Endus Oportunisme Politik, Relawan Manuk Dadali Tegas Tolak Budi Arie Gabung ke Partai Gerindra

 

SUKABUMI — Budi Arie tampaknya benar-benar tak diinginkan bergabung ke Partai Gerindra. Tidak hanya di tingkat nasional, penolakan tersebut juga terjadi di regional, seperti Sukabumi. Adalah Relawan Manuk Dadali, kelompok pendukung militan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (Hergun) yang lantang menolak bergabungnya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Dalam pernyataan bersamanya, para relawan menolak keras kehadiran Budi Arie yang dinilai tidak sejalan dengan semangat perjuangan dan nilai-nilai dasar Partai Gerindra. Mereka menegaskan bahwa partai harus dijaga dari infiltrasi kepentingan sesaat dan praktik oportunisme politik yang berpotensi mencederai idealisme perjuangan rakyat.

“Kami, relawan Manuk Dadali yang sejak awal berdiri tegak bersama Pak Hergun, menolak keras jika Budi Arie bergabung ke Gerindra. Kami tidak ingin partai ini kehilangan jati dirinya hanya karena kepentingan politik sesaat atau bentuk oportunisme politik yang mengaburkan arah perjuangan,” tegas Koordinator Relawan Manuk Dadali, Agus Firmansyah, didampingi para Koordinator Daerah Pemilihan (Koor Dapil) Se Kabupaten dan Se Kota Sukabumi antara lain Yoyok Hendrayana, Wagino, Dadin Saripudin, Noval Setiawan, Yudi Hermansyah, Karyani, Anil, Puspa, Irna Lisnawati, dan Deden Hendara, Jumat (7/11/2025).

Para relawan yang turut menghantarkan sosok Hergun ke kursi DPR RI tiga kali dari Dapil Jawa Barat IV (Kokab) Sukabumi juga berjuang memenangkan suara Prabowo duatas 70% dalam 4 pemilu presiden secara berturut turut ini menilai, Partai Gerindra sudah memiliki kader-kader berpengalaman dan militan yang layak mengisi posisi strategis tanpa perlu mendatangkan figur luar partai yang rekam jejaknya kerap menuai kontroversi. Mereka juga menegaskan bahwa Gerindra harus tetap menjadi rumah perjuangan rakyat, bukan tempat bagi mereka yang datang karena momentum politik.

“Kami ini barisan akar rumput yang berjuang bukan untuk kepentingan pribadi. Kami menolak segala bentuk oportunisme politik yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap partai,” ujar Agus menambahkan.

Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, memberikan tanggapan diplomatis namun tegas. Ia menilai setiap kader dan simpatisan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasinya, termasuk menolak atau mendukung figur tertentu, selama dilakukan dengan cara yang santun dan proporsional.

“Gerindra adalah rumah besar perjuangan rakyat. Setiap aspirasi maupun inspirasi dari relawan dan kader di daerah tentu menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan partai. Namun, semua keputusan strategis akan tetap mengacu pada mekanisme dan keputusan DPP,” ujar Hergun.

Hergun menegaskan, Partai Gerindra memiliki garis perjuangan yang tegas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, setiap orang yang ingin bergabung harus benar-benar memahami nilai perjuangan tersebut agar sejalan dengan cita-cita partai.

Ia menambahkan, Gerindra terbuka bagi siapa pun yang memiliki komitmen terhadap perjuangan rakyat, tetapi menolak mereka yang hanya datang karena dorongan kepentingan jangka pendek.

“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap cita-cita perjuangan partai,” ujar Hergun.

Hergun menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra harus tetap fokus bekerja untuk rakyat dan menjaga soliditas partai.

“Jangan sampai dinamika politik membuat kita lupa akan tujuan utama: menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.

Sikap Relawan Manuk Dadali ini menjadi bukti nyata bahwa para pendukung di akar rumput masih sangat peduli terhadap arah dan identitas Partai Gerindra. Di tengah derasnya arus politik pragmatis, mereka berdiri tegak menolak oportunisme politik demi menjaga kemurnian perjuangan dan kepercayaan rakyat. 

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Gelar Pengajian dan Berbagi Kebahagiaan Bersama 300 Anak Yatim di Sukabumi

 

SUKABUMI — Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menggelar pengajian rutin dan santunan untuk 300 anak yatim dari wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan penuh makna ini berlangsung di Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI Hergun), Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Sukabumi, pada Jumat (24/10/2025).

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa bersama, dilanjutkan dengan tausiyah yang menekankan pentingnya berbagi, kepedulian sosial, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Heri Gunawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bentuk syukur, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat silaturahmi antara dirinya dan masyarakat Sukabumi, khususnya para anak yatim yang menjadi bagian penting dalam perhatian sosialnya.

