DPR Segera Panggil Menteri Gobel

Jakarta - Komisi IV DPR segera memanggil Menteri Perdagangan Rahmat Gobel terkait kasus beras plastik yang kian meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mengatakan kementerian yang dipimpin Gobel tersebut jelas-jelas kecolongan dengan beredarnya beras plastik di pasaran. Sehingga DPR wajib mencari tahu bagaimana bisa hal ini bisa terjadi.

“Memang harus diakui, kalau Kemendag kelihatannya kecolongan impor beras plastik. Jadi wajib bos, segera akan kami panggil,” katanya di sela-sela paripurna DPR, Selasa (26/5).

Politikus Gerindra ini menyebutkan bahwa DPR memerlukan penjelasan secara resmi dari Mendag Rahmat Gobel. Sekaligus, akan dicari tahu berapa sebenarnya izin importir yang diterbitkan Kemendag.

“Kami perlu penjelasan secara resmi, dan sekalian kami perlu tahu berapa jumlah importir yang telah diberikan izin oleh Kemendag. Rencana baru minggu depan kami panggil,” sebutnya.

Komisi VI juga akan memanggil Sucofindo, yang telah melakukan uji laborarorium terhadap kandungan beras plastik yang ditemukan di Bekasi. Karena dalam kapasitasnya, Heri menilai Sucofindo mampu melakukan pengujian.

Heri meminta pemerintah lebih peduli terhadap kasus ini baik dalam bentuk kebijakan maupun pengawasan yang sinergis antar instansi. “Dibutuhkan kepedulian pemerintah secara nyata guna mengantisipasi rasa resah gelisah di masyarakat dan meminta kepada pemerintah untuk mengusut secara tegas dan tuntas atas permasalahan ini,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

Komisi VI Tidak Tahu Siapa Importir Dan Kuota Beras Premium

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengaku hingga saat belum mengetahui dan belum mendapatkan informasi dari Kementerian Perdagangan tentang impor beras premium.

"Kita belum dapat informsi sama sekli soal berapa importir yang diberikan izin, berapa kuota impor beras premium selama ini," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, Komisi VI DPR RI akan meminta kepad Kementerian Perdagangan selaku pemberi izin impor beras premium.

"Jangankan masyarakat, kami sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI tidak pernah ada laporn sama sekali. Kami akan minta Menteri Perdagangan untuk menyerahkan dan memberikannya," kata Heri.

Dikatakannya, ketertutupan Kementerian Perdagangan tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan besar. Bahkan, bisa jadi beras sintetis ini mendompleng impor beras premium.

"Untuk tidak menimbulkan pertanyaan lebih jauh lagi, sudah sepantasnya Kemendag memberikan informasi tersebut," katanya.

Selain itu, dikuatirkan, impor beras premium tersebut bisa disalahgunakan oleh importir dengan memasukkan beras biasa.

"Kami akan minta BPK lakukan audit investigasi terhadap Kemendag karena tidak ada keterbukaan tersebut serta para importir beras premium," ujarnya.

Baca Selengkapnya

Usut Tuntas Pengedar Beras Plastik

Jakarta (dpr.go.id) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan meminta Pemerintah untuk mengusut secara tegas dan tuntas terhadap pelaku pengedar beras plastik karena membahayakan kesehatan masyarakat, yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kios  beras tersebut menjual beras plastik dengan harga Rp.8.000 perliter.

Dalam pernyataannya di Gedung DPR Jakarta Rabu, (20/4) Heri menegaskan pemerintah telah lalai dalam mengawasi perizinan kegiatan impor beras yang telah beredar dipasar-pasar tradisional. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Jokowi.

Pemalsuan beras plastik ini menjadi masalah yang cukup serius, karena mencakup kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras plastik di Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah jangan hanya “jago” lempar tanggungjawab. Masyarakat tidak butuh klaim Kementerian Perdagangan versus Kementerian Pertanian sebagai yang paling benar dan paling bertanggungjawab. “ Selain tidak memberi solusi apa-apa, saling lempar tanggungjawab dan menyalahkan itu akan semakin meresahkan masyarakat,” tegas Heri.

