DPR RI ingatkan capaian positif 7,07 persen year of year (yoy) pertumbuhan di kuartal II ini jangan sampai membuat larut dalam euforia, karena pemerintah masih punya PR besar mengejar target pertumbuhan 2021.
Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen tahun ini, dibutuhkan capaian tinggi pada dua kuartal tersisa, yaitu kuartal III dan IV.
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan memaklumi sikap pemerintah yang membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen.
"Hal tersebut merupakan pencapaian yang ditunggu-tunggu, karena sudah 4 kuartal berturut-turut perekonomian mencatat kontraksi yang mengantarkan Indonesia pada zona resesi," kata Hergun, sapaan akrabnya, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Minggu, 8 Agustus 2021.
Namun, lanjut Hergun, pemerintah tidak boleh larut dalam euforia yang berlebihan. Pasalnya, pemerintah masih harus mewujudkan target
"Saat ini sudah dilalui 2 kuartal, yakni kuartal I/2021 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,74 persen (yoy) dan kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen (yoy). Guna mencapai pertumbuhan ekonomi 2021 pada rentang tertinggi yakni 4,5 persen, pemerintah harus mampu mewujudkan pertumbuhan tinggi juga pada kuartal III dan IV 2021," kata Hergun.
Ada sejumlah tantangan di depan mata, namun politisi Partai Gerindra itu menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli 2021 merupakan yang terberat karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian.
Politisi asal Sukabumi ini kemudian menawarkan solusi konkret atas persoalan yang membelit bangsa.
Pertama, pemerintah harus melaksanakan dan menegakkan disiplin PPKM Level 4. Segala bentuk pelanggaran harus ditindak tegas dan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menaati dan mematuhi protokol kesehatan harus ditingkatkan.
Kedua, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar terwujud herd immunity di Indonesia.
Ketiga, pelaksanaan PEN yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, dan insentif usaha perlu dipercepat realisasinya untuk menahan dampak dari kebijakan PPKM level 4.
Dan keempat, pemerintah bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya yang terdiri dari Bank Indonesia, OJK, dan LPS meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dalam upaya menjaga pemulihan ekonomi nasional agar tetap pada tren perbaikan.
"Di antara sinergitas yang perlu ditingkatkan adalah memperluas digitalisasi pembayaran, mengakselerasi program restrukturisasi kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, mengakselerasi stimulus kredit kendaraan bermotor dan properti, serta mendorong peningkatan kredit perbankan," urai Hergun.
Dia berharap, sinergitas yang solid antaranggota KSSK diharapkan mampu menjaga tren perbaikan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung.
"Meskipun tetap diberlakukan PPKM, namun kegiatan dan transaksi ekonomi bisa terus berjalan sehingga mampu memberi konstribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi," tutup Hergun.***
sumber : https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1012376204/ppkm-jadi-tantangan-terberat-perekonomian-indonesia-dpr-ri-tawarkan-4-solusi-konkret?page=2
0 komentar:
Posting Komentar