Rangkaian Kegiatan Reses III DPR RI Heri Gunawan di Sukabumi

Dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun 2014-2015, Heri Gunawan melaksanakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun aspirasi dari Daerah Pemilihan Jabar IV Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada masa reses kali ini kegiatan banyak difokuskan di wilayah Pajampangan Sukabumi Selatan. 

Berikut ini rangkaian kegiatan reses penyerapan aspirasi yang dilaksanakan Heri Gunawan tersebut :

A. Kunjungan Kerja kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk menyerap aspirasi/pengajuan usulan pembangunan dari unsur pemerintah kota/kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015.

Pada kesempatan ini, Heri Gunawan juga mengajak anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil Jabar IV dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara SH. Hal ini merupakan tindaklanjut dari keinginan Heri Gunawan yang disampaikan kepada Bupati dan Walikota Sukabumi pada masa reses II yang lalu, dimana para anggota DPR RI yang mewakili Kota & Kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan Kunjungan Kerja secara bersama-sama kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Hadir dalam kesempatan kunjungan kerja ini Sekda Kabupaten Sukabumi, Sekda Kota Sukabumi, Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi, Kepala Diskoperindag Kota Sukabumi, Kepala Disosnaker Kota Sukabumi, Kepala Disnaker Kabupaten Sukabumi, Asda II Setda Kabupaten Sukabumi dan perwakilan Dinas lain Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Selain menyampaikan beberapa program pembangunan dari pusat yang bisa diakses oleh pemda, juga kunker Heri Gunawan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan menjalin komunikasi yang lebih intens antara pemda dengan anggota DPR RI sehingga bisa mensinergiskan rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan untuk Sukabumi yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. Kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu :

1. di GOR Surade pada minggu,10 Mei 2015 yang diikuti oleh sekitar 220 Orang undangan dari wilayah Dapil III Kabupaten Sukabumi (Surade, Jampangkulon dan sekitarnya) yang terdiri dari unsur Muspika, Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Tani dan konstituen Partai Gerindra.

Pada acara jaring aspirasi ini juga dilaksanakan kegiatan Donor Darah yang bekerjasama dengan UDD PMI Kota Sukabumi.

2. di Desa Cidahu Kecamatan Cibitung tepatnya di kediaman Tokoh Tani H. Iwan Ridwan pada tanggal 10 Mei 2015. Kegiatan ini diikuti oleh 92 Orang perwakilan masyarakat. Selain menyerap aspirasi masyarakat, juga sekaligus sebagai kunjungan lapangan ke Desa Cidahu sebagai Sentra Penghasil Bibit Kedelai yang sudah dipercaya kualitasnya. 

3. di Balai Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu.

Kegiatan reses diwilayah ini dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat ditingkat bawah terkait pembangunan di pedesaan. Selain itu juga sekaligus melakukan peninjauan realisasi bantuan pembangunan madrasah yang diberikan oleh Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan pada masa reses II yang lalu.

Kegiatan jaring aspirasi dan kunjungan lapangan ini dilaksanakan pada 11 Mei 2015 dan diikuti oleh 76 orang peserta dari unsur pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat setempat.

4. di Balai Desa Waluran Mandiri Kecamatan Waluran

Kegiatan ini juga bagian dari penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung ditingkatan paling bawah terkait pembangunan di wilayah pedesaan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur muspika, kepala desa se Kecamatan Waluran, Tokoh dan perwakilan masyarakat setempat. Dilaksanakan pada 11 Mei 2015 yang diikuti oleh 114 orang peserta reses.

5. di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap

Kegiatan dilaksanakan pada 10 Mei 2015 di daerah Cibuaya ini diikuti oleh sekitar 25 Orang. Pada kesempatan ini, Heri Gunawan berdialog dan menjaring aspirasi dari para tokoh nelayan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan program pembangunan di wilayah pesisir Sukabumi Selatan.

