Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Hergun : Perlu Penindakan Lebih Tegas

  Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Hergun : Perlu Penindakan Lebih Tegas

Foto : Ilustrasi/ ist

Jakarta, - Keberadaan pinjaman online (Pinjol) illegal makin meresahkan masyarakat. Sepak terjangnya sudah tidak bisa ditolelir lagi. Pinjol ilegal menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi serta menagih dengan cara-cara intimidatif yang mengakibatkan tekanan psikis dan depresi hingga ada yang bunuh diri.

Sudah banyak korban berjatuhan. Misalnya, baru-baru ini seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, berinisial WI, 38, tewas gantung diri di teras rumahnya, Sabtu (2/10/2021), lantaran terus diteror debt collector pinjaman online (pinjol). 

Contoh lainnya terjadi di Jembrana. Korban berinsial AN, 20, yang awalnya meminjam Rp500 ribu, dalam waktu kurang setahun berbunga hingga menjadi Rp70 juta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan sudah saatnya pemberantasan Pinjol illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas. Politisi yang biasa disapa Hergun menambahkan, selama ini, pemberantasan Pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini gabungan dari 13 Kementerian/Lembaga. Ada OJK, Polri, Kejaksaan Agung, BI, Kemenkeu, PPATK, dan yang lainnya. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal. 

"Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat," Kata Hergun yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi XI DPR-RI kepada awak media pada Kamis (14/10/2021)

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

"Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” kata Hergun.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal. 

Upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal. 

Selain itu, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri.

“Selama pandemi ini terjadi ironi. Di satu sisi, dana masyarakat di perbankan naik secara signifikan, namun penyaluran pinjaman mengalami penurunan tajam. Dan di sisi lainnya, makin banyak masyarakat mengakses pinjol illegal dan kemudian terjerat oleh bunga yang mencekik serta penagihan disertai intimidasi,”papar Hergun.

Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menegaskan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu melakukan evaluasi di sektor keuangan. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat lembaga keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat dan UMKM.

Lebih lanjut, Hergun menegaskan sepak terjang pinjol ilegal harus dihentikan. Sudah cukup korban berjatuhan. Negara harus hadir menyelamatkan rakyat. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara total mulai dari investornya, operatornya, debt-collectornya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan pinjol, sehingga tidak ada peluang untuk membuat aplikasi pinjol ilegal yang baru. 

"Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu duduk bersama, khususnya BI dan OJK dengan melibatkan minimal perbankan Himbara, mencari solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan aman, sehingga rakyat tidak terjerat pinjol ilegal” pungkas Hergun. 


sumber : https://harianterbit.com/ekonomi/read/150240/Pinjol-Ilegal-Resahkan-Masyarakat-Hergun-Perlu-Penindakan-Lebih-Tegas

SWI Harus Buktikan Kinerja, Hergun: Pinjol Mati Satu, Tumbuh Seribu

 SWI Harus Buktikan Kinerja, Hergun: Pinjol Mati Satu, Tumbuh Seribu

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan/Net
Satgas Waspada Investasi (SWI) harus lebih menunjukkan kinerjanya dalam memberantas keberadaan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang keberadaannya kian meresahkan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, memang SWI yang merupakan gabungan dari 13 kementerian/lembaga, sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, sudah menutup 3.365 pinjol ilegal.

"Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu," kata Heri Gunawan kepada wartawan, Kamis (14/10).

Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI ini menengarai, kemudahaan akses internet dan mudahnya membuat aplikasi, membuat pertumbuhan Pinjol ilegal belakangan kian menjamur dan mengganggu psikologis masyarakat.

"Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol ilegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, politisi yang karib disapa Hergun itu menambahkan, upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana.

Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU 11/2008 junto UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.

Kemudian, jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Pada sisi lain, Hergun mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Joko Widodo dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjol dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

"Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” pungkasnya. 

Resahkan Masyarakat, DPR Desak Tindak Tegas Pinjol Ilegal

 

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. (Foto: Istimewa).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan. (Foto: Istimewa).

Jakarta, - Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan sudah saatnya pemberantasan pinjaman online (pinjol) illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas.

Menurutnya, selama ini, pemberantasan pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Kata dia, sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal.

"Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat," Kata politisi yang akrab disapa Hergun, Kamis (14/10/2021)

Hergun mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

"Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” kata Hergun yang juga Ketua DPP Partai Gerindra.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal.

Menurut Hergun, upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal.

Selain itu, kata Hergun, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri.

“Selama pandemi ini terjadi ironi. Di satu sisi, dana masyarakat di perbankan naik secara signifikan, namun penyaluran pinjaman mengalami penurunan tajam. Dan di sisi lainnya, makin banyak masyarakat mengakses pinjol illegal dan kemudian terjerat oleh bunga yang mencekik serta penagihan disertai intimidasi,” ucap Hergun.

Ia menegaskan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu melakukan evaluasi di sektor keuangan. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat lembaga keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat dan UMKM.


Hergun menambahkan, sepak terjang pinjol ilegal harus dihentikan. Sudah cukup korban berjatuhan. Negara harus hadir menyelamatkan rakyat. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara total mulai dari investornya, operatornya, debt-collectornya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan pinjol, sehingga tidak ada peluang untuk membuat aplikasi pinjol ilegal yang baru.

 

"Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu duduk bersama, khususnya BI dan OJK dengan melibatkan minimal perbankan Himbara, mencari solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan aman, sehingga rakyat tidak terjerat pinjol ilegal,” pungkas Hergun.

sumber : https://www.law-justice.co/artikel/117883/resahkan-masyarakat-dpr-desak-tindak-tegas-pinjol-ilegal/

Pinjol Ilegal Resahkan Masyarakat, Hergun : Perlu Penindakan Lebih Tegas

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

SUKABUMI – Keberadaan pinjaman online (Pinjol) illegal makin meresahkan masyarakat. Sepak terjangnya sudah tidak bisa ditolelir lagi. Pinjol ilegal menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi serta menagih dengan cara-cara intimidatif yang mengakibatkan tekanan psikis dan depresi hingga ada yang bunuh diri.

Sudah banyak korban berjatuhan. Misalnya, baru-baru ini seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, berinisial WI, 38, tewas gantung diri di teras rumahnya, Sabtu (2/10), lantaran terus diteror debt collector pinjaman online (pinjol).

Contoh lainnya terjadi di Jembrana. Korban berinsial AN, 20, yang awalnya meminjam Rp500 ribu, dalam waktu kurang setahun berbunga hingga menjadi Rp70 juta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan sudah saatnya pemberantasan Pinjol illegal dilakukan dengan penindakan lebih tegas.

Politisi yang biasa disapa Hergun menambahkan, selama ini, pemberantasan Pinjol illegal sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini gabungan dari 13 Kementerian/Lembaga. Ada OJK, Polri, Kejaksaan Agung, BI, Kemenkeu, PPATK, dan yang lainnya. Sejak tahun 2018 hingga Juli 2021, SWI sudah menutup 3.365 Pinjol ilegal.

“Namun, penindakan oleh SWI belum bisa mematikan Pinjol ilegal. Ibaratnya, mati satu tumbuh seribu. Mudahnya membuat aplikasi pinjol ditengarai menjadi penyebab makin suburnya Pinjol illegal. Mereka terus berkembang dan kian meresahkan masyarakat,” Kata Hergun yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi XI DPR-RI kepada awak media pada Kamis (14/10/2021)

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengapresiasi sikap tegas dari Presiden Jokowi dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 mengenai maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) dan tindak pidana keuangan digital yang menjerat dengan bunga tinggi kepada masyarakat.

“Sikap tegas Presiden Jokowi hendaknya segera ditindaklanjuti SWI, OJK, Polri dan instansi terkait lainnya dengan melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal dengan lebih tegas lagi,” kata Hergun.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan perlu upaya pencegahan dan penindakan untuk memberantas Pinjol ilegal.

Upaya penindakan bisa dilakukan dengan menjerat Pinjol dengan hukum pidana. Pinjol yang menyebarkan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 junto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 junto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara upaya pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya pinjol ilegal sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal.

Selain itu, pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu membuat terobosan untuk memperkuat lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, PNM maupun pegadaian, agar memberikan kemudahan pinjaman kepada rakyat di seluruh pelosok negeri.

