Jakarta (dpr.go.id) - Kenaikan
harga beras, kebijakan BBM yang naik-turun, kenaikan gas elpiji, dan rencana
kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL) yang terjadi di masa pemerintahan
Jokowi-Kalla, benar-benar telah membuat rakyat resah dan bingung. Bahkan
mayoritas rakyat menilai pemerintah sekarang ini hanya main-main. Demikian
dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri
Gunawan kepada pers di Jakarta Jum’at (10/4) siang.
Ia sangat memahami apa yang sedang dirasakan rakyat
hari-hari terakhir ini. “ Di saat rakyat sedang berjuang susah-payah untuk
bertahan hidup, pemerintah justru seenaknya saja mengambil kebijakan pitas yang
merugikan, sehingga sangat wajar terjadi gejolak di masyarakat,” tegas Politisi
Gerindra ini.
Heri menegaskan,
rakyat pantas kecewa dan marah. “Betapa tidak, kenaikan tersebut telah menambah
beban hidup rakyat hingga mencapai 40%”, ungkap dia dengan mengatakan, belum
lagi rencana kenaikan Tarif Daftar Listrik yang sudah pasti akan menambah beban
rakyat di tengah-tengah melambungnya harga kebutuhan pokok.
Akibat kebijakan itu, kata Heri, rakyat pantas risau karena pemerintah sepertinya sudah tidak
berpihak lagi pada rakyat kecil, yang meskipun sudah bekerja lebih dari 40 jam
per minggu, akan tetapi hidupnyapun makin sulit. Masyarakat menjadi ragu karena
sepertinya pemerintah Jokowi-Kalla yang mengusung isu-isu besar kerakyatan
sepertinya tidak mampu merealisasikan janji-janjinya yang tertuang dalam
visi-misinya.
Kembali Heri
mempertanyakan, inikah yang dihasilkan oleh sebuah pemerintahan yang mengusung
Kabinet Kerja? Kemana Trisaksi yang digadang-gadang sebagai ruh perjuangan
kerakyatan? Apakah tema besar tentang kemandirian ekonomi hanya menghasilkan
rupiah yang lemah”, Inpres tentang membuka keran impor beras, atau izin impor
gula hampir 1 juta ton itu?
Kalau itu yang dimaksud sebagai konsep Trisaksi oleh
pemerintah Jokowi-Kalla, maka sudah pasti rakyat tidak akan berdiam diri.
Rakyat sudah pasti akan bergerak mempertahankan hak-haknya dari rezim yang
hanya menghasilkan kesulitan hidup.
Pimpinan Komisi VI DPR mencatat, setidaknya ada tiga
masalah mendasar pemerintahan yakni garis komando yang tidak jelas,
koordinasi antar instansi yang amburadul dan kabinet kerja tanpa pikir panjang.
“ Sumber utamanya adalah kepemimpinan yang lemah,” tegas dia.
Ditegaskan kemabli, kalau kabinet kerja tahunya hanya
menaikkan harga, maka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kabinet Kerja itu
mestinya adalah susunan orang-orang yang punya gagasan inovatif dan kreatif
yang berdiri di atas pondasi idiologi Trisaksi. Kabinet Kerja dengan garis
perjuangan Trisaksi itu sudah semestinya bukan kumpulan orang-orang yang
mempersulit rakyat.
Jika Kabinet Kerja hanya menghadirkan kecemasan di
mana-mana, maka jangan salahkan rakyat jika pada akhirnya berpikir bahwa
pemerintahan ini hanya ingin main-main. Membangun NKRI bukan lewat jalan pintas
menaikkan harga-harga atau potong subsidi. Membangun NKRI butuh komitmen
mewujudkan janji-janji, “ punkas dia. (Spy).
0 komentar:
Posting Komentar