Realisasi Tax Amnesty Kurang, Ini Kekhawatiran Anggota Komisi XI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pasca disahkannya tax amnesty menjadi undang-undang, pemerintah pun terus melakukan sosialisasi. Berdasarkan data Ditjen Pajak hingga 1 Agustus 2016, baru ada 464 wajib pajak yang mendaftar tax amnesty.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai, realisasi dan fakta di lapangan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan.

"Petunjuk teknis detil lewat peraturan Menteri Keuangan kan sudah ada. Tinggal eksekusi. Pasalnya, jumlah yang ada masih jauh dari target sebesar Rp 165 triluun yang harus dicapai hingga 2017. Maka, baiknya setiap bulan harus dicapai target rata-rata sedikitnya Rp 20-30 triliun. Artinya, per hari harus tercapai Rp 1 triliun," tandas Ketua DPP Partai Gerindra ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Menurutnya, jika target per bulan itu tidak bisa dicapai, maka akan muncul keraguan publik atas kemampuan pemerintah merealisasikan tax amnesty.

"Padahal, lebih dari 80% penerimaan APBN-P 2016 sangat bertumpu pada kebijakan tax amnesty ini. Saya khawatir, tidak mampunya pemerintah merealisasikan tax amnesty akan berdampak pada realisasi program pemerintah hingga 2017 nanti," tandas politisi Gerindra ini.

"Sebab itu, saya berharap pemerintah segera mengantisipasi dan mencari jalan keluar," tambahnya.

Saat ini saja, kata dia, ada banyak kendala teknis yang ditemukan. Sebagai contoh, perhitungan yang dianggap rumit yang tidak jarang membingungkan, kurangnya tenaga aparatur yang melakulan sosialisasi, dan lain-lain.

"Sekali lagi, pemerintah harus bergerak cepat. Saya berharap hingga akhir September nanti akan terkumpul dana sekitar sedikitnya Rp 60-90 triliun melalui skema sosialisasi dan pendekatan yang lebih kreatif dan masif," harap dia.

Selanjutnya, kata Heri, terkait investasi dana repatriasi, pemerintah harus optimis untuk bisa menarik dana besar yang parkir di luar negeri.

Menurutnya, dengan melihat return investasi Indonesia yang lebih tinggi dan lebih baik dari Singapura, harusnya dana yang "pulang" dalam jumlah besar bisa terwujud.

"Kuncinya terletak pada seberapa besar pemerintah bisa menghadirkan kepercayaan yang lebih besar. Salah satunya lewat arsitektur keuangan, termasuk APBN, yang realistis dan kredibel," sindir dia.

Baca Selengkapnya

Meski Presiden Potong Anggaran, BPS Optimistis Ekonomi Tetap Tumbuh

Jakarta, thetanjungpuratimes.com - Presiden Joko Widodo berencana memangkas kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 guna menjaga agar perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Salah satu anggaran yang akan dipangkas adalah dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun dan anggaran Kementerian atau Lembaga sebesar Rp65 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin mengatakan, pemotongan anggaran Rp133,3 triliun tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Pasalnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tidak memangkas belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan lainnya.

“Pemotongan anggaran tidak ganggu pertumbuhan ekonomi karena belanja yang dipotong untuk kegiatan tidak produktif. Misalnya perjalanan dinas, rapat,” kata Suryamin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target APBN 2016 yakni sebesar 5,2 persen. Keoptimisannya tersebut dilandasi lantaran Indonesia memiliki program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Kalau Tax Amnesty positif bisa capai Rp165 triliun, maka ini bisa digunakan untuk investasi karena diperkirakan sektor konstruksi dan manufaktur masih akan bertumbuh. Ekspor pun mulai membaik di tahun ini,” tegasnya.

Sementara itu, keputusan Presiden Jokowi ini menuai reaksi dari anggota DPR RI. Pasalnya, pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN Perubahan, seperti yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015,” katanya.

Baca Selengkapnya

Revisi APBNP 2016 Dianggap tidak Kredibel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi atas APBNP 2016 dianggapp tidak kredibel. Beberapa pos anggaran dipangkas. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan pemangkasan anggaran ini bukti bahwa postur APBNP 2016 tidak didesain dengan baik sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBNP 2016.

“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015," ujar dia, Jumat (5/8), melalui siaran pers.

Heri mencontohkan, realisasi anggaran di Kementerain Keuangan hanya sebesar 83,95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 33,7 triliun. Ada sisa anggaran sebesar Rp 5,4 triliun yang tidak terlaksana. Sementara realisasi belanja Kemenkeu 83,95 persen justru mendapat pagu anggaran belanja Rp 39,4 triliun atau naik Rp 5,7 triliun dari tahun anggaran 2015. Per 7 Juni 2016 lalu, kata Heri, anggaran itu baru terlaksana 30,96 persen.

Sejak Sri Mulyani menduduki kursi Menkeu, Postur APBNP 2016 dipangkas Rp 133 triliun yang terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer daerah Rp 68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun. Ini hampir terjadi di semua kementrian.

