Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Hergun Respon Demo Ribuan Kepala Desa yang Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun dan Dana Desa

 


Ribuan kepala desa se- Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Massa aksi yang tergabung dalam wadah Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menginginkan agar UU Desa direvisi oleh Pemerintah dan DPR.

Ada dua tuntutan yang ingin disuarakan. Pertama, meminta pemerintah mengembalikan dana desa untuk pembangunan sesuai hasil musyawarah desa, tanpa harus diatur-atur prosentasenya oleh pemerintah pusat.

Tuntutan kedua, masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun tiap periode dan dibatasi paling banyak 3 kali periode, diubah menjadi 9 tahun tanpa periodisasi.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Rembang, Jidan Gunorejo menyebut, kalau sebentar-sebentar Pilkades, semakin membuka kerawanan konflik antar pendukung calon.

Selain itu, ketentuan periodisasi dianggap menghalangi Kades yang masih dikehendaki masyarakat, untuk maju mencalonkan diri lagi.

Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan turut menemui massa aksi di depan gedung DPR RI bersama Pimpinan DPR RI yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, bersama Ketua dan Kapoksi serta Anggota Badan Legislasi DPR RI, Anggota Komisi XI (keuangan) dan Anggota Komisi V (Mitra Menteri Desa) serta Anggota Komisi II (pemerintahan) dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Ketua DPP Partai Gerindra ini turut serta memfasilitasi aspirasi mengenai beberapa tuntutan massa aksi di ruang KK-2 Gedung Kura-Kura DPR RI.

“Revisi UU Nomor 6 hanya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah, oleh karena ini kami tadi juga minta kepada perwakilan untuk setelah ini, juga melobi pihak pemerintah. Perwakilan dari kawan-kawan sudah sudah menyampaikan poin-poin atau apa-apa saja yang minta direvisi pada UU tersebut,” ujar Hergun, sapaan karib Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya kepada barisan.co.

Dalam kesempatan itu, Hergun selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Badan Legislasi (Baleg) yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi XI (Keuangan) itu menyampaikan secara umum ada dua catatan tuntutan para kepala desa atas Usulan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 ini.

Pertama, mengenai perpanjangan Masa Jabatan Kader dari 6 Tahun menjadi 9 Tahun dan kedua pencabutan Perpu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa.

Terkait catatan pertama masalah Usulan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 ini, mekanisme yang akan dijalankan adalah Pertama, memasukan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023, atas usul inisiatif Badan Legislasi.

Kedua, setelah masuk kedalam Prolegnas Prioritas 2023, akan meminta masukan kepada seluruh stakeholder termasuk dari praktisi dan atau akademisi guna penyusuan daftar isian masalah (DIM) terkait undang-undang dimaksud.

“Pada intinya kami dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI, siap memperjuangkan dan mengawal Aspirasi Kawan-Kawan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dimaksud, dan sudah menjadi keputusan ketua harian yang juga merupakan Pimpinan DPR RI, serta menjadi keputusan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Undang-Undang di DPR RI,” papar Hergun.

Catatan kedua, Legislator Aspiratif Terbaik Sukabumi Award 2022 ini juga menyampaikan, tuntutan pencabutan Perpu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa tentu berdampak terhadap kesejahteraan rakyat di pedesaan. Satu di antaranya menyangkut BLT Desa, yang akan segera ditindaklanjuti dalam rapat kerja di Komisi V (Mitra Menteri Desa) dan Komisi XI (Mitra Kemenkeu).

Dana desa adalah salah satu sumber finansial penting dalam membangun wilayah perdesaan. Sampai tahun 2022 sudah Rp 468 triliun dana desa disalurkan. Pada tahun 2023, Meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan, negara tetap mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 70 triliun.

Dana desa juga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Tahun 2015 ada 17,94 juta jiwa di perdesaan masuk kategori miskin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 menunjukkan jumlah penduduk miskin berjumlah 14,38 juta jiwa. Angka tersebut menurun dibanding pada September 2020 yang mencapai 15,51 juta orang.

