Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

JHeri Gunawan Apresiasi Peluncuran Program Pemuda Pelopor Desa di Sukabumi

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Jelang Pemilu 2029, Heri Gunawan Minta Warga Tak Hanya Memilih, Tapi Ikut Mengawal

 


Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilih dinilai menjadi fondasi utama bagi kualitas demokrasi. Karena itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengajak masyarakat mulai mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2029. 

Ajakan tersebut langsung disampaikan Heri Gunawan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Aula Gedung Agro Park Mabda Islami, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/8/2026). 

 Hergun sapaan akrabnya mengajak warga tidak hanya sekadar datang menyalurkan hak pilih di TPS, tetapi juga terlibat langsung sebagai penyelenggara pemilu di tingkat adhoc.

Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu sekaligus mengawal proses demokrasi agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). 

 "Masyarakat perlu menjadi pemilih cerdas yang memahami integritas kandidat, bukan yang terpengaruh politik uang. Kami mendorong KPU memperbanyak sosialisasi dan mengajak warga aktif mendaftar sebagai badan adhoc penyelenggara pemilu periode berikutnya," tegas Heri. 

Dorongan peningkatan partisipasi ini didasari evaluasi gelaran pemilu sebelumnya di Kabupaten Sukabumi. Dari total 1.997.822 DPT, tingkat partisipasi warga pada Pemilu 2024 mencapai 77 persen, sedangkan pada Pilkada 2024 menurun menjadi 57 persen.

Sebagai pemegang kebijakan, DPR RI bersama KPU terus mempersiapkan regulasi pendukung. Saat ini Komisi II DPR RI mulai membahas RUU Pemilu 2029 yang mencakup 11 poin krusial, mulai dari evaluasi threshold, sistem pemilu, hingga digitalisasi tahapan. 

 Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Ahmad Mulya Safei dan Rudini, narasumber Yayan Karyani, serta dipandu oleh moderator Khalid Habibie. (Den)

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Jelang Pemilu 2029, Heri Gunawan Minta Warga Tak Hanya Memilih, Tapi Ikut Mengawal"
Baca selengkapnya di: https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95117475075/jelang-pemilu-2029-heri-gunawan-minta-warga-tak-hanya-memilih-tapi-ikut-mengawal

Kawal Hak Tanah Warga, Hergun Desak Penuntasan Reforma Agraria di Sukabumi

 


Percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa agraria menjadi perhatian serius di Kabupaten Sukabumi. Untuk mengawal hak-hak pertanahan masyarakat, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menggelar sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Aula Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kamis (6/8/2026). 

 Legislator yang akrab disapa Hergun tersebut menegaskan bahwa langkah pengawasan ini penting dilakukan agar anggaran negara benar-benar difokuskan pada pelayanan rakyat. 

 “Pendaftaran tanah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, rasa aman, serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi warga,” kata Heri Gunawan.

Upaya pengawalan parlemen ini sejalan dengan melonjaknya target lokasi PTSL di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 hingga 84,62 persen, yakni menjangkau 24 desa di 6 kecamatan. Khusus Kecamatan Nyalindung, terdapat 8 desa yang menjadi sasaran program pertanahan tahun ini. 

Guna menunjang keberhasilan program tersebut, Hergun meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi memberikan keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi peserta PTSL. 

 “Kami imbau masyarakat untuk segera memasang patok tanda batas tanah agar memudahkan pengukuran oleh petugas BPN,” tandasnya.

Selain PTSL, DPR RI turut mendesak Kementerian ATR/BPN mempercepat penyelesaian sengketa lahan eks-HGU Cidahu bekas PT Perbakti untuk ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) paling lambat Desember 2026. 

 “Penuntasan sengketa ini krusial mengingat lahan tersebut sudah dimanfaatkan warga selama 20 tahun untuk pertanian, ekowisata, dan UMKM,” bebernya. 

 Parlemen juga mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf serta perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS) dari alih fungsi demi menjaga ketahanan pangan daerah.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan, perwakilan Kanwil BPN Jawa Barat, jajaran Pemerintah Desa Cisitu, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat. (Den)

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul "Kawal Hak Tanah Warga, Hergun Desak Penuntasan Reforma Agraria di Sukabumi"
Baca selengkapnya di: https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95117475010/kawal-hak-tanah-warga-hergun-desak-penuntasan-reforma-agraria-di-sukabumi

Gelar Sosialisasi ATR/BPN di Nyalindung, Heri Gunawan Dorong Percepatan PTSL dan Reforma Agraria

 


Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menggelar Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipusatkan di Aula Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (06/08/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, jajaran Pemerintah Desa Cisitu, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat.