“Selama pandemi ini terjadi ironi. Di satu sisi, dana masyarakat di perbankan naik secara signifikan, namun penyaluran pinjaman mengalami penurunan tajam. Dan di sisi lainnya, makin banyak masyarakat mengakses pinjol illegal dan kemudian terjerat oleh bunga yang mencekik serta penagihan disertai intimidasi,”papar Hergun.

Politisi dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menegaskan bahwa pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK perlu melakukan evaluasi di sektor keuangan. Maraknya pinjol ilegal menjadi bukti bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat lembaga keuangan agar mudah diakses oleh masyarakat dan UMKM.

Lebih lanjut, Hergun menegaskan sepak terjang pinjol ilegal harus dihentikan. Sudah cukup korban berjatuhan. Negara harus hadir menyelamatkan rakyat. Penindakan terhadap pinjol ilegal harus dilakukan secara total mulai dari investornya, operatornya, debt-collectornya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan pinjol, sehingga tidak ada peluang untuk membuat aplikasi pinjol ilegal yang baru.

 

“Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu duduk bersama, khususnya BI dan OJK dengan melibatkan minimal perbankan Himbara, mencari solusi pembiayaan yang mudah, murah, dan aman, sehingga rakyat tidak terjerat pinjol ilegal” pungkas Hergun. (izo)



sumber : https://radarsukabumi.com/politik/pinjol-ilegal-resahkan-masyarakat-hergun-perlu-penindakan-lebih-tegas/

Mengenang 100 Hari Wafatnya Almarhum H Maman Suparman, Ini Kata Ketua Komasa Sukabumi

 

Sukabumi, transmetro.id, Selasa, 12 Oktober 2021, Laporan Reporter Rudy

Sukabumi,- Mengenang 100 hari wafatnya Almarhum H Maman Suparman ayahanda Anggota DPR RI Heri Gunawan, keluarga besar Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) HG gelar pengajian bersama anak yatim, jompo dan masyarakat, di RAI HG Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Sukabumi, Selasa (12/10/21).

Informasi yang dihimpun, pengajian dalam rangka 100 hari wafatnya Almarhum H Maman Suparman dihadiri ratusan jemaah dengan antusias para jamaah yang ikut mendoakan dalam pengajian tersebut, dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Untuk diketahui, Almarhum H Maman Suparman dikenang sebagai seorang Pejuang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari Sukabumi Jawa Barat dan mendapat penghargaan sebagai ‘Inovator Lingkungan Hidup dan Penyuluh Lingkungan’ dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-76 tahun 2021.

“Alhamdulillah, hari ini kami Komasa (Komando Macan Asia) Sukabumi bisa hadir dalam acara pengajian 100 hari Almarhum H Maman Suparman. Yang kenal semasa hidup almarhum adalah seorang bapak angkat bagi kami yang

peduli terhadap saya dan organisasi untuk turut membersarkan Partai Gerindra dan teman-teman. Almarhum adalah figur yang sholeh dan kerap memberikan motivasi bagi kami di Komasa,” kata Yana Sam Ketua Komasa Sukabumi, saat dikonfirmasi disela kegiatan pengajian 100 hari Almarhum H Maman Suparman.

Masih kata Yana Sam, kepribadian sang ‘Inovator Lingkungan Hidup dan Penyuluh Lingkungan’ diakui sangat baik dan peduli terhadap lingkungan, terutama selalu mengajarkan untuk terus berkarya, jadilah seorang pengusaha muda yang berbasis petanian dan cinta terhadap keberlangsungan lingkungan.

“Beliau mempunyai pemikiran bahwa Sukabumi mempunyai sumber daya alam yang sangat luas dan kaya. Pesan Almarhum yang selalu mengingatkan kami, sukseskan hidup kita dari dasar tekad pertanian.

Palingkerap, beliau selalu telepon saya bila ada kegiatan yang sangat penting khusus terkait kepartaian di Gerindra. Beliau seorang bapak angkat kami yang peduli terhadap saya, organisasi untuk turut mengajak untuk membersarkan Partai Gerindra demi kepentingan rakyat,” tandas Yana Sam.

Red/Rudi Samsidi