Fraksi Gerindra DPR Desak Pemerintah Lebih Serius Lindungi Petani

 

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Heri Gunawan, mendesak pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam melindungi petani lewat kebijakan substantif dengan meninggalkan pola pemberdayaan bersifat charity.

Desakan itu dilontarkan  Fraksi Partai Gerindra  dalam rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/08/2020).

Menurut Heri Gunawan,  dengan memperhatikan efektivitas kebijakan importasi, dan fokus pada perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), juga memberikan akses modal bagi pertanian, maka langkah ini diharapkan dapat mendorong lahirnya regenerasi petani di desa-desa.

“Pemberdayaan petani yang sifatnya karikatif dan charity, harus ditinggalkan, digantikan dengan program yang lebih substantif,  termasuk di dalamnya pengembangan koperasi pertanian,” tandas Hergun sapaan akrab juru bicara fraksi ini.

Idealnya, menurut dia, negara maritim seperti Indonesia menempatkan NTP dan NTN sebagai indikator pembangunan karena petani dan nelayan memegang peranan penting dalam pengelolaan kekayaan alam yang melimpah.

“Dua indikator ini diharapkan mendorong intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan impor pangan,” tandasnya.

Fraksi Gerindra juga mencatat bahwa pendapatan negara hanya terealisasi 90,56 persen atau sebesar Rp 1.960,63 triliun dari target Rp 2.165 triliun yang berarti hanya tumbuh positif sebesar 0,87 persen dari pendapatan  tahun 2018. Sedangkan belanja negara terealisasi 93,83 persen atau sebesar Rp 2.309,28 triliun dari target Rp 2.461,11 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 348,65 triliun, yang berarti lebih 117,8 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 296,0 triliun.

Karenanya Fraksi Partai Gerindra DPR  menyayangkan tidak terealisasikannya target pendapatan, belanja, dan defisit anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2019. “Catatan kami yang lainnya adalah soal realisasi anggaran pendapatan negara, belanja negara, dan defisit anggaran tahun 2019 yang meleset dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019,”imbuh  Heri Gunawan.(Agung/Jaya)

0 komentar:

Posting Komentar