Meski Presiden Potong Anggaran, BPS Optimistis Ekonomi Tetap Tumbuh

Jakarta, thetanjungpuratimes.com - Presiden Joko Widodo berencana memangkas kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 guna menjaga agar perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Salah satu anggaran yang akan dipangkas adalah dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun dan anggaran Kementerian atau Lembaga sebesar Rp65 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin mengatakan, pemotongan anggaran Rp133,3 triliun tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Pasalnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tidak memangkas belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan lainnya.

“Pemotongan anggaran tidak ganggu pertumbuhan ekonomi karena belanja yang dipotong untuk kegiatan tidak produktif. Misalnya perjalanan dinas, rapat,” kata Suryamin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target APBN 2016 yakni sebesar 5,2 persen. Keoptimisannya tersebut dilandasi lantaran Indonesia memiliki program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Kalau Tax Amnesty positif bisa capai Rp165 triliun, maka ini bisa digunakan untuk investasi karena diperkirakan sektor konstruksi dan manufaktur masih akan bertumbuh. Ekspor pun mulai membaik di tahun ini,” tegasnya.

Sementara itu, keputusan Presiden Jokowi ini menuai reaksi dari anggota DPR RI. Pasalnya, pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN Perubahan, seperti yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015,” katanya.

Baca Selengkapnya

Komisi XI Usulkan Klinik Kemudahan Berusaha di Indonesia

VIVA.co.id – Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII yang ditujukan untuk memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyorot soal kemudahan memulai bisnis di Indonesia, terutama sekali UMKM. Ia menilai hal ini penting sekali untuk mendukung terwujudnya dua persen pengusaha dari total populasi.

"Paket kebijakan ini patut diapresiasi, namun kebijakan mesti diarahkan untuk mewujudkan pengusaha Indonesia yang berkualitas, terutama UMKM. Itu harus lebih jauh dari sekadar mengejar target peringkat ease of doing business yang saat ini termasuk paling bontot di antara negara-negara Asia Tenggara," ujarnya, Selasa 3 Mei 2016.

Ia menambahkan, hingga hari ini, kita masih defisit pengusaha, kurang dari satu persen.

"Untuk sampai ke target dua persen, diperlukan dukungan pemerintah secara total. Selain masalah modal, penyebab defisitnya pengusaha adalah masalah struktural: administrasi bertele-tele sampai Pungli. Semua itu harus dipangkas habis," ujar Politisi Gerindra ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, apa yang ditawarkan dari paket kebijakan itu mestinya lebih radikal lagi.

"Sebagai contoh, seorang sarjana yang sudah merintis usaha sejak mahasiswa, cukup pakai ijazah dan rekomendasi kampus ketika mengurus perizinan sampai permodalan. Itu baru mudah namanya," katanya.

Heri mangatakan, paket ini jangan hanya selesai di konsep. Tapi, mesti ada karya nyata di lapangan.

"Untuk hal ini, saya menyarankan dibuatkan "klinik kemudahan berusaha" di seluruh Indonesia. Semacam inkubator bisnis yang mencetak pengusaha dari "bayi" sampai "dewasa." Ini bisa menjadi bagian dari kriteria insentif dana transfer (DAK/DAU) ke daerah-daerah," ujarnya.

Ia juga menuturkan, skema deregulasi sebagai bagian dari paket itu harus dipastikan sungguh-sungguh berpihak pada pengusaha lokal kecil. Harus diwaspadai kemudahan berbisnis itu tidak menjadi pintu masuknya pemodal besar untuk 'memukul' habis pengusaha kecil.

"Paket ini harus dipastikan bersinergi dengan RUU Kewirausahaan yang sementara dibahas. Selanjutnya, tanpa dukungan anggaran yang proporsional, mustahil semua bisa terwujud," katanya.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Kritik Paket Kebijakan Ekonomi XII

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, seharusnya paket kebijakan ekonomi XII ditujukan untuk memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia, bukan sebaliknya.

Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung terwujudnya dua persen pengusaha dari total populasi. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi kebijakan tersebut

"Paket kebijakan ini patut diapresiasi, namun kebijakan mesti diarahkan untuk mewujudkan pengusaha Indonesia yang berkualitas, terutama UMKM," ujarnya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (02/05/2016).

