Tingkat inflasi Indonesia pada 2022 diperkirakan meningkat di atas 5-6 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat, tingkat inflasi per April 2022 telah mencapai 3,47 persen secara tahunan. Secara bulanan inflasi mengalami kenaikan 0,95 persen. Berkaca pada hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Heri Gunawan mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat program perlindungan sosial.

 

Dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Rabu ini (18/5/2022), legislator yang akrab disapa Hergun itu memaparkan sebelumnya, DPR RI dan pemerintah telah sepakat menetapkan inflasi 2022 pada rentang 2-4 persen. Jika angka inflasi melebihi yang ditetapkan, maka perlu penguatan daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan barang. Adapun jika kedua hal tersebut tidak dilakukan, bisa saja naiknya inflasi akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian.

 

Menurut Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR RI itu, kenaikan inflasi sebetulnya menunjukkan pulihnya daya beli masyarakat setelah dua tahun melemah akibat pandemi Covid-19. Penguatan daya beli, katanya, membuktikan pula upaya pemulihan ekonomi nasional sudah relatif membuahkan hasil.

 

“Inflasi akan menyebabkan harga-harga melonjak tinggi, menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan suku bunga, serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah sebaiknya segera menyiapkan mitigasi untuk meminimalisir dampak inflasi. Prioritas utama harus menyelamatkan rakyat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan,” pandang Hergun. Ia menyebut negara-negara yang selama ini jadi mitra dagang Indonesia juga mengalami inflasi.

 

Misalnya, Amerika Serikat dengan share perdagangan sebesar 12,40 persen, mengalami inflasi sebesar 8,3 persen (year-on-year/yoy) atau secara tahunan pada April 2022. Uni Eropa dengan share perdagangan sebesar 11,46 persen, mengalami inflasi sebesar 7,5 persen (yoy) pada Maret 2022. China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan share perdagangan sebesar 20,24 persen, telah mencatatkan inflasi sebesar 2,1 persen (yoy) pada April 2022 yang merupakan level tertinggi sejak November 2021.

 

“Tidak hanya itu, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen, dengan inflasi yang diperkirakan meningkat dari 3,9 persen menjadi 5,7 persen untuk kelompok negara maju, dan dari 5,9 persen menjadi 8,7 persen untuk kelompok negara berkembang,” urainya. Legislator dapil Jabar IV ini melanjutkan, dengan realitas kondisi di atas, maka transmisi kenaikan inflasi dari negara-negara mitra dagang ke Indonesia tinggal menunggu waktu saja.

 

Di sinilah prediksi angka inflasi di Indonesia dapat mencapai 5-6 persen pada 2022. Rakyat kecil harus diselamatkan dari dampak kenaikan harga dengan memperkuat program perlindungan sosial (Perlinsos). Ada dua manfaat yang ditunjukkan dari Perlinsos, yaitu memperkuat daya beli masyarakat dan negara hadir di tengah rakyat menghadapi tantangan inflasi.

 

Hergun mengajak semua pihak menyikapi secara bijak tantangan inflasi yang sudah di depan mata. Perlu diwaspadai, namun tidak perlu panik berlebihan. Angka inflasi 5-6 persen sejatinya masih moderat. Hal tersebut lantaran masih stabilnya harga pangan dan nilai tukar rupiah yang didukung masih kuatnya cadangan devisa hasil dari surplus perdagangan selama 23 bulan berturut-turut.

 

Hergun pun menambahkan, solusi yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan investasi. Hal tersebut untuk menanggulangi potensi terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran sebagai salah satu dampak inflasi. Peningkatan investasi akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi serta pengurangan angka penggangguran.

 

Menurut data per Februari 2022 angka pengangguran mencapai 8,40 juta orang. Karena itu, Hergun yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi sebagaimana yang diamanatkan UU Cipta Kerja. "Meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi serta perlu diperbaiki dalam tempo 2 tahun, pemerintah perlu konsisten menjalankan semangat kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja," pungkasnya. (mh/aha) 

Baca Selengkapnya

Legislator Nilai Kenaikan Harga Kurangi Kebahagiaan Rakyat

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengamati, jelang lebaran kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasaran dan tarif telah mengurangi kebahagiaan rakyat menyambut Idul Fitri tahun ini.

Harga sembako, tarif tol, tarif PPN 11 persen, BBM jenis pertalite, dan elpiji 3 kg telah naik. Hari kemenangan menurutnya disambut dengan kebijakan yang tidak populis. Untuk itu Heri Gunawan menilai, dibutuhkan upaya konkret untuk meredam kenaikan harga dan tarif agar tidak semakin membebani rakyat. 

