Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Ribuan Liter Minyak Goreng Murah di Bazar Hergun Ludes Diserbu Emak-Emak

 


SUKABUMI – Ribuan liter minyak goreng dengan harga murah, ludes diserbu emak-emak di depan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI Hergun) Kota Sukabumi, Jum’at (24/2/2023).


Ribuan liter minyak goreng tersebut terjual habis dengan harga Rp10 ribu/liter pada kegiatan bazar murah yang digelar Anggota DPR-RI, Heri Gunawan (Hergun) bekerjasama dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Kota dan Kabupaten Sukabumi.


Hergun mengatakan, kegiatan ini masih dalam rangkaian acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-15.


"Dalam kegiatan ini, Kami menggandeng PIRA yang merupakan sayap partai Gerindra, baik yang ada di kota maupun Kabupaten Sukabumi,” ungkap Hergun didampingi istri tercinta, Ny Kartini Gunawan, kepada sukabumiNews.net, Jum’at.


Dikatakan Hergun bahwa dalam kegiatan tersebut pihaknya menyediakan sebanyak 5000 liter minyak goreng dengan harga Rp10 ribu per liter.

“Tentunya, harga yang ditawarkan lebih murah dua kali lipat di pasaran. Dan Alhamdulillah masyarakat dari kalangan emak-emak cukup antusias hingga rela mengantre,” kata Hergun.

Untuk memberi kesempatan kepada yang lain, tambah Hergun, pembelian minyak goreng dalam bazar tersebut dibatasi maksimal 2 liter atau Rp20 ribu per orang.


Di tempat yang sama, Ketua Pira Kota Sukabumi Etiawati Selpi mengaku bersyukur lantaran pihaknya dilibatkan dalam kegiatan bazar yang dilaksanakan anggota Komisi XI DPR RI dari Bapil Jabar IV tersebut.


"Alhamduliiah kurang dari 3 jam minyak goreng habis diserbu emak-emak. Mereka tampak sangat antusias dan gembira," ujarnya.


Menurut Etiawati, tekanan berat masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng sangat terasa. Makanya, kata dia, dengan adanya bazar ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat sekitar.


Menaggapi bazar ini, Ila (32) warga Gunungpuyuh mengaku senang dan berterimakasih kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa bisa digelar tidak hari ini saja.


“Terima kasih Pak Heri Gunawan, semoga terus ada di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.



Artikel ini telah tayang di www.sukabuminews.net dengan judul: Ribuan Liter Minyak Goreng Murah di Bazar Hergun Ludes Diserbu Emak-Emak | Media Lokal Berwawasan Internasional https://www.sukabuminews.net/2023/02/ribuan-liter-minyak-goreng-murah-di.html#ixzz7uVGEoHbO
sukabumiNews | Media Lokal Berwawasan Internasional
Follow us: @sukabumiNewsnet on Twitter | sukabumiNewsnet on Facebook

Bazzar Minyak Goreng Murah RAI Hergun dan Pira Diserbu Emak-emak

 


Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI Hergun) menggandeng Perempuan Indonesia Raya (PIRA) yang merupakan sayap partai Gerindra menggelar bazzar minyak goreng dengan harga murah, Jum’at (24/02/23)

Kegiatan yang digelar di RAI Hergun Jalan Arif Rachman Kota Sukabumi ini dihadiri langsung Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Dalam kegiatan itu ribuan masyarakat dalam yang berasal dari Kota hingga Kabupaten Sukabumi.

Heri Gunawan mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian nya kepada masyarakat yang terus mengalami kenaikan harga.

“Dalam kegiatan ini kita jual per liter Rp. 10.000, mungkin harga di pasaran dua kali lipatnya. Tapi kan ini merupakn salah satu bakti sosial ataupun dalam rangka ulang tahun partai gerindra,” kata pria ramah yang akrab disapa Hergun ini kepepada wartawan.

Dalam kegiatan itu RAI Hergun menyediakan 5000 liter yang dijual ke masyarakat dengan harga murah.

“Saat ini kita baru siapkan 5000 liter rencana tadiny mau 10.000 cuma sy pikir PIRA bilang ckuplah pak 5000. Jd kita siapkan 5000 dan hari ini digelar,” paparnya.

