Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

Jalan Santai yang diselenggarakan Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Komisi XI DPR RI Bersama Gubernur BI

Heri Gunawan, Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI Yang Membidangi Keuangan dan Perbankan

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Hergun Sampaikan Catatan Kritis Fraksi Gerindra terkait RUU KUP

 



JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan sejumlah catatan Fraksi Gerindra terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut Hergun -sapaan Heri Gunawan, ada beberapa substansi yang perlu dikaji lebih komprehensif dalam RUU KUP agar semangat menaikkan penerimaan pajak tidak berdampak buruk terhadap rakyat kecil dan UMKM. 

Hergun mengatakan fraksinya memahami agenda reformasi perpajakan yang digulirkan pemerintah, tetapi hendaknya keberpihakan terhadap masyarakat tidak boleh dilupakan.

"Jika ada yang dijadikan objek pajak, maka perlu memberikan pengecualian-pengecualian agar rakyat kecil tidak terbebani oleh adanya pengenaan pajak ataupun oleh kenaikan pajak yang lebih tinggi," ucap Anggota Panja RUU KUP itu di Jakarta, Selasa (14/9).

Dia menyebut di antara substansi krusial yang perlu dikaji lebih mendalam yaitu soal penghapusan insentif WP UMKM, pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN, perubahan barang kena cukai, pajak karbon dan program peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Hergun mengatakan terkait pengurangan pengecualian objek PPN yang di antaranya mencakup bahan makanan, jasa pendidikan,, dan jasa pelayanan kesehatan medis, hal ini harus menjadi perhatian bersama.

"Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjamin terwujudnya bahan makanan, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan kesehatan medis yang murah dan terjangkau," tuturnya. 

Mengenai PPN bahan makanan, Fraksi Gerindra berpandangan seharusnya diatur secara tegas bahwa bahan makanan yang akan dikenakan PPN adalah bahan makanan impor.

"Sementara bahan makanan hasil produk lokal dan yang dikonsumsi oleh rakyat menengah ke bawah masih bebas dari PPN," tegas legislator asal Jawa Barat itu.

Hal itu menurutnya penting lantaran Presiden Jokowi sudah meneken Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang salah satu tujuannya mewujudkan swasembada pangan berbasis pangan lokal. 

"Jika PPN diberlakukan terhadap seluruh bahan makanan, maka tujuan didirikannya BPN juga terancam gagal," ujar ketua DPP Gerindra itu. 

Selain itu, mengenai PPN jasa pelayanan kesehatan medis dan PPN jasa pendidikan, kata Hergun, fraksinya meminta dipertegas bahwa pelayanan dimaksud adalah yang bertaraf internasional.

"Sementara untuk kalangan menengah ke bawah tetap dibebaskan dari PPN," ucap Hergun. Dia menegaskan hal itu lantaran UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai 20 persen dari total APBN. 

Artinya, pendidikan menjadi sektor yang sangat penting dan harus didanai secara besar oleh negara. "Penghapusan jasa pendidikan secara keseluruhan dari objek yang dikecualikan PPN bisa dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi," tandas Heri Gunawan. (fat/jpnn)

Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Hergun Sampaikan Catatan Kritis Fraksi Gerindra terkait RUU KUP",
https://www.jpnn.com/news/hergun-sampaikan-catatan-kritis-fraksi-gerindra-terkait-ruu-kup?

RUU HKPD Batasi Belanja Pegawai di Daerah 30 Persen, Ini Catatan Gerindra




JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan catatan terkait Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Senin (13/9).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR Heri Gunawan mengatakan RUU HKPD diajukan pemerintah menggantikan UU Perimbangan Keuangan dan UU Pajak dan Retribusi Daerah. 

"Fraksi Gerindra DPR menyambut rancangan kebijakan pemerintah dalam mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah melalui RUU HKPD," kata Heri Gunawan dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Namun, katanya, RUU tersebut tidak boleh menjadi lex specialis atau aturan khusus dari sistem otonomi daerah yang ada. Oleh karena itu, RUU tersebut mesti selaras dengan UU Pemda.