Dalam arahannya, legislator yang akrab disapa Hergun tersebut menegaskan komitmen parlemen dalam mengawal hak-hak pertanahan masyarakat, percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga penuntasan sengketa Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi.

“DPR RI melalui Komisi II terus memastikan agar anggaran negara benar-benar difokuskan untuk pelayanan rakyat. Pendaftaran tanah harus memprioritaskan rasa aman, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi warga,” tegas Heri Gunawan.

Target PTSL Sukabumi 2026 Melonjak

Hergun mengapresiasi adanya kenaikan signifikan target lokasi PTSL di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2026. Tahun ini, program PTSL menjangkau 24 desa yang tersebar di 6 kecamatan, atau naik 84,62 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup 13 desa.

Khusus di Kecamatan Nyalindung, penetapan lokasi program pertanahan mencakup 8 desa, yaitu Desa Cijangkar, Bojongsari, Neglasari, Wangunreja, Mekarsari, Bojongkalong, Kertaangsana, serta Desa Cisitu yang menjadi tuan rumah pelaksanaan sosialisasi.

“Kami mengimbau warga yang tanahnya belum terdaftar agar dari sekarang memasang patok tanda batas tanah masing-masing. Langkah ini sangat penting untuk memudahkan dan mempercepat petugas BPN saat melakukan pengukuran di lapangan,” jelasnya.

Ia juga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi agar memberikan keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat peserta PTSL.

Kawal Lahan Eks-HGU Cidahu Jadi TORA
Selain PTSL, Hergun menyoroti penyelesaian sengketa pertanahan di lahan eks-HGU No. 3/Cidahu bekas PT Perbakti yang telah dimanfaatkan masyarakat selama 20 tahun untuk pertanian hortikultura, ekowisata, dan UMKM.

“Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) serta menetapkan kawasan tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) paling lambat Desember 2026 agar diterbitkan hak atas tanah bagi warga,” tegas Anggota DPR RI tersebut.

Sertifikasi Tanah Wakaf dan Ketahanan Pangan
Agenda sosialisasi di Desa Cisitu ini juga membahas percepatan sertifikasi tanah wakaf dan tempat ibadah guna mencegah potensi konflik kewarisan di kemudian hari. Hingga kini, capaian pendaftaran tanah wakaf secara nasional telah menembus 287.695 bidang (51,19%).

Mendukung program Swasembada Pangan, Hergun meminta Kantah Kabupaten Sukabumi proaktif melindungi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 56.782,67 hektare dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 62.214,85 hektare dari alih fungsi lahan yang tak terkendali.

“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPN harus terus diperkuat demi memastikan tanah warga aman, aset umat terjaga, dan ketahanan pangan Sukabumi tetap tangguh,” pungkasnya.

Redaktur: Ujang Herlan

Gelar Sosialisasi Pemilih Berkelanjutan di Nyalindung, Heri Gunawan Dorong Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas

 


Anggota Komisi II DPR-RI, Heri Gunawan, SE., MBA., MAP., MM., menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Aula Gedung Agro Park Mabda Islami, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pesta demokrasi sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menyukseskan Pemilu mendatang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran penyelenggara pemilu, di antaranya Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Ahmad Mulya Safei dan Rudini. Termasuk nara sumber lokal, Yayan Karyani dengan dimoderatori Khalid Habibie.

Dalam paparannya, legislator yang akrab disapa Hergun ini menyampaikan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, edukasi dan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi kunci krusial.

“Penyelenggaraan Pemilu 2029 kurang lebih hanya tinggal 2,5 tahun lagi. Tahun ini, DPR RI khususnya Komisi II mulai menyusun dan membahas RUU Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu 2029. Terdapat 11 poin krusial yang tengah dibahas, mulai dari sistem pemilu, evaluasi threshold, hingga digitalisasi tahapan pemilu,” ujar Heri Gunawan.


Selain membahas agenda Pemilu mendatang, Hergun juga memaparkan evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk wilayah Kabupaten Sukabumi sendiri, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 77 persen dari total DPT sebanyak 1.997.822 pemilih. Sementara pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi tercatat sebesar 57 persen.

Politisi Senayan tersebut juga menekankan pentingnya peran masyarakat untuk menjadi pemilih yang kritis dan cerdas demi mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL.

