DPR Minta Pemerintah Akui Tanah Adat di IKN

 

DPR RI meminta pemerintah pusat agar mengakui tanah adat yang ada di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anggota Komisi II DPR Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan penyerobotan tanah untuk pembangunan IKN.

"Tanah adat itu adalah tanah yang harus diakui di IKN sesuai Pasal 15 huruf a," katanya di sela-sela Rapat Panja Pemerintah dan DPR di Jakarta, Selasa (19/9).

Selain itu, dia juga meminta pemerintah pusat agar memperkuat daya tarik Ibu Kota Negara (IKN) sehingga banyak investor yang masuk untuk berinvestasi.

Dia menyebut ada beberapa hal yang bisa diterapkan pemerintah agar investor tertarik yaitu mempermudah semua proses perizinan dan memudahkan setiap izin usaha serta memberikan insentif fiskal maupun non fiskal.

"Hal ini harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan IKN," tuturnya. 

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu juga meminta pemerintah untuk selalu melibatkan DPR dalam setiap mengelola keuangan dan membahas anggaran pendapatan serta belanja IKN nanti.

"Selain itu, APB IKN dibatasi maksimal itu 3 persen dari PDB IKN serta jumlah pinjaman tidak lebih dari 60 persen dari PDB IKN sesuai pasal 23 UUD dan Pasal 15 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara," katanya.

Usul lainnya, kata Heri adalah pemerintah harus membatasi kewenangan badan otorita IKN yang telah diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

"Jadi perlu ada pembatasan waktu dalam rangka mendukung kegiatan IKN ini," ujarnya.

Baca Selengkapnya

Legislator: IKN Jangan Sampai Langgar Konstitusi

 

Anggota Komisi II DPR Heri Gunawan berharap pemerintahan daerah khusus atau Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tak melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, banyak penerapan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang bertentangan dengan konstitusi.

Pertama adalah terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara IKN (APB-IKN). Dalam draf revisi UU IKN saat ini, anggaran tersebut cukup dibahas bersama oleh DPR, tak perlu disetujui oleh lembaga legislatif itu.

"Setahu saya, ketentuan pada Pasal 23 UUD 1945, itu mewajibkan adanya persetujuan DPR atas rancangan APBN. Namun dalam Pasal 25 RUU IKN, hanya mengatur perlunya persetujuan presiden dalam APB-IKN, sementara dengan DPR cukup dilakukan dengan pembahasan," ujar Heri dalam rapat Panja revisi UU IKN bersama pakar, Senin (18/9/2023).

"Jadi pertanyaan, bagaimana jika dalam pembahasan APB-IKN ini DPR tidak menyetujuinya? karena itu butuh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pembentukan anggaran pendapatan belanja IKN ini agar sesuai dengan konstitusi," sambungnya.

Kedua adalah peran Otorita IKN yang setingkat dengan kementerian dan menjalankan pemerintahan daerah khusus. Kegamangan akan muncul setelah pembangunan IKN selesai, karena sejumlah keistimewaan Ibu Kota Nusantara (IKN) belumlah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu keistimewaan IKN adalah tak memiliki DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Hal tersebut berbeda dengan daerah lain yang memiliki keistimewaan, seperti Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta yang memenuhi Pasal 18 Ayat 3 UUD 1945.

"Namun ketiga daerah tersebut masih memiliki DPRD, hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 Ayat 3, yang menyatakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu," ujar Heri.

"Saya banyak berbicara tentang Undang-Undang Dasar karena harapan kami undang-undang ini tidak menabrak Undang-Undang Dasar," sambungnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, setidaknya ada sembilan pokok perubahan dalam revisi UU IKN. Pertama adalah terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua, soal pertanahan di wilayah IKN.

Poin ketiga adalah perubahan terkait pengelolaan keuangan yang dibagi tiga hal, yakni anggaran, barang, dan pembiayaan. Soal pengelolaan keuangan terkait anggaran dilatarbelakangi oleh anggaran dilakukan dikarenakan kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran atau barang menyebabkan ketidakleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan.