“Buktinya dari pagu sebesar Rp 795,5 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, hanya terealisasi sebesar Rp 725,6 triliun. Artinya, selama ini penyusunan anggaran hanya ‘asal jadi’. Bahkan, terkesan hanya ‘copy-paste’. Pola penyusunan anggaran seperti itu tentu akan menghasilkan postur APBN yang tidak kredibel, karena hanya didasarkan pada angka-angka perencanaan, bukan berbasis pada realisasi,” ungkap Heri.

Mestinya, kata Heri, penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan UU dan kewajiban kontrak tahun jamak. 

Sementara tentang pemangkasan transfer daerah, pemerintah hendaknya berhati-hati, karena bisa berimbas pada terbengkalainya sejumlah program daerah yang sudah direncanakan sebelumnya.

Heri berharap, revisi kali ini mestinya jadi momentum untuk menghadirkan postur APBN yang kredibel dan dapat dipercaya. Menurut Heri, sebaiknya penyusunan rencana kegiatan program harus melalui pendekatan perencanaan yang holistik, fokus, terpadu, terintegrasi, dan spesial (lokasi yang jelas). Selain itu penyusunan juga harus kreatif menggenjot sumber-sumber penerimaan baru di luar pajak. 

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Harap Pemangkasan Anggaran Pemerintah Proporsional

Jakarta (1Berita.com) - Rencana pemangkasan anggaran pemerintah yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat pukul rata.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat menjelaskan penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan UU dan kewajiban kontrak tahun jamak.

Dengan adanya rencana pemangkasan anggaran ini, maka Heri menilai pembahasan APBN perubahan 2016 yang dilakukan beberapa waktu lalu kurang menyeluruh.

“Ini bukti bahwa postur APBN-P 2016 tidak well-disigned, sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN-P 2016,” katanya.

Ia menambahkan,”kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015.” Heri mencontohkan, realisasi anggaran di Kementeriann Keuangan hanya sebesar 83,95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp33,7 triliun. Ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana. Sementara realisasi belanja Kemenkeu 83,95 persen justru mendapat pagu anggaran belanja Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari tahun anggaran 2015. Per 7 Juni 2016 lalu, kata Heri, anggaran itu baru terlaksana 30,96 persen.

Ia berharap, revisi kali ini mestinya jadi momentum untuk menghadirkan postur APBN yang kredibel dan dapat dipercaya.

Menurut Heri, sebaiknya penyusunan rencana kegiatan program harus melalui pendekatan perencanaan yang holistik, fokus, terpadu, terintegrasi, dan spesial atau lokasi yang jelas.

Selain itu penyusunan juga harus kreatif menggenjot sumber-sumber penerimaan baru di luar pajak.

Ia juga memberikan penekanan pada proses perencanaan yang integratif hendaknya menekankan pada money follow program yang realistis.

Dan ‘money follow program’ sebaiknya diimplementasikan untuk mengamankan alokasi anggaran pada prioritas relokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan dan efisiensi program non prioritas, katanya.

Baca Selengkapnya

Gara-gara Kebijakan Ini, Gerindra Sebut Pemerintah Tak Percaya Pendapatan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, menyindir  keputusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang merombak kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Menurutnya, keputusan merevisi Undang-undang APBN-P sebagai bentuk ketidakpercayaan diri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Diketahui, UU APBN-P itu sendiri belum genap dua bulan disetujui dewan. "Dasarnya apa, kemarin kan asumsi makro kan sudah disetujui, sebelum reses dijadikan undang-undang. Kalau pemerintah menyatakan seperti itu, berarti ada ketidakpercayaan pemerintah terhadap pendapatan," kata Heri saat dihubungi pada Kamis (4/8/2016).

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani yang baru sepekan menjabat memutuskan mengevaluasi APBNP 2016 pada Rabu (3/8/2016) kemarin. Ani, sapaannya, memangkas belanja hingga Rp133 triliun.

Belanja itu terdiri dari belanja kementerian lembaga Rp65 T dan transfer daerah Rp68,8 T dan hal itu telah disetujui Presiden Jokowi. "Mereka ingin APBN yang kredibel. Yang buat kan pemerintah, kalau pemerintah yang buat, sementara yang merevisi juga pemerintah, negara ini bukan untuk main-main. Kalau toh ada angka-angka tersebut, dipangkas seratus sekain triliun, dasarnya apa," tuturnya.

Meski begitu, politikus Gerindra itu menyatakan bahwa DPR tentu akan menanyakan hal tersebut kepada Menkeu Sri, melalui rapat kerja di Komisi XI.

Pasalnya, pemerintah harus meminta persetujuan dewan untuk melakukan perombakan APBNP. "Kami akan prioritaskan bicara dengan menkeu terkait pemangkasan ini. Permasalahan kan satu, UU sudah diketok. Masa sudah direvisi mau revisi lagi. Kalau mau ubah silahkan saja, kan minta persetujuan lagi. APBN-PP namanya, perubahan perubahan," tambahnya sembari tertawa bernada menyindir.