"Hari lebaran idealnya dirayakan dengan suka-cita penuh kegembiraan. Rakyat perlu merayakan hari kemenangan tahun ini dengan sedikit lebih meriah, karena sudah 2 tahun diberlakukan pembatasan sosial dan larangan mudik," ujar Hergun, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (27/4/2022). 

Disebutkan Hergun, kenaikan harga sembako sudah mencapai 25 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan antara lain minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging, buah-buahan, tepung terigu, dan cabe-cabean. 

Minyak goreng curah Rp20 ribu/kg. Padahal, pemerintah sudah menetapkan HET sebesar Rp15,5 ribu/kg atau Rp14 ribu/liter. "Harga bawang merah naik dari Rp38 ribu menjadi Rp45 ribu, bawang putih naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu, daging ayam dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu, serta telur dari Rp24 ribu menjadi Rp25,8 ribu,” ungkapnya.

Politisi fraksi Partai Gerindra ini melanjutkan, harga gula pasir naik dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu dan daging sapi dari Rp145 ribu menjadi Rp150 ribu. Sementara kenaikan tarif tol terjadi di ruas Tol Cipali, Tol Sumo (Surabaya-Mojokerta), dan Tol Gempol-Pandaan. Dengan adanya kenaikan tersebut, secara otomatis masyarakat yang mudik melalui jalan tol harus meroboh kocek lebih dalam lagi.

Kenaikan tarif Tol Cipali diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 263/KPTS/M/2022. Besaran kenaikan tarif ruas Cipali ini sebesar 3 persen. Golongan I menjadi Rp119 ribu dari Rp107 ribu, kemudian golongan II menjadi Rp196 ribu dari Rp177 ribu. 

Golongan III menjadi Rp196 ribu dari Rp177 ribu, Golongan IV  menjadi Rp246 ribu dari Rp222 ribu, serta golongan V naik menjadi Rp246 ribu dari Rp222 ribu. Sedangkan kenaikan tarif Tol Sumo diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 236/KPTS/M/2022. Antara lain mengatur kenaikan tarif Golongan I menjadi Rp39 ribu dari Rp38 ribu. 

Tol Gempol-Pandaan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 164/KPTS/M/2022. Antara lain mengatur kenaikan tarif Golongan I menjadi Rp13 ribu dari Rp12.500.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu juga menyoroti kenaikan tarif PPN 11 persen yang diberlakukan sejak 1 April 2022. Memang kenaikan itu amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

"Namun, pemerintah seharusnya bisa menundanya sebentar hingga akhir tahun 2022 mengingat sejak awal tahun masyarakat sudah terbebani kenaikan harga komoditas dan energi, misalnya kenaikan minyak goreng," harapnya.

Legislator dapil Jabar IV ini pun mendesak pemerintah mensosialisasikan barang dan jasa yang tidak kena PPN 11 persen. Menurut UU HPP, Pasal 16B UU PPN, ada produk dan jasa yang tidak kena pungutan PPN. 

Hergun mencontohkan, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. "Harapannya masyarakat mahfum ada sejumlah produk yang tidak terdampak kenaikan PPN 11 persen," jelasnya.

Dia menambahkan, obyek yang terkena kebijakan PPN adalah aset kripto, layanan fintech, beli mobil bekas, penyaluran LPG non subsidi, akomodasi perjalanan keagamaan, tarif paket internet, dan layanan perbankan, ini semua perlu sosialiasi yang lebih massif lagi. Mencermati fenomena ini, Hergun menyerukan agar rencana kenaikan pertalite dan gas elpiji 3 kg ditunda dahulu.

Anggota Badan Legislasi DPR ini memahami rencana tersebut sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia yang mengerek harga ICP (Indonesia Crude Price). Pada APBN 2022, harga ICP dipatok US$63 per barel. Saat ini minyak dunia sudah di atas US$100 per barel. 

"Memang harga minyak dunia sudah naik di atas US$100 per barel. Namun, jika pertalite dan gas elpiji 3kg dengan serta-merta dinaikkan, maka akan membebani masyarakat yang kurang mampu," tutupnya. 

Baca Selengkapnya

Ramadan, RAI Hergun Solidkan Barisan Dengan Cara Bukber Ratusan Relawan

 

Anggota DPR RI, Heri Gunawan menggelar buka bersama (bukber) bareng ratusan simpatis, relawan dan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI- Hergun) di salah satu restaurant di Kota Sukabumi, Sabtu (23/04/2022).