“Pendapat kami BLT Desa terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan di desa pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada 2023, Pemerintah tetap menyalurkan BLT Desa dengan landasan tidak lagi untuk pandemi Covid-19 melainkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Adapun pendanaanya berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Dana desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, mengurangi angka kemiskian di perdesaan, serta saat ini sedang diupayakan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” tandasnya. [rif]

Hergun Ikut Fasilitasi Aspirasi Kepala Desa

 

Heri Gunawan atau biasa disapa Hergun (mengenakan jas dan kopiah hitam) foto bersama perwakilan massa kepala daerah yang berunjuk rasa di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksinya massa antara lain menuntut masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. (Repro)



Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan (Hergun) turut menerima perwakilan massa demonstrasi dari kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).

Menerima perwakilan massa di ruang KK-2 Gedung Kura-Kura DPR RI atas inisiasi dari Pimpinan DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Hergun turut serta memfasilitasi aspirasi pada kepala desa di antaranya meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan memperpanjang jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 

"Revisi Undang Undang Nomor 6 hanya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah, oleh karena ini kami tadi juga minta kepada perwakilan untuk setelah ini, juga melobi pihak pemerintah. Perwakilan dari kawan-kawan sudah menyampaikan poin-poin atau apa-apa saja yang minta direvisi pada undang-undang tersebut," ujar Hergun usai pertemuan.

Hergun selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Badan Legislasi (Baleg) yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi XI (Keuangan) menyampaikan, secara umum ada dua catatan tuntutan para kepala desa atas Usulan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014. Pertama, mengenai perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan kedua pencabutan Perppu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa.

Terkait catatan pertama, Hergun menyampaikan mekanisme yang akan dijalankan adalah memasukan Revisi UU Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 atas usul inisiatif Badan Legislasi. Kedua, setelah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, akan meminta masukan kepada seluruh stakeholder termasuk dari praktisi dan atau akademisi guna penyusuan daftar isian masalah (DIM).

"Pada intinya, kami dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI siap memperjuangkan dan mengawal aspirasi kawan-kawan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, dan sudah menjadi keputusan ketua harian yang juga merupakan Pimpinan DPR RI, serta menjadi keputusan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Selanjutnya pembahasan akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Undang-Undang di DPR RI,” papar Hergun.

Catatan kedua, Hergun menyampaikan tuntutan pencabutan Perppu No 1 Tahun 2020 terkait Dana Desa berdampak terhadap kesejahteraan rakyat di pedesaan. Satu di antaranya menyangkut BLT Desa yang akan segera ditindaklanjuti dalam rapat kerja di Komisi V (mitra Menteri Desa) dan Komisi XI (mitra Kemenkeu).

Dana desa adalah salah satu sumber finansial penting dalam membangun wilayah perdesaan. Sampai tahun 2022 sudah Rp 468 triliun dana desa disalurkan. Pada tahun 2023, Meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan, negara tetap mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 70 triliun.

Dana desa juga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Tahun 2015 ada 17,94 juta jiwa di perdesaan masuk kategori miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 menunjukkan jumlah penduduk miskin berjumlah 14,38 juta jiwa. Angka tersebut menurun dibanding pada September 2020 yang mencapai 15,51 juta orang.

Hergun sendiri berpendapat, BLT Desa terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan di desa pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada 2023, Pemerintah tetap menyalurkan BLT Desa dengan landasan tidak lagi untuk pandemi Covid-19 melainkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Adapun pendanaanya berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya.

"Dana desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, mengurangi angka kemiskian di perdesaan, serta saat ini sedang diupayakan untuk bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem," tandasnya.