Baca Selengkapnya

Menkeu Diharap Optimalkan Sumber Pendapatan Negara

Jakarta, (Analisa). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak. 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (28/7) menjelaskan masuknya Sri Mulyani dalam kabinet diharapkan mampu menggali sumber-sumber baru penerimaan negara selain pajak.

Ini ujian bagi Sri Mulyani dalam mengelola kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru mencapai targetnya.

“Dengan masuknya Sri Mulyani dengan segala kapasitas dan jaringannya, semoga bisa meningkatkan keprcayaan publik, terutama dunia usaha. Dalam jangka pendek pekerjaan rumah yang dibereskan adalah suksesnya UU Tax amnesty untuk menggerakkan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur,” katanya.

Sementara dalam jangka panjang, sambung Heri, perlu ada reformasi arsitektur keuangan nasional yang kuat untuk merespon tantangan kelesuan ekonomi yang sedang dihadapi.

Ditambahkan politisi Gerindra ini, soal defisit APBN yang makin melebar, dibutuhkan sosok menteri yang tidak saja mengerti persoalan teknis, tapi juga leadership dan jaringan yang mumpuni. (Ant)

Baca Selengkapnya

Menkeu Diharap Mampu Optimalkan Sumber Pendapatan Negara

Jakarta (Antara Babel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis menjelaskan masuknya Sri Mulyani dalam kabinet diharapkan mampu menggali sumber-sumber baru penerimaan negara selain pajak.

Ini ujian bagi Sri Mulyani dalam mengelola kebijakan fiskal agar pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru mencapai targetnya.

"Dengan masuknya Sri Mulyani dengan segala kapasitas dan jaringannya, semoga bisa meningkatkan keprcayaan publik, terutama dunia usaha. Dalam jangka pendek pekerjaan rumah yang dibereskan adalah suksesnya UU Tax Amnesty untuk menggerakkan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur," katanya.

Sementara dalam jangka panjang, sambung Heri, perlu ada reformasi arsitektur keuangan nasional yang kuat untuk merespon tantangan kelesuan ekonomi yang sedang dihadapi.

Ditambahkan politisi Gerindra ini, soal defisit APBN yang makin melebar, dibutuhkan sosok menteri yang tidak saja mengerti persoalan teknis, tapi juga leadership dan jaringan yang mumpuni.  

"Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Dalam waktu dekat, itu mestu tergambar dalam rancangan RAPBN 2017 yang akan datang," katanya.

Ia juga mengatakan,"kita berharap seluruh kebijakan arsitektur keuangan nasional berjalan mulus. Dan itu butuh integritas yang kuat."

Baca Selengkapnya

Sederet Pekerjaan Rumah Yang Harus Dibereskan Sri Mulyani Versi Anggota Komisi XI DPR RI

SuaraRakyat.co – Presiden Jokowi menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro. Dengan Jabatan baru yang disandang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, Sri Mulyani diharapkan mampu menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan.

“Dengan masuknya Sri Mulyani–dengan segala kapasitas dan jaringannya–semoga bisa meningkatkan kepercayaan publik, terutama dunia usaha,” ujar angota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, Rabu (27/7).

Menurut Heri, pekerjaan rumah yang dibereskan Sri Mulyani dalam waktu jangka pendek adalah suksesnya implementasi UU Tax Amnesty dalam rangka menggerakkan program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur.

“Dalam jangka panjang, kita memerlukan sebuah reformasi arsitektur keuangan nasional yang kuat dalam rangka merespon tantangan kelesuan ekonomi yang sedang dihadapi,” politisi Fraksi Gerindra ini.

Dikatakan Heri, Sri Mulyani akan diuji dengan keberhasilannya dalam kebijakan fiskal yang terbaik sehingga tetap mampu mencapai target-target pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan kesempatan serta terbentuknya lapangan kerja baru.

“Pada konteks ini, kita berharap ada resep-resep baru dari Sri Mulyani dalam rangka membuat sumber-sumber penerimaan baru selain pajak dan tersedianya infrastruktur sumber-sumber pendanaan,” pungkasnya.

Menurut Heri, tentang defisit APBN yang makin lama makin lebar (hampir mencapai 3%) dibutukan sebuah kapasitas yang tidak saja mengerti soal-soal teknis, tapi juga leadership dan jaringan yang mumpuni. Hal tersebut ke depannya akan terlihat dalam rancangan RAPBN 2017 yang akan datang.

“Terakhir, kita berharap seluruh kebijakan arsitektur keuangan nasional berjalan mulus. Dan itu butuh integritas yang kuat. Karena itu, dengan segala kurang-lebihnya kita berharap Ibu Sri Mulyani tidak terpenjara oleh masa lalu yang cukup kelam seperti kasus Bank Century,” tutup Heri.