“Masyarakat perlu menjadi pemilih yang cerdas, yaitu pemilih yang mengetahui keunggulan, kapabilitas, dan integritas kandidat, bukan pemilih yang dapat dimobilisasi oleh politik uang. Kami mendorong KPU untuk terus memperbanyak kegiatan sosialisasi seperti ini di berbagai wilayah agar masyarakat makin paham,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyalurkan hak suaranya di TPS, melainkan ikut berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan diri sebagai badan adhoc atau penyelenggara pemilu pada periode berikutnya.

Redaktur: Ujang Herlan

Hergun Gandeng BPBD Bersihkan Selokan Titik Banjir di Kota Sukabumi

 


im Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI Hergun) kembali menggelar aksi bersih-bersih selokan dengan fokus pada titik-titik rawan banjir di Kota Sukabumi.

Kegiatan kali ini digelar tepat depan Sekretariat Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan (RAI Hergun) terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 57-59, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Senin (03/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, RAI Hergun atau rumah aspirasi Anggota DPR RI Heri Gunawan ini menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi dengan dipimpin langsung Apud Mahpudin dan mengerahkan personel 11 orang untuk melakukan pembersihan saluran air yang dipenuhi endapan lumpur dan sampah.

“Sesuai mandat Pak Heri Gunawan, Giat tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus meminimalisasi potensi banjir saat musim hujan,” ujar Perwakilan RAI Hergun, Agus Firmansyah kepada jurnalsukabumi.com.

Dalam kegiatan kali ini, Sekjen Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi ini mengatakan aksi gotong royong tersebut berhasil mengangkat sedikitnya 20 karung sampah dan sedimen dari dalam selokan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus respons atas keluhan masyarakat mengenai saluran air yang kerap tersumbat.

“Kami bersama BPBD Kota Sukabumi melakukan pembersihan di salah satu titik yang dinilai rawan banjir. Alhamdulillah, sekitar 20 karung sampah dan endapan berhasil kami angkat dari selokan. Harapannya, aliran air menjadi lebih lancar sehingga dapat mengurangi risiko banjir saat hujan deras,” ujar Agus Firmansyah.

Dalam aksi bersih-bersih tersebut sejumlah relawan bersama personel BPBD tampak bahu-membahu membersihkan saluran air dengan peralatan lengkap dengan armada angkut sampah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen RAI Hergun, bentukan Anggota DPR RI Heri Gunawan, dalam mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan semangat gotong royong terus tumbuh dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mengurangi potensi bencana banjir di Kota Sukabumi,” tutup Agus.

Heri Gunawan Gelar Pengajian dan Santunan 600 Anak Yatim

 


Suasana penuh kekhusyukan dan kehangatan menyelimuti kegiatan pengajian rutin yang digelar Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) Heri Gunawan di Kota Sukabumi, Jumat (31/7). Dalam agenda tahunan tersebut, sebanyak 600 anak yatim menerima santunan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus ikhtiar berbagi kebahagiaan.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Warudoyong, Tipar, dan Cianjur itu dihadiri ratusan masyarakat, tokoh agama, relawan, serta anak-anak yatim dari berbagai wilayah.

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan tradisi keluarga yang terus dijaga setiap tahunnya.

“Selain pengajian, kami juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur. Semoga apa yang kami lakukan bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi mereka,” kata Heri Gunawan kepada Radar Sukabumi.

Pelaksanaan pengajian tahun ini juga menjadi bagian dari haul almarhum H. Maman Suparman, ayahanda Heri Gunawan, yang semasa hidup dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap doa yang dipanjatkan menjadi amal jariyah bagi almarhum sekaligus menginspirasi semangat berbagi kepada sesama,” paparnya.

Bagi keluarga besar Heri Gunawan, mengenang jasa orang tua tidak hanya dilakukan melalui doa, tetapi juga diwujudkan dengan aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Salah seorang penerima santunan, Siti Aisyah (42), mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Heri Gunawan dan semua pihak yang peduli kepada anak-anak yatim. Semoga Allah membalas segala kebaikannya dengan keberkahan,” ujarnya.(den/d)

Hergun Rangkul Pemuda dan Seniman Sukabumi Melek Demokrasi

 



SUKABUMI – Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di salah satu hotel yang ada di Kota Sukabumi pada Jumat (31/7/2026). Agenda rutin masa reses yang menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan Kabupaten Sukabumi ini, ditujukan untuk menggugah kesadaran berdemokrasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dalam kegiatan yang berlangsung hingga Sabtu (1/8/2026) tersebut, Heri Gunawan merangkul berbagai elemen organisasi pemuda, kemasyarakatan, hingga kelompok pekerja seni di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Pada intinya kita menggandeng KPU selaku mitra Komisi II. Kita berharap ada pendidikan berkelanjutan terkait masalah pemilu agar partisipasi publik ke depannya bisa lebih baik, serta menggugah masyarakat untuk lebih memahami arti berdemokrasi,” ujar politisi yang akrab disapa Hergun tersebut di sela kegiatan.