Untuk teknis dalam kegiatan itu masyarakat cukup menunjukan FC KTP dan per orang mendapatkan kuota sebanyak 2 liter.

“Jadi polany per orang maksimal membeli 2 untuk memberi kesempatan kepada yang lain, hari ini kita liat antusiasnya sangat baik bahkan sampai ngantri ke jalanan. Dan jika ada yang belum kebagian kita akan diberikan karena mereka rela antri untuk mendapatkn minyak,” imbuhnya.

Tidak sampai disitu dengan antusias warga yang sangat luar biasa RAI Hergun pun berencana akan kembali melakukan kegiatan serupa bahkan akan ditambah dengan item lain seperti sembako dan tentunya dengan harga yang sangat murah jauh dari pasaran.

“Mendekati Ramadhna, kita akan lakukan lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Plus dengan item yang ditambah seperti beras kemasan 2,5 kg
Dan itupun akan di jual dengan harga yang relatif lebih murah,” pungkasnya. (Ky)


sumber : https://sukabumiku.id/bazzar-minyak-goreng-murah-rai-hergun-dan-pira-diserbu-emak-emak/


Jurus Jitu Heri Gunawan dan BI Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sukabumi

 


Ratusan tokoh masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi, mengikuti sosialisasi Bank Indonesia (BI) literasi dan edukasi keuangan. Hal itu dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perekonomian.

Kegiatan yang digagas Bank Indonesia bersama Anggota Komisi XI DPR-RI, Heri Gunawan ini, dihadiri juga anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, di Ballroom Hotel Horison, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Kamis (23/02/2023).

Heri Gunawan mengatakan, kegiatan yang bertajuk Inklusi Keuangan Meningkat Perekonomian Semakin Kuat ini, merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Kegiatan ini akan menjadi bukti sinergi sekaligus bentuk kontribusi bersama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

"Sebuah kehormatan juga, bagi saya dapat hadir dalam acara ini untuk turut serta bersinergi, dalam memperkuat upaya literasi ekonomi, dan keuangan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional," kata Heri Gunawan, Kamis (23/02/2023).

Pada kesempatan itu, pihaknya juga telah menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan regulasi di sektor keuangan, perkembangan ekonomi global dan nasional. Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan, kasus-kasus di sektor keuangan, serta peran Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

"DPR-RI bersama pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," paparnya.

UU tersebut, sambung Heri Gunawan, telah disusun dengan menggunakan metode omnibus law yang mengubah kurang lebih 17 UU yang terkait dengan sektor keuangan. Antara lain, UU Bank Indonesia,

UU OJK, UU LPS, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Mata Uang, dan lain-lain. Lahirnya UU P2SK, diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor keuangan, dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, yang lebih kuat, handal, berkeadilan, serta mengutamakan perlindungan konsumen melalui peningkatan tingkat literasi dan inklusi masyarakat.

Sementara ketika berbicara perkembangan ekonomi nasional, masih kata Heri Gunawan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global. Contoh konkretnya, pada 2022 telah dikejutkan adanya PHK massal di Sukabumi yang diakibatkan oleh penurunan permintaan ekspor produk garmen dari negara-negara di dunia.

"Melalui forum ini, kami mengajak masyarakat untuk mencermati dan mewaspadai, perkembangan ekonomi global, agar kasus PHK massal yang terjadi pada 2022 bisa diantisipasi dengan lebih baik," bebernya.

Sejumlah lembaga keuangan global, seperti IMF dan World Bank, memperkirakan perekonomian global pada 2023 masih dipenuhi ketidakpastian, dan akan menurun dibandingkan 2022.

Penurunan ekonomi global, disebabkan oleh berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi, pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju, gejolak komoditas pangan dunia, serta ancaman stagflasi.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, perang antara Rusia dengan Ukraina telah melewati 1 tahun, dan hingga kini, belum ada tanda-tanda penyelesaian," imbuhnya.

Menurutnya, berlanjutnya perang ke dua negara tersebut, akan berdampak terhadap, masih terganggunya rantai pasok yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan komoditas global. Kenaikan harga pangan dan komoditas global, telah mendorong peningkatan inflasi global secara signifikan.