“Anak-anak yatim ini adalah amanah dan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menghadirkan kebahagiaan dan semangat bagi mereka, sekaligus menanamkan nilai kepedulian di tengah masyarakat,” ujar Heri Gunawan.

Selain santunan dan doa bersama, kegiatan juga diwarnai dengan kebersamaan dan canda tawa anak-anak yatim yang merasa senang bisa bertemu langsung dengan Hergun dan relawan Manuk Dadali yang turut hadir mendampingi.

Politisi yang akrab disapa Hergun ini menambahkan, pengajian rutin dan kegiatan sosial di Rumah Aspirasi akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi warga Sukabumi. (Ky)

Baca Selengkapnya

Hari Santri Nasional 2025, Heri Gunawan: Perlu Meneladani Perjuangan Santri

 

SUKABUMI – Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober merupakan wujud penghormatan terhadap peran besar ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penetapan tanggal 22 Oktober mengacu pada peristiwa Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1945, yang menyerukan semangat membela tanah air dari penjajah.

Pada tahun ini, peringatan Hari Santri Nasional 2025 mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.”

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani perjuangan, militansi, dan keikhlasan para santri dalam melawan penjajah.

Politisi yang biasa disapa Hergun itu melanjutkan, semangat jihad para santri kini bisa ditempatkan dalam makna yang baru yaitu untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Musuh negara saat ini adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan keterbelakangan. Tema Hari Santri pada 2025 sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan disegani di dunia,” kata Hergun kepada awak media di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).

Anggota Komisi II DPR RI itu melanjutkan, atas pengorbanan para santri yang cukup besar untuk bangsa dan negara, maka sudah selayaknya para santri mendapatkan perhatian yang lebih besar dari negara.

“Peristiwa ambruknya mushola di Pondok Pesantren Al Khioziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban meninggal dunia mencapai 67 santri, menjadi momentum penting untuk memperbaiki lingkungan pesantren,” tegas Hergun.

“Anggaran pendidikan yang setiap tahun dialokasikan 20% dari APBN juga perlu dikucurkan lebih besar untuk pesantren, termasuk untuk mendukung biaya para santri, memberikan tunjangan kepada para ustadz, dan memperbaiki bangunan pesantren agar ke depan tidak mudah ambruk,” lanjutnya.

Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu menambahkan, potensi besar yang dimiliki para santri perlu diarahkan untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Jumlah pesantren per Oktober 2025 mencapai 42.391 unit. Sementara itu, jumlah santri mencapai 1.378.687 orang, yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Peran santri dalam memberantas kemiskinan dapat dilakukan melalui edukasi yang inklusif, inkubasi wirausaha berbasis syariah, dan pemberdayaan komunitas untuk mencapai kemandirian ekonomi umat,” bebernya.

Hergun melanjutkan, bila dahulu bambu runcing dan gema takbir bisa mengalahkan meriam penjajah, maka saat ini semangat kebersamaan dan gotong-royong serta militansi para santri bisa mengalahkan kemiskinan.

“Pemerintah memang sudah menyediakan program-program kerakyatan untuk memberantas kemiskinan. Usaha tersebut membuah hasil. Kemiskinan berkurang dari 9,03% pada 2024 menjadi 8,47% pada 2025. Kolaborasi dengan santri diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih besar lagi,” katanya.

“Santri bisa dilibatkan dalam program koperasi desa/kelurahan merah putih yang saat ini sudah terdaftar 80 ribu koperasi dan yang tersebar di seluruh desa di Indonesia. Santri juga bisa dilibatkan dalam program ketahanan pangan, MBG, dan program-program pemerintah lainnya,” lanjutnya.

Politisi yang berasal dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu mendorong optimalisasi Dana Abadi Pesantren agar para santri bisa berkiprah lebih maju lagi.

“UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah mengatur adanya Dana Abadi Pesantren. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membiayai program-program peningkatan kualitas dan SDM santri, termasuk memberikan beasiswa kepada santri berprestasi, dari tingkat sarjana hingga doktor, baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

“Pada tahun 2025 dialokasikan anggaran Rp267,36 miliar untuk beasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dengan total kuota sekitar 230 santri. Angka ini tidak sebanding dengan peminatnya yang mencapai 4.463 santri. Ke depan, anggarannya perlu diperbesar agar kuota bertambah lebih banyak,” tegasnya.

Hergun menegaskan, Hari Santri Nasional 2025 perlu dirayakan dengan penuh khidmat sebagai penghormatan atas kiprah santri dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Santri juga sudah banyak berkontribusi dalam perjalanan bangsa selama 80 tahun kemerdekaan.

