KPU Kota Sukabumi Gandeng Komisi II DPR RI Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

 

KOTA SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, bekerja sama dengan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi pada Sabtu (20/9/2025).

Tenaga Ahli Heri Gunawan, Agus Firmansyah menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Heri Gunawan selaku anggota Komisi II, yang bermitra dengan KPU. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari program rutin yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat.

“Salah satu topik utama yang disampaikan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 yang akan membagi pemilu mendatang menjadi dua kategori, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” ujar Agus kepada wartawan di Sukabumi.

Hal ini, tambah Agus, perlu dipahami oleh masyarakat karena perubahan regulasi tersebut akan berdampak langsung pada pelaksanaan pemilu, yang nantinya akan memerlukan perubahan dalam Undang-Undang Pemilu.

“Banyak pertanyaan yang diajukan seputar pemilu oleh banyaknya peserta yang hadir, baik mengenai pemilu yang akan datang maupun masalah yang telah dihadapi oleh masyarakat dalam pemilu sebelumnya,” kata Agus.

Berbagai isu disampaikan, termasuk masalah politik uang, tantangan penyelenggaraan, dan hal-hal teknis lainnya yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

“Masyarakat juga memberikan masukan yang sangat berharga untuk Komisi II dan KPU

Pentingnya Evaluasi terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Sebelumnya

Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu persoalan strategis yang harus diatasi.

Dalam kesempatan ini, KPU mengajak berbagai pihak, termasuk struktur partai, untuk bekerja sama dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

“Sosialisasi pemilu harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung. Kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi kita,” ujar Imam Sutrisno.

Imam juga mengungkapkan, beberapa masukan yang diterima dari masyarakat selama acara sangat positif dan menjadi catatan penting untuk ditindak lanjuti. Beberapa masukan yang dianggap strategis antara lain berkaitan dengan pemutakhiran data pemilu.

Meskipun hal ini terjadi di kabupaten lain, tambah Imam, tetapi penting untuk menjadi referensi agar tidak terjadi hal serupa di Kota Sukabumi.

Selain itu, lanjut Imam, ada juga penekanan pentingnya sosialisasi yang lebih terarah, terutama pada segmen pemilih baru serta pengembangan inovasi dalam proses pemilu.

“Untuk menciptakan inovasi yang relevan, kami perlu duduk bersama semua pihak. Diskusi ini penting agar setiap strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Ajak Warga Sukabumi Jadi Pemilih Cerdas Demi Demokrasi Berkualitas

 

SUKABUMI — Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengajak masyarakat Sukabumi untuk menjadi pemilih cerdas dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang digelar di Hotel Horison Kota Sukabumi, Sabtu (20/9/2025).

Dalam paparannya, legislator dari Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menekankan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan semata, melainkan harus dijaga melalui partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara,” ujar Heri.

Ia menyoroti pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang mencatat partisipasi nasional sebesar 81 persen. Meski tergolong tinggi, Heri mengungkapkan masih banyak catatan kritis, seperti praktik politik uang, intimidasi pemilih, dan kendala teknis pada sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap), yang menyebabkan 1.113 TPS harus menggelar pemungutan suara ulang.

Di Sukabumi, partisipasi pemilih menunjukkan tren beragam. Kota Sukabumi mencatat angka 82,88 persen, sementara Kabupaten Sukabumi hanya mencapai 77 persen. Pada Pilkada 2024, partisipasi justru menurun: Kota Sukabumi 67,68 persen dan Kabupaten Sukabumi 57 persen.

“Penurunan partisipasi dalam pilkada harus menjadi alarm bersama. Jarak waktu yang terlalu dekat antara pemilu nasional dan pilkada membuat masyarakat jenuh,” kata Heri.

Ia juga menyoroti dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah dengan jarak 2–2,5 tahun. Menurutnya, meski berpotensi meningkatkan perhatian terhadap isu lokal, putusan tersebut juga menimbulkan tantangan konstitusional dan risiko politisasi daerah oleh aktor nasional.

“MK seharusnya tidak masuk wilayah pembuatan norma. Itu ranah DPR dan Presiden. Kami akan kaji lebih dalam agar demokrasi tidak melemah,” tegasnya.

Heri juga mendorong KPU untuk memperluas sosialisasi pemilu ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah perdesaan, agar pemilih memahami mekanisme pemilu dan siap berpartisipasi secara aktif.