Bank sentral negara-negara maju, merespon kenaikan inflasi dengan  memberlakukan pengetatan kebijakan moneter. Sehingga, terjadi arus modal keluar yang cukup besar dari negara berkembang ke negara maju.

"Merespon hal tersebut, bank sentral negara berkembang, termasuk Bank Indonesia, juga memberlakukan pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui menaikkan suku bunga acuan," ucapnya.

Di tengah ancaman resesi global, ekonomi Indonesia pada 2022 mampu tumbuh 5,31 persen. Realisasi tersebut, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,69 persen. Sementara, PDB Indonesia pada 2022, atas dasar harga berlaku (ADHB), mencapai Rp19.588,4 triliun.

Sedangkan, PDB per kapita mencapai Rp71 juta. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta orang memiliki pendapatan sekitar Rp71 juta per tahun atau sekitar Rp5,9 juta per bulan.

Bukan hanya itu, sektor keuangan selama 2022 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan tumbuh 9,01 persen, kredit perbankan tumbuh 11,35 persen, NPL atau kredit bermasalah turun menjadi sebesar 2,44 persen dari 3 persen pada 2021.
"Serta kredit restrukturisasi Covid-19, menurun menjadi Rp469 triliun dari puncaknya Rp830 triliun pada 2020," bebernya.

Untuk itu, pihaknya mengaku sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam rangka mendorong tingkat literasi masyarakat di Sukabumi.

Forum seperti ini perlu dilakukan secara massif, meluas, dan menyasar lebih banyak lagi masyarakat agar pengetahuan, mengenai keuangan dapat meningkat. Sehingga bisa memilih dan memilah jenis transaksi/investasi yang aman di sektor keuangan.

"Peningkatan literasi juga, akan mendorong masyarakat lebih kritis dan waspada terhadap berbagai bentuk rayuan pemasaran dari tenaga marketing lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat juga tidak akan mudah tergiur oleh iming-iming bunga hasil investasi yang lebih tinggi dan tidak wajar," timpalnya.

Pihaknya menambahkan, tingkat literasi yang belum optimal telah menyebabkan terjadinya berbagai kasus keuangan di Indonesia, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, koperasi simpan pinjam (KSP), hingga pinjol.

Untuk itu, di tengah makin masifnya pemasaran lembaga keuangan, terutama pinjol melalui media sosial, masyarakat perlu mencermati legalitas dari Pinjol tersebut. Masyarakat sebaiknya menghindari tawaran dari Pinjol ilegal, meski menawarkan bunga yang ringan.
 
"Karena sejatinya hal tersebut merupakan perangkap untuk selanjutnya menerapkan bunga yang lebih tinggi dan mencekik leher," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, pihaknya sengaja datang pada kegiatan tersebut. Lantaran, mendapatkan undangan dari Heri Gunawan.

Pihaknya mengaku, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Karena, dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat Sukabumi, tentang keuangan di Indonesia, agar mereka mengetahui soal bagaimana impact terhadap keuangan di daerah.

"BI menyampaikan beberapa hal yang cukup strategis, terutama bagaimana bisa mendorong ekonomi di masyarakat," jelasnya.

Kegiatan ini, sangat penting dilakukan. Terlebih pada tahun 2023 ini semuanya sudah mengetahui dan berkeinginan untuk keluar dari pada resesi ekonomi global. Untuk itu, perlu adanya sebuah kerjasama dengan  seluruh  stakeholder, terutama dari pihak perbankan harus bisa mempertahankan daripada pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, Kabupaten Sukabumi merupakan  kabupaten yang besar yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa. Sehingga, perlu adanya sebuah dorongan dan sentuhan dari pihak perbankan dan perlu adanya sebuah support dan keberpihakan tentang kewirausahaan pemula.

"Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Lak Heri Gunawan bahwa tugas kita selaku anggota DPR, baik dari tingkat pusat maupun daerah, harus bisa membantu masyarakat, terutama di dunia kewirausahaan pemula, menjadi cukup baik," pungkasnya. (Den).


sumber : https://www.radarjabar.com/jawa-barat/9517708505/jurus-jitu-heri-gunawan-dan-bi-tingkatkan-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-sukabumi?page=3

Jumat, Hergun dan PIRA Gelar Bazzar Minyak Goreng Murah di Sukabumi

 


SUKABUMI – Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menggandeng sayap organisasi partai, Perempuan Indonesia Raya (PIRA) menggelar Bazzar Minyak Goreng bagi warga di Kota dan Kabupaten Sukabumi, besok, Jumat (24/2).