"Sehingga perubahan diperlukan untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (21/8/2023).

Pengelolaan keuangan terkait barang dilakukan untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola barang dalam kedudukannya sebagai pengelola pemerintah daerah khusus. Lalu, pengelolaan keuangan terkait pembiayaan diperlukan dalam pengalihan kedudukan Otorita dari pengguna menjadi pengelola anggaran/barang agar Otorita lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, Hergun: Tonggak Sejarah Politik Indonesia Menuju Pilpres 2024

 

Sebuah babak baru dalam perpolitikan Indonesia kembali terjadi dengan bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pertemuan historis antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat turut dihadiri oleh para ketua umum parpol di KIM itu dinilai sebagai tonggak bersejarah bagi politik Indonesia.

Di Hambalang, Minggu (17/08/2023) sore, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ditemani oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan mengatakan keputusan Partai Demorkat ini menjadi momentum yang membanggakan bagi Partai Gerindra, menambah semangat untuk berjuang lebih keras dan mempererat kerja sama sesama parpol di KIM.

“Dalam persaudaraan politik, kami menyambut dengan hangat Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju. Kami percaya kolaborasi ini akan memperkaya gagasan dan solusi bagi bangsa,” tegasnya.

Namun, Hergun-sapaan karib Heri Gunawan-, sesuai dengan Instruksi Harian Partai Gerindra mengingatkan para kader, simpatisan, dan relawan di seluruh Indonesia, khususnya di Sukabumi Raya, untuk tetap rendah hati, bekerja keras, mendekatkan diri kepada rakyat, dan menjaga suasana politik yang damai dan kondusif.

“Momentum bersejarah ini memberikan optimisme dan semangat baru bagi seluruh kader Partai Gerindra untuk menjemput kemenangan pada Pilpres 2024. Kita harus membangun kemenangan dengan semangat yang tinggi dan etos kerja yang tak kenal lelah untuk mewujudkan ‘Prabowo Presiden, Indonesia Menang’,” tegas anggota DPR RI dari dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini.

Hergun mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk mempersiapkan diri secara optimal menghadapi pemilu presiden 2024. Dia melihat masa depan yang penuh kemenangan, di mana bersama Prabowo Subianto sebagai Presiden, visi Indonesia Maju dapat terwujud.

“Marilah kita jaga etika politik, hormati perbedaan pendapat, dan fokus pada pelayanan kepada rakyat. Kini, semua mata tertuju pada Pemilu Presiden 2024, para kader, simpatisan, dan relawan Partai Gerindra dipanggil untuk bersatu dan memimpin perubahan yang diharapkan: 2024 Prabowo Presiden, Indonesia menang,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

Libatkan Pelaku UMKM, RAI Hergun Gelar Pesta Rakyat dan Pasar Murah

 

Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) Heri Gunawan menyelenggarakan pesta rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Sabtu 2 September 2023.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, gelaran pesta rakyat tersebut melibatkan ratusan pelaku UMKM atau para pedagang, baik pedagang asongan maupun pedagang yang biasa mangkal di sekitaran RAI, bahkan pedagang yang selama ini dilibatkan dalam hal buka puasa bersama.

“Semoga ini menjadi agenda tahunan, untuk rumah inspirasi ini kali kedua kita mengadakan namanya pesta rakyat. Ini merupakan bentuk syukur dari rumah aspirasi terkait dengan momen kemerdekaan,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, kepada awak media.

Hergun sapaan akrab Heri Gunawan, mengatakan ada sekitar 250 pedagang yang dilibatkan dalam gelaran pesta rakyat ini. Selain itu, pihaknya juga melibatkan kawan-kawan di bidang kebudayaan tradisional, kemudian yang hobi senam, tausiyah, sosialisasi dari mitra kerja, dan juga pagelaran musik yang dihelat oleh dari komunitas tahun 70an sampai komunitas gen z.