“Pemilu adalah wujud cinta tanah air. Dengan memilih secara sadar, rakyat menentukan arah bangsa, negara, dan daerah,” tutup Heri.

Baca Selengkapnya

Hergun: Merdeka Itu Janji, dan Janji Itu Harus Kita Tepati!

 

SUKABUMI – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (Hergun), menyampaikan pesan kebangsaan penuh makna dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengusung tagline “Bersatu Berdaulat — Indonesia Sejahtera — Indonesia Maju”, Hergun menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada rakyat.

“Delapan puluh tahun yang lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dengan darah, air mata, dan nyawa. Mereka tidak pernah bertanya apa untungnya bagi mereka, karena yang mereka pikirkan hanya satu: masa depan Indonesia. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membalas pengorbanan itu?” ujar Hergun lantang, Minggu (17/8/2025).

Ia menekankan pentingnya makna simbol negara yang abadi, khususnya Bendera Merah Putih. “Merah Putih bukan hanya bendera — ia adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ia dijahit oleh harapan dan disiram oleh darah serta doa para pejuang. Kibarkanlah, bukan karena negeri ini sempurna, tapi karena kita terus mencintai dan berupaya menyempurnakannya,” tegasnya.

Dalam pesannya, Hergun juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga kehormatan simbol negara. “Berekspresi boleh, mengkritik pun sah. Namun, Bendera Merah Putih adalah simbol negara yang harus dijaga. Mari tunjukkan cinta Tanah Air tanpa mengaburkan nilai-nilai yang menyatukan kita,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa perjuangan di era modern adalah memastikan kesejahteraan rakyat. Harga kebutuhan pokok yang terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta lapangan kerja yang luas, menurutnya merupakan tolok ukur kemerdekaan sejati.

“Jika rakyat masih susah makan, berarti kemerdekaan kita belum sempurna. Jika anak-anak kita masih terhambat sekolah, perjuangan kita belum selesai,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPP Partai Gerindra, Hergun menyerukan agar bangsa Indonesia berdiri tegak di tengah tantangan global dengan mengedepankan persatuan. “Persatuan adalah nyawa dari Pancasila dan jiwa dari UUD 1945. Kita bangsa besar dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Syaratnya satu: bersatu dan berdaulat agar Indonesia sejahtera dan maju bukan sekadar slogan, tapi kenyataan,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Hergun menggelorakan semangat kemerdekaan. “Merdeka adalah janji! Janji kepada rakyat untuk setia mengabdi, janji kepada pahlawan untuk melanjutkan perjuangan. Dan janji itu harus kita tepati! Demi Bersatu Berdaulat — Indonesia Sejahtera — Indonesia Maju! Merdeka!” (Ky)

sumber : https://sukabumiku.id/hergun-merdeka-itu-janji-dan-janji-itu-harus-kita-tepati/

Baca Selengkapnya

Dukung Penuh RAPBN 2026: Heri Gunawan Bersuara di Gedung DPR RI

 

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan Tahun 2026 di Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025), mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan. Legislator yang akrab disapa Hergun tersebut menilai rancangan tersebut sebagai peta jalan strategis untuk membawa Indonesia menuju lompatan besar pembangunan.

“Ini adalah RAPBN yang berani, visioner, dan berpihak penuh kepada rakyat. Presiden Prabowo membuktikan bahwa kepemimpinan sejati adalah keberanian mengambil langkah-langkah besar demi masa depan bangsa,” ujarnya penuh semangat.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menegaskan, fokus pada penguatan daya beli, dukungan penuh terhadap UMKM, ketahanan pangan, pemerataan infrastruktur, hingga reformasi birokrasi adalah senjata utama untuk menghadapi tantangan global dan menjamin kesejahteraan rakyat.

“Angka-angka dalam RAPBN ini bukan sekadar data, tapi janji kerja nyata yang akan dirasakan masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memuji keberpihakan Presiden dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebagai Pondasi bangsa yang kuat. “Langkah ini menunjukkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan politik, tetapi misi nasional yang sedang kita wujudkan bersama,” imbuhnya.

Dengan penuh optimisme, Hergun menutup pernyataannya, “Seluruh rakyat Indonesia harus berdiri di belakang Presiden Prabowo. RAPBN 2026 adalah kompas menuju masa depan yang makmur, berdaulat, dan disegani dunia!”