“Kegiatan ini langsung diusung oleh Pak Heri Gunawan dan sekaligus menggandeng PIRA. Acaranya Jumat dimulai pukul 14.00 WIB dan terbuka untuk umum,” ujar perwakilan Tim RAI Hergun, Agus Firmansyah.

Mengusung tema “Bergerak Bersama Bangkitkan Indonesia Raya”, momen kali ini merupakan bentuk kepedulian Ketua DPP Partai Gerindra tersebut bersama PIRA bagi warga di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Masih kata Agus, Bazzar ini juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang bulan puasa dengan memberikan potongan harga.

“Kami hanya memberi harga Rp10 ribu per liter minyak goreng dengan persyaratan membawa KTP dan pembelian maksimal 2 liter per orang,” jelas Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi ini.

Saat ini, lanjut Agus, sudah tersedia sekitar 5.000 liter. Dan dipastikan pada hari H sudah bisa menjawab kebutuhan sesuai target.

“Terima kasih juga atas partisipasi dari Ketua PC PIRA Kota Sukabumi, Etiawati Selvi dan Ketua PC PIRA Kabupaten Sukabumi, Siti Hilmiati Fauziah,” tandasnya.

Kegiatan serupa agendanya akan diadakan kembali menjelang Idul Fitri, dan direncanakan juga menggandeng Tidar Tunas Indonesia Raya (TIDAR) untuk melakukan revolusi putih. (izo)


sumber : https://radarsukabumi.com/politik/jumat-hergun-dan-pira-gelar-bazzar-minyak-goreng-murah-di-sukabumi/

Heri Gunawan Gandeng Bank Indonesia Demi Mengembangkan BUMDes di Sukabumi

 




Anggota Komisi XI DPR-RI Heri Gunawan kembali menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Satu diantara upaya untuk menumbuhkan ekonomi itu, yakni dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Untuk itu, Heri Gunawan bersama Bank Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi Bank Indonesia, di salah satu hotel bilangan Jalan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan bertajuk Pemberdayaan BUMDes Melalui Implementasi Digitalisasi Sistem Pembayaran ini, dihadiri ratusan kepala desa se Kabupaten Sukabumi.

Heri Gunawan menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut yang merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas BUMDes. Sebagai salah satu penggerak perekonomian di perdesaan.

"Kegiatan ini akan menjadi bukti sinergi sekaligus bentuk kontribusi kita bersama dalam mengembangkan BumDes di Sukabumi," kata Heri Gunawan, Kamis (23/02/2023).

Bukan hanya itu, pihaknya juga menilai hal tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya, untuk turut serta bersinergi dalam memperkuat upaya pengembangan BUMDes, dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui potensi-potensi ekonomi di perdesaan.

Pada 2 Februari 2023 lalu, diperingati sebagai peringatan pertama Hari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Peringatan Hari BUMDes secara nasional mengusung tema, Meningkatkan Ekonomi Desa melalui BUMDes.

"Pada kesempatan ini, sekilas saya sampaikan beberapa hal terkait perkembangan regulasi, mengenai BUMDes, perkembangan BUMDes di Indonesia dan Sukabumi, serta upaya digitalisasi sistem pembayaran," bebernya.

Kelahiran BUMDES, sambung Heri Gunawan, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 menyatakan, desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum.

Lalu pada 2020, ketentuan mengenai BUMDes diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diganti dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dengan mengukuhkannya sebagai badan hukum.

"Komitmen DPR-RI, memperkuat BUMDes sebagai badan hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan mendorong peningkatan kapasitas BUMDes dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa," paparnya.

Heri Gunawan berharap dengan adanya dasar hukum tersebut, dapat mempercepat pembentukan BUMDES di seluruh Indonesia mengingat belum semua desa membentuk BUMDES.

Dari 74.961 Desa, baru 61,36 persen atau 47.494 yang sudah membentuk BUMDES. Dari jumlah tersebut, hanya 1.296 BUMDes yang memiliki dokumen terverifikasi atau berbadan hukum.