Masyarakat butuh respon yang solutif dan koordinasi yang baik antara Kementerian. Faktanya, masyarakat sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang dapat menyebabkan kanker.

Harga beras yang saat ini terus naik dan tidak menentu, menurut dia akan menjadi “pintu masuk” produk berbahaya yang dijual murah. Buktinya, peredaran beras plastik semakin marak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau, Modusnya, beras tersebut dicampur dengan beras asli.

Dia menegaskan, bahwa masih lemahnya peran Bulog dalam mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras.

Pemerintah wajib turun kepasar-pasar untuk mengecek langsung peredaran beras plastik. Selanjutnya, STOP impor beras. Karena selain menyebabkan melonjaknya harga beras, hal ini juga dapat menambah kemungkinan membludaknya peredaran beras plastik di masyarakat.

Dikatakan bahwa, beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh peredarannya beras plastik, ditutupnya toko pedagang penjual beras yang menjual beras plastik, padahal sang pedagang mengaku tidak mengetahui tentang jenis beras yang dijualnya. Akibatnya, omset penjualan para pedagang beras pendapatannya menurun secara drastis.

“ Disini dibutuhkan kepedulian Pemerintah secara nyata, atas langkah dan kebijakan serta pengawasan yang senergis antar instansi guna mengantisipasi rasa resah gelisah di masyarakat,” kata Heri menambahkan.(spy,mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

Baca Selengkapnya

Soal beras plastik, wakil rakyat ini anggap pemerintah lalai

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyatakan beredarnya beras sintetis atau beras plastik adalah bukti bahwa pemerintah lalai mengawasi izin impor beras. 

"Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Jokowi," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ia menganggap pemalsuan beras plastik ini sebagai masalah serius karena sudah menyentuh kebutuhun sehari-hari dan kesehatan masyarakat sehingga harus segera diatasi.

Dia meminta pemerintah tidak melempar tanggung jawab, sebaliknya harus segera bertindak.

"Masyarakat butuh respon yang solutif dan koordinasi yang baik antar kementerian. Faktanya, masyarakat sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang menyebakan kanker," kata Wakil Ketua Komisi VI ini.

Harga beras yang terus naik dan tidak menentu menjadi pintu masuk bagi produk berbahaya terbukti dari beredarnya beras plastik ini, kata dia.

‎"Lemahnya peran Bulog mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras," ujar Heri.

Baca Selengkapnya

LEGISLATOR: KUALITAS RASKIN HARUS DIPERBAIKI

Sukabumi (Jurnalsatu.com) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan kualitas beras untuk rakyat miskin atau raskin harus diperbaiki, karena hasil sidak di Gudang Bulog Kabupaten Sukabumi, Jabar, kualitasnya kurang layak.

“Dari sidak yang kami lakukan, wajar masyarakat pada kegiatan operasi beras murah di Sukabumi komplen karena kualitas beras yang disalurkan Badan Urusan Logistik atau Bulog tidak layak seperti warnanya gelap, berbau dan banyak gerabah,” kata Heri di sela Sidak di Sukabumi, Minggu.

Menurut dia, bahkan terungkap bahwa beras yang dikirim ke Gudang Bulog Sukaraja, Kabupaten Sukabumi berasal dari Cirebon, Jabar. Padahal, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penghasil beras dan selalu surplus setiap tahunnya. Seharusnya Bulog bisa menyerap beras langsung dari petani lokal yang kualitasnya dipastikan lebih baik dan tidak terlalu lama dalam pendistribusiannya.