Dalam kesempatan agenda rutin tahunan ini, Politisi besutan Partai Gerindra ini didampingi istri Nyonya Kartini Gunawan, Ibunda tercinta Hj. Lilis Aisyah beserta keluarga besar.

“Ini adalah agenda rutin setiap datang ramadan untuk berbagi bingkisan, takjil dan sekaligus buka puasa bersama bareng para relawan, bahkan tidak sedikit anggota struktural partai, para pendukung atau simpatisan partai Gerindra hadir untuk mempererat tali silaturahmi,” kata Hergun sapaan karib Heri Gunawan kepada jurnalsukabumi.com.

Anggota DPR RI, Heri Gunawan beserta Istri tercinta Ny. Kartini Gunawan.

Dirinya berharap digelarnya kegiatan ini tidak lain untuk menghilangkan jarak antar anggota, relawan dan struktural partai. Selain itu, agenda rutin di bulan suci ini juga dilaksanakan dengan bagi-bagi takjil dan minuman teh susu berartea di setiap Jumat.

“Kebetulan saya bersama istri sedang berada di Sukabumi kita gelar acara ini. Saya berterima kasih kepada seluruh anggota dan struktural partai yang sudah mau bergerak pembagian takjil dan menyalurkan bingkisan kepada yatim piatu, jompo dan kaum duafa,” harapnya.

Ia berharap apa yang sudah dibagikan melalui simpatisan partai bisa bermanfaat bagi penerima manfaat khususunya masyarakat di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Dan tak kalah penting, Bulan April ini merupakan momen spesial. Karena saya dan istri kebetulan lahir di bulan ini. Jadi, ya bisa dibilang syukuran milad juga lah,” tutup Hergun

Baca Selengkapnya

RUU PPP Solusi Atasi Obesitas dan Tumpang Tindih Regulasi

 

Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) kelak dipercaya bisa mengatasi obesitas dan tumpang tindih regulasi. Mengingat saat ini ada 42.996 regulasi. Dengan rincian, peraturan pusat sebanyak 8.414 regulasi, peraturan menteri 14.453 regulasi, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164 regulasi, dan peraturan daerah 15.965 regulasi.

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI diketahui telah menyetujui revisi tersebut beberapa waktu lalu. Dalam siaran pers yang diperoleh Parlementaria, Anggota Baleg DPR Heri Gunawan, Jumat (22/4/2022), mengatakan, salah satu yang sudah dilakukan Baleg dalam mengatasi obesitas dan tumpang tindih itu adalah dengan menggunakan metode omnibus law. Baleg juga merencanakan RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU RPPSK) dirumuskan dengan metoda omnibus law.

 

"Namun, metode omnibus law belum memiliki landasan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bahwa metode omnibus law dinyatakan tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, perlu merevisi UU PPP untuk mengakomodir metode omnibus law," jelas Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan. Selain itu, revisi UU PPP juga perlu mengakomodasi revisi penulisan pasca pengesahan UU oleh DPR dan Pemerintah, serta partisipasi masyarakat juga harus diperkuat.

 

Kapoksi fraksi Partai Gerindra di Baleg DPR RI itu melanjutkan, sebagai tindak lanjut Putusan MK itu, Balegi DPR berinisiatif mengusulkan RUU Perubahan Kedua atas UU NO.12/2011 tentang PPP dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dan pada Rapat Paripurna DPR Selasa lalu (8/2/2022), RUU PPP sudah disahkan menjadi usul iniatif DPR. “Inisiatif DPR disambut baik oleh Pemerintah yang dengan cepat mengirim Surat Presiden beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga Pembicaraan Tingkat I dapat segera dilaksanakan,” ungkapnya.

 

Selain metode omnibus law, beberapa substansi penting dalam RUU PPP, sambung Wakil Ketua F-Gerindra DPR ini, adalah penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat (Pasal 96), perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh DPR (Pasal 72), dan perbaikan kesalahan teknis penulisan oleh Pemerintah (Pasal 73), serta pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbasis elektronik (Pasal 97B).

 

“Selain itu, juga disepakati mengenai penyempurnaan penjelasan terhadap asas keterbukaan pada penjelasan Pasal 5 huruf g. Hal tersebut untuk mendukung penguatan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberi masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan,” paparnya.