Keberadaan BUMDes merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran atau perdesaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pada 2022 jumlah total desa di Indonesia mencapai 74.961 desa.

Dengan dukungan Dana Desa (DD) yang tiap tahunnya mencapai kurang lebih Rp70 triliun. "BUMDes telah efektif menjadi penggerak perekonomian nasional di perdesaan," ungkapnya.

Keberadaan Dana Desa (DD), telah terbukti mampu mendorong kemajuan desa dan mengurangi angka kemiskinan di desa. BPS (Badan Pusat Statistik) merilis, bahwa peningkatan angka kemiskinan di pedesaan, akibat kenaikan inflasi dan harga BBM jauh lebih sedikit dibanding di perkotaan.

Sementara pada September 2022, jumlah kemiskinan di perdesaan hanya bertambah sebanyak 0,04 juta orang,  sementara di perkotaan bertambah sebanyak 0,16 juta orang.

"Potensi BUMDes di Sukabumi sangat besar sekali, mengingat Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 381 Desa, sehingga setidaknya terdapat 381 BUMDes di Sukabumi yang berperan menggerakkan roda perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sukabumi," paparnya.

Namun demikian, keberadaan BUMDes di Kabupaten Sukabumi, ternyata belum beroperasi secara optimal. Sebab, dari total 381 desa, hanya kurang lebih 30 persen yang sudah mapan atau berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan data 2019, dari 381 BUMDes, yang termasuk kategori maju kurang lebih 10 hingga 20 persen. Lalu, yang masuk kategori sedang sekitar 40 hingga 50 persen. Dan, sisanya masuk kategori belum maju. Keberadaan BUMDes di Sukabumi yang belum optimal disebabkan dua hal. Pertama, dari 381 BUMDes hanya 16 BUMDes atau 4 persen yang sudah memiliki status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

"Permasalahan ini perlu diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, untuk mempercepat diperolehnya status badan hukum pada semua BUMDes di Sukabumi," imbuhnya.

Masih kata Heri Gunawan, keberadaan badan hukum sangat penting dalam rangka meningkatkan operasional BUMDes, baik dalam kaitannya untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan, maupun dalam rangka untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain.

Tanpa adanya legalitas, BUMDes tidak akan  bisa bergerak optimal dalam memberdayakan potensi-potensi ekonomi pedesaan. Permasalahan kedua, pengelolaan BUMDes belum dilakukan secara profesional. Padahal sebagai usaha bisnis, pengelolaan BUMDes seharusnya mengadopsi manajemen yang profesional serta dipimpin oleh figur yang kompeten.

"Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu melakukan pembinaan agar pengelolaan BUMDes bisa menjadi lebih baik, sehingga dapat menggerakkan perekonomian desa dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes)," timpalnya.

Pemerintah daerah dan pemerintah desa, juga perlu menyelenggarakan pelatihan untuk para pengelola BUMDES, meliputi pelatihan kewirausahaan, pembukuan, pemasaran, dan materi lainnya yang relevan dengan arah pengembangan BUMDes.

Hal tersebut, dimaksudkan untuk mengasah kemampuan para pengelola BUMDes agar mampu membawa kemajuan untuk BUMDesBUMDes di Sukabumi, juga perlu merespon kemajuan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja BUMDES.

Perlu diketahui, jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2023 telah mencapai 212 juta orang. Artinya, sekitar 77 persen populasi Indonesia telah menggunakan internet. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Selain itu, 98,3 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam.

"BUMDes dapat memanfaatkan ruang digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan, sehingga produk yang dihasilkan oleh BUMDes Sukabumi, bisa dipasarkan ke wilayah yang lebih luas, ke provinsi-provinsi lain termasuk pasar ekspor," imbuhnya.

Perlu diketahui, transaksi e-commerce di Indonesia pada 2023, diprediksi akan mencapai Rp700 triliun. BUMDes Sukabumi perlu turut andil menikmati berkembangnya bisnis e-commerce yang jumlahnya sangat besar tersebut. Produk-produk UMKM yang telah ada di Sukabumi, perlu dikembangkan oleh BUMDes menjadi produk-produk unggulan yang kompetitif, baik dari segi kualitas produk maupun dari harga yang bersaing, secara sentra dimana setiap desa diharapkan dapat menggali keunggulannya masing-masing untuk dapat dimunculkan.

