VIVA.co.id - Sikap yang ditunjukkan Kapal Coast-Guard Cina yang terkesan menghalang-halangi kapal KKP di Wilayah NKRI harus dipandang sebagai bentuk pelecehan terhadap Kedaulatan Republik Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Menurutnya masalah klaim Cina tentang traditional fishing zone tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), kalaupun ada tentang traditional fishing rights itu harus atas kesepakatan bersama diantara negara, jadi klaim tersebut tidak berdasar.
“Saya mengapresiasi sikap Kementerian Kelautan dan Kementerian Luar Negeri yang telah melakukan protes. Namun Ke depan, sikap-sikap Cina seperti itu sangat bisa jadi akan terulang kalau pemerintah Republik Indonesia tidak mengambil sikap tegas dan tuntas. Ini bukan hanya soal kapal ikan yang melakukan illegal fishing tapi ini pencaplokan tersistematis untuk tujuan-tujuan jangka panjang,” ujarnya, Jumat 25 Maret 2016.
Ia menambahkan, sengketa Natuna nampaknya akan merupakan bom waktu. Ia menilai konflik Natuna soal perebutan sumber daya alam.
“Selain minyak bumi, wilayah itu menyimpan cadangan gas alam terbesar di dunia. Banyak ahli mengklaim Natuna adalah 'surga' energi terbesar di dunia yang bernilai ekonomi tinggi,” ucap Politisi Gerindra ini.
Lebih lanjut dijelaskan, di Blok Natuna D-Alpha, misalnya, tersimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Cadangan itu tidak akan habis hingga 30 tahun mendatang. Sementara itu, potensi gas yang recoverable di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Lebih jauh, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut.
“Jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp6.000 triliun. Nilai itu sama dengan 3 kali lipat APBN saat ini. Tercatat, beberapa perusahaan asing seperti Petronas (Malaysia), ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil (Norwegia), ENI (Italia), Total Indonesie (Perancis), dan China National Petroleum Corporation (China) pernah bercokol di situ dan ikut menikmati untung besar,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, cara-cara Cina yang melecehkan Kedaulatan Republik Indonesia bisa jadi merupakan bagian dari upaya sistematis Cina yang ingin mencaplok Natuna karena motif penguasaan Sumber Daya Alam. Rasanya Cina akan terus ngotot mencaplok Natuna karena mereka tahu akan untung besar dari pendapatan gas. Sedang kita, buntung. Pendapatan sektor Migas pasti terpuruk.
“Jangan berbicara ini adalah urusan negara lain, jangan juga berbicara tidak ikut-ikutan. Kedaulatan Natuna milik Indonesia, kedaulatan laut teritorial Indonesia, Jangan biarkan bangsa asing menginjak-injak wilayah Kedaulatan NKRI walau hanya sejengkal,” katanya.
0 komentar:
Posting Komentar