JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI memberhentikan rapat dengar pendapat bersama perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membahas peminjaman dana dari China Development Bank (CDB).
Salah satu anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan, pemberhentian rapat dikarenakan seluruh anggota Komisi XI meminta penjelasan terkait pinjaman bank BUMN terhadap China. Pasalnya, daftar penerima debitur penerima pinjaman Bank BUMN tidak semua dari sektor infrastruktur.
"Kan niatnya untuk infrastruktur ngomongnya. Tapi nyatanya contoh debitur BRI, PT Sugar Labinta, ini perkebunan gula. Cek di situ ini pabrik gula rafinasi, ini kan bertentangan," ujar Heri di Gedung DPR Jakarta, Senin (14/3/2016).
Menurut Heri, terkait siapa debitur penerima pinjaman, DPR dalam hal ini Komisi XI tidak mempersalahkan BNI,BRI dan Mandiri, karena ketiga bank BUMN tersebut hanya sebagai pelaksana.
"Kitakan tidak bisa tanya mereka. Ketiga perbankan ini kan hanya pelaksana, kalau kinerja baru perlu kita ketahui," ujarnya.
Berikuti ini, daftar nama debitur Bank Rakyat Indonesia :
1. PT Poso Energy Satu Pamona, bidang usaha energi (power plant), pinjaman sebesar USD143 juta.
2. PT Bosowa Energy, bidang usaha energi (power plant), pinjaman sebesar USD90,9 juta.
3. PT Kertanegara Energi Perkasa, bidang usaha energi (power plant), pinjaman sebesar USD85,9 juta.
4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, bidang usaha manufaktur (baja), pinjaman sebesar USD110 juta.
5. PT Pindo Deli, bidang usaha manufaktur (pulp and paper), pinjaman sebesar USD221 juta.
6. PT Indah Kiat, bidang usaha manufaktur (pulp and paper), pinjaman sebesar USD175 juta.
7. PT Semen Bosowa, bidang usaha manufaktur (semen), pinjaman sebesar USD55,7 juta.
8. PT Tangki Merak, bidang usaha manufaktur (minyak bumi), pinjaman sebesar USD75 juta.
9. PT Sugar Labinta, bidang usaha perkebunan (gula), pinjaman sebesar USD43,4 juta.
(rzy)
0 komentar:
Posting Komentar