"Selain itu, BUMDes juga dapat melakukan inovasi untuk menghasilkan produk-produk baru sesuai perkembangan dan kebutuhan pasar," jelasnya.

BUMDes Sukabumi, juga perlu mengadopsi sistem pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah pedagang (merchant) yang telah memakai QRIS mencapai 24 juta tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah pengguna lebih dari 28,75 juta.

Penggunaan fitur QRIS sangat digandrungi masyarakat khususnya generasi milenial dan Gen Z. "Trennya pun diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang," imbuhnya.

Menurut laporan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), sepanjang Januari hingga September 2022 volume transaksi QRIS mencapai 675 juta transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp69,33 triliun.
Selain itu, dalam forum G20 baru lalu, di Bali secara konkrit Bank Indonesia telah bekerja sama dengan bank sentral Thailand, Malaysia, Filipina, dan Jepang terkait interkoneksi QRIS.

Salah satu contoh manfaat QRIS lintas negara, antara lain bagi turis asing yang berwisata ke Indonesia tidak perlu memerlukan uang tunai atau valuta asing, namun hanya cukup dengan memindai kode QR.
"Peluang tersebut dapat dioptimalkan oleh BUMDES Sukabumi yang bergerak di bidang pariwisata, untuk memperoleh peningkatan pendapatan dari transaksi wisatawan asing yang bertransaksi melalui QRIS," bebernya.

Selain dukungan QRIS sebagai pembayaran digital, Bank Indonesia selaku mitra Komisi XI DPR RI, juga telah mendukung BUMDes maupun UMKM dan Pondok Pesantren di Sukabumi, melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Sebagaimana pada Januari lalu, Bank Indonesia telah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada sejumlah UMKM, antara lain, Desa Wisata Hanjeli, berupa Bangunan Pendopo, Desa Wisata Kampung Lahang, berupa Sarana Budidaya Jamur.

Kemudian, UMKM Subsisten Telaga Ikan, berupa Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan, UMKM Subsisten Koperasi Tani Mandiri Sejahtera, berupa Sarana Produksi Cabai, Pondok Pesantren RTQ Cimanggu, berupa Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan,.

Selain itu, Pondok Pesantren Darul Haqmi, berupa Cold Storage Bertenaga Surya, Pondok Pesantren Al-Umanaa, berupa Pengolahan Pasca Panen Budidaya Ikan, Pondok Pesantren Al-Anwar, berupa Sarana Produksi Budidaya Cabai,Pondok Pesantren Al-Isytirok, berupa Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan.

"Pola klasterisasi, BUMDES Sukabumi sangat layak untuk mendapatkan bantuan PSBI, mengingat permodalan yang diberikan melalui Dana Desa jumlahnya masih terbatas," imbuhnya.

Menurutnya, keterbatasan permodalan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya, kiprah BUMDes sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Karena itu, bantuan sarana dan prasarana dari Bank Indonesia merupakan salah satu solusi konkret untuk mendorong kemajuan BUMDES.

Di sisi lain, pihaknya menilai sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan pembinaan terhadap BUMDes. Salah satunya dengan mendorong agar semua BUMDes berbadan hukum, dan dapat memilah secara sentra dimana setiap desa, diharapkan dapat menggali keunggulannya masing-masing untuk dapat dimunculkan.

Bukan hanya itu, perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan untuk para pengelola BUMDes, terutama mengenai materi kewirausahaan dan pembukuan keuangan. Hal itu guna mendorong agar pengelolaan BUMDes bisa dilakukan secara lebih professional.

"Perlu dibuka akses kerjasama dengan pihak lain. Misalnya dengan perguruan tinggi, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran, atau dengan lembaga keuangan untuk memperkuat permodalan," bebernya.

Sementara itu, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Nita Ariastuti Mulgini mengatakan, pihaknya mengaku senang sekali, dan hal tersebut merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dengan BUMDes, sekaligus dengan masyarakat Sukabumi.