“Kurang lebih 250 pedagang yang kita libatkan, dan ini dibagi menjadi dua sesi, ada sesi pagi dan malam. Disini juga nanti akan ada yang namanya pagelaran musik, pagelaran musik ini dihelat oleh kawan-kawan dari komunitas dan musiknya pun beragam, dari mulai dangdut sampai pop mungkin juga ada rocknya, dan rencana acara ini sampai malam,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, gelaran pesta rakyat ini terbuka untuk masyarakat Kota maupun Kabupaten Sukabumi. Bahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan 10.000 paket sembako secara gratis yang akan dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti gelaran pesta rakyat tersebut.

“Yang pasti pesta rakyat ini terbuka untuk semuanya, masyarakat yang datang ke sini mau ngantri makanan silahkan semuanya gratis. Kita juga mengadakan pasar murah, saya menjual minyak dan beras dengan kemasan 1/2 kilogram, dengan harga Rp 10 ribu,” ucapnya.

“Seluruh masyarakat yang hadir diberikan kupon sembako, dimana kupon ini ditukar dengan sembako secara gratis. Silahkan kawan-kawan yang ada di rumah aspirasi mengikuti acara ini, datang diberikan kupon, dan kita berikan sembakonya,” pungkasnya. (*)

sumber : Libatkan Pelaku UMKM, RAI Hergun Gelar Pesta Rakyat dan Pasar Murah - halosmi.com (halojabar.com)

Baca Selengkapnya

Ada Jajanan Gratis hingga Doorprize, RAI Hergun Bakal Gelar Pesta Rakyat Libatkan Ratusan UMKM

 

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi, Heri Gunawan, bakal menggelar acara Pesta Rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke 78 RI. Pesta Rakyat akan diselenggarakan pada Sabtu (02/09/2023) mendatang.

Informasi yang diperoleh redaksi sukabumisatu.com menyebutkan, Pesta Rakyat akan dimulai sekira pukul 09.00 WIB di Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) Hergun yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Nomor 55-59, Kota Sukabumi. Pesta Rakyat ini akan diisi beragam acara, juga melibatkan ratusan UMKM.

“Warga Kota serta Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya diundang untuk hadir dalam Pesta Rakyat ini. Merayakan semangat kemerdekaan dan bersatu dalam semangat Indonesia Maju,” ujar Hergun yang juga menjabat Kapoksi Gerindra Komisi XI DPR RI ini dalam keterangan yang diterima sukabumisatu.com, Rabu malam (31/08/2023).

Ketua Panitia Pesta Rakyat, Agus Firmansyah mengatakan pesta rakyat melibatkan ratusan usaha kecil dan menengah (UMKM) se-Sukabumi dalam bidang kuliner.

Ia pun merinci pelaku UMKM dalam bidang kuliner turut dilibatkan dalam sajian lebih dari 60 gerobak jajanan pasar, dan lebih dari 100 gerobak makanan. Di antaranya bakmi bakso, siomay, mie ayam, martabak hingga bubur ayam sampai nasi bakar.

Termasuk diantaranya bisnis minuman dan kuliner milik anak bungsu Hergun, Sabita Maheswari Gunawan. Yakni teh susu merek Berartea hingga Mager Burger bakal tersaji bagi para pengunjung.

“Pedagang yang biasa berjualan kita undang untuk berjualan di seputaran Rumah Aspirasi & Inspirasi HerGun dengan terlebih dahulu di beli oleh pihak Rumah Aspirasi & Inspirasi HerGun untuk disajikan secara gratis,” kata Bacaleg Partai Gerindra dari Dapil 6 Kabupaten Sukabumi ini.

Ada pun beberapa kegiatan yang akan mengisi Pesta Rakyat RAI Hergun diantaranya senam, pagelaran seni dan budaya, sulap, tabligh akbar, jajanan pasa gratis, live music, dan door prize.

Baca Selengkapnya