SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB perlu dilakukan evaluasi. Hal ini jika ternyata pada penerapannya terbukti tidak efektif dalam menekan angka kasus virus corona.
“PSBB ini kan sejak awal menjadi polemik. Banyak yang menilai kebijakan itu tidak akan efektif karena filosofinya kan hanya membatasi aktivitas masyarakat. Tidak serta merta bisa melarang. Bahkan pemerintah dianggap ingin menghilangkan tanggungjawabnya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak kebijakan PSBB,” kata Hergun kepada Radarsukabumi.com, Senin (27/4/2020).
Di samping menyoroti efektivitas PSBB, pria yang akrab disapa Hergun itu lantas menyinggung opsi karantina wilayah. Menurut dia, jika yang diterapkan adalah karantina wilayah maka yang terjadi adalah hak dan kewajiban warga dan pemerintah jelas diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Begitu satu kawasan dikarantina, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok warga dan makanan ternak selama status itu berjalan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
Namun lantaran PSBB yang dipilih sebagai penanggulangan Covid-19, kata Hergun lagi, pemerintah pun melaukan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat lagi semisal melarang kegiatan mudik, operasional bandara dari zona merah disetop, dan lainnya.
“Maka kita harapkan upaya mencegah penyebaran virus ini bisa lebih efektif dari sebelumnya,” tuturnya.
Kendati demikian, Ketua DPP Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi berbagai pembatasan itu, seperti larangan mudik, karena tetap saja orang sudah pulang kampung lebih awal sebelum pelarangan efektif dilakukan.
“Untuk itu saya menyarankan, PSBB ini dievaluasi efektivitasnya. Kalau ternyata tidak efektif dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya opsi Karantina Wilayah perlu disiapkan. Tentu dukungan anggarannya juga perlu dihitung. Termasuk daerah2 mana saja yang mau dikarantina total,” papar Hergun.
“Sembari evaluasi dilakukan, pemerintah harus memonitor kondisi masyarakat akibat PSBB, terutama yang betul-betul terganggu ekonominya. Jangan lagi ada berita orang mati kelaparan akibat PSBB Covid-19. Ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah,” tukasnya (izo/rs)
0 komentar:
Posting Komentar