Pemerintah Diminta Tidak Naikkan Harga BBM dan TDL

Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk periode Agustus 2015 karena bila itu dilakukan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Heri Gunawan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ada lima indikator tidak dinaikkan BBM dan TDL oleh pemerintah.

Pertama, harga minyak dunia sedang turun. Per 13 Agustus 2015 harga crude oil (nymex) turun 0,09 atau saat ini berada di kisaran 43,21 dolar per barrel.

Kedua, kenaikan harga BBM dan TDL pasti memicu kenaikan ongkos operasional dan angkutan yang akan merembes pada naiknya harga-harga." Dan kenaikan itu akan sulit untuk turun lagi," kata Heri dalam rilis yang diterima Antara Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Faktor ketiga, ungkap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut pasti akan memicu inflasi yang lebih tinggi. 

"Saat ini, inflasi kita masih tinggi. Laporan BPS per Juli 2015 sebesar 7,26 persen (year to year). Kenaikan inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga pengeluaran," katanya.

Keempat, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut akan memukul kegiatan usaha-usaha, terutama IKM dan UKM yang sedang kesulitan ongkos operasional dan produksi.

Kelima, kenaikan harga BBM dan TDL tersebut ujungnya akan memicu gelombang pengangguran yang lebih tinggi. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik 300 ribu orang.

"Berdasarkan kelima indikator tersebut, maka langkah kenaikan harga BBM dan TDL tidak bisa diterima akal sehat. Pemerintah sepertinya sedang menjebloskan rakyatnya yang sedang sulit menjadi tambah melarat. Rasa kemanusiaan pemerintah menjadi dipertanyakan," demikian politisi Partai Gerindra itu. (ant/dwi)

-----------------------------------------------------

Pemberitaan dengan tema yang sama :

1. RMOL : Awas, Kado Hari Kemerdekaan Dihadiahi BBM dan TDL Naik
2. Ekonomi Bisnis : Pemerintah Diminta Tidak Naikkan Harga BBM dan TDL
3. Berita Buana : Heri Gunawan: Patut Dipertanyakan Rasa Pri Kemanusiaan Jokowi-JK
4. Sindo Trijaya : PEMERINTAH DIMINTA TAK NAIKAN HARGA BBM DAN TDL
5. Harian Berita Sore : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI : Naikkan Harga BBM dan TDL, Rakyat Tambah Susah
6. Jurnal Parlemen : Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL
7. Poskotanews :  DPR: Harga BBM dan TDL Bisa Naik Minggu Ini
8. EnergiToday : 5 Indikator Pemerintah tak Naikkan BBM dan TDL
9. Ipotnews : Ini Lima Indikator Mengapa Pemerintah Tak Perlu Naikkan Harga BBM Dan Listrik
10. Harian Terbit : DPR Kecewa, Jokowi Bakal Naikkan Harga BBM dan TDL Lagi
11. Fajar.co.id : Naikkan BBM dan TDL, Pemerintah Tambah Kesusahan Rakyat
12. Lensa Indonesia : Politikus Gerindra sebut rakyat Indonesia “dikado” BBM dan TDL naik 
13. Motodewo : Pemerintah diminta tidak naikan harga BBM dan TDL
14. Media.iyaa : Ini Alasan Kenaikan BBM dan TDL Tidak Bisa Diterima
15. Metrotv News : Kenaikan BBM & TDL Jangan Jadi 'Kado' HUT ke-70 RI
16. Sorotnews : Legislator Minta Pemerintah Tidak Menaikan Harga BBM Dan TDL
17. Motodewo : Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL
18. Viva.co.id : Kenaikan BBM dan TDL Hanya Akan Memberatkan Rakyat
19. SorotNews : Wakil Ketua Komisi VI DPR Menilai Tak Ada Yang Spesial Dari Pidato Presiden
20. Berita Satu : DPR: Naikkan Harga BBM, Pemerintah Tambah Kesulitan Rakyat
21. Bisnis.com : 5 Alasan Pemerintah Tak Perlu Naikkan Harga BBM & Listrik
22. SuaraTambang : Jarman: TDL Tidak Naik Untuk Tahun ini
23. AntaraNews : Pemerintah diminta tidak naikan harga BBM dan TDL
24. Sumatra Ekspres : BBM dan TDL Naik, Pemerintah Bikin Rakyat Tambah Melarat
25. RMOL Jakrta : TDL dan BBM Bakal Naik, Pemerintah Dinilai Tak Punya Rasa Kemanusian
26. Indopetronews : 2015, DPR Desak Pemerintah tak Naikkan Harga BBM dan TDL
27. Parepos : Premium Bakal Jadi Rp8.000
28. Harian Terbit : Anggaran Subsidi Berkurang, Tarif Dasar Listrik Bakal Naik
29. Indonesia.go.id : Pemerintah diminta tidak naikan harga BBM dan TDL

