Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Heri Gunawan Pertanyakan Pembiayaan BSI untuk UKM

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Foto: Munchen/nvl

 

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan kinerja khusus untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Padahal, para pelaku UKM ini banyak masuk di industri halal. Sebaliknya, BSI malah menggelontorkan pembiayaannya lebih besar pada korporasi.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, akrab disapa Hergun, mengemukakan hal ini pada rapat Komisi XI dengan direksi BSI di Gedung DPR RI, Rabu (28/9/2022). Baginya ini kabar yang kurang baik di tengah peran perbankan yang harus ikut memulihkan perekonomian nasional. 

 

Perbankan juga turut didorong agar semangatnya tidak hanya mencari keuntungan semata. Ekosistem industri halal yang ingin didorong kemajuannya, namun masih mengalami hambatan, karena pembiayaan UKM-nya lemah.

 

"Kami melihat penurunan pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah yang mencapai 6,63 persen. Ini kabar yang kurang baik untuk upaya pemulihan UKM kita. Sementara pembiayaan korporat tumbuh sampai 24,95 persen. Padahal, kita ketahui bersama ekosistem industri halal itu mayoritas adalah para pelaku UMKM," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra.

 

Namun, lanjut Hergun, pembiayaan BSI untuk segmen mikro sudah tumbuh 31,13 persen. Fakta ini sudah sejalan dengan upaya peningkatan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini meningkat secara signifikan.

 

Secara umum, pembiayaan BSI seperti dijelaskan direksinya, tumbuh 18,55 persen. "Kami mengapresiasi masalah ini. Kita melihat segmen mikro tumbuh sampai 31,13 persen. Ini tentu in line dengan peningkatan pembiayaan KUR yang meningkat secara signifikan," katanya. (mh/aha)


sumber : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40979/t/Heri+Gunawan+Pertanyakan+Pembiayaan+BSI+untuk+UKM


Kunker Komisi XI DPR, Hergun Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Sumbar

 


Komisi XI DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat pada 9 hingga 11 September 2022. Agenda utamanya yaitu melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. 

Dalam pertemuan tersebut, Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyoroti berbagai hal, antara lain belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan Bea Masuk dan PNBP, penurunan alokasi Dana Insentif Daerah (DID), kurang kredibelnya data penyaluran KUR, hingga tingginya inflasi. 

Politisi yang biasa disapa Hergun ini lebih lanjut membeberkan capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II-2022 masih di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,08% (yoy), sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44% (yoy).

Adapun yang menyebabkan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yaitu terkontraksinya konsumsi pemerintah sebesar 10,56% dan menurunnnya kinerja ekspor luar negeri sebesar 15,71%. 

“Konsumsi pemerintah yang diharapkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi ternyata mengalami konstraksi yang cukup dalam. Seharusnya, belanja negara dan belanja daerah bisa lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Hergun dalam keterangan tertulis, Minggu (11/9/2022).

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi Belanja Negara di Sumatera Barat pada akhir Juli 2022 sudah mencapai 54,81%, namun terkontraksi 3,22% dari tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja Pemprov Sumatera Barat per 8 September 2022 mencapai 48,40%.

“Kinerja ekspor di Sumatera Barat juga perlu didorong agar tetap menguat. Pasalnya ekspor nasional masih tetap melanjutkan pertumbuhan yang tinggi yakni 19,74% (yoy) karena berlanjutnya windfall harga komoditas dan energi global,” lanjutnya.

Meskipun relatif puas dengan kinerja penerimaan negara, Hergun mempertanyakan menurunnya realisasi penerimaan Bea Masuk dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Secara keseluruhan penerimaan negara sudah baik, namun patut disayangkan terjadinya penurunan penerimaan Bea Masuk hingga mencapai 18,8% (yoy) di saat impor mengalami kenaikan sebesar 32,34% pada kuartal II-2022,” tambahnya.

“Demikian juga penerimaan PNBP yang mengalami kontraksi hingga 19,75%. Penurunan hampir 20% termasuk angka yang cukup besar,” lanjutnya.

Hergun juga mempertanyakan turunnya pagu Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada 2022 hanya menjadi Rp81,12 miliar. Hal tersebut menyebabkan realisasi DID Sumatera Barat pada kuartal II-2022 terkontraksi sebesar 81,33%. 

“Sumatera Barat telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Keberhasilan tersebut seharusnya diberi reward dengan diberikan tambahan alokasi DID, bukan dikurangi,” tegasnya.

“Perlu kejelasan parameter terkait alokasi DID ini terlebih dalam hubungannya dengan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Jika sudah berprestasi namun DID-nya dikurangi, hal tersebut bisa menyebabkan daerah-daerah kurang bersemangat dalam memacu kinerja pembangunan di daerah,” lanjutnya.