Hergun -sapaan Heri Gunawan menjelaskan RUU HKPD sesuai naskah akademik yang disampaikan pemerintah, bertujuan untuk mengatasi masalah kemandirian daerah dan ketimpangan keuangan antardaerah. 

Dalam RUU HKPD ini, pemerintah membangun desain baru transfer ke daerah (TKD) untuk memaksimalkan fungsi belanja di daerah dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah.

"Bagi Fraksi Gerindra, desain baru TKD ini harus dirasakan oleh daerah sebagai sistem berkeadilan," tegas Hergun. 

Anggota Komisi XI DPR itu melihat di dalam RUU HKPD ada batasan belanja pegawai di daerah maksimal sebesar 30 persen dari belanja, dan adanya kewajiban daerah meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi 40 persen.

Di sisi lain, melalui RUU tersebut pemerintah justru menghilangkan kewajibannya untuk memastikan pagu nasional DAU sebesar minimal 26 persen dari PDN Netto yang tertuang di APBN.

"Kami berpandangan untuk tetap memasukkan pagu nasional DAU sebesar minimal 26 persen dari PDN Netto dalam APBN dan mengajak membuat aturan baru mengenai anggaran TKD minimal 30 persen dari belanja negara," jelas Hergun. 

Dalam rangka memberi jaminan perhatian pusat yang nyata, Fraksi Gerindra DPR RI juga berpandangan kekayaan kelautan dan perikanan merupakan salah satu modal besar pembangunan yang harus digali oleh pemerintah. 

"Oleh karena itu, tetap perlu adanya yang kami sebut sebagai DBH kelautan dan perikanan," ucap Hergun.

Berdasarkan catatan tersebut, tambah Hergun, fraksinya siap duduk bersama dengan pemerintah dan DPD RI untuk membahas lebih jauh usulan RUU HKPD tersebut. (fat/jpnn)


Artikel ini telah tayang di
JPNN.comdengan judul
"RUU HKPD Batasi Belanja Pegawai di Daerah 30 Persen, Ini Catatan Gerindra",
https://www.jpnn.com/news/ruu-hkpd-batasi-belanja-pegawai-di-daerah-30-persen-ini-catatan-gerindra

Penyederhanaan Cukai Rokok Selamatkan Pabrikan Kecil

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Mentari/mr

 

Pemerintah telah memgajukan usulan revisi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) kepada DPR. Isu strategis yang jadi perbincangan dalam RUU itu adalah soal cukai rokok. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai perlu ada penyederhanaan golongan cukai hasil tembakau (CHT) yang kelak akan menyelamatkan pabrikan rokok kelas menengah dan kecil.

 

“Simplifikasi (penyederhanaan) layer (golongan) CHT justru menyelematkan pabrik rokok kelas menengah dan kecil serta juga menyelamatkan para petani tembakau karena pabrik kelas menengah dan kecil tersebut terjaga usahanya sehingga bisa tetap menyerap hasil tembakau dari para petani,” pandang Hergun, sapaan akrabnya, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (30/8/2021).

 

Sayangnya, kata Hergun, aturan tentang CHT ternyata tidak masuk agenda perubahan yang diusulkan pemerintah dalam RUU KUP. Padahal, itu sangat penting. Politisi Partai Gerindra ini pun mengeritik dan akan memperjuangakan isu tersebut dalam pembahasan RUU KUP. Membahas CHT, tidak hanya penyederhanaan tarif cukai rokok, tapi di dalamnya juga termasuk cukai rokok elektrik.

 

Dijelaskan Hergun, sebetulnya pada Pasal 5 ayat (5) UU No.39/2007 tentang Cukai mendelegasikan kewenangan pengaturan tarif cukai kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sejatinya, Pasal 18 dan Lampiran V PMK No.147/2017 sudah mengatur roadmap menuju penyederhaan layer CHT. Jumlah tarif cukai rokok dari 10 pada 2018 layer, akan disederhanakan menjadi 5 layer saja pada 2021.