Baca Selengkapnya

Asumsi RAPBN 2017 Tak Realistis, Ekonomi Enggak Membaik

Jakarta - Pemerintah saat ini sedang menggodok pembahasan terkait proyeksi dan penyusunan asumsi ekonomi dalam RAPBN 2017. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi membaik dengan stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga. Dalam penjelasannya pemerintah mengasumsikan: (1) pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen; (2) inflasi antara 3-5 persen; (3) nilai tukar 13.650-13.900 rupiah per dolar Amerika; (4) SBN 5-5,5 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai, pemerintah harus lebih realistis dalam mematok asumsi makro dalam RAPBN 2017. Pada konteks ini, asumsi-asumsi yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi domestik dan global yang masih diliputi ketidakpastian. Sebab itu, pemerintah harus lebih matang melakukan proyeksi. Data-datanya harus selalu up to date. Jika tidak, perekonomian negara tetap saja jatuh.

“Pemerintah harus lebih kreatif dalam menggenjot penerimaan yang diproyeksikan cenderung menurun. Merujuk pada APBN-P 2016, pendapatan turun sebesar 88.05 triliun rupiah dibanding APBN sebelumnya. Penurunan itu tentu akan berdampak pada realisasi target-target pembangunan yang bersifat strategis dan prioritas, terutama terkait kedaulatan pangan dan infrastruktur,” ujar Heri, di Jakarta, Selasa (19/07/2016).

Selain itu, lanjut Heri, pemerintah harus mampu menyiasati penerimaan yang masih bergantung dari pajak yang dimana dalam APBN-P 2016 proporsinya sudah mencapai 88,04 persen. Padahal, penerimaan pajak cenderung menurun dari tahun ke tahun.

“Perlu diketahui, penerimaan Pajak kuartal I tahun 2016 turun 4 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun 2015. Secara total, penerimaan pajak kuartal I tahun ini baru mencapai 194 triliun rupiah. Lebih spesifik lagi, penerimaan pajak dari bea-cukai masih belum optimal. Hingga Juni 2016 baru mencapai 33,23 persen dari target,” ucapnya.

Menurut politisi partai Gerindra ini, penerimaan yang tidak optimal pasti akan berdampak pada penurunan belanja pemerintah. Dalam APBN-P 2016, belanja pemerintah turun 47.88 triliun rupiah akibat revisi penerimaan yang turun. Untuk itu, pemerintah mesti melakukan langkah-langkah strategis antara lain. Pertama, belanja negara harus lebih fokus pada agenda prioritas dan strategis yang terukur dan berdampak pada perekonomian nasional. Kedua, optimalisasi dan efisiensi belanja ke program-program produktif ketimbang program yang bersifat rutin.

“Ketiga, mendorong percepatan belanja, baik pusat dan daerah, secara lebih agresif, terbuka, dan tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada anggaran yang “mengendap” dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, anggaran kedaulatan pangan yang mencapai 70 triliun rupiah tapi dampak penggunaannya tidak terukur,” jelasnya.

Melihat persoalan saat ini, tegas Heri, pemerintah mesti memberi perhatian serius pada beberapa hal. Pertama, mengenai persoalan BI rate yang masih tidak menentu. Selain faktor eksternal, juga karena inflasi yang masih di koridor target 3-4 persen. Selain itu, SBN masih kurang mendukung terbangunnya iklim bisnis yang kondusif. Kondisi itu berakibat pada ketidakpastian ekspansi bisnis. Setidak-tidaknya bisnis tetap saja stagnan.

Lalu yang kedua, perlambatan ekonomi mitra dagang, terutama Cina yang sedang hangat-hangatnya dengan Indonesia. Ke depan, ekonomi Cina diprediksi terus mengalami perlambatan karena adanya kondisi rapid aging society atau banyaknya populasi berumur tua yang cepat. Ketiga, ancaman arus modal keluar dalam jangka pendek yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Dari beberapa kajian yang ada seperti yang disampaikan Fakultas Ekonomi UI yang mengemukakan bahwa depresiasi rupiah sepanjang tahun 2016 yang berkisar di atas 14.000 rupiah.

“Lalu yang keempat, utang yang sudah mencapai lebih dari 4000 triliun rupiah yang berpotensi menciptakan defisit APBN yang dari tahun ke tahun makin lebar (terakhir sebesar 2,48 persen). Dampaknya tidak sampai di situ. Penumpukan utang itu akan terus mengancam cadangan devisa yang saat ini tercatat 109,8 miliar dolar Amerika dan hanya bisa bertahan hingga 8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa itu memang meningkat, tapi peningkatan itu hanya karena adanya penerbitan global bonds pemerintah dan hasil lelang surat berharga bank Indonesia (SBBI), yang sebenarnya juga adalah utang,” ujarnya.

Terakhir yang kelima, risiko penyerapan anggaran di daerah yang kecil. Itu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah mengingat selama ini mesin ekonomi di daerah masih didominasi oleh konsumsi dan investasi pemerintah.

Dengan keadaan seperti itu, lanjut Heri, ke depan perekonomian nasional tetap tidak akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

“Ringkasnya, pertumbuhan ekonomi yang ada tidak akan mengubah apapun. Yang miskin tetap miskin. Yang rentan miskin sangat mungkin jatuh miskin. Untuk diketahui, saat ini, jumlah penduduk miskin sudah mencapai 28,51 juta orang atau sekitar 11,13 persen,” ujarnya.

