Pegadaian Perlu Lebih Agresif

PT Pegadaian (Persero) sudah sepatutnya mengembangkan diri lebih agresif, sesuai profil perusahaan yang telah memiliki outlet pelayanan 4661 di seluruh Indonesia. Perusahaan BUMN yang sudah merintis bisnisnya sejak era VOC Belanda ini sepatutnya tetap dipertahankan pemerintah.

"Kalau melihat sekilas laporan keuangan Pegadaian, rasanya ini ingin kencang tapi masih direm-rem. Harapan saya Pegadaian bisa lebih agresif, perlu ada sales counter agar lebih dekat ke publik," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan saat melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Pegadaian Provinsi Maluku, di Ambon, Selasa (9/12/14).

Ia menambahkan dengan perputaran uang mencapai Rp10 triliun/bulan bisa dikatakan Pegadaian bukanlah bisnis kecil. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta pemerintah tetap mempertahankan perusahaan ini karena bukan tidak mungkin banyak investor yang berminat.

Sementara itu anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Golkar Sarmuji menilai dengan jaringan yang sudah terintegrasi online di seluruh Indonesia, Pegadaian seharusnya bisa berbisnis apa saja. Ia meminta publikasi agar lebih ditingkatkan agar dapat membidik segmen lain masyarakat.

"Membuat jaringan seperti Pegadaian menurut saya 100 tahun belum tentu bisa. Publikasi perlu lebih ditingkatkan karena saya sendiri baru tahu kalau Pegadaian ini juga menjual emas," tuturnya.

Dalam penjelasannya Harianto Widodo, Direktur Bisnis I PT Pegadaian menyebut pendapatan perusahaan pada Semester I tahun 2014 sebesar Rp 4,1 triliun atau tumbuh 6,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun. Sementara total aset mencapai Rp 33 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 29 triliun.

Di Provinsi Maluku saat ini terdapat 31 outlet dengan 9 cabang dan 22 unit. Outstanding Loan (OSL) terbesar ada di Kota Ambon Rp48.6 miliar diikuti Nusaniwe Rp35 miliar. Kunjungan Tim Kunker Komisi VI ke PT Pegadaian Cabang Ambon mendapat sambutan hangat para karyawan. "Ini pertama kalinya anggota dewan berkunjung ke sini," kata Kamil salah seorang karyawan. (iky), foto : ibnur khalid/parle/hr.

Sumber : www.dpr.go.id