C. Kegiatan Kunjungan Lapangan 

1. Kunjungan Lapangan ke Gudang Mitra Bulog

Kegiatan kunlap ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan dengar pendapat pada reses II yang lalu dimana pihak Bulog dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengusulkan adanya Gudang Beras di wilayah Kabupaten Sukabumi tepatnya di wilayah Pajampangan.

Pada kesempatan kunlap ini, Heri Gunawan melakukan peninjauan kepada salah satu mitra Bulog yang selama ini bekerjasama dalam pembelian gabah dari petani di wilayah Pajampangan yaitu di penggilingan dan gudang beras H. Suha. Dilanjutkan kunjungan ke gudang tempat penyimpanan beras Bulog yang saat ini masih berstatus guna pakai. 

Hasil dari kunjungan ini akan ditindaklanjuti melalui RDP dengan Kementerian BUMN dan Bulog untuk segera merealisasikan pengadaan gudang Bulog di wilayah Pajampangan. 

2. Kunjungan Lapangan Pembangunan Madrasah di Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu sebagai realisasi pemberian bantuan dana pembangunan yang diserahkan pada kegiatan Reses II yang lalu.

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR-RI Kunjungi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

MAKASSAR (www.angkasapura1.co.id) - Dalam melaksanakan masa reses tahun 2015, Komisi VI DPR-RI melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 - 19 Maret 2015. Dalam agenda tersebut, dilakukan peninjauan dan presentasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di hari pertama (15/03). Selanjutnya, rombongan melaksanakan peninjauan ke PT Shang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Pupuk Kaltim (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Tbk, PT Pelindo IV (Persero) dan PT Semen Tonasa (Persero). Kedatangan rombongan Komisi VI dipimpin oleh Heri Gunawan, SE, MBA dari Fraksi Gerindra. 

"Kunjungan kerja komisi merupakan kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN. Dan dalam kesempatan ini, kami melaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan," jelas Heri pada pembukaan pertemuan. 

Kedatangan Komisi VI ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar disambut oleh Operation Director Angkasa Pura Airports, Yushan Sayuti yang didampingi oleh PTS General Manager Sugiono. Dalam pertemuan tersebut, Yushan memaparkan kinerja operasional dan keuangan Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar selama 5 tahun terakhir. "Secara singkat dapat dikatakan bahwa performa keuangan tumbuh stabil kendati tekanan kinerja dari penurunan jumlah penumpang memperkecil revenue yang didapat," jelas Yushan dalam paparannya. "Namun demikian, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar merupakan bandara unggulan Angkasa Pura Airports yang terus tumbuh memberikan kontribusi positif bagi kinerja operasional dan keuangan. tambah Yushan Sayuti kepada anggota Komisi VI. 

Di tahun 2014 lalu, pendapatan cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar mencapai Rp 308,4 milyar dan melayani total 8,8 juta penumpang dari puluhan maskapai penerbangan yang beroperasi baik nasional maupun internasional. Sementara di sisi performa operasional, skor indeks kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index (CSI) meningkat secara eksponensial. Kuartal 3 tahun 2014 nilai CSI telah mencapai 4,22 atau menduduki peringkat 84 bandara dengan skor tertinggi. Angka tersebut naik 133 peringkat dari semula posisi 217 dengan skor CSI 3,50. Penilaian CSI Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dilakukan oleh Airport Council Internasional (ACI) Hongkong bersama dengan tiga bandara Angkasa Pura Airports lainnya yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali, Bandara Juanda - Surabaya dan Bandara Sultan Aji M. Sulaiman Sepinggan - Balikpapan. 

Di tahun 2016, terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akan dikembangkan menjadi 150.000 m2 yang mampu menampung hingga 25 juta penumpang per tahun. Dalam proyek pengembangan ultimate di tahun 2030, bandara ini kelak akan memiliki terminal 3 dan tiga landas pacu serta mampu melayani 50 juta penumpang per tahun. [HH]

Sumber : www.angkasapura1.co.id/detail/berita/komisi-vi-dprri-kunjungi-bandara-sultan-hasanuddin-makassar

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR Tinjau Pelindo IV Makassar

Komisi VI DPR membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN mengunjungi Pelabuhan Indonesia IV di terminal penumpang Jalan Soekarno Hatta Makassar.