"Sekaligus kami memanfaatkan momentum ini, karena potensinya tinggi sekali dan kami berharap digitalisasi sistem pembayaran itu, bisa dimanfaatkan oleh BUMDes," katanya

Pihaknya juga, mengharapkan dukungan BUMDes bisa mengedukasi masyarakat, untuk menikmati layanan digitalisasi sistem pembayaran. Karena, jika mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi bilamana tidak dinikmati oleh masyarakat, maka akan menjadi kurang bermakna.

"Untuk itu, dengan FGD ini, kami senang sekali. Karena, bisa mensosialisasikan tugas Bank Indonesia. Terutama terkait dengan sistem pembayaran," imbuhnya.

Bank Indonesia, telah melakukan inovasi terkait dengan QRIS itu, sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan transaksi pembayaran. Sehingga, masyarakat tidak perlu datang ke Bank lagi untuk melakukan transaksi.

Bukan hanya itu, pedagang juga tidak perlu jualan bayar cash, tetapi mereka bisa juga menggunakan inovasi tersebut dengan QRIS. Kemudian juga untuk transaksi transfer, kini sudah ada d internet atau mobile banking, ada layanan BI Fast dan hal tersebut, diakuinya bahwa Bank Indonesia sudah berinvestasi untuk menghasilkan jasa tersebut.

"Jadi kalau yang program ini, kita termasuk yang pionir nih. Jadi, kita mulai dari Sukabumi, mungkin ini yang kedua. Kemarin kita baru mulai di Solo, kemudian sekarang di Sukabumi. Sehingga, termasuk pionir di Jawa Barat. Kita bermitra dengan Pak Heri Gunawan dan kami diberikan akses untuk masuk ke Sukabumi," paparnya.

Masih ditempat yang sama, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ahris Sarwani mengatakan, saat ini Bank Indonesia sengaja bertemu dengan para kepala desa yang nantinya akan menjadi penanggung jawab BUMDes di seluruh desa di Jawa Barat, termasuk di Sukabumi.

"FGD ini sebagai bentuk dari pemberdayaan ekonomi di daerah. Para kepala desa, tentunya akan menjadi pemilik, saya menyebutnya pemilik saham atau pemilik modalnya sebagai amanah. Karena memang, amanah jabatan kepala desa itu, adalah nanti salah satunya adalah mengelola dana desa," jelasnya.

Dan Dana desa yang produktif, masih kata Ahris, akan dijalankan kegiatan BUMDes untuk berbisnis, yang nantinya akan dimiliki oleh desa. Untuk itu, pada FGD ini Bank Indonesia telah menyampaikan agar bagaimana pengelolaan dana desa melalui BUMDes ini profesional, memberikan kemanfaatan yang lebih, dalam bentuk menyegerakan perekonomian di masing-masing desa.

Sehingga, keberadaan dana desa akan memberi kemanfaatan lebih. Karena akan menjadi sumber pertumbuhan, menjadi modal awal bagi desa untuk bisa menggerakan ekonomi daerahnya, masing-masing sesuai dengan potensinya.

"Disatu sisi mereka bergerak sendiri-sendiri. Namun, sebagai BUMDes ini, sebenarnya bisa bersinergi agar mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih besar. Kita bisa melakukan ekspor barang, kita bisa memilih produk-produk lainnya. Karena, kalau hanya satu desa kapasitasnya terbatas," imbuhnya.

Namun demikian, apabila bisa dikumpulkan dari beberapa desa, ternyata BUMDes di Sukabumi bisa menghasilkan manggis. Ini artinya, bisa menjadi satu line bisnis yang besar.

"Disatu sisi mereka bergerak sendiri-sendiri. Namun, sebagai BUMDes ini, sebenarnya bisa bersinergi agar mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih besar. Kita bisa melakukan ekspor barang, kita bisa memilih produk-produk lainnya. Karena, kalau hanya satu desa kapasitasnya terbatas," imbuhnya.

Namun demikian, apabila bisa dikumpulkan dari beberapa desa, ternyata BUMDes di Sukabumi bisa menghasilkan manggis. Ini artinya, bisa menjadi satu line bisnis yang besar.


sumber : https://www.radarjabar.com/ekonomi/9517708045/heri-gunawan-gandeng-bank-indonesia-demi-mengembangkan-bumdes-di-sukabumi