Lebih lanjut, pihaknya juga kurang setuju dengan sebutan beras rakyat miskin atau raskin seharusnya namanya diganti seperti beras untuk rakyat tanpa harus menggunakan kata miskin karena bisa lebih manusiawi. Namun, secara regulasi dalam pendistribusian pihaknya tidak menyalahkan pihak Bulog Sub Divre Sukabumi, Cianjur.

“Ini menjadi salah satu perhatian kami dan hasil reses ini akan dibawa ke DPR untuk disidangkan, karena kami yakin tidak hanya di Sukabumi saja kualitas raskin seperti ini di daerah lainnya pasti hampir serupa,” katanya menambahkan.

Selain itu, jika masyarakat atau rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin tidak setuju dengan kualitas berasnya itu bisa dikembalikan kepada Bulog untuk diganti dengan kualitasnya yang lebih baik karena itu merupakan hak setiap penerima.

Sementara, Kepala Bulog Subdivre Cianjur Budi Setiawan mengatakan untuk persediaan raskin daerah penyaluran Kota dan Kabupaten Sukabumi mencukupi, jika ada keluhan soal kualitas beras bisa dilaporkan kepada pihaknya untuk diganti dengan kualitas yang lebih baik.

Namun, kualitas raskin yang didistribusikan sudah ada aturan yang mengaturnya, sehingga pihaknya tidak bisa menolak distribusi raskin ke Gudang Bulog di Sukabumi, tapi pihaknya tetap berupaya memberikan raskin dengan kualitas yang terbaik.

Selain itu, ia mengaku kesulitan menyerap beras dari petani lokal karena harga yang ditetapkan pemerintah masih rendah sehingga petani lebih memilih menjualnya ke pasar. (Ant/Red-3)

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Temukan Beras Kotor di Bulog Sukabumi

INILAHCOM, Sukabumi - Anggota DPR RI Heri Gunawan menemukan beras kotor dan berbau di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Pasir Halang Sukabumi, Jalan Sukabumi-Cianjur, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Minggu (8/3/2015).

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu menemukan beras bau saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama sejumlah anggota DPRD Sukabumi. Beras yang banyak dedaknya itu ditemukan saat ratusan karung diturunkan dari truk.

"Saya kecewa sekali melihat kondisi seperti ini. Katanya Sukabumi itu lumbung padi, banyak sekali sawah di daerah selatan," kata Heri kepada wartawan di sela-sela sidak, Minggu (8/3/2015).

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Komisi VI itu, sebelumnya dia telah mendapatkan informasi dari Bupati Sukabumi Sukmawijaya bahwa hasil panen beras di Kabupaten Sukabumi surplus. Tapi kenyataannya masih mendapat bantuan Bulog.

"Beras yang ada ini juga dikirim dari Cirebon dan Subang. Pas tadi kami cek, kondisinya jauh berbeda, berasnya banyak dedaknya," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi itu.

Menurut dia, Bulog sudah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Namun beras yang dihasilkan kualitasnya tidak bagus. Padahal Bulog didirikan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat.

"Bila pangannya seperti ini, masa dibilang raskin terus? Harus dibuat beras masyarakat yang lebih baik. Makanya kita akan pertanyakan nanti dalam RDP (rapat dengan pendapat), duit itu dipakai apa, buat beli apa, kok beras seperti itu, nggak lucu rasanya," ucapnya.

Ke depan, lanjut Heri, Bulog harus memperbaiki tata niaganya, jangan sampai kelangkaan beras ini dimanfaatkan oleh para pedagang besar atau oleh orang di Bulog sendiri.

"Jangan-jangan sengaja memang didrop yang jelek, supaya ada impor masuk. Siapa yang masuk, hanya pedagang besar yang akan menikmatinya, pedagang kecil tidak ada, masyarakat kecil yang dirugikan," pungkas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Cianjur Budi Setiawan mengakui persediaan beras di Gudang Bulog Pasir Halang Sukabumi memang masih tergantung dari Sub Divre daerah lain, seperti dari Cirebon dan Subang. Karena kelompok tani di Sukabumi masih cenderung menjual hasil panen ke pasar.