Kalau kita melihat dari sektor pengangguran, sambung Heri, akan semakin bertambah dari angka saat ini yang mencapai hampir delapan juta orang menurut data BPS tahun 2016. Sebab, hingga saat ini, pemerintah tidak mampu mencetak lapangan kerja baru. Bahkan, yang terjadi justru lebih menyedihkan sebagian besar satuan bisnis termasuk UMKM melakukan efisiensi. Bahkan, tidak sedikit yang tutup karena beban operasional yang makin tinggi sedang pasar masih lesu.

“Yang menyedihkan lagi, lapangan kerja tersedia yang sempit dan terbatas mulai diisi oleh tenaga kerja asing,” ucapnya.

Heri menambahkan, pemerintah harus lebih bekerja keras lagi dalam mendorong perekonomian nasional yang kuat dan punya dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dari berbagai survei yang ada, mayoritas masyarakat sekitar 70 persen menilai buruk kesejahteraan masyarakat pada pemerintahan Jokowi. Sementara itu, masyarakat yang tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi di atas 50 persen dan akan terus meningkat sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu. Semuanya karena pemerintah dianggap gagal menciptakan perekonomian nasional yang kuat. Ini sudah waktunya menjadi warning keras bagi pemerintahan ini untuk tidak santai.

“Berdasarkan alasan-alasan itu, maka idealnya penyusunan RAPBN, sekali lagi, harus lebih realistis dan didasarkan pada kondisi perkembangan ekonomi mutakhir. Pemerintah dapat memulai belanja yang lebih fokus dan terukur dampak lewat prioritas yang disusun berdasarkan prinsip money follow program yang dikoordinir oleh Bappenas, sehingga asumsi-asumsi yang dipatok RAPBN mewakili cita-cita pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” pungkas Heri.

Baca Selengkapnya

Gerindra : Pemerintah Ragu-ragu Patok Asumsi Makro 2017

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai, Pemerintah terlihat ragu-ragu dalam mematok asumsi makro 2017. Oleh karenanya, Heri pesimistis asumsi yang sudah dipatok bisa terealisasi.

Pesimisme itu tetap ada kendati BI memperkirakan ekonomi membaik dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Ditambah lagi, kata dia, dalam penjelasan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro disebutkan Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, inflasi antara 3-5%, nilai tukar Rp13.650-13.900 per USD dan SBN 5-5,5%.

Terkait hal tersebut, tandas Heri, Pemerintah kelihatan ragu-ragu dan sangat berhati-hati mematok asumsi makro pada RAPBN 2017.

"Menurut saya keraguan pemerintah tersebut karena ekonomi domestik dan global masih diliputi ketidakpastian. Sebab itu, pemerintah harus lebih matang melakukan proyeksi. Data-datanya harus selalu up to date. Kalau tidak, ekonomi tetap saja jatuh," ujar Ketua DPP Gerindra ini di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Senin (18/07/2016).

Seharusnya, kata dia, Pemerintah mesti memberi perhatian serius pada beberapa hal.

"Pertama, BI rate yang masih tidak menentu. Selain terkait faktor eksternal, juga karena inflasi yang masih di koridor target 3-4%," ujar Heri.

Selain itu, sambung dia, SBN masih tetap kurang berpihak pada kondusifnya bisnis.

"Tentunya, kondisi itu akan menciptakan ketidakpastian ekspansi bisnis. Setidak-tidaknya bisnis tetap stagnan," kata politisi Gerindra ini.

Kedua, perlambatan ekonomi mitra dagang, terutama Cina yang sedang hangat-hangatnya dengan Indonesia.

"Sepanjang 2016 ini, ekonomi Cina akan terus mengalami perlambatan karena adanya kondisi rapid aging society (banyaknya populasi berumur tua yang cepat)," terang dia.

Ketiga, lanjut dia, potensi terjadinya arus modal keluar dalam jangka pendek yang akan sangat menekan nilai tukar rupiah.

"Dari beberapa kajian yang ada—semisal FEUI, hal itu bisa dilihat pada depresiasi rupiah sepanjang tahun 2016 yang bisa berkisar di atas Rp14.000," ungkapnya.

Keempat, risiko penyerapan anggaran di daerah yang kecil.   

Dengan keadaan seperti itu, kata dia, maka ke depan, perekonomian nasional tetap tidak akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

"Pertumbuhan ekonomi yang nantinya dihasilkan tidak akan mengubah apapun. Yang miskin akan tetap miskin. Yang rentan miskin sangat mungkin jatuh miskin. Untuk diketahui, saat ini, jumlah penduduk miskin sudah mencapai 28,51 juta orang atau sekitar 11,13%," tandas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.   

Sementara itu di sisi lain, kata dia, pengangguran bisa bertambah dari angka saat ini yang mencapai hampir 8 juta orang (BPS, 2016).