Jadi, kata dia, paket kebijakan ekonomi jilid XII itu harus lebih jauh dari sekadar mengejar target peringkat ease of doing business yang saat ini termasuk paling bontot di antara negara-negara Asia Tenggara.

"Hingga hari ini, kita masih defisit pengusaha, kurang dari 1 persen. Untuk sampai ke target 2 persen, diperlukan dukungan pemerintah secara total. Selain masalah modal, penyebab defisitnya pengusaha adalah masalah struktural: administrasi bertele-tele sampai Pungli. Semua itu harus dipangkas habis," ungkap wakil ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini .

Seharusnya, kata dia, apa yang ditawarkan dari paket kebijakan itu mestinya lebih radikal lagi.

Sebagai contoh, sambung dia, seorang sarjana yang sudah merintis usaha sejak mahasiswa, cukup pakai ijazah dan rekomendasi kampus ketika mengurus perizinan sampai permodalan, itu yang dimaksud kemudahan.

"Paket ini jangan hanya selesai di konsep. Tapi, mesti ada karya nyata di lapangan. Untuk hal ini, saya menyarankan dibuatkan klinik kemudahan berusaha di seluruh Indonesia. Semacam inkubator bisnis yang mencetak pengusaha dari 'bayi' sampai 'dewasa'. Ini bisa menjadi bagian dari kriteria insentif dana transfer (DAK/DAU) ke daerah-daerah," tutup mantan wakil ketua Komisi VI DPR itu.(yn)

Baca Selengkapnya

Presiden Diam BPK Dihina Ahok, Heri Gunawan: Jokowinya Sakit Gigi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan Gubernur DKI BAsuki Tjahaja Purnama (BAP) atau Ahok yang menyebut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 'ngaco' ternyata banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan tak terkecuali kalangan anggota DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menganggap bahwa pernyataan Ahok tersebut sama saja mengadu domba.

"Kalau BPK dianggap ngaco, buktikan dong salah benernya dimana. kan kalau dianggap ngaco ada salurannya, bisa gugat ke PTUN. Jangan BPK diadu domba sama pendukungnya," tandas dia di DPR RI Jakarta, Rabu (13/04/2016).

Heri pun menyayangkan sikap diam Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait celotehan Ahok tersebut.

"Kalau masalah Jokowi gak ngomong itu sih Jokowinya sakit gigi. Jokowi serba salah kalau ngomong nanti dia dianggap intervensi. Pusing kepala Jokowi," sindir dia.

Tak hanya itu, kata dia, Jokowi terlihat tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Sehingga, orang nomor satu di Tanah Air itu terkesan canggung dalam menghadapi berbagai persoalan.

"Kalau pemimpin belum matang, kan begitu kebingungan. Apalagi Ahok pernah mendampinginya dulu dan diisukan mau dampingi Jokowi jadi RI 2. Jelas Jokowi akan serba salah ketika Ahok lecehkan BPK. Intinya Jokowi sakit gigi," tutup dia.

Baca Selengkapnya

DPR: Sudirman Said Ngotot Blok Masela di Laut karena Ada Bisnisnya JK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -  Isu keinginan Sudirman Said untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM pasca-keputusan Jokowi terkait Blok Masela direspon kalangan DPR. DPR menganggap Sudirman lebih mementingkan kelompoknya daripada kepentingan bangsa ini.

Diketahui, isu ini berembus kencang pada hari ini, Kamis (24/3/2016). Disebutkan, keinginan Sudirman untuk mundur karena kecewa usulannya tentang pembangunan Blok Masela dimentahkan Jokowi yang lebih memilih usulan Rizal Ramli.

"Maunya di laut karena ada bisnisnya JK. Rekom Komisi VI saat saya pimpin rapat kudu di darat. Saat kunker ke malut juga aspirasi mereka di darat," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (24/03/2016).

Ia menjelaskan, keputusan kilang di darat sudah tepat karena ada multiplier effek yang besar buat perkembangan daerah.

"Biarin saja mundur. Kan semakin terlihat mana loyang mana emas. Masa enggak bisa evaluasi dan analisa sih," tandas eks Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini. (iy)

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cairkan Dana Cadangan Darurat, Gerindra: Apa Kita Sedang Krisis?

NBCIndonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan kabar dicairkanya dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan Asia Development Bank (ADB) sebesar 5 miliar USD oleh pemerintah.

“Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu, mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan,” ujar Heri di Jakarta, Jumat (11/3).

Politisi Gerindra ini menilai jika langkah pemerintah benar telah menarik dana tersebut, maka hal itu menandakan pemerintahan Jokowi kurang memahami cara mengelola negara dengan baik.

“Jika akhirnya dana tersebut dicairkan, maka kita tidak punya lagi dana taktis yang diperlukan sewaktu-waktu jika terjadi krisis atau bencana. Nampaknya Ini miss-management pengelolaan negara yang tidak baik,” tegas Heri.

Tak hanya itu, lanjutnya, dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN.

“Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka Pemerintah Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam ketidakpastian keadaan,” ungkap Heri.

Untuk itu, Heri berharap agar institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat merespon pencairan dana yang tidak jelas peruntukannya itu.

“Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” cetusnya.

Namun menurutnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja oleh World Bank maupun ADB karena ada beberapa persyaratan dan tahapan yang musti dipenuhi pemerintah.

“Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia,” tandas Heri.(akt)

Baca Selengkapnya

Rencana Pencairan Dana WB Aneh dan Patut Dipertanyakan

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memberikan tanggapan terkait rencana pemerintahan Jokowi-Kalla mencairkan Dana Cadangan Pinjaman Darurat dari World Bank dan Asian Development Bank.

Menurutnya rencana pencairan WB bukan isapan jempol. Rencana itu menuai banyak kritik.

"Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia," ujarnya, Jumat 11 Maret 2016.

Ia menambahkan, untuk wacana ini baiknya dikroscek kembali akurasi dari pendapat beberapa kalangan yang mencurigai adanya kekeliruan peruntukan dalam pencairan dana cadangan pinjaman darurat.

"Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu, mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan," jelasnya.

Selain itu, menurut Heri dana yang dicairkan tidak sesuai peruntukannya itu harus direspon oleh institusi terkait seperti KPK. Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Heri, dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN. Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka pemerintah Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam ketidakpastian keadaan, kata politisi Gerindra ini.

"Jika akhirnya dana tersebut dicairkan, maka kita tidak punya lagi dana taktis yang diperlukan sewaktu-waktu jika terjadi krisis atau bencana. Nampaknya ini miss-management pengelolaan negara yang tidak baik," katanya.  (rin)

Baca Selengkapnya

Jokowi Cairkan Dana Cadangan Pinjaman Darurat, KPK Harus Turun Tangan

POSMETRO INFO - Pemerintahan Jokowi-JK dikabarkan mencairkan Dana Cadangan Pinjaman Darurat dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB).

Hal itu mendapat kritikan dari anggota Komisi XI DPR Partai Gerindra Heri Gunawan. Menurutnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja oleh World Bank maupun ADB karena ada beberapa persyaratan dan tahapan yang musti dipenuhi pemerintah.

"Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia," terang dia kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (11/03/2016). 

Meski demikian terlepas benar atau tidak informasi tersebut, lanjut Heri, yang pasti hal itu perlu dikritisi, dan pemerintah harus transparan.

"Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu, mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan," tegas dia.

Selain itu, Heri juga berharap agar dana yang dicairkan tidak sesuai penggunaannya  itu harus direspon oleh institusi terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandas dia.

Tak hanya itu, kata dia, Dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN.

"Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka Pemerintah Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam ketidakpastian keadaan," pungkas dia. [ts]

Baca Selengkapnya

Panja BKSAP Sodorkan 12 Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan ke Jokowi

JÀKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Masuknya Parlemen Indonesia dalam beragam deklarasi dunia bertujuan agar parlemen di masing-masing negara bersiap untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap situasi dan kebijakan di level nasional.

Hal ini setidaknya ditegaskan dalam Deklarasi Hanoi yang diadopsi pada pertemuan IPU ke-132, di Ha Noi, Vietnam, Maret, 2015.

Demikian hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan saat menanggapi peran parlemen dalam menghadapi pembangunan nasional dan perkembangan global.