 

“Namun, roadmap penyederhanaan tersebut dibatalkan oleh PMK Nomor 156/2018. Kemudian, pada 2020 diundangkan PMK Nomor 198/2020, tapi juga tidak ada aturan mengenai penyederhanaan layer. Dan saat ini, ada 10 layer tarif CHT, yaitu sigaret kretek mesin (SKM) 3 layer, sigaret putih mesin (SPM) 3 layer, dan sigaret kretek tangan (SKT)/sigaret putih tangan (SPT) 4 layer," ungkap Anggota Baleg DPR itu.

 

Struktur tarif CHT, lanjut pria asal Sukabumi, Jawa Barat ini, mestinya lebih disederhanakan menjadi 5 layer saja dan dibunyikan dalam UU, sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan. Seperti UU PPh, Pasal 17 yang saat ini mengatur lapisan penghasilan kena pajak hanya 4 layer saja. Jumlah layer yang sederahana akan memudahkan pengawasan.

 

Isu CHT, tambah Hergun, merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Di sinilah pentingnya penyederhaan layer tarif CHT dan pengaturan hasil pengolaham tembakau lainnya (HPTL) dalam UU, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penerimaan dan rasio perpajakan. Pada RAPBN 2022, penerimaan cukai ditargetkan mencapai Rp203,9 triliun. Dengan usulan tersebut, maka penerimaan cukai bisa lebih meningkat secara signifikan.

 

“Penyederhanaan akan  secara tegas memisahkan antara pabrikan kelas besar dengan pabrikan kelas menengah dan kecil. Sehingga, tidak lagi terjadi perusahaan besar akan berkompetisi secara langsung dengan pabrikan kelas menengah dan kecil. Jadi, anggapan yang menyatakan penyederhanaan layer akan merugikan pabrik rokok kecil dan menengah serta merugikan buruh dan petani tembakau, sesungguhnya perlu dikaji ulang," kilahnya. (mh/sf)

Soroti RUU KUP, Hergun: Simplifikasi Tarif Cukai Selamatkan Pabrik Rokok

 

Wakil rakyat asal Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) Heri Gunawan menyoroti Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), terutama terkait tidak dimasukkannya UU Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam perubahan RUU itu.

Padahal, menurut Anggota Komisi XI DPR-RI itu, salah satu isu penting dalam CHT adalah mengenai penyederhanaan atau simplifikasi terhadap penggolongan (layer) tarif cukai rokok dan juga cukai rokok elektrik.

Politisi yang biasa disapa Hergun ini mebeberkan, Pasal 5 ayat (5) UU 39/2007 tentang Cukai mendelegasikan kewenangan pengaturan tarif cukai kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sesungguhnya, lanjut dia, Pasal 18 dan Lampiran V PMK 147/2017 sudah mengatur roadmap menuju simplifikasi atau penyederhaan layer cukai hasil tembakau (CHT).

Jumlah tarif cukai rokok dari 10 pada 2018 layer, akan disederhanakan menjadi 5 layer saja pada 2021. Namun, roadmap simplifikasi tersebut dibatalkan oleh PMK 156/2018. Selanjutnya, pada 2020 diundangkan PMK 198/2020, namun tidak ada aturan mengenai simplifikasi layer.

Saat ini, tambah kader Partai Gerindra ini, ada 10 layer tarif CHT. Yaitu sigaret kretek mesin (SKM) 3 layer, sigaret putih mesin (SPM) 3 layer, dan sigaret kretek tangan (SKT)/sigaret putih tangan (SPT) 4 layer, Pada PMK 198/2020, dalam SKM dan SPM, pembagian golongan diatur dengan jumlah produksi per tahun.

"Golongan Pengusaha Pabrik yang memproduksi di atas 3 miliar batang rokok per tahun dikenakan tarif paling mahal, sedangkan yang memproduksi kurang dari 3 miliar batang per tahun, dikenakan tarif yang lebih murah," kata Hergun, Senin (30/8).

Namun, menurutnya, batasan jumlah produksi 3 miliar yang sejatinya bertujuan memisahkan pabrikan besar dan kecil pada praktiknya menjadi sumber persoalan. Sebab, pemisahan segmentasi SKM dan SPM justru mendorong munculnya praktik penghindaran pajak.