Hergun menjelaskan, rangkaian sosialisasi ini diisi dengan dialog interaktif bersama sejumlah organisasi, di antaranya Pemuda Muhammadiyah, Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), hingga komunitas seniman se-Kabupaten Sukabumi. Sedikitnya ada 10 titik kegiatan serupa yang disiapkan untuk menjangkau kelompok masyarakat di Kota maupun Kabupaten Sukabumi.

Selain memberikan pemahaman nilai-nilai demokrasi, Hergun menyoroti pentingnya edukasi publik mengingat DPR RI mulai bersiap membahas Revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menyempurnakan regulasi dan persiapan teknis menyongsong Pemilu 2029 mendatang.

Ia menambahkan bahwa peran masyarakat tidak hanya terbatas pada menggunakan hak pilih di TPS, melainkan juga berpeluang aktif menjadi bagian dari penyelenggara pemilu adhoc di tingkat lokal.

“Pilihan rakyat sangat menentukan arah bangsa dan daerah. Kita ingin tercipta pemilih yang cerdas—pemilih yang melihat kapabilitas dan integritas calon, bukan yang terpengaruh oleh money politic,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV (Kota/Kabupaten Sukabumi) tersebut.

Lewat program edukasi yang terencana ini, KPU diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat perdesaan guna memperkuat pilar demokrasi secara inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa mendorong generasi muda dan pemilih pemula untuk lebih proaktif dalam menggunakan hak suara serta memahami sistem demokrasi di Indonesia.

Yandra menekankan pentingnya pendidikan pemilih guna memberikan pemahaman mendalam bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar tidak hanya sekadar menjadi penonton dalam setiap kontestasi politik.

“Alhamdulillah, kita tadi sudah berdiskusi dalam acara sosialisasi pendidikan pemilih. Ini sangat penting untuk pemahaman generasi muda terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan sosialisasi pendidikan untuk pemilih pemula ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang hadir,” ujar Yandra.

Ia juga menyoroti potensi besar porsi suara kaum muda yang mendominasi demografi pemilih saat ini. Berdasarkan materi yang dipaparkan dalam forum tersebut, kelompok usia 17 hingga 40 tahun mencakup sekitar 60 persen dari total mayoritas pemilih.

Menurut Yandra, angka statistik tersebut menjadi bukti nyata bahwa masa depan arah kebijakan bangsa berada di tangan pemuda.

“Materi tadi menyampaikan bahwa 60 persen mayoritas pemilih berada di rentang usia 17 sampai 40 tahun. Ini data yang sangat penting bagi kita bahwa penentu kebijakan hasil demokrasi adalah rentang usia pemuda. Oleh karena itu, kita harus bisa lebih proaktif dalam berdemokrasi,” tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi berkelanjutan ini, DPD KNPI Kabupaten Sukabumi berharap kesadaran politik di kalangan pemuda terus meningkat. “Iya, sehingga mampu melahirkan kepemimpinan dan kebijakan publik yang pro-rakyat di masa mendatang,” tandasnya.

Masih di tempat yang sama, Pengurus Pusat (PP) TIDAR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Muhammad Sayyid Agil mengatakan, kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan ini, merupakan bukti nyata bahwa Partai Gerindra, sebagai pemenang Pilpres, tidak pernah berhenti turun ke bawah untuk memberikan edukasi politik yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Pendidikan pemilih adalah fondasi utama dalam menjaga ritme kemenangan rakyat dan kualitas demokrasi kita. TIDAR hadir untuk memastikan anak muda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama pembawa perubahan,” tandasnya.

Eksekutif Muda dari Sayap Partai Gerindra ini menyebut bahwa forum ini menjadi wadah konsolidasi gagasan yang dinamis. Kehadiran lintas elemen mulai dari DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, jajaran Pimpinan Muhammadiyah, perwakilan mahasiswa, hingga kader-kader muda. TIDAR menegaskan solidnya sinergi antara Partai Gerindra dan elemen strategis masyarakat Sukabumi.