Di Indonesia, kata dia, langkah tersebut ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang selanjutnya akan mengeksaminasi lebih dalam proses-proses yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Adapun, lanjut anggota BKSAP ini, Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nantinya di bawah naungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

"Pembentukannya menggunakan dasar hukum UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI No 1/2014 dan perubahannya tentang Tata Tertib DPR, ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI ini pada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (09/03/2016).

Nantinya, lanjut dia, Panja memfokuskan diri pada bagaimana dan apa yang perlu diperkuat oleh Indonesia dalam kontribusinya terhadap pengembangan-pengembangan indikator tersebut melalui ketiga fungsi yang dimilikinya (Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan).

Selain itu, terang dia, Panja juga akan menitikberatkan pada penguatan mekanisme keterlibatan sejak dini DPR atas isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Panja berharap bahwa akan ada sebuah mekanisme bersama yang dapat dibentuk antar pemangku kepentingan (Pemerintah, DPR, Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan lain sebagainya) untuk memperlancar formulasi, implementasi hingga pengawasan dari kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujar dia.

Selain itu, Panja juga secara kelembagaan akan memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sekaligus berupaya memetakan rancangan legislasi apa saja yang secara substansial dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sambung dia.

Seperti diketahui, kata dia, Panja beranggotakan 27 orang lintas-fraksi, lintas-komisi dengan tujuan untuk mendukung perwujudan dan pencapaian seluruh target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran para anggota parlemen terkait isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),

Tak hanya itu, lanjut dia, panja juga akan memonitor pencapaian dan memberikan saran terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara reguler serta memperjuangkan anggaran dan legislasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Panja juga memegang peran sebagai gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerja sama nasional dan internasional mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata dia.

Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) telah melakukan berbagai peran aktif dalam diplomasi parlemen di berbagai forum antar-parlemen, aktivitas nasional dan lokal, pengkajian, pengayaan data dan informasi dari berbagai kawasan.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, Panja dengan ini memberikan sejumlah rekomendasi baik bagi pemerintah maupun DPR untuk mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Paling tidak, kata dia, ada 12 Rekomendasi Panja, diantaranya adalah tentang ; Pemerintah harus merespon aktif terhadap beragam agenda legislasi di DPR yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sejalan dengan RPJMN.

Meski pengesahan RUU menjadi domain DPR, akan tetapi proses pembahasannya memerlukan partisipasi aktif dari Pemerintah, imbuh dia.

"Tanpa peran aktif Pemerintah dalam tahap pembahasan RUU apalagi dalam RUU yang diajukan Pemerintah DPR tidak dapat menciptakan produk legislasi terbaik yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat," tandas dia.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas-sektoral di tingkat pusat dan di tingkat daerah, kementerian/lembaga, agar tidak ada program-program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berjalan sendiri-sendiri.

"Penguatan koordinasi ini merupakan persyaratan utama agar tujuan-tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat tercapai karena ke-17 tujuan dalam SDGs memerlukan keterlibatan kolegial dari beragam pemangku kepentingan terutama Pemerintah

Pemerintah agar memasukkan isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam dunia pendidikan termasuk ekstrakurikuler.

Terutama pendidikan sejak dini. Karena penerima manfaat pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah manusia terutama generasi mendatang," ungkap dia.

Selain itu, Pemerintah harus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam beragam aspek pemilihan pejabat publik dan negara, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin baik nasional maupun lokal (Pilpres dan Pilkada), ujar dia.

"Upaya ini dapat dilakukan di antaranya dengan memasukkan unsur wawasan pembangunan berkelanjutan dalam debat publik Pemilu (Pilpres/Pilkada), ataupun dalam proses uji kelayakan pemilihan pejabat. Pemerintah harus aktif menjaring aspirasi agar masing-masing daerah dapat menentukan prioritas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di daerah dan juga tentukan prioritas nasional sesuai kepentingan nasional," ujar dia.

Menurutnya, Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat bergantung kepada para pemangku kepentingan termasuk di daerah. Penentuan indikator-indikator yang bergantung aspirasi dan kepentingan nasional juga mesti memperhatikan aspirasi daerah.

Selain itu, kata dia, Pemerintah perlu memperjelas peran swasta dalam konteks pembangunan berkelanjutan terutama dalam memberdayakan kemitraan publik dan swasta.