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Ribuan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa, 17 Januari 2022. Para kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menuntut agar Undang-Undang (UU) Desa direvisi dan meminta jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Meminta pemerintah agar UU Desa ini direvisi kembali, jadi jabatan kepala desa 6 tahun jadi 9 tahun," kata Kepala Desa Poja, Robi Darwis, di lokasi.

Robi mengatakan alasan meminta jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah adanya persaingan politik. Menurutnya, jika jabatan kepala desa 9 tahun, persaingan politik akan dirasa telah berkurang.

"Karena memang 6 tahun ini sangat kurang, karena ketika kita jabatan 6 tahun. Kami tetap persaingan politik, jadi tidak cukup 6 tahun, selama 6 tahun itu kita tetap ada persaingan politik," katanya.

"Maksudnya dengan anggota calon-calon lainnya itu, karena kita sudah mengajak bekerja sama. Harapan kami, dengan kerja sama ini, bisa lakukan konsultasi dan kerja sama. Desa ini harus dibangun dengan kerja sama," sambungnya.

Robi mengatakan, jika pemerintah tidak mewujudkan tuntutan mereka, mereka akan kembali menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Dia mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran.

"Nanti kami minta UU Desa ini cepat direvisi kembali. Harapan kami, meminta 9 tahun jabatan kepala desa. Apabila jabatan kami tidak direvisi kembali, kami seluruh kepala desa kami siap akan melakukan aksi damai besar-besaran di DPR RI," katanya.[]


Kunker Hari Keempat, Hergun Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Pangumbahan Ciracap

 


Hari ke empat kunjungan kerja (Kunker) Heri Gunawan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, kembali menerima aspirasi masyarakat di desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Senin (26/12/2022).

Saat di lokasi, Hergun didampingi Muslihin, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, para bakal calon DPRD Dapil enam, serta forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) Ciracap.

“Kali ini saya berada di Desa Pangumbahan. Tujuannya sama seperti pada kunjungan sebelumnya yaitu dalam rangka untuk bersilaturahmi dan menjaring aspirasi masyarakat di desa ini,” terang Hergun.

Berbagai aspirasi masyarakat di desa tersebut langsung ditampung oleh Hergun. Dari mulai persoalan infrastruktur jalan, urusan pertanian,UMKM, sarana olah raga, hingga sarana keagamaan.

“Kita sudah tampung aspirasi mereka dan kita wujudkan hari ini juga apa yang bisa kita wujudkan hari ini,” Jelas Hergun.

Dia berharap, kedatangannya ke Desa Pangumbahan bisa menjadi salah satu awal yang baik. “Ya mudah-mudahan kedatangan saya bisa menjadi awal yang baik untuk masyarakat dalam menjaring aspirasi,” Harapnya.

sumber : https://jurnalsukabumi.com/2022/12/26/kunker-hari-keempat-hergun-tampung-aspirasi-masyarakat-desa-pangumbahan-ciracap/


RAI-Hergun Bagikan Puluhan Ribu Paket Sembako di Sukabumi Selatan

 

Anggota DPR RI Komisi XI Heri Gunawan
PEDULI: Anggota DPR RI Komisi XI, Heri Gunawan, saat memberikan bantuan kepada warga di wilayah Pajampangan Kabupaten Sukabumi. (foto : ist)

SUKABUMI – Menjelang pergantian tahun, Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI- Hergun), kembali melakukan bhakti sosial. Kali ini, Anggota DPR RI Komisi XI, Heri Gunawan  membagikan puluhan ribu paket sembako kepada warga Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Kali ini, ada 40.000 paket sembako, rencana pada bulan Maret 2023 nanti ada 50.000 dan kita break down sampai jumlah total keseluruhan diatas 1 juta paket sembako yang akan kita salurkan kepada warga Kota dan Kabupaten Sukabumi,” kata Heri Gunawan kepada Radar Sukabumi pada Senin (26/12).