"Hingga saat ini, pemerintah tidak mampu mencetak lapangan kerja baru. Bahkan, yang terjadi justru lebih menyedihkan: sebagian besar satuan bisnis (termasuk UMKM) melakukan efisiensi. Bahkan, tidak sedikit yang tutup karena beban operasional yang makin tinggi sedang pasar masih lesu. Yang menyedihkan lagi, lapangan kerja tersedia yang sempit dan terbatas mulai diisi oleh tenaga kerja asing," sindir Legislator Sukabumi ini.

Menurutnya, pemerintah harus lebih bekerja keras lagi dalam mendorong perekonomian nasional yang kuat dan punya dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, kata dia, Dari berbagai survei yang ada, mayoritas masyarakat (sekitar 70%) menilai buruk kesejahteraan masyarakat pada pemerintahan Jokowi.

"Sementara itu, masyarakat yang tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi di atas 50% dan terus meningkat sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu, semua angka ini muncul karena pemerintah dianggap gagal menciptakan perekonomian nasional yang kuat. Ini sudah waktunya menjadi warning keras bagi pemerintahan ini untuk tidak santai," tegas Heri.

Menurutnya, Idealnya penyusunan RAPBN lebih realistis dan berdasarkan kondisi perkembangan ekonomi.

"Pemerintah dapat memulai belanja pemerintah untuk lebih fokus dan terukur dampak pembangunannya dalam membuat program belanja prioritas berdasarkan prinsip money follow program yang dikoordinir oleh Bappenas serta asumsi RAPBN dapat direalisasikan dalam pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia," papar dia. 

Baca Selengkapnya

DPR: Anggaran Kedaulatan Pangan Rp70 Triliun, Harga Daging Harusnya Stabil

JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, terkait kegagalan menurunkan harga daging sapi yang masih di kisaran Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kg. Padahal, Presiden Jokowi sudah wanti-wanti, apa pun caranya, harga daging harus di bawah Rp80 Ribu/kg.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, kemarin. Menurut dia, pemerintah telah lalai Pemerintah pun dinilai lalai menjaga kestabilan harga daging, sebab pada akhirnya langkah yang diambil adalah intervensi pasar yang tak mampu menurunkan harga.

“Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Heri Gunawan.

Dia menegaskan, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada pada rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah yang selalu menikmati keuntungan dari semrawutnya rantai pasokan daging.

“Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar. Hal semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal.

Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp 70 riliun dalam APBN 2016. Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Heri, rantai pasokan daging bisa lebih berdaulat.

Ditambahkannya, untuk menurunkan harga daging perlu aksi sistematis. Dimulai dari aspek produksi, rantai pasokan, hingga penegakan hukum yang kuat. “Dalam konteks ini, koordinasi antara Kemendag, Kementan, Bulog, dan kepolisian sangat diperlukan dalam intesitas yang lebih tinggi,” ujar dia.

Untuk itu, lanjut Heri, dalam jangka pendek, pihak-pihak terkait, memang, tak boleh acuh dengan kenaikan harga daging ini. Ia menawarkan solusi konkrit. Pertama, menjaga stabilitas pasokan dan mengamankan distribusi.

“Kedua, cegah peternak menjual sapinya ke lingkaran mafia. Ketiga, pastikan tidak menjual sapi dalam bentuk gelondongan. Keempat, operasi pasar hendaknya dengan produk daging yang lebih baik, bukan daging dingin yang kualitasnya rendah,” katanya.  (*/win)

Baca Selengkapnya

Komisi XI Anggap APBN 2016 Tertunda Karena Target Penerimaan Negara Belum Terpenuhi

Jakarta, Beritaempat – Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sampai sejauh ini masih dalam tahap rancangan. Karena hingga saat ini masih dicari kekurangan dari penerimaan pendapatan negara.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan,  saat ini pemerintah sedang melakukan penyesuaian. Pasalnya, kata Heri, pada penjelasannya kepada Komisi XI, pemerintah menyatakan bahwa penerimaan terbesar negara berasal dari pajak.

“Proses penerimaan pajak secara manual masih masuk sampai 31 Maret yang dan penerimaan pajak secara online masih berjalan sampai 30 April. Saat ini pemerintah melakukan penyesuaian, penerimaan pajak saja masih berjalan sampai saat ini,” ujar Heri di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Heri juga mengatakan, program penerimaan pajak secara online mengalami gangguan di sistem. Gangguan tersebut menurut Heri, terjadi di sistem pemerintah sendiri.

“Gangguan ini yang mengakibatkan diperpanjangnya proses penerimaan itu sampai dengan 30 April,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, saat ini yang menjadi kendala di pemeritah dalam merancang APBN ada di target penerimaan negara. Pasalnya, di tahun ini sendiri target penerimaan negara masih belum terpenuhi.

“Pada pengajuan anggaran yang lalu pemerintah menargetkan Rp 1.500 triliun. Sekarang menurut saya, paling yang tercapai hanya Rp 1.300 triliun,” katanya.