"Ada sejumlah perusahaan rokok multinasional yang sengaja memproduksi rokok di bawah 3 miliar batang untuk masing-masing segmen SKM dan SPM sehingga membayar cukai dengan tarif yang lebih murah," tandasnya.

Dengan adanya persoalan itu, maka terbuka peluang untuk memasukkan struktur tarif/layer cukai hasil tembakau pada RUU KUP yakni pada Pasal 44F. "Jika itu terjadi, maka nantinya RUU KUP tidak hanya mengubah Pasal 4 UU Cukai namun juga akan mengubah Pasal 5 yang mengatur tentang tarif cukai," ujarnya.

Terkait anggapan bahwa simplifikasi layer rokok akan merugikan perusahaan rokok kelas menengah dan kecil serta pada akhirnya akan berdampak terhadap petani tembakau, menurut Hergun, perlu dipahami secara seksama.

Sebab, aturan layer cukai rokok yang saat ini berlaku bisa dimanipulasi oleh pabrikan multinasional dengan memproduksi masing-masing segmen (SKM dan SPM) tidak melebihi 3 miliar batang per tahun. "Sehingga, pabrik rokok besar bisa membayar cukai yang sama murahnya dengan pabrikan menengah dan kecil," ungkapnya.

Akibat manipulasi tersebut, lanjut dia, ada tiga dampak buruknya. Pertama, merugikan keuangan negara karena cukai yang dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil. "Kedua, perusahaan besar bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah sehingga menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat. Dan Ketiga, akibat persaingan tidak sehat tersebut bisa mematikan pabrikan kelas menengah dan kecil," beber Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Maka solusinya, perlu segera dilakukan simplifikasi dan penggabungan perhitungan total SKM dan SPM. Simplifikasi akan secara tegas memisahkan antara pabrikan kelas besar dengan pabrikan kelas menengah dan kecil. Sehingga tidak lagi terjadi perusahaan besar akan berkompetisi secara langsung dengan pabrikan kelas menengah dan kecil.

"Simplifikasi layer cukai hasil tembakau justru menyelematkan pabrik rokok kelas menengah dan kecil serta juga menyelamatkan para petani tembakau karena pabrik kelas menengah dan kecil tersebut terjaga usahanya sehingga bisa tetap menyerap hasil tembakau dari para petani,” tutupnya.


DPR: Pemisahan Segmentasi Sigaret Kretek dan Putih Cegah Penghindaran Pajak

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Namun dalam RUU KUP tersebut, UU Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak termasuk dalam perubahan.Padahal salah satu isu krusial dalam CHT adalah mengenai penyederhanaan atau simplifikasi terhadap penggolongan (layer) tarif cukai rokok dan juga cukai rokok elektrik.

Politikus  yang karib disapa Hergun menjelaskan, pada Pasal 5 ayat (5) UU 39/2007 tentang Cukai mendelegasikan kewenangan pengaturan tarif cukai kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sejatinya, menurut Hergun,  Pasal 18 dan Lampiran V PMK 147/2017 sudah mengatur roadmap menuju simplifikasi atau penyederhaan layer cukai hasil tembakau (CHT). 

Jumlah tarif cukai rokok dari 10 pada 2018 layer, akan disederhanakan menjadi 5 layer saja pada 2021.

Namun, roadmap simplifikasi tersebut dibatalkan oleh PMK 156/2018. Kemudian, pada 2020 diundangkan PMK 198/2020, namun tidak ada aturan mengenai simplifikasi layer.

“Saat ini, ada 10 layer tarif CHT, yaitu sigaret kretek mesin (SKM) 3 layer, sigaret putih mesin (SPM) 3 layer, dan sigaret kretek tangan (SKT)/sigaret putih tangan (SPT) 4 layer,” kata Heri Gunawan dalam  keterangan pers, Senin (30/8).

Pada PMK 198/2020,  jelas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra pada DPR RI, dijelaskan bahwa dalam SKM dan SPM, pembagian golongan diatur dengan jumlah produksi per tahun.

