JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyesalkan besarnya jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di APBN 2020 yang mencapai Rp 234,7 Triliun.
Menurut politikus Gerindra itu, SILPA APBN 2020 tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 54 triliun.Di sisi lain, kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun ini, realisasi pembiayaan utang juga cukup besar, yakni Rp 1.226,8 triliun.
"Utang yang dicetak tersebut memiliki konsekuensi membayar bunga," ucap Hergun dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (27/1).
Forum itu membahas soal realisasi APBN 2020 terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional/PEN; pelaksanaan APBN 2021 dan keberlanjutan PEN 2021 dan sejumlah isu lainnya.
"Utang yang dicetak tersebut memiliki konsekuensi membayar bunga," ucap Hergun dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (27/1).
Forum itu membahas soal realisasi APBN 2020 terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional/PEN; pelaksanaan APBN 2021 dan keberlanjutan PEN 2021 dan sejumlah isu lainnya.
Hergun melanjutkan, pada 2019 realisasi biaya bunga utang mencapai Rp 275,5 triliun. Angkanya meningkat pada 2020 menjadi Rp 314,1 triliun, dan pada 2021 dialokasikan Rp 373,26 triliun.
Biaya bunga tersebut menurut Hergun, jauh lebih tinggi dibanding total anggaran subsidi pada 2020 yang hanya Rp 196,2 triliun, mencakup subsidi BBM, LPG, Listrik, dan Non-Energi.
Biaya bunga tersebut menurut Hergun, jauh lebih tinggi dibanding total anggaran subsidi pada 2020 yang hanya Rp 196,2 triliun, mencakup subsidi BBM, LPG, Listrik, dan Non-Energi.
"Pengurangan subsidi BBM berdampak menghilangnya BBM jenis premium dari pasaran. Sepeda motor dan angkutan umum dipaksa mengonsumsi pertalite," ucap Hergun.
arena itu dia menyayangkan adanya SILPA APBN 2020 yang begitu besar.
"Kelebihan SILPA itu sangat disayangkan. Di satu sisi negara sudah mengorbankan pengurangan subsidi demi membayar bunga utang, namun di sisi pemerintah tidak maksimal dalam penggunaan uang hasil utang tersebut," tegasnya.
"Kelebihan SILPA itu sangat disayangkan. Di satu sisi negara sudah mengorbankan pengurangan subsidi demi membayar bunga utang, namun di sisi pemerintah tidak maksimal dalam penggunaan uang hasil utang tersebut," tegasnya.
Untuk itu dia meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan kenapa SILPA sebesar itu bisa terjadi. Termasuk SILPA PEN yang mencapai Rp 115,42 triliun.
"Program apa yang gagal dieksekusi pada 2020? Pemerintah menarik utang Rp 1.226,8 triliun, namun ada sisa anggaran Rp 234,7 triliun, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah?" katanya mempertanyakan.
Selain itu, ketua DPP Gerindra ini juga mempertanyakan kenapa di saat masih ada SILPA sebesar itu, namun pada Januari 2021 ini pemerintah masih menjual SBN/mencari utang?
Selain itu, ketua DPP Gerindra ini juga mempertanyakan kenapa di saat masih ada SILPA sebesar itu, namun pada Januari 2021 ini pemerintah masih menjual SBN/mencari utang?
"Ironisnya lagi pemerintah menargetkan penjualan SBN pada kuartal satu 2021 mencapai Rp 342 triliun," ucap Hergun dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Dito Ganinduto itu.(fat/jpnn)
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Hergun Sesalkan SILPA 2020 Mencapai Rp 234,7 Triliun, Bunga Utang Juga Meningkat",
https://www.jpnn.com/news/hergun-sesalkan-silpa-2020-mencapai-rp-2347-triliun-bunga-utang-juga-meningkat
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
"Hergun Sesalkan SILPA 2020 Mencapai Rp 234,7 Triliun, Bunga Utang Juga Meningkat",
https://www.jpnn.com/news/hergun-sesalkan-silpa-2020-mencapai-rp-2347-triliun-bunga-utang-juga-meningkat
0 komentar:
Posting Komentar