Hergun juga mengkritisi penyajian data realisasi penyaluran KUR yang mencapai lebih dari Rp6 triliun. Sementara penduduk Sumatera Barat secara keseluruhan berjumlah 5,8 juta jiwa. Artinya, bisa dikatakan setiap penduduk menerima Rp1,034 juta.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI itu lalu menyoroti data inflasi di Sumatera Barat pada kuartal II-2022 yang lebih tinggi dari data inflasi nasional dan Sumatera.

Menurut catatan Bank Indonesia, pada kuartal II-2022 angka inflasi Sumatera Barat mencapai 6,60%, bahkan sempt menembus 8% lalu turun lagi ke 7.11%. Angka ini lebih tinggi dari angka inflasi nasional sebesar 4,35% (yoy) dan inflasi di Pulau Sumatera sebesar 5,82%.

Tingginya angka inflasi tersebut antara lain disumbang oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 12,52% (yoy). 

“Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan BI7DRR menjadi 3,75% guna meredam gejolak inflasi,” katanya.

“Pemerintah pusat, Pemprov, terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meredam inflasi agar selaras dengan pengetatan moneter yang sudah dilakukan oleh BI,” lanjutnya.

Menurutnya, inflasi yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dan akan menganggu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra itu memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Barat dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS),  pada Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat hanya 5,92% sementara angka nasional mencapai 9,54%. Lalu angka gini rasio Sumatera Barat hanya 3,00 sementara angka nasional mencapai 0,384. 

“Capaian yang baik ini perlu ditiru oleh daerah-daerah lainnya serta oleh pemerintah pusat. Sumatera Barat telah membuktikkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan bisa diredam sedemikian rendah,” katanya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu mendorong kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Bank Indonesia juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi inflasi di Sumatera Barat.

“Pemerintah Pusat dan Pemprov perlu mengakselerasi belanja negara dan daerah, termasuk mengoptimalkan realisasi program PC-PEN, mengoptimalkan penyaluran KUR, mendorong kinerja eskpor, memperkuat UMKM, serta menjamin pasokan barang-barang terutama bahan pangan untuk mengatasi inflasi,” jelasnya.

Politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) juga mendorong Bank Indonesia untuk menggencarkan promosi UMKM Sumatera Barat melalui kantor-kantor perwakilan BI di luar negeri. 

“BI juga perlu mengakselerasi digitalisasi pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan bersama TPID, melakukan tindakan-tindakan konkret untuk meredam tingginya angka inflasi,” pungkasnya.

Hari Jadi ke-152, Hergun: Harmonisasi Bekerja dan Berkarya untuk Sukabumi Tercinta

 


Tepat 10 September 2022, Kabupaten Sukabumi memperingati hari jadinya yang ke-152. Tentu saja, di usia yang memasuki satu abad setengah lebih, kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini harus terus berbenah, bekerja, bergerak dan berkarya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Demikian disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan. Menurut Legislator Senayan yang berangkat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi, hari jadi sejatinya dijadikan momen intropeksi dalam bekerja, bertindak, dan berkarya.

“Selamat Hari Jadi ke-152 untuk Kabupaten Sukabumi yang merupakan asal daerah pemilihan (dapil, red) saya. Seyogyanya hari jadi ini, kita jadikan momentum untuk terus semangat bekerja dan berkarya untuk Sukabumi tercinta agar lebih baik,” kata Hergun, sapaan karib Heri Gunawan.

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengajak semua stakeholder bekerja sama untuk terus berkarya. Ditegaskannya, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah terbesar yang mempunyai segudang potensi. Disebutkannya, salah satu potensi wilayahnya yaitu memiliki kekayaan sumber alam hayati yang melimpah ruah. Potensi kekayaan alam tersebut berupa gunung, rimba, laut, pantai dan sungai (gurilaps).

Tidak hanya memiliki bonus demografi berupa gurilaps, Kabupaten Sukabumi juga punya keunggulan lain yakni memiliki kampung adat yang tersebar di beberapa kecamatan di antaranya Ciptagelar, Sinaresmi, dan Ciptamulya, serta kerajinan buah tangan UMKM yang menembus pasar nasional hingga internasional.

Menurut Hergun, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah eksotis yang serba ada, potensi alam sangat melimpah yang sering disebut gurilaps. Pariwisata menjadi salah satu potensi utama di Sukabumi, terbukti adanya Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark.

“Palabuhanratu juga memiliki potensi wisata yang memukau. Bentangan laut yang mencapai 117 kilometer dengan segala potensi mulai dari surfing, mancing, diving, maupun untuk hal-hal lain. Namun semua potensi itu perlu adanya gagasan dan kerja sama dari semua kalangan, agar roda ekonomi tergerak sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” papar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

Ketua Poksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI itu berharap, potensi Kabupaten Sukabumi bisa lebih dioptimalkan dengan keberadaan jalan tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Sejak 2018, sudah dioperasikan seksi 1 dari Ciawi ke Cigombong.