“Sebagai wadah kepemudaan Gerindra, TIDAR menegaskan siap terus bergerak seirama dengan garis perjuangan partai dan arahan legislator di DPR RI, seperti Heri Gunawan, untuk memperkuat partisipasi politik kaum muda demi menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya. (Den)

Perjuangkan Hak Rakyat, Heri Gunawan Desak ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan di Jaksel dan Cidahu Sukabumi

 


omisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian ATR/BPN RI serta berbagai pihak terkait, Selasa (14/07/2026).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menjadi salah satu suara lantang yang mengawal penyelesaian sengketa pertanahan, khususnya terkait nasib tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3/Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Persoalan ini menjadi fokus utama karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama mendambakan hak atas tanah mereka. Komisi II DPR RI secara tegas mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk segera melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di kawasan tersebut.

“Hasil inventarisasi ini harus segera ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tujuannya jelas, yakni untuk menerbitkan hak atas tanah kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar pihak Komisi II DPR RI dalam butir kesimpulan rapat.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah eks-HGU No.3/Cidahu ini ditargetkan tuntas paling lambat Desember 2026.

Selain menyoroti kasus di Kabupaten Sukabumi, Komisi II DPR RI juga menaruh perhatian pada sengketa tanah di Bumi Tridharma I-II, Kelurahan Pondok Labu dan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Untuk kasus Bumi Tridharma, Komisi II mendesak penyelesaian permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) warga melalui skema Gugus Tugas Reforma Agraria. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa klaim keperdataan oleh pihak lain (PT SSII) tidak didukung oleh alas hak yang sah dan legal (de jure), sementara masyarakat telah menguasai lahan tersebut secara nyata (de facto) selama lebih dari 50 tahun dengan itikad baik (te goeder trouw).

“Kami meminta Kementerian ATR/BPN untuk benar-benar menindaklanjuti ini sesuai peraturan perundang-undangan agar rakyat tidak terombang-ambing kepastian hukumnya,” tegas Komisi II DPR RI dalam poin kesimpulan rapat tersebut.

Rapat ini ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh proses penyelesaian, baik di Jakarta Selatan maupun di Kabupaten Sukabumi, harus selesai maksimal pada akhir tahun 2026 mendatang.

Redaktur: Ujang Herlan

Heri Gunawan Soroti Layanan ATR/BPN Masih Berbelit, Minta Penyederhanaan Regulasi Benar-Benar Dirasakan Masyarakat

 


Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti masih adanya perbedaan pelaksanaan layanan di kantor-kantor pertanahan serta ditemukannya dokumen yang diterbitkan di luar standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat masyarakat masih enggan mengurus sertifikat tanah karena prosesnya dinilai berbelit-belit.

Karena itu, Heri meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sosialisasi terkait penyederhanaan regulasi agar manfaatnya diketahui masyarakat secara luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengubah stigma negatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah.

Hal itu disampaikan Heri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dan seluruh pejabat Eselon I dengan agenda *Review dan Penyederhanaan Dasar Regulasi Tujuh Layanan Prioritas Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan dan Kemudahan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang bagi Rakyat*, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

“Menurut catatan yang disampaikan, regulasi di tingkat pusat memang sudah disederhanakan. Namun, pelaksanaannya di kantor pertanahan daerah masih menggunakan cara konvensional dan terdapat perbedaan interpretasi aturan. Bahkan masih ditemukan perbedaan pelaksanaan antar kantor pertanahan serta dokumen yang diterbitkan di luar SOP. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang enggan mengurus sertifikat tanah karena prosesnya dianggap berbelit-belit,” ujar Heri.

Menurut Legislator Fraksi Partai Gerindra itu, penyederhanaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghapus stigma negatif terhadap pelayanan ATR/BPN.

“Di satu sisi regulasi ingin disederhanakan, tetapi disisi lain masih muncul stigma bahwa pelayanan ATR/BPN berbelit-belit. Karena itu, bagaimana tindak lanjut Kementerian ATR/BPN agar penyederhanaan regulasi ini benar-benar diketahui masyarakat, sehingga stigma negatif berubah menjadi persepsi positif dan mendorong peningkatan sertifikasi tanah,” tegasnya.

Selain itu, Heri meminta penjelasan yang lebih komprehensif mengenai target dan dampak penyederhanaan regulasi. Menurutnya, meski jumlah berkas layanan meningkat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami penurunan.

Ia mencatat target PNBP Kementerian ATR/BPN dalam APBN 2026 sebesar Rp3,58 triliun. Namun hingga awal Juli 2026, realisasinya baru sekitar Rp1,4 triliun atau sekitar 39 persen dari target.