“Santri sudah teruji menjadi penjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Santri juga selalu berdiri di garda terdepan terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Karena itu, santri perlu diajak berkolaborasi untuk menyukseskan program-program pemerintah, terutama dalam memberantas kemiskinan, dan mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera, maju dan makmur,” pungkasnya. (Ky)

Baca Selengkapnya

KPU Kota Sukabumi Gandeng Komisi II DPR RI Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

 

KOTA SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, bekerja sama dengan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi pada Sabtu (20/9/2025).

Tenaga Ahli Heri Gunawan, Agus Firmansyah menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Heri Gunawan selaku anggota Komisi II, yang bermitra dengan KPU. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari program rutin yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat.

“Salah satu topik utama yang disampaikan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang akan membagi pemilu mendatang menjadi dua kategori, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” ujar Agus kepada wartawan di Sukabumi.

Hal ini, tambah Agus, perlu dipahami oleh masyarakat karena perubahan regulasi tersebut akan berdampak langsung pada pelaksanaan pemilu, yang nantinya akan memerlukan perubahan dalam Undang-Undang Pemilu.

“Banyak pertanyaan yang diajukan seputar pemilu oleh banyaknya peserta yang hadir, baik mengenai pemilu yang akan datang maupun masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat dalam pemilu sebelumnya,” kata Agus.

Berbagai isu disampaikan, termasuk masalah politik uang, tantangan penyelenggaraan, dan hal-hal teknis lainnya yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

“Masyarakat juga memberikan masukan yang sangat berharga untuk Komisi II dan KPU

Pentingnya Evaluasi terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Sebelumnya

Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu persoalan strategis yang harus diatasi.

Dalam kesempatan ini, KPU mengajak berbagai pihak, termasuk struktur partai, untuk bekerja sama dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

“Sosialisasi pemilu harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung. Kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi kita,” ujar Imam Sutrisno.

Imam juga mengungkapkan, beberapa masukan yang diterima dari masyarakat selama acara sangat positif dan menjadi catatan penting untuk ditindak lanjuti. Beberapa masukan yang dianggap strategis antara lain berkaitan dengan pemutakhiran data pemilu.

Meskipun hal ini terjadi di kabupaten lain, tambah Imam, tetapi penting untuk menjadi referensi agar tidak terjadi hal serupa di Kota Sukabumi.

Selain itu, lanjut Imam, ada juga penekanan pentingnya sosialisasi yang lebih terarah, terutama pada segmen pemilih baru serta pengembangan inovasi dalam proses pemilu.

“Untuk menciptakan inovasi yang relevan, kami perlu duduk bersama semua pihak. Diskusi ini penting agar setiap strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Ajak Warga Sukabumi Jadi Pemilih Cerdas Demi Demokrasi Berkualitas

 

SUKABUMI — Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengajak masyarakat Sukabumi untuk menjadi pemilih cerdas dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang digelar di Hotel Horison Kota Sukabumi, Sabtu (20/9/2025).

Dalam paparannya, legislator dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menekankan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan semata, melainkan harus dijaga melalui partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara,” ujar Heri.

Ia menyoroti pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang mencatat partisipasi nasional sebesar 81 persen. Meski tergolong tinggi, Heri mengungkapkan masih banyak catatan kritis, seperti praktik politik uang, intimidasi pemilih, dan kendala teknis pada sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap), yang menyebabkan 1.113 TPS harus menggelar pemungutan suara ulang.

Di Sukabumi, partisipasi pemilih menunjukkan tren beragam. Kota Sukabumi mencatat angka 82,88 persen, sementara Kabupaten Sukabumi hanya mencapai 77 persen. Pada Pilkada 2024, partisipasi justru menurun: Kota Sukabumi 67,68 persen dan Kabupaten Sukabumi 57 persen.

“Penurunan partisipasi dalam pilkada harus menjadi alarm bersama. Jarak waktu yang terlalu dekat antara pemilu nasional dan pilkada membuat masyarakat jenuh,” kata Heri.

Ia juga menyoroti dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah dengan jarak 2–2,5 tahun. Menurutnya, meski berpotensi meningkatkan perhatian terhadap isu lokal, putusan tersebut juga menimbulkan tantangan konstitusional dan risiko politisasi daerah oleh aktor nasional.

“MK seharusnya tidak masuk wilayah pembuatan norma. Itu ranah DPR dan Presiden. Kami akan kaji lebih dalam agar demokrasi tidak melemah,” tegasnya.

Heri juga mendorong KPU untuk memperluas sosialisasi pemilu ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah perdesaan, agar pemilih memahami mekanisme pemilu dan siap berpartisipasi secara aktif.

“Pemilu adalah wujud cinta tanah air. Dengan memilih secara sadar, rakyat menentukan arah bangsa, negara, dan daerah,” tutup Heri.

Baca Selengkapnya