Sumber : https://www.sukabumiupdate.com/nasional/161943/dukung-penuh-rapbn-2026-heri-gunawan-bersuara-di-gedung-dpr-ri

Baca Selengkapnya

Hergun Gaungkan Reforma Agraria di Sukabumi dan Dorong Akselerasi Sertifikasi Tanah Lewat PTSL

 

SUKABUMI – Komitmen untuk memperjuangkan keadilan agraria terus digelorakan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan. Dalam kegiatan sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (07/08/25).

Hergun sapaan akrabnya menyampaikan pentingnya percepatan reforma agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai solusi nyata terhadap ketimpangan lahan dan ketidakpastian hukum pertanahan.

Menurut Heri, sosialisasi ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi bentuk nyata kehadiran wakil rakyat dalam menjawab persoalan agraria di tingkat akar rumput.

“Reformasi agraria bukan sekadar program rutin. Ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah yang masih terjadi, termasuk di Sukabumi,” tegasnya.

Ia menyoroti masih banyaknya warga di Sukabumi yang belum memiliki sertifikat tanah, serta persoalan tumpang tindih lahan dan praktik mafia tanah yang meresahkan.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga kehilangan hak atas tanahnya hanya karena tidak memiliki bukti legal. Negara harus hadir memberikan kepastian,” sambungnya.

Dalam paparannya, Heri juga menjelaskan ragam program strategis ATR/BPN yang tengah berjalan, termasuk percepatan sertifikasi tanah dan penataan ruang yang inklusif. Ia menekankan bahwa sertifikat tanah bukan hanya bukti legalitas, tetapi juga menjadi aset ekonomi produktif.

“Melalui PTSL, masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah dengan proses yang cepat, murah, dan transparan. Ini membuka akses pembiayaan untuk usaha rakyat,” jelas Ketua DPP Gerindra Bidang UMKM itu.

Heri Gunawan merinci sejumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL tahun 2025 di Kabupaten Sukabumi, seperti di Kecamatan Cidadap Desa Cidadap, Kecamatan Jampangtengah Desa Tanjungsari, Sindangresmi, Bojongjengkol, Bojongtipar, Panumbangan, dan Padabeunghar, Kecamatan Cibadak Desa Sekarwangi, Karangtengah, dan Batununggal, Kecamatan Sagaranten Desa Margaluyu dan Sinarbentang dan Kecamatan Cicurug Desa Pasawahan.

Namun, dari total 47 kecamatan dan 381 desa di Kabupaten Sukabumi, program PTSL baru menyasar 5 kecamatan (10,63%) dan 13 desa (3,41%).

“Kami akan terus mendorong agar cakupan program PTSL diperluas. Masih banyak warga yang membutuhkan legalitas tanah, dan itu harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Heri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa agar program pertanahan berjalan optimal. Ia meminta pemerintah daerah memberikan keringanan atau membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tanah yang didaftarkan lewat PTSL.

“Keringanan BPHTB akan sangat membantu masyarakat. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam hal ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk segera memasang patok tanda batas tanah sebagai persiapan mengikuti program PTSL, yang menjadi syarat utama dalam pengukuran bidang tanah oleh petugas pertanahan.

“Pemasangan patok sangat penting untuk menjamin kepastian batas dan mempercepat proses sertifikasi,” imbuhnya.

Heri juga menyinggung soal maraknya praktik mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya literasi masyarakat. Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap mafia tanah harus menjadi prioritas nasional.

“Negara harus hadir melindungi hak-hak rakyat. Kita tidak boleh kalah oleh mafia tanah,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi ajang dialog terbuka antara Heri Gunawan dan warga Desa Sukaresmi. Beragam aspirasi disampaikan, mulai dari keluhan sertifikasi tanah, sengketa batas wilayah, hingga kendala teknis program PTSL.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kantor Pertanahan setempat, aparat desa, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir.

Heri berharap, masyarakat semakin memahami pentingnya legalitas tanah dan ikut aktif dalam mendorong keberhasilan program reforma agraria di daerahnya.

“Keadilan agraria bukan hanya slogan. Ia harus menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Dan kita harus wujudkan bersama,” pungkasnya. (Ky)

sumber : https://sukabumiku.id/hergun-gaungkan-reforma-agraria-di-sukabumi-dan-dorong-akselerasi-sertifikasi-tanah-lewat-ptsl/

Baca Selengkapnya