'Saya rasa pelabuhan ini sudah melakukan perubahan infrastruktur termasuk mengutamakan pelayanan,' kata anggota Komisi Bambang Haryo di sela kunjungan, Selasa.

Menurutnya Pelindo IV sebagai hub di pelabuhan timur indonesia yang sudah menujukkan perubahan drastis karena telah menerima dana bantuan Penyertaan Modal Negara senilai Rp2 triliun dalam hal peningkatan kualitas pelabuhan.

'Saya rasa ini menarik karena sudah banyak yang berubah dan tersambung dengan pelabuhan peti kemas jauh dibanding di kawasan barat, pencanangan pembangunan tol laut dari Makasar ke tujuan lain pun sudah disampaikan' paparnya.

Sementara komentar berbeda di lontarkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan disela kunjungan dengan mengatakan apa yang menarik di pelabuhan tersebut.

'Apa yang menarik disini, tidak ada kok, semua pelabuhan hampir sama menurut saya hanya saja ada penambahan serta pembangunan bangunan baru saja,' ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, Pelindo IV merupakan pelabuhan di Indonesia timur yang pembangunannya dinilai wajar, karena semua terpusat di Makassar. Selain itu Pelindo IV telah mendapatkan PNM Rp2 triliun 'Kita berharap dana itu digunakan untuk pembangunan pelabuhan dan revitalisasi dan lainnya supaya bisa lebih baik. Cuma harapan kami bukan sebatas itu tapi seharusnya Pelindo berfikir apa menarik disini,' katanya.

Berbicara masalah tempat, kata dia, memang tempatnya sebab, orang mau kemana-mana harus melalui Makassar, tetapi dirinya sekali lagi menyinggung apa yang menarik di Pelindo IV.

'Saya pikir sama saja di pelabuhan lain, pembangunan dan revitalisasi. Seharusnya Pelindo kreatif mencari sumber daya lain dan ini harus didorong, jangan sebatas PMN digunakan untuk perbaikan dan revitalisasi,' ucapnya dengan nada tinggi.

Ia menyarankan Pelindo IV membuat terobosan dengan mengelola sumberdaya dan menciptakan penghasilan baru tidak hanya tergantung pada pengeloaan peti kemas dan penumpang.

'Disini kan banyak, kapal pasti butuh air bersih dan air minum maka berdayakanlah. Selain itu buat helipaddisini dan kawasan industri jangan jauh harus berdekatan untuk menciptakan perputaran ekonomi, jangan hanya menampung peti kemas,' ulasnya.

Kendati demikian pihaknya tetap mendorong agar Pelido IV terus melakukan perbaikan- perbaikan utamanya pelabuhan yang berkelas moderen.

'Kita harus dukung karena gerbangnya Indonesia timur, kalau tidak moderen sama saja dengan pelabuhan lainnya. Kita berharap BUMN ini bisa menjadi agen perbangunan di Indonesia timur,' tambahnya.

Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar Mulyono, menyatakan pihaknya telah berupaya penuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di terminal penumpang dan pelabuhan peti kemas.(ant/rd)

Sumber : www.ciputranews.com/ekonomi-bisnis/komisi-vi-dpr-tinjau-pelindo-iv-makassar

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR Dorong PT IKI dikembangkan

Makassar (ANTARA News) - Komisi VI DPR mendorong PT Industri Kapal Indonesia di Makassar Sulawesi Selatan dikembangkan mengingat perusahaan negara tersebut berpotensi bangkit dari keterpurukan. 

"Kita dorong agar perusahaan milik pemerintah ini bangkit kembali, makanya dengan kunjungan ini kita bisa melihat langsung apa yang perlu lagi di benahi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, di sela kunjungan, Selasa.