“Seksi 2 yang menghubungkan Cigombong – Cibadak ditargetkan akan selesai pada Desember tahun ini. Dan selanjutnya akan dilakukan pembangunan seksi 3 dan seksi 4,” tambahnya.

“Kami di DPR selalu mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan tol Bocimi. Keberadaan tol Bocimi sebagai solusi mengatasi kemacetan dan mendorong peningkatan ekonomi, pariwisata, dan industri di Sukabumi,” lanjutnya.

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI ini juga mengapresiasi diaktifkannya kembali KA Pangrango yang melayani rute Bogor – Sukabumi sejak April lalu.

“Seiring dengan masa pemulihan, kereta ini kembali diaktifkan sehingga diharapkan dapat memperlancar lalu lintas warga dan mendorong peningkatan perdagangan,” tambahnya.

“Jalur kereta Bogor-Sukabumi bukan hanya akan melayani angkutan orang, namun juga barang-barang sehingga aktivitas ekonomi kembali menguat,” tegasnya.

Hergun juga berpesan, memasuki tahun politik, masyarakat agar tetap menjaga kekompakan dan waspada terhadap upaya-upaya pemecah belah. Kedamaian Kabupaten Sukabumi perlu dijaga bersama.

“Pemilu 2024 hendaknya disambut dengan gembira sebagai pesta demokrasi. Semua pihak perlu mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sukabumi,” tambahnya.

Anggota Bidang Kemitraan Antar Lembaga Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB. IPSI) ini kembali mengingatkan kekompakan dan sinergitas semua stakeholder jangan berhenti malah harus lebih ditingkatkan. Ditekankan juga agar Kabupaten Sukabumi mampu mempertahankan capaian, mulai dari meningkatnya perekenomian, pengentasan kemiskinan, hingga penurunan tingkat pengangguran.

“Harmonisasi untuk bekerja dan berkarya untuk membangun Sukabumi perlu dikedepankan oleh semua stakeholder. Lebih semangat untuk pulih dari pandemi dan bangkit untuk terus berkarya, sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya,” pesannya.

Hergun menegaskan siap mendukung dan mengawal program-program untuk kemajuan Sukabumi di parlemen. Dukungan ini dibuktikannya dengan keberadaan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI Hergun) di Jalan Arif Rachman Hakim, Warudoyong, Sukabumi yang selalu terbuka menerima aspirasi dan inspirasi dari masyarakat.

RAI Hergun Tanam 1.000 Bibit Cabai di Sukabumi untuk Perkuat Ketahanan Pangan

 


Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan atau RAI Hergun bekerjasama dengan Bank Indonesia menebar 1.000 bibit cabai untuk ditanam di wilayah kabupaten kota Sukabumi. Hal tersebut sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.

Bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69 persen (yoy). Bulan lalu, angka inflasi mencapai 4,94 persen, dengan inflasi pangan mencapai 11,47% (yoy). Di antara penyebab tingginya inflasi karena kenaikan harga cabai yang mencapai Rp100 ribu pada Juli 2022.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, penanaman bibit cabai dalam rangka untuk memperkuat ketahanan pangan. Cabai merupakan salah satu penyumbang inflasi pangan yang cukup tinggi pada Juli 2022.


“Langkah konkret menanam cabai agar nantinya ketersediaan cabai tercukupi dengan harga yang terjangkau. Masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan harga cabai yang setinggi langit,” kata Heri Gunawan, Rabu (31/8).


Politisi yang berasal dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) menambahkan, bibit cabai akan diberikan kepada para petani sehingga diharapkan juga akan meningkatkan pendapatan petani dari panen cabai.

“Setidaknya ada lima target yang ingin dicapai, yaitu memperkuat ketahanan pangan, mengatasi inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ekonomi Sukabumi, daulat pangan daulat petani.” politisi yang akrab disapa Hergun. (izo)


Asumsi Makro RAPBN 2023, Hergun: Kemiskinan dan Kesenjangan Perlu Perhatian Khusus

 


Komisi XI DPR-RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembanguan dalam RAPBN 2023.

Kesepakatan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,3%, inflasi 3,6%, nilai tukar rupiah Rp14.800 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,9%.

Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam rentang 5,3% - 6,0%, tingkat kemiskinan dalam rentang 7,5% - 8,5%, gini rasio ditargetkan 0,375 - 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam rentang 73,31 - 73,49. 