Lebih jauh Heri mengatakan, jika memang pemerintah tidak mendapatkan target yang diinginkan, maka akan dilakukan evaluasi ulang. “Kalau tidak bisa target, kita akan evaluasi dalam hal menetapkan target penerimaan negara,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

Komisi XI: RAPBN 2016 Terkendala Target Penerimaan Negara

Jakarta, TabloidBongkar.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sampai sejauh ini masih dalam tahap rancangan dan masih dicari kekurangan dari penerimaan pendapatan negara. Menurut Anggota Komisi XI Heri Gunawan, saat ini pemerintah sedang melakukan penyesuaian. Pasalnya, pada penjelasan lalu pemerintah menyatakan bahwa penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Sementara itu, sampai saat ini proses penerimaan pajak secara manual masih masuk sampai 31 Maret dan penerimaan pajak secara online masih berjalan sampai 30 April 2016.

“Saat ini pemerintah melakukan penyesuaian, penerimaan pajak saja masih berjalan sampai saat ini,” katanya kepada TabloidBongkar.com, di Kompleks Parlement, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, pada program penerimaan pajak secara online mengalami gangguan di sistem pemerintah sendiri yang mengakibatkan diperpanjangnya proses penerimaan itu sampai dengan 30 April. Heri menuturkan, saat ini yang menjadi kendala di pemeritah dalam merancang APBN ada di target penerimaan negara, sebab di tahun 2016 sendiri target penerimaan negara masih belum terpenuhi.

“Pada pengajuan anggaran yang lalu pemerintah menargetkan 1500 triliun, paling yang tercapai hanya 1300triliun,” katanya.

Heri menambahkan, jika memang pemerintah tidak mendapatkan target yang diinginkan maka akan dilakukan evalusi ulang dalam hal menetapkan target penerimaan negara.

Baca Selengkapnya

APBN 2016 Belum Mampu Menstimulus Pertumbuhan Investasi

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan bangunan APBN 2016 ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas.

"Bangunan itu menargetkan hal-hal diantaranya, pengangguran 5,2-5,5 persen,  angka kemiskinan 9-10 persen, gain rasio 0,39, indeks pembangunan manusia 70,1. Sementara itu, bangunan tersebut dibangun di atas asumsi sebagai pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, nilai tukar rupiah Rp13.900/USD, harga minyak USD50/barrel," ujarnya.

Ia menambahkan, pertanyaannya, apakah bangunan APBN tersebut berjalan sebagaimana mestinya?

Heri mengatakan, sejak awal Gerindra memandang APBN 2016 sebagai jalan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Karena itu, APBN harus disusun dengan sangat teliti dan prudent. Kita memberi perhatian penuh pada beberapa hal krusial dalam rancangan awal APBN 2016, pertama, defisit sebesar 2,15 persen PDB yang harus ditutup dengan utang. Kedua, struktur penerimaan yang kurang realistis, terutama dari pajak yang pada 2015 ini masih di bawah 50 persen.

Ketiga, struktur belanja yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran bunga utang dan hal-hal yang bersifat rutin. Keempat, keberpihakan yang belum optimal pada pembangunan ekonomi rakyat secara langsung, termasuk soal penumbuhan UKM dan IKM dan infrastruktur, ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, secara garis besar evaluasi atas APBN 2016 dapat dilihat dari indikator realisasi triwulan I 2016 vs Target dalam APBN 2016.

"Realisasi inflasi 4,45 persen, target APBN 4,7 persen. Realisasi kurs Rp13.527/USD, target APBN Rp13.900/USD. Realisasi harga minyak USD30,2 /barrel, target APBN USD50/barrel. Realisasi Lifting 785,2 ribu barrel, target APBN 830 ribu barel. Dari indikator tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas realisasi APBN 2016 pada triwulan I melenceng dari target yang ditetapkan," ujar mantan Wakil Ketua Komisi VI ini.

Karena itu, sambungnya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Lebih-lebih asumsi harga minyak sudah melenceng jauh dari asumsi awal.

"Jika tidak segera dilakukan perubahan maka sudah pasti akan mengganggu performa dan kinerja pemerintah. Efeknya akan sampai pada terkoreksinya penerimaan negara secara signifikan. Sebab, pendapatan negara dari sektor perpajakan pasti terkoreksi," ujar pria asal Jawa Barat ini.

Ia juga mengatakan, pajak masih menjadi tulang punggung bangunan APBN 2016. Hampir 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak atau sebesar Rp1.360 triliun. Sayangnya, realisasi penerimaan pajak hingga akhir triwulan I 2016 masih belum memenuhi harapan.

"Hingga Februari 2016, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp122,4 triliun. Idealnya, target penerimaan pajak pada triwulan I itu 25 persen dari target. Lalu, jika melihat pola yang selama ini berjalan, target penerimaan pajak di awal itu haruslah lebih besar. Sebagai misal, triwulan I 2015 mencapai 37,3 persen. Lalu, triwulan I 2014 mencapai 43,7 persen. Sementara itu triwulan I 2013 sebesar 41,5 persen," katanya.