Untuk itu, kata dia, Ketersediaan regulasi yang jelas, baik dalam hal insentif maupun teknis kemitraannya sangat dibutuhkan. Inovasi dibutuhkan untuk memobilisasi sumber daya dalam mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sambung dia.

"Hal ini juga dilakukan untuk mendorong sektor swasta agar menetapkan kebijakan perusahaan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan," tandas dia.

Realitas yang kemudian terjadi adalah masih jauhnya dari harapan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, meskipun Indonesia telah merumuskan berbagai langkah strategis, ujar dia.

Menurutnya, Banyaknya kasus pembangunan yang bergeser dari berkelanjutan menunjukkan adanya kelemahan di berbagai sektor, dimana yang paling mendasar adalah persoalan manusia yang tercermin pada kepemimpinan di berbagai lapisan.

"Jika kita tinjau dari apa yang dihasilkan dalam pembanguan di negeri ini masih banyak pembangunan yang berorientasi pada kepentingan sekelompok golongan tertentu yang berakibat lalainya pada keberadaan ekosistem dan kurangnya pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat banyak," ungkap dia.

Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa dirinya berharap rekomendasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang nantinya akan lebih disempurnakan dapat memberikan dorongan kepada pemerintah dan pelaku bisnis/pembangunan dalam memenuhi janjinya guna membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditorehkan dalam dasar negara pada sila kelima. (Icl)

Baca Selengkapnya

Lagi, Cina Juga Bakal Garap Sawah Rakyat Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Seperti dilansir dari Malaysia Chronicle, sebuah perusahaan perkebunan Cina Liaoning Wufeng Agricultural telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Malaysian Amarak Group dan perusahaan lokal Indonesia, Tri Indah Mandiri.

Kelompok agribisnis Cina-Malaysia ini tengah berupaya membangun lahan persawahan dan proyek pengolahan terpadu pada November mendatang di Indonesia.

Adapun dana yang akan mereka investasikan yakni sekitar USD2 miliar (Rp20,3 triliun). Tujuan dari investasi tersebut dimana perusahaan Cina ini berharap bisa memasuki pasar berkembang di tanah air sekaligus memenuhi pasokan beras domestik.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Heri Gunawan geram dengan hal tersebut.

"Kalau hal ini benar, ini musibah bagi petani dan pertanian nasional. Betapa tidak? Dengan masuknya asing di situ, maka selesai sudah. Dari hulu hingga hilir, bangsa ini sudah dikuasai. Tidak ada lagi kedaulatan sama sekali," tandas dia saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (23/01/2016).

Memang, lanjut dia, investasi diperlukan negara ini namun hal tersebut juga harus memperhatikan nasib dan harga diri sebuah bangsa.

"Kita tidak anti investasi asing di sektor pertanian. Tapi, harus dipilah-pilah. Mana yang strategis, mana yang tidak. Masalah lahan persawahan itu adalah hal yang sangat vital. Kalau investasi asing masuk di situ, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan penguasaan lahan-lahan pertanian kita," ujar dia.

Lebih lanjut Heri juga memperingatkan Pemerintah harusnya hati-hati terhadap modus penguasaan lahan berkedok investasi.

"Di sini, saya tidak sedang menuduh bahwa perusahaan Cina itu akan menguasai lahan-lahan kita. Tapi, kita semua tahu persis, bagaimana cara kerja investasi. Awalnya datang dengan sopan, tapi besok-besok bisa saja mereka akan melakukan penguasaan lahan sepenuhnya, apalagi regulasi tentang hal tersebut sudah dimungkinkan," tegas dia.

Seperti diketahui, kata dia, masalah urgent di sektor pertanian saat ini adalah lemahnya SDM dan teknologi disamping bertani oleh generasi dari petani sudah dianggap tidak menjanjikan lagi.

"Ini tantangan untuk pemerintah. Harusnya investasinya diarahkan ke sana. Bukan justru memberi peluang asing menguasai lahan pertanian kita. Itu sama saja dengan menyodorkan leher untuk disembelih," tandas dia.