 

Legislatir dapil Jawa Barat IV ini menambahkan, ada sejumlah catatan yang ia sampaikan saat pengambilan keputusan RUU PPP pada pembicaraan tingkat I. Pertama, Putusan MK yang memerintahkan dibentuk landasan hukum mengenai metode omnibus law, maka perlu pengaturan yang lebih terinci terkait mekanisme dan pembatasan penggunannya. Kedua, perlu perumusan soal partisipasi masyarakat sesuai harapan Putusan MK.

 

Ketiga, soal pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik. Hal ini sebetulnya kemajuan dalam teknik perundang-undangan. Namun, Hergun berpandangan, hendaknya ini dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam keadaan darurat. Pasalnya, sistem teknologi yang kian semakin canggih, kerap masih bisa dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. (mh/aha)

Baca Selengkapnya

Bagikan Ribuan Paket Takjil di Cisaat Sukabumi, Hergun Berharap Dapat Menginspirasi

 

SOSIAL : Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan bersama istrinya turun langsung ke jalan untuk memberikan ribuan paket takjil dan minuman dingin kepada warga dan pengguna lalu lintas di ruas Jalan Raya Cisaat - Sukabumi, tepatnya dekat kawasan Mapolsek Cisaat, Polres Sukabumi Kota pada Jumat (22/04). FOTO : DENDI/RADAR SUKABUMI

SUKABUMI, – Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan kembali menggelar kegiatan sosial di bulan suci Ramadan 1443 Hijriyah 2022 Masehi di Sukabumi. Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk merajut tali silaturahmi dan menggapi ridho Allah SWT.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan didampingi sang istri Kartini Gunawan turun langsung membagikan ribuan takjil kepada masyarakat pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor di Jalan Raya Cisaat, tepatnya depan Mapolsek Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jumat (22/4). Kegiatan tersebut berjalan lancar dengan pengawalan dari aparat kepolisian Polsek Cisaat.

“Bagi-bagi takjil ini, merupakan kegiatan kali ketiga pada Jumat di bulan suci Ramadan. Hari ini diselenggarakan di wilayah Kecamatan Cisaat, kita juga mendapatkan bantuan dan suport dari anggota Polsek Cisaat untuk membagikan sekitar 2000 paket takjil dan 1750 minuman teh susu dari Berartea,” kata Heri Gunawan kepada Radar Sukabumi kepada Radar Sukabumi, Jumat (22/04).

Dalam pembagian ribuan paket takjil, legislator Senayan dari dapil Kota/Kabupaten Sukabumi, menyebutkan kegiatan sosial tersebut sudah menjadi agenda rutin tahunan RAI Heri Gunawan sejak 2014 silam. Pembagian takjil gratis dilakukan di hari Jumat pekan ketiga Ramadan 1443 Hijriiyah.

Pendiri RAI Heri Gunawan itu pun berharap langkah seperti ini bisa diikuti oleh kawan-kawan dari anggota dewan yang lainnya ataupun masyarakat mampu, untuk berbagi di momen bulan Ramadan untuk menciptakan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kesan dan pesan di momentum berbagai ini, saya berharap kawan-kawan dari dewan lain bisa mengikuti langkah serupa, kalau pun tidak di jalan juga bisa dilakukan di tempat yang lainnya. Semoga saja para dewan bisa mengikuti langkah yang kita lakukan di tengah pengendalian pandemi Covid-19,” tandas Ketua DPP Partai Gerindra.

Sementara itu, salah seorang warga Kampung Bobojong, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat mengucapakan banyak terimakasih kepada anggota DPR RI Heri Gunawan yang sudah peduli terhadap warganya. Sehingga, dalam waktu kesibukannya Hergun masih menyempatkan diri unuk turun ke jalan untuk membagikan menu buka puasa pada warga dan para pengendara lalu lintas.

“Awalnya saya kira itu bukan Pak Heri Gunawan. Pas saya lewat, ternyata ia benar itu Pak Heri bersama istrinya langsung bagi-bagi takjil kepada pengendara dan warga sekitar,” katanya.

Dirinya mengaku kagum dengan sesosok wakil rakyat yang peduli dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini ia turun langsung ke jalan untuk membagikan paket-paket takjil itu.

“Saya itu dari Cibadak pulang kerja mau ke rumah Cisaat. Pas lewat ada menu buka puasa di kasih langsung oleh Pak Heri. Iya, itu sangat membantu sekali, khususnya bagi pengendara lalu lintas yang tengah dalam perjalanan,” pungkasnya. (den)

Baca Selengkapnya