas tersebut untuk menggenjot pertumbuhan.
Tidak masalah Pemerintah melarang mudik karena di sisi lain Pemerintah masih mengizinkan pembukaan tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang diyakini akan menjadi pendorong masyarakat membelanjakan uangnya.
“Target pertumbuhan ekonomi 7 persen di kuartal II-2021 sejatinya masih realistis namun butuh kerja extra keras untuk mewujudkannya,” pungkas Hergun.
0 komentar:
Posting Komentar