Legislator Senayan yang merupakan Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, memperkirakan setiap per triwulan akan menyalurkan 40.000 sampai 50.000 paket sembako dari Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan untuk warga Kota dan Kabupaten sukabumi.

“Ini kami lakukan sebagai ungkapan rasa syukur yang dibarengi dengan kegiatan menjaring aspirasi dan inspirasi dalam rangka merajut silaturahmi menggapai ridho illahi,” ujarnya.

Bantuan puluhan ribu paket sembako ini, sambung Heri Gunawan, sudah menjadi agenda rutin RAI-HG. Hanya saja, kali ini berbeda lantaran selain mendekati dengan pergantian tahun baru, juga berbarengan dengan kegiatan menjaring aspirasi dan inspirasi.

“Puluhan ribu paket sembako ini, kami berikan bagi warga Kota dan Kabupaten Sukabumi,” paparnya.

Pihaknya menambahkan, apabila di sekitar lingkungan terdapat warga yang yang tidak mampu atau berhak mendapatkan paket sembako, maka dipersilakan mengajukan surat permohonan tertulis ke RAI Heri Gunawan, tepatnya di Jalan Raya. Arief Rahman Hakim, Nomor 57, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

“Semoga bantuan ini, dapat bermanfaat dan membantu warga Kota dan Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (den/d)


sumber : https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/rai-hergun-bagikan-puluhan-ribu-paket-sembako-di-sukabumi-selatan/

Estafet Kunjungi Dapil di Kabupaten Sukabumi, Hergun Serap Aspirasi Warga Tegalbuleud dan Cimanggu

 


SUKABUMI, – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan kembali melanjutkan estafet kunjungan dapil di Kabupaten Sukabumi. Hari ketiga, Minggu (25/12), Heri Gunawan menyapa warga di Dapil 6 Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Tegalbuleud.

Legislator Aspiratif Terbaik dalam ajang penganugerahan Sukabumi Award 2022 oleh Radar Sukabumi dalam kegiatan bertema “Menjaring Aspirasi, Merajut Silaturahmi Menggapai Ridho Illahi” juga kembali membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat. Pada hari kedua, Sabtu (24/12) dia mendatangi dapil 5 Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Surade, Cidadap dan Kecamatan Sagaranten.

“Secara estafet saya kembali menunaikan kegiatan di sini. Acaranya, diisi seperti giat di hari sebelumnya, yakni Kota Sukabumi lanjut ke wilayah Kabupaten Sukabumi. Tujuannya menjaring aspirasi dan berbagi kebaikan bersama warga,” ujar Heri Gunawan, dikutip.

Politisi yang akrab disapa Hergun mengaku bersyukur dan bahagia bisa bertemu masyarakat di Tegalbuleud dan Cimanggu. Banyak aspirasi dari masyarakat yang menginspirasinya untuk menghadirkan kerja-kerja nyata untuk Sukabumi.

“Alhamdulillah, hasil serap jaring aspirasi dan inspirasi di berbagai daerah tersebut rata-rata telah terjawab dengan solusi jalan keluar secara konkrit,” tutur Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Masih dalam kegiatan itu, kedatangan Hergun kali ini di dampingi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Gerindra, H. Badru dan Muslihin serta para bakal calon DPRD Kabupaten Sukabumi mendatang.

“Semoga apa yang saya lakukan, dapat menjadi motivasi untuk para dewan lainnya dalam bersilaturahmi dengan konstituen dan secara aktif turut serta memajukan Sukabumi tercinta,” harapnya.

Di akhir acara, Hergun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada H. Misbah dari Cimanggu dan Pak Ateng dari Tegalbuleud yang merupakan Relawan Manuk Dadali beserta jajaran yang menjadi pelaksana dan turut hadir dalam acara ini. (izo)


sumber : https://radarsukabumi.com/politik/estafet-kunjungi-dapil-di-kabupaten-sukabumi-hergun-serap-aspirasi-warga-tegalbuleud-dan-cimanggu/