“Kalau kita berbicara soal penyederhanaan regulasi, apa manfaat konkretnya? Saya ingin mendapat penjelasan yang lebih komprehensif mengenai target dan dampaknya. Dengan adanya penyederhanaan regulasi ini, sejauh mana manfaatnya terhadap peningkatan pelayanan maupun pencapaian target yang telah ditetapkan,” pungkas Heri.

Heri Gunawan: Jangan Atasnamakan Rakyat untuk Kritik Destruktif Program Makan Bergizi Gratis

 


Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, angkat bicara mengenai derasnya dinamika kritik di ruang publik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pria yang akrab disapa Hergun ini mengingatkan agar setiap kritik tetap berpijak pada etika dan melihat kemanfaatan program secara utuh untuk masyarakat bawah.

Sebagai legislator yang mengawal program ini masuk dalam skala Program Strategis Nasional (PSN) di RPJMN 2025–2029, Hergun menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah menghormati perbedaan pandangan. Namun, hal itu bukan berarti menghalalkan segala cara.

“Saya menghormati kebebasan berpendapat. Akan tetapi, kritik yang berkembang di ruang publik seharusnya tetap menjaga batas-batas etika dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap pribadi seseorang, apalagi kepala negara,” ujar Hergun kepada Jurnalsukabumi.com, Rabu (24/06/2026).

Menakar Definisi ‘Rakyat’ yang Sebenarnya

Politisi senior Partai Gerindra ini juga mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali klaim-klaim sepihak yang sering kali mengatasnamakan kepentingan rakyat demi menjatuhkan sebuah kebijakan.

“Saya menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi dalam negara yang demokratis. Namun, perlu kita renungkan bersama, siapakah sebenarnya rakyat yang dimaksud?” tanya Penasihat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya ini.

Hergun kemudian membeberkan fakta di lapangan mengenai siapa saja lapisan masyarakat yang sebetulnya menjadi pilar dan penerima manfaat langsung dari program MBG ini.

“Apakah suara para petani yang hasil panennya kini terserap dan memiliki pasar yang lebih pasti tidak termasuk bagian dari rakyat? Apakah para pedagang dan pelaku UMKM lokal yang merasakan peningkatan omzet serta perputaran ekonomi di daerah bukan bagian dari rakyat?” cecar Hergun.

Lebih lanjut, ia menambahkan kelompok rentan yang selama ini luput dari narasi para pengkritik. “Apakah anak-anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik, ibu hamil yang mendapatkan perhatian nutrisi, dan ibu menyusui yang menerima manfaat program ini bukan bagian dari rakyat yang harus kita dengarkan?” imbuhnya.

Bagi Hergun, MBG telah bertransformasi menjadi motor penggerak multi-sektor yang mengintegrasikan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan nasional.

“Program ini tidak hanya berbicara tentang bantuan atau pemenuhan kebutuhan gizi semata. Program ini telah menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan banyak lapisan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, menggerakkan usaha-usaha kecil, serta memberikan harapan bagi keluarga-keluarga yang selama ini berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya panjang lebar.

Oleh karena itu, sebelum ada pihak yang mengatasnamakan rakyat untuk menolak program ini, Hergun meminta publik melihat secara jernih dan utuh realisasi di lapangan. Jangan sampai, suara bising dari sebagian kelompok menutupi kenyataan bahwa masih banyak masyarakat kecil yang menggantungkan harapan, penghasilan, dan masa depan mereka pada keberlangsungan program MBG.

Meski membela keberlangsungan program, Hergun tidak menutup mata bahwa program skala besar seperti MBG memerlukan penyesuaian berkala.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus disempurnakan agar manfaatnya semakin tepat sasaran, berkualitas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai langkah evaluasi dan penyesuaian secara menyeluruh,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Hergun menegaskan kembali indikator keberhasilan sebuah kebijakan negara. Kepentingan rakyat tidak boleh dimonopoli oleh kepentingan politik kelompok tertentu semata.

“Pada akhirnya, kepentingan rakyat seharusnya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat luas, bukan hanya dari sudut pandang kelompok tertentu. Suara petani, UMKM, pekerja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak Indonesia juga merupakan suara rakyat yang patut didengar dan diperjuangkan. Salam Indonesia Raya..!!” tandas Hergun.

Redaktur: Ujang Herlan

Heri Gunawan: Ucapan Presiden Prabowo Soal Dolar Desa Strategi Politik Ekonomi

 

JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “orang desa tidak pakai dolar.”