"Kita mengerti bahwa investasi sangat dibutuhkan saat ini. Tapi, jangan sampai itu dilakukan lewat cara-cara yang merendahkan martabat kita. Mengganggu kedaulatan bangsa kita sendiri," tutup dia. (Icl)

Baca Selengkapnya

Paket Kebijakan Jokowi Tak Jawab Masalah

Jakarta (dpr.go.id) - Sepuluh paket kebijakan ekonomi yang sudah dilansir Pemerintahan Jokowi ternyata tak menjawab masalah yang ada. Paket tersebut tak menimbulkan efek positif. Bahkan, justru menimbulkan masalah baru. Gelombang PHK adalah salah satu dampak dari paket kebijakan tersebut.

“Paket kebijakan itu belum maksimal mengendalikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras dan daging yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia ataupun kartel. Padahal, kita semua tahu bahwa barang pokok tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar. Inflasi yang tinggi itu pada gilirannya menggerus daya beli rakyat.” Demikian Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan kritik tersebut saat dihubungi Senin (15/2).

Menurut politisi muda Partai Gerindra ini, paket ekonomi racikan pemerintah tak menjamin kemudahan akses permodalan dan pembiayaan UMKM. Selama ini, para pelaku UMKM masih menemui kesulitan, terutama soal administrasi dan agunan. Ini menjadi keluhan hampir semua pelaku UMKM.

Di bidang investasi, sambung Heri, paket kebijakan ternyata belum maksimal menggenjot kinerja investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Yang terjadi justru investasi asing masuk tapi serapan tenaga kerja malah menurun. Ini sebuah paradoks. Tingkat pengangguran terbuka naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu.

Apalagi, kata Heri, formulasi baru perhitungan upah minimum yang dirumuskan dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan, juga sangat tidak manusiawi. PP itu mengunut rezim upah murah yang tidak berpihak pada nasib buruh.

Sementara di sektor invenstasi, Paket ekonomi belum mampu menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor startegis seperti pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8 persen. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80 persen.

Produktifitas di empat sektor itu, ungkap Heri, tak mendapat jaminan dari paket kebijakan yang dirilis pemerintah, kecuali hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Menurut Heri, penyebab lemahnya produktifitas empat sektor tersebut lantaran minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor ini masih dominan, di atas 50 persen.

Pada bagian lain, politisi dari dapil Jabar IV ini, melihat, paket kebijakan ekonomi ini dirancang secara sembrono dengan membuka pasar domestik yang rawan diserbu produk-produk impor. Idaelnya, pemerintah harus lebih dulu mengatur strategi dan road map yang jelas untuk melindungi pasar domestik. Bukan dengan menderegulasi besar-besaran yang bisa mengancam eksistensi para pengusaha lokal.

“Sejauh ini, saya tidak terlalu yakin kalau pemerintah memahami masalah yang sebenarnya. Pasalnya, paket-paket ekonomi yang telah diterbitkan masih saja melempem. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah paket itu hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak linear dengan pencapaian kesejahteraan yang adil dan merata. Pertumbuhan yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen orang terkaya, sedangkan 80 persen sisanya rawan tertinggal,” papar Heri. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Baca Selengkapnya

10 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tak Sakti?

Rimanews - Presiden Jokowi telah melansir 10 paket kebijakan ekonomi. Namun 10 paket kebijakan ekonomi itu dinilai tak mampu menjawab masalah yang sebenarnya. Salah satu bukti adalah terjadinya PHK besar-besaran.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, di Jakarta, Sabtu (13/02/2016), paket kebijakan ekonomi tersebut‎ belum mampu menjawab masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Paket kebijakan itu juga belum maksimal mengendalikan harga Barang Kebutuhan Pokok seperti beras dan daging yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia ataupun kartel. 

"Padahal barang pokok tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar. Inflasi yang tinggi itu pada gilirannya menggerus daya beli rakyat," kata Heri.

Paket kebijakan ekonomi itu belum menjamin kemudahan akses atas sumber permodalan dan pembiayaan UMKM. Pelaku UMKM masih menemui sejumlah kendala di lapangan, terutama yang terkait dengan administrasi dan agunan yang seringkali jadi keluhan pelaku UMKM.

Paket ekonomi itu belum maksimal dalam menggenjot kinerja investasi langsung yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja riil. Lebih jauh, ada paradoks pada masuknya investasi asing selama ini. Investasi asing masuk, tapi serapan tenaga tenaga kerja turun. 