Menurut dia PT IKI sebagai Badan Usaha Milik Negara harus tumbuh kembali menjadi perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan perbaikan kapal satu-satunya berada di Kawasan Timur Indonesia. 

"Kenapa Komisi VI memberikan bantuan PMN ke PT IKI di Makassar, karena tempat lewatnya poros maritim domestik dan poros maritim internasional, jalurnya Alur Kepulauan Indonesia kedua," papar dia.

Ia menambahkan PT IKI diharapkan bisa berkembang kembali seperti masa jayanya di tahun 80-an sebagai industri kapal berkelas dan diakui dunia.

"Dengan penambahan modal Rp200 miliar itu, maka akan banyak kapal yang transit disini untuk perbaikan melihat IKI adalah satu-satunya indistri kapal di KTI dan itu harus didukung. Ada kemungkinan anggaran bisa ditambah pada APBN perubahan," tambahnya. 

Direktur Utama PT IKI Afdal Bandung Siswono pada kesempatan itu mengatakan anggaran Penyetaraan Modal Negara atau PMN tersebut lebih banyak dikeluarkan untuk merevitalsiasi bengkel dan peningkatan SDM.

"Penambahan PMN Rp200 miliar di akhir 2012 kinerja perusahaan meningkat,dengan pertumbuhan pendapatan diatas 14 persen per tahun," katanya,

Dirinya berharap program revitalisasi dan profit perusahaan selesai pada 2015 dan perusahaan akan masuk pada tahap pengembangan pertumbuhan laba diatas 20 persen pertahun. 

"Pertama kali mencetak laba pendapatan meningkat 91 persen dengan equity pisitif sejak 2012 sebesar Rp146 miliar. Tahun 2013 tingkat kesehatan perusahaan menjadi sehat A," katanya. Selain itu untuk revitalisasi dan profit 2015 pihaknya akan menyelesaikan rancang bangun fasilitas produksi kapal, selanjutnya peningkatan kompetensi SDM, pembenahan manajemen proyek dan sertifikasi ISO, PHSAS dan Amdal.

"Kami juga akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Australia Barat untuk pembangunan kapal aluminium karena mereka ahlinya. Kemudian akan membentuk anak perusahaan container yard di Bitung," sebutnya.

Sementara rencana perusahaan akan penambahan fasilitas produksi di unit Makassar untuk 2015-2016 kata dia, akan disediakan Graving Dock berkekuatan 20 ribu Dead Weight Tonnage (DWT), Flaoting Dock 8.500 DWT dan pembangunan Air Bag 4x6.500 DWT untuk mengangkat kapal ke permukaan.

Sedangkan di wilayah Bitung akan disiapkan slipway 3.500 DWT dua unit dan penambahan peralatan, untuk ekspasi galangan luar seperti di Ambon dan fasilitas galangan di Mamuju Sulawesi Barat. 

Untuk progres pertumbuhan hingga 2017, lanjutnya, sudah terbangun pusat logistik oli dan gas, selanjutnya produk unggulan kapal aluminium, kapal ikan dan ferry roro dan kapal perintis, mampu mebangun kapal sampai 17.500 DWT dengan penjualan menncapai Rp175 miliar serta profit diatas 14 persen.   

(Editor: Ruslan Burhani)