Pria yang akrab disapa Hergun ini menilai ucapan tersebut merupakan bagian dari strategi politik ekonomi yang bertujuan menenangkan psikologis masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Pernyataan Presiden Prabowo soal desa tidak pakai dolar itu sifatnya strategis untuk menenangkan masyarakat. Ini mirip ketika Bung Karno menyebut Indonesia dijajah 350 tahun demi membakar semangat persatuan. Poinnya, Presiden ingin menyatukan pandangan agar masyarakat tidak panik,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Legislator asal Dapil Jawa Barat IV ini mengingatkan bahwa Prabowo merupakan putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo dan cucu Margono Djojohadikoesoemo. Dengan latar belakang keluarga teknokrat, Presiden memahami ekonomi makro, namun memilih menggunakan bahasa merakyat agar mudah dicerna.

“Presiden Prabowo menggunakan bahasa rakyat, bukan teknokratis yang rumit. Beliau memilih narasi yang langsung menyentuh logika akar rumput untuk menurunkan tensi kecemasan,” jelasnya.

Ucapan tersebut disampaikan saat menghadiri Panen Raya Jagung dan Gudang Ketahanan Pangan di Nganjuk. Menurut Hergun, fokus utama Presiden di lapangan adalah memberikan apresiasi dan membakar semangat petani. Ia menilai pesan kuat yang ingin ditegaskan adalah bahwa kekuatan sejati ekonomi Indonesia berada pada ekonomi gotong royong di pedesaan.

“Ada pesan kuat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal. Ekonomi desa berbasis pertanian memiliki ketahanan tersendiri jika ekosistem lokal diperkuat,” ulasnya.

Hergun mencontohkan, saat Krisis Moneter 1998 sektor pertanian dan ekonomi desa justru menjadi bantalan ekonomi karena tidak berbasis valuta asing. “Dengan menekankan bahwa desa tidak membutuhkan dolar, pemerintah mendorong penguatan rantai pasok lokal,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menilai diskursus pelemahan Rupiah terhadap Dolar sering didominasi perspektif kelas menengah perkotaan. Dengan membawa isu dolar ke ranah kelakar santai, Presiden menunjukkan bahwa pemerintah tetap tenang dan situasi terkendali.(why)

Sumber : https://radarsukabumi.com/politik/heri-gunawan-ucapan-presiden-prabowo-soal-dolar-desa-strategi-politik-ekonomi/

Sidak hingga Dini Hari, Heri Gunawan Bongkar Kondisi Dapur Program MBG di Sukabumi

 


Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) maraton terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Senin (4/5/2026). Sidak dilakukan sejak pagi hingga dini hari guna memastikan program berjalan sesuai standar.


Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB dengan memantau langsung distribusi makanan ke sejumlah sekolah, di antaranya MI Raudatul Fatta, MAN 1 Kota Sukabumi, hingga SDN 1 Mangkalaya. Hergun, sapaan Heri Gunawan, memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

“Program ini menyangkut pemenuhan gizi anak-anak. Kita ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar berjalan baik,” ujarnya.

Tak hanya memantau distribusi, Hergun juga meninjau ketersediaan bahan pangan di Gudang Bulog Sukaraja untuk memastikan pasokan tetap aman sebagai penopang program MBG.


Memasuki malam, sidak berlanjut ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sekitar pukul 21.00 WIB, ia mendatangi SPPG Mangkalaya 1 di bawah Yayasan Tidar Biru dan meninjau langsung proses produksi, mulai dari bahan baku hingga persiapan distribusi.


“Hari ini kita lihat dari hulu ke hilir. Tadi distribusi sudah kita cek, sekarang proses di dapur kita pastikan,” katanya.


Dari hasil pemantauan, Hergun menilai secara umum pelaksanaan program berjalan cukup baik. Namun, ia menyoroti pengelolaan limbah dapur yang dinilai masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).


Tinjau Dapur MBG Citamiang Sukabumi, Heri Gunawan Soroti Peran Ahli Gizi


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi mulai menunjukkan dampak nyata bagi pelajar. Hal ini terlihat saat anggota DPR RI Heri Gunawan turun langsung meninjau operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mutiara Pelabuhan Ratu 1 di Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Senin (4/5/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan program nasional ini berjalan sesuai standar. Heri menelusuri seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sejumlah sekolah.