Golongan pengusaha pabrik yang memproduksi di atas 3 miliar batang rokok per tahun dikenakan tarif paling mahal, sedangkan yang memproduksi kurang dari 3 miliar batang per tahun, dikenakan tarif yang lebih murah.

Batasan jumlah produksi 3 miliar yang sejatinya bertujuan memisahkan pabrikan besar dan kecil pada praktiknya menjadi sumber persoalan. 

Pemisahan segmentasi SKM dan SPM justru mendorong munculnya praktik penghindaran pajak.Ada sejumlah perusahaan rokok multinasional yang sengaja memproduksi rokok di bawah 3 miliar batang untuk masing-masing segmen SKM dan SPM sehingga membayar cukai dengan tarif yang lebih murah.

Adanya persoalan tersebut, maka terbuka peluang untuk memasukkan struktur tarif/layer cukai hasil tembakau pada RUU KUP yakni pada Pasal 44F. Jika itu terjadi, maka nantinya RUU KUP tidak hanya mengubah Pasal 4 UU Cukai namun juga akan mengubah Pasal 5 yang mengatur tentang tarif cukai.

“Struktur tarif CHT memang mestinya lebih disederhanakan contoh, menjadi 5 layer saja dan dibunyikan dalam UU sehingga lebih memiliki kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan,” ucapnya.

“ Hal tersebut seperti UU PPh Pasal 17 yang saat ini mengatur lapisan penghasilan kena pajak hanya 4 layer saja. Jumlah layer yang sederahana akan memudahkan dalam pengawasannya,” jelas Ketua DPP Partai Gerindra.Mengenai aturan rokok elektrik, kata Hergun lagi, sejatinya sudah tersirat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Cukai, namun bunyinya masih samar dan kurang eksplisit

Pengaturan lebih jelasnya diatur pada PMK 198/2020 dimana pada Pasal 1, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 menjelaskan tentang definisi, cakupan dan tarif Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), termasuk di antaranya menyebutkan mengenai rokok elektrik.

“Seiring dengan perkembangan teknologi, dimana konsumsi rokok elektrik mulai meningkat, maka idealnya pengaturan tentang cukai rokok elektrik juga perlu diatur dalam UU. Dalam hal ini pengaturan tersebut juga perlu dimasukkan dalam RUU KUP,” ujar legislator asal Sukabumi.

Sedangkan untuk rasio perpajakan Indonesia, Heri Gunawan menyebutkan, hal ini mengalami tren penurunan. Pada 2018 sebesar 10,2%, kemudian pada 2019 menurun menjadi 9,8%, lalu 2020 turun kembali menjadi 8,3%, dan pada 2021 diperkirakan akan turun lagi menjadi 8,2%.

Turunnya rasio perpajakan ini menjadi salah satu landasan diajukannya pembahasan RUU KUP, yakni untuk melakukan reformasi perpajakan dan memperluas basis perpajakan.

“Salah satu reformasi perpajakan yang perlu diusulkan adalah dengan membunyikan penyederhaan layer tarif CHT dan pengaturan HPTL dalam UU, sehingga diharapkan bisa meningkatkan penerimaan dan rasio perpajakan,” paparnya.

Pada RAPBN 2022, penerimaan cukai ditargetkan mencapai Rp 203,9 triliun. Dengan usulan tersebut, maka penerimaan cukai bisa lebih meningkat secara signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menanggapi anggapan simplifikasi layer rokok yang akan merugikan perusahaan rokok kelas menengah dan kecil serta pada akhirnya akan berdampak terhadap petani tembakau.

Hergun  menganggap bahwa pada kasus ini mesti dipahami secara seksama bahwa aturan layer cukai rokok yang saat ini berlaku bisa dimanipulasi oleh pabrikan multinasional dengan memproduksi masing-masing segmen (SKM dan SPM) tidak melebihi 3 miliar batang per tahun.

“Sehingga, pabrik rokok besar bisa membayar cukai yang sama murahnya dengan pabrikan menengah dan kecil,” ucapnya. (RO/OL-09)

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/429157/dpr-pemisahan-segmentasi-sigaret-kretek-dan-putih-cegah-penghindaran-pajak