"Jika ada beras yang kualitasnya jelek maka akan diolah di mesin agar lebih baik. Proses pemilahan ini nantinya akan dilaporkan ke pusat," kata Budi.

Menurut Budi, persediaan beras yang ada di gudang Bulog sesuai Inpres merupakan beras milik pemerintah dan hanya satu jenis, yaitu beras medium. Jadi beras yang dipergunakan untuk operasi pasar (OP) maupun raskin kualitasnya sama dari beras jenis medium.

"Untuk perputaran beras yang ada di gudang ini maksimal tiga hingga empat bulan harus sudah keluar," ujar dia.

Terkait OP beras yang dikeluhkan warga Kota Sukabumi, Budi mengatakan sebelum dilaksanakan OP beras pihaknya sudah berkoordinasi dan memberikan contoh kepada pihak Pemkot Sukabumi berupa beras jenis medium.

"Dari hasil pengecekan sebelumnya, kualitas beras OP dinilai masih baik. Meskipun kemungkinan ada satu atau dua yang terlewat dari pengecekan," jawab Budi. [hus]

Baca Selengkapnya

Kecewa Kualitas Beras Bulog Jelek

Heri: PMN Rp3 T Dipakai Buat Apa? 

SUKABUMI - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk Bulog. Penyebabnya, meskipun sudah mendapatkan suntikan dana dengan nilai cukup fantastis, tetapi kualitas beras dinilai Heri masih sangat jelek. 

"Bulog baru saja dapat PMN sebesar Rp3 triliun. Duitnya dipakai buat apa, jika kualitas berasnya kok masih seperti ini. Gak lucu rasanya," tegas Heri di sela-sela peninjauan stok dan kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, Minggu (8/3).Saat meninjau stok beras, Heri tercengang melihat kualitas beras yang ada di Gudang Bulog. Bahkan dirinya sempat mengambil sampel antara beras di satu karung dengan karung lainnya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena warna beras kekuning-kuningan serta masih terdapat banyak gabah."Saya sangat kecewa dengan kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Warnanya kekuning-kuningan dan masih banyak gabahnya. Dengan harga sebesar Rp6.600, sangat tidak seimbang dengan kualitasnya," kata Heri. 

Dia pun kecewa begitu mengetahui jika pasokan beras di Gudang Bulog Sukabumi harus didroping dari Cirebon. Padahal, Kabupaten Sukabumi diklaim sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. "Katanya Kabupaten Sukabumi itu lumbung beras dengan tingkat surplus mencapai hampir 250 ribu-350 ribu ton. Tapi kenapa harus didroping dari Cirebon? Apalagi kualitas beras yang akan disalurkan ke masyarakat pun lebih mirip dedak," jelasnya.  

Heri mengaku tidak mengetahui persis alasan rendahnya kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, tidak menutup kemungkinan ada 'permainan' agar bisa mengimpor beras dari negara lain. "Jangan-jangan droping beras berkualitas jelek ini diduga disengaja agar bisa mengimpor dari negara lain," katanya.

Rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dari semula Rp6.600 menjadi Rp7.400 pun, dinilai Heri, tak akan berpengaruh signifikan. Dia menyarankan yang lebih dulu harus dibenahi adalah tata niaga di tingkat Bulog. "Tak akan ngaruh (menaikkan HPP). Yang mesti dibenahi dan diperbaiki adalah tata niaganya di tingkat Bulog yang fungsinya untuk menunjang ketahanan pangan," tegas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Wilayah Cianjur Budi Setiawan tak menampik jika pasokan beras masih mengandalkan dari daerah lain. Namun dia mengaku selalu mewanti-wanti agar kiriman beras harus berkualitas bagus.  "Tingkat penyerapan pembelian beras dari pertani selama 2014 memang belum maksimal. Petani masih banyak menjual ke pasar," kata Budi saat mendampingi Heri Gunawan.