“Kami ingin memastikan seluruh proses, dari penyiapan hingga distribusi, berjalan sesuai standar,” ujar Heri Gunawan di sela peninjauan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan diperlukan agar kualitas program tetap terjaga. Menurutnya, seluruh tahapan harus memenuhi standar, termasuk kandungan gizi dan pengelolaan limbah.

Dalam peninjauan itu, Heri juga mendatangi langsung siswa penerima manfaat di sejumlah sekolah seperti MI Raudatul Fatta, MTs Negeri 1, dan MAN 1 Kota Sukabumi. Dari hasil monitoring, ia menilai pelaksanaan MBG di lokasi tersebut sudah berjalan sesuai standar operasional.

“Memang tidak semua dapur berada pada level yang sama, tetapi ini bisa menjadi rujukan standar yang harus dicapai,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui dinamika di tengah masyarakat tetap muncul dalam pelaksanaan program pemerintah. Namun ia menilai secara keseluruhan manfaat program ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, namun secara substansi program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli, terutama ahli gizi, dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Hal ini dinilai penting untuk mencegah risiko kesehatan sekaligus memastikan makanan tetap layak konsumsi saat didistribusikan.

“Peran ahli gizi dan tenaga profesional sangat krusial untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga diterima siswa,” jelasnya.

Selain itu, Heri mengingatkan bahwa program MBG memiliki dasar hukum yang jelas sehingga harus dijalankan secara disiplin dan transparan. Ia juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

“Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN atau melalui Rumah Aspirasi untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu 1, Etiawati Selpi, menyebut kunjungan tersebut menjadi dorongan bagi tim dapur untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Kunjungan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Etiawati.

Ia juga mengungkapkan bahwa operasional dapur saat ini didukung oleh puluhan relawan dan melayani ribuan siswa di sejumlah sekolah.

“Sejauh ini operasional berjalan lancar meski ada kendala pada penyediaan bahan sayuran, dan kami tetap berkomitmen menjaga kualitas serta transparansi,” pungkasnya.

Reporter: Suhendi Soex



Tak Perlu Panik! Heri Gunawan Pastikan Stok Beras di Sukabumi Aman

 


Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Sukabumi dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepastian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja di Kompleks Pergudangan Pasirhalang, Perum Bulog Kantor Cabang Cianjur, yang berlokasi di Jalan Nasional Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Senin (4/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Heri Gunawan yang akrab disapa Hergunmengungkapkan bahwa stok beras di Gudang Pasirhalang saat ini mencapai sekitar 3.500 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga Idul Adha mendatang.

“Sesuai dengan SOP, stok di gudang ini cukup untuk persiapan sampai Idul Adha,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan beras di wilayah Sukabumi diperkirakan mencapai sekitar 4.000 ton per bulan. Dengan kondisi stok yang tersedia saat ini, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap isu kelangkaan.Kuliner Sukabumi

“Ini membuktikan bahwa informasi mengenai kelangkaan beras itu tidak benar,” tegasnya.

Hergun juga menilai melimpahnya stok beras menjadi indikator positif keberhasilan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto.

Selain memastikan ketersediaan, ia turut menyoroti kelancaran serapan gabah petani lokal. Berdasarkan informasi dari Bulog, penyerapan gabah dengan harga patokan Rp6.500 per kilogram berjalan dengan baik.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas beras serta stabilitas harga di tingkat petani guna menjaga nilai tukar petani (NTP).

“Kami berharap distribusi beras, termasuk beras SPHP, tetap terjaga kualitasnya dan harganya terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang Bulog Cianjur, Sri Wahyuni, memastikan stok beras di wilayah Sukabumi dalam kondisi sangat aman. Secara keseluruhan, stok di wilayah kerja Cianjur mencapai 20 hingga 22 ribu ton. Khusus untuk wilayah Sukabumi, total ketersediaan mencapai 9.200 ton, dengan 3.500 ton di antaranya tersimpan di Gudang Pasirhalang.

“Untuk Idul Adha sangat-sangat aman. Dari target pengadaan 50.000 ton, kami masih memiliki sisa sekitar 38.000 ton untuk memenuhi stok,” jelasnya.

Sri juga menegaskan, distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan terus dilakukan sesuai penugasan pemerintah dan regulasi Badan Pangan Nasional.

Ia menambahkan, jika terjadi kekurangan pasokan di suatu wilayah, Bulog memiliki mekanisme mobilisasi stok dari daerah lain di Jawa Barat yang surplus produksi.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ketersediaan beras akan tetap terjaga,” pungkasnya.