Ratusan tokoh masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi, mengikuti sosialisasi Bank Indonesia (BI) literasi dan edukasi keuangan. Hal itu dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perekonomian.
Kegiatan yang digagas Bank Indonesia bersama Anggota Komisi XI DPR-RI, Heri Gunawan ini, dihadiri juga anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, di Ballroom Hotel Horison, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (23/02/2023).
Heri Gunawan mengatakan, kegiatan yang bertajuk Inklusi Keuangan Meningkat Perekonomian Semakin Kuat ini, merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Kegiatan ini akan menjadi bukti sinergi sekaligus bentuk kontribusi bersama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan di Indonesia.
"Sebuah kehormatan juga, bagi saya dapat hadir dalam acara ini untuk turut serta bersinergi, dalam memperkuat upaya literasi ekonomi, dan keuangan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional," kata Heri Gunawan, Kamis (23/02/2023).
Pada kesempatan itu, pihaknya juga telah menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan regulasi di sektor keuangan, perkembangan ekonomi global dan nasional. Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan, kasus-kasus di sektor keuangan, serta peran Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
"DPR-RI bersama pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," paparnya.
UU tersebut, sambung Heri Gunawan, telah disusun dengan menggunakan metode omnibus law yang mengubah kurang lebih 17 UU yang terkait dengan sektor keuangan. Antara lain, UU Bank Indonesia,
UU OJK, UU LPS, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Mata Uang, dan lain-lain. Lahirnya UU P2SK, diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor keuangan, dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, yang lebih kuat, handal, berkeadilan, serta mengutamakan perlindungan konsumen melalui peningkatan tingkat literasi dan inklusi masyarakat.
Sementara ketika berbicara perkembangan ekonomi nasional, masih kata Heri Gunawan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global. Contoh konkretnya, pada 2022 telah dikejutkan adanya PHK massal di Sukabumi yang diakibatkan oleh penurunan permintaan ekspor produk garmen dari negara-negara di dunia.
"Melalui forum ini, kami mengajak masyarakat untuk mencermati dan mewaspadai, perkembangan ekonomi global, agar kasus PHK massal yang terjadi pada 2022 bisa diantisipasi dengan lebih baik," bebernya.
Sejumlah lembaga keuangan global, seperti IMF dan World Bank, memperkirakan perekonomian global pada 2023 masih dipenuhi ketidakpastian, dan akan menurun dibandingkan 2022.
Penurunan ekonomi global, disebabkan oleh berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi, pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju, gejolak komoditas pangan dunia, serta ancaman stagflasi.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, perang antara Rusia dengan Ukraina telah melewati 1 tahun, dan hingga kini, belum ada tanda-tanda penyelesaian," imbuhnya.
Menurutnya, berlanjutnya perang ke dua negara tersebut, akan berdampak terhadap, masih terganggunya rantai pasok yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan komoditas global. Kenaikan harga pangan dan komoditas global, telah mendorong peningkatan inflasi global secara signifikan.
Bank sentral negara-negara maju, merespon kenaikan inflasi dengan memberlakukan pengetatan kebijakan moneter. Sehingga, terjadi arus modal keluar yang cukup besar dari negara berkembang ke negara maju.
"Merespon hal tersebut, bank sentral negara berkembang, termasuk Bank Indonesia, juga memberlakukan pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui menaikkan suku bunga acuan," ucapnya.
Di tengah ancaman resesi global, ekonomi Indonesia pada 2022 mampu tumbuh 5,31 persen. Realisasi tersebut, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,69 persen. Sementara, PDB Indonesia pada 2022, atas dasar harga berlaku (ADHB), mencapai Rp19.588,4 triliun.
Sedangkan, PDB per kapita mencapai Rp71 juta. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta orang memiliki pendapatan sekitar Rp71 juta per tahun atau sekitar Rp5,9 juta per bulan.
Bukan hanya itu, sektor keuangan selama 2022 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan tumbuh 9,01 persen, kredit perbankan tumbuh 11,35 persen, NPL atau kredit bermasalah turun menjadi sebesar 2,44 persen dari 3 persen pada 2021.
"Serta kredit restrukturisasi Covid-19, menurun menjadi Rp469 triliun dari puncaknya Rp830 triliun pada 2020," bebernya.
Untuk itu, pihaknya mengaku sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam rangka mendorong tingkat literasi masyarakat di Sukabumi.
Forum seperti ini perlu dilakukan secara massif, meluas, dan menyasar lebih banyak lagi masyarakat agar pengetahuan, mengenai keuangan dapat meningkat. Sehingga bisa memilih dan memilah jenis transaksi/investasi yang aman di sektor keuangan.
"Peningkatan literasi juga, akan mendorong masyarakat lebih kritis dan waspada terhadap berbagai bentuk rayuan pemasaran dari tenaga marketing lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga tidak akan mudah tergiur oleh iming-iming bunga hasil investasi yang lebih tinggi dan tidak wajar," timpalnya.
Pihaknya menambahkan, tingkat literasi yang belum optimal telah menyebabkan terjadinya berbagai kasus keuangan di Indonesia, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, koperasi simpan pinjam (KSP), hingga pinjol.
Untuk itu, di tengah makin masifnya pemasaran lembaga keuangan, terutama pinjol melalui media sosial, masyarakat perlu mencermati legalitas dari Pinjol tersebut. Masyarakat sebaiknya menghindari tawaran dari Pinjol ilegal, meski menawarkan bunga yang ringan.
"Karena sejatinya hal tersebut merupakan perangkap untuk selanjutnya menerapkan bunga yang lebih tinggi dan mencekik leher," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, pihaknya sengaja datang pada kegiatan tersebut. Lantaran, mendapatkan undangan dari Heri Gunawan.
Pihaknya mengaku, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Karena, dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat Sukabumi, tentang keuangan di Indonesia, agar mereka mengetahui soal bagaimana impact terhadap keuangan di daerah.
"BI menyampaikan beberapa hal yang cukup strategis, terutama bagaimana bisa mendorong ekonomi di masyarakat," jelasnya.
Kegiatan ini, sangat penting dilakukan. Terlebih pada tahun 2023 ini semuanya sudah mengetahui dan berkeinginan untuk keluar dari pada resesi ekonomi global. Untuk itu, perlu adanya sebuah kerjasama dengan seluruh stakeholder, terutama dari pihak perbankan harus bisa mempertahankan daripada pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten yang besar yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa. Sehingga, perlu adanya sebuah dorongan dan sentuhan dari pihak perbankan dan perlu adanya sebuah support dan keberpihakan tentang kewirausahaan pemula.
"Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Lak Heri Gunawan bahwa tugas kita selaku anggota DPR, baik dari tingkat pusat maupun daerah, harus bisa membantu masyarakat, terutama di dunia kewirausahaan pemula, menjadi cukup baik," pungkasnya. (Den).
sumber : https://www.radarjabar.com/jawa-barat/9517708505/jurus-jitu-heri-gunawan-dan-bi-tingkatkan-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-sukabumi?page=3
