Bahas Pinjaman China, BRI Kena Semprot DPR

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI memberhentikan rapat dengar pendapat bersama perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membahas peminjaman dana dari China Development Bank (CDB).

Salah satu anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan, pemberhentian rapat dikarenakan seluruh anggota Komisi XI meminta penjelasan terkait pinjaman bank BUMN terhadap China. Pasalnya, daftar penerima debitur penerima pinjaman Bank BUMN tidak semua dari sektor infrastruktur.

"Kan niatnya untuk infrastruktur ngomongnya. Tapi nyatanya contoh debitur BRI, PT Sugar Labinta, ini perkebunan gula. Cek di situ ini pabrik gula rafinasi, ini kan bertentangan," ujar Heri di Gedung DPR Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurut Heri, terkait siapa debitur penerima pinjaman, DPR dalam hal ini Komisi XI tidak mempersalahkan BNI,BRI dan Mandiri, karena ketiga bank BUMN tersebut hanya sebagai pelaksana.

"Kitakan tidak bisa tanya mereka. Ketiga perbankan ini kan hanya pelaksana, kalau kinerja baru perlu kita ketahui," ujarnya.

Berikuti ini, daftar nama debitur Bank Rakyat Indonesia :

1. PT Poso Energy Satu Pamona, bidang usaha energi (power plant), pinjaman sebesar USD143 juta.

2. PT Bosowa Energy, bidang usaha energi (power plant), pinjaman sebesar USD90,9 juta.

3. PT Kertanegara Energi Perkasa, bidang usaha energi (power plant), pinjaman sebesar USD85,9 juta.

4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, bidang usaha manufaktur (baja), pinjaman sebesar USD110 juta.

5. PT Pindo Deli, bidang usaha manufaktur (pulp and paper), pinjaman sebesar USD221 juta.

6. PT Indah Kiat, bidang usaha manufaktur (pulp and paper), pinjaman sebesar USD175 juta.

7. PT Semen Bosowa, bidang usaha manufaktur (semen), pinjaman sebesar USD55,7 juta.

8. PT Tangki Merak, bidang usaha manufaktur (minyak bumi), pinjaman sebesar USD75 juta.

9. PT Sugar Labinta, bidang usaha perkebunan (gula), pinjaman sebesar USD43,4 juta.

(rzy)

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cairkan Dana Cadangan Darurat, Gerindra: Apa Kita Sedang Krisis?

NBCIndonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan kabar dicairkanya dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan Asia Development Bank (ADB) sebesar 5 miliar USD oleh pemerintah.

“Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu, mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan,” ujar Heri di Jakarta, Jumat (11/3).

Politisi Gerindra ini menilai jika langkah pemerintah benar telah menarik dana tersebut, maka hal itu menandakan pemerintahan Jokowi kurang memahami cara mengelola negara dengan baik.

“Jika akhirnya dana tersebut dicairkan, maka kita tidak punya lagi dana taktis yang diperlukan sewaktu-waktu jika terjadi krisis atau bencana. Nampaknya Ini miss-management pengelolaan negara yang tidak baik,” tegas Heri.

Tak hanya itu, lanjutnya, dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN.

“Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka Pemerintah Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam ketidakpastian keadaan,” ungkap Heri.

Untuk itu, Heri berharap agar institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat merespon pencairan dana yang tidak jelas peruntukannya itu.

“Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” cetusnya.

Namun menurutnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja oleh World Bank maupun ADB karena ada beberapa persyaratan dan tahapan yang musti dipenuhi pemerintah.

“Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia,” tandas Heri.(akt)

Baca Selengkapnya

Rencana Pencairan Dana WB Aneh dan Patut Dipertanyakan

VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memberikan tanggapan terkait rencana pemerintahan Jokowi-Kalla mencairkan Dana Cadangan Pinjaman Darurat dari World Bank dan Asian Development Bank.

Menurutnya rencana pencairan WB bukan isapan jempol. Rencana itu menuai banyak kritik.

"Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia," ujarnya, Jumat 11 Maret 2016.

Ia menambahkan, untuk wacana ini baiknya dikroscek kembali akurasi dari pendapat beberapa kalangan yang mencurigai adanya kekeliruan peruntukan dalam pencairan dana cadangan pinjaman darurat.

"Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu, mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan," jelasnya.

Selain itu, menurut Heri dana yang dicairkan tidak sesuai peruntukannya itu harus direspon oleh institusi terkait seperti KPK. Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Heri, dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN. Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka pemerintah Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam ketidakpastian keadaan, kata politisi Gerindra ini.

"Jika akhirnya dana tersebut dicairkan, maka kita tidak punya lagi dana taktis yang diperlukan sewaktu-waktu jika terjadi krisis atau bencana. Nampaknya ini miss-management pengelolaan negara yang tidak baik," katanya.  (rin)

Baca Selengkapnya