"Mestinya, investasi asing yang masuk itu bisa menciptakan lapangan kerja riil. Kalau tidak ada efek positif, buat apa? Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) makin lebar. Naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu," ujar dia.

Paket ekonomi itu juga belum mampu menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8%. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80%.

"Paket ekonomi itu belum bisa menjamin produktifitas sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan yang hanya menyumbang 15,4% atas PDB. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan, di atas 50%. Penyebabnya antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal," sebutnya.

Ia juga menilai, Paket kebijakan ekonomi itu terlalu sembrono membuka pasar domestik sehingga sangat rawan untuk diserang produk-produk impor, bukan takut produk impor tapi pemerintah khususnya kementerian/lembaga terkait seharusnya sudah memiliki strategi dan road map yang jelas guna melindungi pasar domestik bukan turut melakukan deregulasi besar-besaran yang mengancam eksistensi pengusaha lokal.

Terkait formulasi baru perhitungan upah minimum yang dirumuskan dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan bagian dari rezim upah murah yang tidak berpihak terhadap nasib buruh, bahkan justru tidak memberi ruang yang cukup manusiawi terhadap buruh. 

"Penyusunan kebijakan yang baik mestinya bermula dari pemahaman yang benar terhadap masalah. Sejauh ini, saya tidak terlalu yakin kalau pemerintah memahami masalah yang sebenarnya. Pasalnya, paket-paket ekonomi yang telah diterbitkan masih saja melempem. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah paket itu hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak linear dengan pencapaian kesejahteraan yang adil dan merata. Pertumbuhan yang ada lebih dinikmati oleh 20% orang terkaya sedangkan 80% sisanya, rawan tertinggal," kata politisi Partai Gerindra itu.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sukabumi itu juga menyebutkan, ‎persoalan mendasar yang mesti dijawab oleh tim ekonomi dalam paket-paket yang disusun adalah pemerataan pembangunan, kesejahteraan yang berkeadilan, dan penciptaan lapangan kerja yang riil. 

Selama ini, paket kebijakan ekonomi yang dibuat, tidak lain tidak bukan, adalah penerapan model ekonomi yang berhaluan kapitalis-liberal-pasar. Sehingga, sampai kapanpun paket ekonomi itu tidak akan mampu menjawab soal yang sebenarnya. Yang terjadi justru gelombang PHK akan terus terjadi atas nama efisiensi dan adanya 1% orang yang ongkang-ongkang kaki sedangkan 99% sisanya, sekarat.

"Karena itu, sudah waktunya pemerintah berani mengubah haluan dan model ekonomi-moneternya yang dengan menyegarkan kembali ekonomi Pancasila yang dilandaskan pada "kebersamaan" dengan azas kekeluargaan. Salah satunya untuk jangka waktu tertentu, dan bisa dimulai dari perbankan milik negara, kebijakan moneter dalam bentuk SBI harus distop karena hanya akan menjadi beban semata. Hingga pada gilirannya, secara tidak langsung perbankan akan menyalurkan kredit, dengan penyaluran kredit diharapan dapat terdistribusi secara tepat dan efektif untuk membangun sektor-sektor produktif dan padat karya, sehingga kinerja ekonomi bisa tumbuh dan berkembang," pungkasnya..

Juga, sambungnya, asal tetap dalam rentang kendali, inflasi tidak perlu dikhawatirkan karena tumbuhnya daya beli rakyat. Sebagai contoh, dengan ekonomi tumbuh, asumsi penghasilan bisa naik jadi 50%, harga-harga naik 10%. (double digit) masih dianggap relatif posisi nyaman. Yang terpenting adalah ekonomi (sektor riil) bisa jalan, tumbuh dan berkembang. dan itu butuh stimulus dari sektor perbankan ketimbang dananya disimpan di SBI (yang jelas ada dananya).

"Dengan demikian, maka niat baik pemerintah yang tertuang dalam berbagai paket kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif akan mendapat tempat yang sebenarnya dan diapresiasi. Namun, sayang sekali, jika banyak faktor pendukung kebijakan dalam negeri yang terkontraksi, karena tidak didukung oleh kebijakan antar kementerian/lembaga, yang sinergis sehingga sangat mempengaruhi penurunan di sektor riil dan konsumsi," kata Heri.