Baca Selengkapnya

Kenaikan BBM Korbankan Rakyat Kecil

Jakarta (dpr.go.id) - Kebijakan atas harga BBM yang naik turun adalah bukti bahwa pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan BBM kepada mekanisme pasar. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD 1945.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan kepada pers Senin (30/3) sore menyatakan, kebijakan harga BBM yang naik-turun akan menimbulkan ketidakpastian, baik bagi produsen maupun konsumen. “ Kebijakan ini juga tidak lebih sebagai jalan pemerintah untuk mendapatkan tambahan fiskal dengan jalan pintas,” tambahnya.

Pemerintah lanjut dia, sepertinya ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM dengan mengorbankan rakyat kecil. Betapa tidak, kenaikan harga BBM telah memberi dampak pada naiknya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat kecil. Seperti petani, pedagang pasar, supir angkot, supir taksi, tukang ojek dan ibu rumah tangga. Kenaikan harga BBM dapat mendongkrak harga bahan pokok hingga 40 persen. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra juga menegaskan, dari beberapa kebijakan yang ada, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi antara 0,5% sampai 2%. Setidaknya, dalam 3 (tiga) bulan ke depan akan terjadi peningkatan biaya produksi yang disusul oleh kenaikan harga-harga  di pasar.

Kenaikan inflasi, menurut Heri, sudah pasti akan menyebabkan kenaikan biaya hidup masyarakat . Dari kajian yang ada, kenaikan harga BBM akan menyebabkan pembengkakan biaya hidup masyarakat di atas 15 %. Berarti dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ke depan akan terjadi penurunan permintaan karena turunnya daya beli.

Akibat lebih lanjut, akan memberi dampak pada beberapa sektor, antara lain turunnya produksi karena kenaikan harga pokok produksi dan penurunan permintaan yang ujungnya dapat mengakibatkan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja/jumlah lapangan kerja. Di sisi lain, akan terjadi kenaikan harga terutama bahan kebutuhan pokok berpotensi menurunkan volume perdagangan dalam negeri. Terlebih Usaha Kecil Menengah (UKM) akan menjadi sektor yang paling tertekan karena tidak serta merta dapat menaikkan harga jual produksi ke konsumen.

“Kenaikan BBM akan mengganggu penyerapan tenaga kerja, diperkirakan pengurangan akan semakin bertambah,” katanya. Keadaan ini semakin berat dan diperparah ketika harga gas naik, harga beras naik, harga gula dan kebutuhan pokok lainnya.

Karena itu kata Heri, tidak heran kalau mulai muncul proses di banyak tempat dari berbagai kalangan terkait kenaikan BBM. Pemerintah harus mau mendengar keluhan masyarakat di bawah. Jangan sampai pemerintah yang keras kepala ini akan memunculkan gejolak yang lebih besar.

Ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah penting dan strategis, diantaranya melakukan evaluasi kebijakan BBM yang naik-turun yang bertentangan dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Kebijakan itu menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya pelaku UKM yang berjumlah 54 juta.

Pemerintah juga diminta meninjau seluruh kebijakan dan peraturan di sektor hulu migas yang mengendalikan kekayaan nasional dan merugikan negara. Cara mencari ruang fiskal baru masih bisa ditempuh melalui peningkatan pajak perusahaan produsen kendaraan berbahan bakar minyak, pajak penghasilan untuk golongan tertentu, pajak untuk mobil pribadi, berantas korupsi dan mafia migas serta retivalisasi asset. Upayakan terus untuk menemukan energi baru dan terbarukan sebagai pengganti BBM seperti energi nuklir, biomassa, energi angin dan energy lainnya. (spy)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Baca Selengkapnya