Dia berharap pada 2015 rencana pemerintah menaikkan HPP beras bisa terealisasi. Sehingga para petani bisa lebih semangat menjual hasil panennya ke Bulog. "Kami tunggu saja nanti keputusan pemerintah soal rencana menaikkan HPP beras. Sesuai Instruksi Presiden, saat ini HPP beras sebesar Rp6.600. Rencananya jika HPP naik akan menjadi Rp7.400. Kita juga berharap, pada April saat musim panen pasokan beras bisa dibeli dari petani lokal," pungkasnya.(gg/vry)

Baca Selengkapnya

Bulog Terima PMN Rp3 T, tapi Kulitas Berasnya Jelek

SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk Bulog. Penyebabnya, meskipun sudah mendapatkan suntikan dana dengan nilai cukup fantastis, tetapi kualitas beras dinilai Heri masih sangat jelek.

“Bulog baru saja dapat PMN sebesar Rp3 triliun. Duitnya dipakai buat apa jika kualitas berasnya kok masih seperti ini. Gak lucu rasanya,” tegas Heri di sela-sela peninjauan stok dan kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, Minggu (8/3/2015).

Saat meninjau stok beras, Heri tercengang melihat kualitas beras yang ada di Gudang Bulog. Bahkan dirinya sempat mengambil sampel antara beras di satu karung dengan karung lainnya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena warna beras kekuning-kuningan serta masih terdapat banyak gabah.

“Saya sangat kecewa dengan kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Warnanya kekuning-kuningan dan masih banyak gabahnya. Dengan harga sebesar Rp6.600, sangat tidak seimbang dengan kualitasnya,” kata Heri.

Dia pun kecewa begitu mengetahui jika pasokan beras di Gudang Bulog Sukabumi harus didroping dari Cirebon. Padahal, Kabupaten Sukabumi diklaim sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat.

“Katanya Kabupaten Sukabumi itu lumbung beras dengan tingkat surplus mencapai hampir 250 ribu-350 ribu ton. Tapi kenapa harus didroping dari Cirebon? Apalagi kualitas beras yang akan disalurkan ke masyarakat pun lebih mirip dedak,” jelasnya.

Heri mengaku tidak mengetahui persis alasan rendahnya kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, tidak menutup kemungkinan ada ‘permainan’ agar bisa mengimpor beras dari negara lain. “Jangan-jangan droping beras berkualitas jelek ini diduga disengaja agar bisa mengimpor dari negara lain,” katanya.

Rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dari semula Rp6.600 menjadi Rp7.400 pun, dinilai Heri, tak akan berpengaruh signifikan. Dia menyarankan yang lebih dulu harus dibenahi adalah tata niaga di tingkat Bulog.

“Tak akan ngaruh (menaikkan HPP). Yang mesti dibenahi dan diperbaiki adalah tata niaganya di tingkat Bulog yang fungsinya untuk menunjang ketahanan pangan,” tegas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Wilayah Cianjur Budi Setiawan tak menampik jika pasokan beras masih mengandalkan dari daerah lain. Namun dia mengaku selalu mewanti-wanti agar kiriman beras harus berkualitas bagus.

“Tingkat penyerapan pembelian beras dari pertani selama 2014 memang belum maksimal. Petani masih banyak menjual ke pasar,” kata Budi saat mendampingi Heri Gunawan.

Dia berharap pada 2015 rencana pemerintah menaikkan HPP beras bisa terealisasi. Sehingga para petani bisa lebih semangat menjual hasil panennya ke Bulog.

“Kami tunggu saja nanti keputusan pemerintah soal rencana menaikkan HPP beras. Sesuai Instruksi Presiden, saat ini HPP beras sebesar Rp6.600. Rencananya jika HPP naik akan menjadi Rp7.400. Kita juga berharap, pada April saat musim panen pasokan beras bisa dibeli dari petani lokal,” pungkasnya.(gg)

Sumber : Sepertiini.com

Baca Selengkapnya

DPR: Beras Bulog Banyak Dedaknya

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Gudang Bulog Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Ahad (8/3). Dalam kesempatan tersebut rombongan menemukan beras Bulog yang dinilai kurang bagus.