Baca Selengkapnya

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Belum Mujarab

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejauh ini, Pemerintahan Jokowi telah melansir 10 paket kebijakan ekonomi. Namun, sebagian pihak menilai paket kebijakan itu tidak efektif, dan sering menjadi sumber masalah baru. Salah satunya menjadi penyebab gelombang PHK.

Demikian disampaikan Heri Gunawan, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra menanggapi dikeluarkannya paket ekonomi jilid X oleh pemerintah baru-baru ini.

Menurutnya, paket ekonomi itu belum maksimal mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras dan daging yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia ataupun kartel.

"Padahal, kita semua tahu, bahwa barang pokok tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar. Inflasi yang tinggi itu pada gilirannya menggerus daya beli rakyat," ujar dia kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (13/02/2016).

Tak hanya itu, lanjut dia, paket ekonomi itu belum menjamin kemudahan akses atas sumber permodalan dan pembiayaan UMKM.

"Pelaku UMKM masih menemui sejumlah kendala di lapangan, terutama yang terkait dengan administrasi dan agunan yang seringkali jadi keluhan pelaku UMKM," ungkap dia.

Selain itu, Paket ekonomi jilid X belum maksimal dalam menggenjot kinerja investasi langsung yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja riil, terang dia.

"Lebih jauh, ada paradoks pada masuknya investasi asing selama ini. Investasi asing masuk, tapi serapan tenaga-tenaga kerja turun. Mengapa? Bukankah itu paradoks? Mestinya, investasi asing yang masuk itu bisa menciptakan lapangan kerja riil. Kalau tidak ada efek positif, buat apa? Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) makin lebar. Naik 300 ribu orang dibanding tahun lalu," sindir dia.

"Paket ekonomi itu belum mampu menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8%. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80%," tambah dia.(yn)

Baca Selengkapnya

Paket Ekonomi Jokowi Sembrono dalam Membuka Pasar Domestik

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi yang digulirkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Karena menurutnya paket ini belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dialami masyarakat Indonesia.

"Penyusunan kebijakan yang baik mestinya bermula dari pemahaman yang benar terhadap masalah. Sejauh ini, saya tidak terlalu yakin kalau pemerintah memahami masalah yang sebenarnya. Pasalnya, paket-paket ekonomi yang telah diterbitkan masih saja melempem," katanya dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat 12 Februari 2016.

Ia menilai paket ekonomi itu belum maksimal mengendalikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras dan daging yang rawan terdistorsi oleh ulah mafia atau kartel. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa barang pokok tersebut menjadi penyumbang inflasi terbesar yang kemudian berimbas pada rendahnya daya beli konsumen.

Selain itu, paket ekonomi yang diumumkan Kamis kemarin dinilai juga belum menjamin kemudahan akses atas sumber permodalan dan pembiayaan UMKM.

"Pelaku UMKM masih menemui sejumlah kendala di lapangan, terutama yang terkait dengan administrasi dan agunan yang seringkali jadi keluhan pelaku UMKM," ujarnya.

Tidak hanya itu, paket ekonomi juga, menurut politisi Gerindra ini, belum maksimal dalam menggenjot kinerja investasi langsung yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja riil. Dan belum mampu menggenjot pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8 persen. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80 persen.

"Paket ekonomi itu belum bisa menjamin produktifitas sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan, di atas 50 persen. Penyebabnya antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi dan modal," ujarnya.

Bahkan dinilainya, pekat ekonomi ini  sembrono dalam membuka pasar domestik sehingga sangat rawan untuk diserang produk-produk impor, karena tidak memiliki strategi dan road map yang jelas guna melindungi pasar domestik.

Maka dari itu, menurutnya, persoalan mendasar yang mesti dijawab oleh tim ekonomi dalam paket-paket yang disusun adalah pemerataan pembangunan, kesejahteraan yang berkeadilan, dan penciptaan lapangan kerja yang riil.

"Karena selama ini, paket kebijakan ekonomi yang dibuat, tidak lain tidak bukan, adalah penerapan model ekonomi yang berhaluan kapitalis liberal pasar. Sehingga, sampai kapanpun paket ekonomi itu tidak akan mampu menjawab soal yang sebenarnya," katanya.

Baca Selengkapnya