Sementara nilai tukar petani (NTP) ditargetkan 105 - 107 dan nilai tukar nelayan (NTN) dalam rentang 107 - 108.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan memberikan catatan, bahwa RAPBN 2023 perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Pasalnya menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan dan kesenjangan saat ini masih lebih tinggi dibanding sebelum Pandemi Covid-19.

“Pada Maret 2022, angka rasio gini mencapai 0,384 atau lebih tinggi 0,004 dari sebelum pandemi Covid-19 yang hanya 0,380 pada September 2019. Sementara tingkat kemiskinan mencapai 9,54%, yang juga lebih besar dibanding sebelum Pandemi Covid-19 yang hanya sebesar 9,22%,” kata politisi yang biasa di sapa Hergun kepada media pada, Kamis, (1/9/2022).

Ketua Poksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR-RI ini melanjutkan, padahal jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021 sudah melebihi PDB 2019 atau sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Idealnya, jika PDB sudah melebihi sebelum Pandemi Covid-19 maka angka kemiskinan dan kesenjangan juga harus lebih baik dari sebelum Covid-19.

“Jumlah Produk Domestik Bruto pada 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun atau meningkat 7,18% dibanding PDB pada 2019 sebesar Rp 15.833,9 triliun. Prestasi ini yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah bahwa PDB Indonesia sudah melampui PDB sebelum Covid-19,” tambahnya.

Selain itu kata dia, PDB per kapita pada 2021 sudah mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5, yang juga lebih besar dari PDB per kapita pada 2019 sebesar Rp59,1 juta atau US$ 4.174,9. “Sayangnya, peningkatan tersebut tidak disertai dengan pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan,” lanjutnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR-RI itu mengingatkan, kebijakan ekonomi seyogyanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan.

Dalam mencapai sasaran tersebut papar Hergun, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesempatan kerja, serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

“Masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan salah satunya disebabkan belum optimalnya serapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 dan 2021, yang masing-masing hanya terealisasi sebesar 82,83% dan 88,4%,” bebernya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengkhawatirkan angka kemiskinan dan kesenjangan akan semakin melebar mengingat angka inflasi makin meninggi yang direspon dengan menaikkan asumsi inflasi dari 3,3% menjadi 3,6%.

“Kenaikan angka asumsi inflasi 2023 perlu direspon dengan penguatan kebijakan perlindungan sosial dan dukungan untuk UMKM. Hal tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak melemah karena inflasi. Selain itu, program tersebut juga perlu pengawasan dan monitoring yang lebih ketat agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap target,” tambahnya.

Dikatakan Pemerintah dan Bank Indonesia, beserta Pemerintah Daerah perlu memperkuat koordinasi untuk memformulasikan bauran kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi, baik dari sisi supply, distribusi, dan dari sisi demand.

Ketua Poksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR-RI itu menegaskan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sudah tepat. Karena untuk mengurangi angka kemiskinan perlu pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, untuk merealisasikan target tersebut perlu baseline pertumbuhan ekonomi 2022 yang kokoh juga.

“Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 sebesar 5,01% dan kuatal II-2022 sebesar 5,44% yang sudah baik perlu dilanjutkan pada kuartal III dan IV dengan rata-rata pertumbuhan minimal 5,17%,” tambahnya.

Selanjutnya fungsi APBN sangat penting untuk mengakselerasi pertumbuhan dan menjadi katalitasor sektor-sektor ekonomi. “Karena itu, pemerintah perlu mendorong setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras agar serapan belanjanya bisa lebih optimal,” katanya.

Politisi dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menyampikan beberapa solusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan. Pertama, perlu inklusi ekonomi yang lebih kuat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Salah satu upayanya melalui kredit KUR agar lebih banyak diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu mengawal terwujudkan rasio kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Saat ini rasionya masih rendah hanya 20%. Karena itu, perlu dorongan OJK agar perbankan bersedia meningkatkan rasio kredit untuk UMKM,” katanya.

Kedua, kata Hergun, proyek infrastruktur 2023 sebesar Rp392 triliun perlu diarahkan untuk memberikan multiflier effect yang lebih besar, terutama perlu lebih banyak melibatkan UMKM sebagai sub-kontraktornya dan merekrut tenaga kerja dari masyarakat tidak mampu.

Ketiga, belanja negara pada 2023 perlu lebih dioptimalkan untuk menggunakan produk dalam negeri, terutama yang diproduksi oleh UMKM. Pemerintah perlu memberikan punishment terhadap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang masih mementingkan produk impor.

“Kami berharap target pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3% mampu mendorong terwujudnya realisasi angka kemiskinan dalam rentang 7,5% - 8,5% dan indeks gini rasio dalam rentang 0,375 hingga 0,378. Sehingga, peningkatan PDB tidak menjadikan orang kaya semakin kaya, namun juga mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan juga mampu mewujudkan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.