Kondisi yang kurang layak tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap beras yang baru tiba di gudang Bulog pada Ahad pagi. "Beras ini banyak dedaknya," ujar Heri Gunawan kepada wartawan dengan memperlihatkan beras yang baru didatangkan dari Cirebon tersebut.

Ironisnya kata dia, beras yang baru datang tersebut kualitasnya jauh lebih jelek dibandingkan dengan beras yang sudah ada di gudang Bulog lebih dahulu.

Kondisi ini, terang Heri, jelas mengecewakan masyarakat khususnya yang menerima beras Bulog baik raskin maupun operasi pasar (OP). Sebab, beras yang disalurkan Bulog kurang baik kualitasnya.

Heri mengatakan, seharusnya pengadaan beras Bulog di Sukabumi berasal dari daerah tersebut. Terlebih, lanjut dia Sukabumi merupakan daerah lumbung padi karena terdapat banyak areal persawahan di selatan Sukabumi. Bahkan, Bupati Sukabumi mengklaim surplus produksi beras hingga 250 ribu ton pada 2014 lalu.

Ke depan kata Heri tata niaga beras di Bulog harus dikelola dengan lebih baik. Jangan sampai lembaga yang didirikan untuk menunjang ketahanan pangan malah menyalurkan beras dengan kualitas buruk.

"Atau memang disengaja menyalurkan beras jelek untuk memudahkan masuknya beras impor," terang Heri, yang merupakan kader Partai Gerindra ini.

Jika hal ini terjadi maka hanya pedagang besar saja yang bisa masuk dalam impor beras dan pedagang kecil terpinggirkan.

Heri menambahkan, kalangan dewan juga mempertanyakan kinerja Bulog yang telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. "Dalam RDP (Rapat dengar pendapat-red) nanti akan ditanyakan kemana uangnya karena di lapangan beras masih jelek," terang dia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Harus Lebih Serius Tekan Harga Beras

Jakarta (dpr.go.id) - Kenaikan harga beras di pasaran sudah memasuki rekor tersendiri, naik hingga 30 persen dan sudah berlangsung hampir dua bulan. Publik mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah, karena belum pernah ada kenaikan selama dan setinggi ini.

"Upaya pemerintah harus lebih serius, operasi bulog harus lebih cepat dan bukan sekedar main-main untuk menstabilkan harga. Kenaikan harga yang berlarut-larut akan menjadi ruang gelap para spekulan dalam memainkan harga beras di pasaran dan menahan produksi harga beras," kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/2/15).

Pantauan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini, harga beli beras di penggilingan sudah mencapai lebih dari Rp 9.500. Kondisi ini dapat memicu inflasi dan akan semakin menyulitkan masyarakat. Lebih jauh menurutnya melonjaknya harga beras tidak berdampak positif bagi petani.

"Petani kita sekarang ini sedang menghadapi cuaca ekstrim dan tingginya biaya produksi yang menjadi kendala pasokan beras nasional. Belum lagi, mahalnya biaya-biaya non-produksi seperti penggilingan, transportasi dan lain-lain," tandas politisi FP Gerindra ini.

Berlarutnya kenaikan harga beras semakin memperkuat kesan pemerintah tidak cukup siap menghadapi kondisi ini. Publik dapat menilai pemerintah tidak punya disain dan mekanisme yang jelas tentang 'Kebijakan Perberasan Nasional'.

"Saya berharap pemerintah masih berupaya dengan keras menurunkan harga, jangan sampai menyerah apalagi kalau ujug-ujug melakukan impor beras atas nama stabilitas harga beras nasional. Jangan sampai," demikian Heri. (iky)

Baca Selengkapnya