Ia juga menilai, jika realisasi penerimaan pajak tahun 2016 masih seperti ini, kita patut khawatir, hingga akhir tahun, target penerimaan pajak sulit tercapai. Karena itu, pemerintah lewat Dirjen Pajak harus segera melakukan terobosan-terobosan konkret dan nyata. Salah satunya dengan menggenjot PPN, termasuk, mengkaji ulang dan hati-hati wacana tax amnesty.

Menurut Heri, pertumbuhan ekonomi nasional, menurut prediksi pemerintah, akan lebih baik dari tahun lalu yang hanya tumbuh 4,71 persen. Meski begitu, perlu diberikan catatan serius. Dan pertumbuhan tersebut harus menjamin produktifitas sektor-sektor produktif.

“Sebagai contoh, sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan yang sementara ini hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan, di atas 50 persen. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan harus sejalan (linear) dengan pencapaian pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan itu tidak boleh lagi hanya dinikmati oleh 20 persen orang terkaya sedangkan 80 persen sisanya rawan tertinggal," ujar Heri.

Secara umum, APBN 2016 beserta segala arah kebijakan di dalamnya, belum maksimal dalam menggenjot penciptaan lapangan kerja riil lewat investasi pemerintah. Lebih jauh, ada paradoks pada masuknya investasi asing selama ini. Investasi asing masuk, tapi serapan tenaga kerja turun. Mengapa? Bukankah itu paradoks? Mestinya, investasi asing yang masuk itu bisa menciptakan lapangan kerja riil. Kalau tidak ada efek positif, buat apa? Apalagi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) makin lebar, katanya.

"APBN 2016 belum mampu menstimulus pertumbuhan investasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8 persen. Padahal, pangsa pasar di sektor-sektor itu lebih dari 80 persen. Di sini dibutuhkan kemauan dan kebijakan yang berpihak, dan negara wajib hadir di dalamnya," kata Politisi Gerindra ini.

Baginya, infrastuktur penting, tapi ada persoalan mendasar yang mesti dijawab oleh sebuah bangunan APBN, yaitu pemerataan pembangunan, kesejahteraan yang berkeadilan, dan penciptaan lapangan kerja yang riil.

"Selama pemerintah masih menjalankan APBN lewat logika ekonomi kapitalis liberal pasar, maka selama itu pula APBN 2016 tidak pernah sampai dan menjadi solusi persoalan yang sesungguhnya. Sekarang, yang terjadi justru gelombang PHK atas nama efisiensi dan adanya 1 persen orang yang ongkang-ongkang kaki sedangkan 99 persen sisanya, sekarat," ujarnya.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Bilang Realisasi APBN 2016 Tak Maksimal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan meminta pemerintah yang telah menetapkan APBN 2016 agar mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas.

Seperti diketahui, lanjut dia, pemerintah memang menargetkan beberapa hal dalam APBN 2016 seperti misalnya, menurunkan angka pengangguran 5,2-5,5%, angka kemiskinan 9-10%, Gini Rasio 0,39 Indeks Pembangunan Manusia 70,1.

 

Sementara itu, sambung dia, selama ini bangunan tersebut dibangun di atas asumsi dimana pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 4,7%, nilai tukar rupiah Rp 13.900/USD, harga minyak USD50/barrel.

 

"Pertanyaannya, apakah bangunan APBN tersebut berjalan sebagaimana mestinya?," tanya mantan wakil ketua Komisi VI DPR ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menyikapi hal tersebut, ujar Heri, sejak awal Partai Gerindra memandang APBN 2016 sebagai jalan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

"Karena itu, APBN harus disusun dengan sangat teliti dan prudent," ujar dia.

Oleh karena itu, kata dia, Partai Gerindra dalam hal ini akan memberi perhatian penuh pada beberapa hal krusial dalam rancangan awal APBN 2016.

"Pertama, defisit sebesar 2,15% PDB yang harus ditutup dengan utang. Kedua, struktur penerimaan yang kurang realistis, terutama dari pajak yang pada 2015 ini masih di bawah 50%. Ketiga, struktur belanja yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran bunga utang dan hal-hal yang bersifat rutin. Keempat, keberpihakan yang belum optimal pada pembangunan ekonomi rakyat secara langsung, termasuk soal penumbuhan UKM dan IKM dan infrastruktur," ungkap dia.

 

Untuk itu, kata dia, untuk mengukur pencapaian target APBN 2016 oleh pemerintah dapat dilihat dari indikator realisasi triwulan I 2016.

 

Misalnya, sebut Heri, realisasi inflasi 4,45% sedangkan target APBN 4,7%. Realisasi kurs Rp 13.527/USD target Rp 13.900/USD, realisasi harga minyak 30,2 USD/barrel target 50 USD/barrel, realisasi lifting 785,2 ribu barrel sedangkan target APBN 830 ribu barrel.

 

"Dari indikator tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas realisasi APBN 2016 pada triwulan I melenceng dari target yang ditetapkan," bebernya.

Baca Selengkapnya