Kunjungan ini dipimpin oleh Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, bersama jajaran anggota Komisi II termasuk Heri Gunawan (Fraksi Gerindra).
Rombongan Komisi II diterima langsung oleh Bupati Purwakarta beserta jajaran, serta dihadiri unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Ombudsman RI, Kanwil BPN Jawa Barat, hingga Kantor Pertanahan Purwakarta. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Purwakarta sejak pukul 09.30 WIB.
HG Soroti Kemandirian Fiskal dan Kinerja BUMD Purwakarta
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menekankan bahwa salah satu fokus utama kunjungan ini adalah melihat sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam:
• pengelolaan PAD, TKD, dan APBD,
• kinerja BUMD dan BLUD,
• efektivitas pelayanan publik,
• tata ruang dan pengembangan wilayah,
• serta upaya daerah mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam pemaparannya, HG menilai bahwa kapasitas fiskal Purwakarta masih tergolong lemah, ditandai dengan ketergantungan besar terhadap transfer pusat. “Struktur pendapatan daerah yang masih didominasi TKD menunjukkan perlunya inovasi dan penguatan potensi lokal. Daerah harus membangun model pengelolaan fiskal yang lebih produktif, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelasnya.
HG juga menyoroti ketimpangan kinerja antar BUMD, di mana hanya Perumda BPR yang menunjukkan performa sehat dan berkontribusi signifikan terhadap PAD. Sementara beberapa BUMD lain mencerminkan lemahnya manajemen, pemborosan anggaran, dan tidak optimalnya kontribusi bagi masyarakat.
“BUMD sebagai mesin ekonomi daerah harus dikelola profesional. Dana publik tidak boleh hilang tanpa hasil. Jika ada yang terbukti gagal, evaluasi menyeluruh bahkan restrukturisasi harus dilakukan,” tegas HG.
Isu BUMD Mendapat Perhatian Khusus Komisi II
Rombongan Komisi II menyoroti secara rinci:
• Besarnya suntikan modal kepada beberapa BUMD yang tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.
• Indikasi buruknya tata kelola dan lemahnya akuntabilitas.
• Perlunya audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan, termasuk potensi KKN.
• Keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif dan substantif BLUD sesuai regulasi nasional.
Komisi II menekankan bahwa penguatan BUMD/BLUD sangat penting untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pelayanan dasar, dan menopang program strategis daerah.
Tata Ruang dan Pelayanan Publik juga Jadi Sorotan
Selain fiskal dan BUMD, Komisi II DPR RI turut mendalami persoalan:
• Defisit Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kecamatan padat penduduk.
• Penanganan volume sampah yang meningkat tiap tahun.
• Penyempitan kawasan hutan.
• Kemacetan dan kepadatan transportasi di pusat kota.
• Belum selarasnya RTRW dengan dinamika pembangunan dan kebijakan provinsi-nasional.
• Kesiapan dan perkembangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
HG menekankan pentingnya tata ruang yang terukur dan taat regulasi karena berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas pembangunan. “Kasus pergerakan tanah di beberapa desa harus menjadi alarm bagi perencanaan ruang ke depan. Pemerintah daerah wajib memastikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR,” ujarnya.
Pelayanan Dasar dan Ekonomi Daerah
Komisi II juga meminta penjelasan komprehensif mengenai:
• pemerataan akses pelayanan pendidikan–kesehatan,
• strategi peningkatan ekonomi daerah,
• sektor unggulan Purwakarta seperti industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan pariwisata,
• serta pemanfaatan Dana Desa untuk ekonomi desa, ketahanan pangan, dan pelindungan sosial.
HG menegaskan bahwa seluruh program harus menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal.
Komitmen Komisi II DPR RI
Komisi II DPR RI berharap hasil kunjungan ini dapat:
• menjadi rujukan penguatan tata kelola pemerintahan daerah,
• mendorong percepatan reformasi birokrasi,
• membantu Purwakarta memperbaiki kinerja fiskal, BUMD, serta pelayanan publik,
• serta memastikan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional.
“Kami datang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan baik, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Komisi II akan terus mengawal data, rekomendasi, dan langkah tindak lanjut setelah kunjungan ini,” tutup HG.
0 komentar:
Posting Komentar