Baca Selengkapnya

KOMISI VI DPR-RI DUKUNG PENGEMBANGAN PT. IKI

www.bumn.go.id - Bertempat di area Produksi Platershop Unit Galangan Makassar, Selasa 17 Maret 2015, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero), SA Bandung Bismono bersama Direktur Produksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero), Ahril Abdullah dan seluruh manajemen terkait menyambut Kedatangan rombongan Anggota Komisi VI DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan. Kunjungan yang dilakukan dalam masa reses ini dilaksanakan untuk melihat langsung kondisi PT IKI   serta  kesiapan   PT. IKI dalam melakukan pengembangan produksi yang menggunakan dana PMN Tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut, SA Bandung Bismono didepan para Anggota Komisi VI DPR-RI memaparkan sejumlah pencapaian kinerja dan prestasi yang diraih oleh Perusahaan dimana dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp200 miliar di akhir Tahun 2012 kinerja perusahaan meningkat dengan pertumbuhan pendapatan diatas 14 persen per tahun, sejak tahun 2012 Perusahaan mencetak laba pendapatan meningkat 91 persen dengan equity positif sejak 2012 sebesar Rp146 miliar. Tahun 2013 tingkat kesehatan perusahaan menjadi sehat A. Selain itu dijelaskan pula tentang rencana pengembangan yang akan dilakukan perusahaan terkait dengan penambahan PMN Tahun 2015, yang terdiri dari Penambahan fasilitas produksi berupa air bag 4 x 6.500 DWT dan floating dock 8.500 DWT, penambahan modal kerja, peningkatan modal kerja, dll. Pada kesempatan tersebut, beliau menyatakan PT IKI siap membangun kapal Aluminium dan kapal dengan tipe lainnya.

Disela kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan memberikan apresiasi atas kinerja yang telah diraih oleh manajemen dan mendorong serta dukung agar perusahaan milik pemerintah ini bangkit dan jaya kembali. Ia menambahkan PT IKI diharapkan bisa berkembang kembali seperti masa jayanya di tahun 80-an sebagai industri kapal berkelas dan diakui dunia.

Rombongan Anggota DPR RI Komisi VI ini juga mengunjungi beberapa fasilitas produksi serta melihat langsung Kondisi Kapal Ikan Minajaya yang terparkir di areal perairan perusahaan. 

Selain itu, Rombongan lain anggota Komisi VI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Natawijana diwaktu yang sama melakukan kunjungan di Unit Galangan Bitung disambut oleh Direktur Administrasi & Keuangan PT Industri Kapal Indonesia (Persero), Aurelius Larope. Dalam penyambutan tersebut Aurelius Larope menyampaikan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Manajemen terhadap penerimaan PMN ditahun 2012, kinerja yang diraih di Unit Galangan Bitung, dan rencana pengembangan Unit Galangan Bitung kedepan. (hb)

Baca Selengkapnya

DPR : Industri Mebel & Kerajinan Jangan Hanya Jago Pameran

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai industri mebel dan kerajinan nasional, saat ini jangan terjebak dalam acara seremonial dari pameran ke pameran. Pemerintah harus bekerja lebih keras menggenjot industri ini untuk meningkatkan pemasukan negara, termasuk lapangan kerja.

"Industri mebel dan kerajinan nasional bisa naik kelas, kalau Pemerintah Joko-Kalla mampu membuat industri ini mandiri dan kuat. Kita punya bahan baku yang melimpah, SDM yang hebat, seharusnya bisa tumbuh besar dan terdepan, tidak sekedar jago pameran saja," katanya di Jakarta, Sabtu 14 Maret 2015) menanggapi pelaksanaan "Internasional Furniture and Craft Fair Indonesia" (IFFINA) yang dibuka Presiden Jokowi.

Ia menyebut data pada 2013, nilai ekspor industri mebel dan kerajinan Indonesia berada di posisi 13 tertinggal dari Vietnam yang bertengger di nomer empat. Kemudian 2014, nilai ekspor Indonesia 2 miliar dolar AS, jauh di bawah Vietnam yang mencapai 6 miliar dolar AS.

Sementara itu, data dari Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) menunjukkan sekitar 2,5 juta tenaga kerja langsung dan tenaga tidak langsung terserap di Industri ini. Jadi sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor strategis dan padat karya ini.

"Pemerintah Joko-Kalla mesti memandang industri ini penting terhadap pertumbuhan perekonomian nasional yang mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pencetak devisa negara, apalagi ditengah harga dollar yang naik tinggi, ini peluang bagus," tandasnya.

Bentuk-bentuk perhatian khusus pemerintah, menurut Heri, bisa berupa pemberian insentif pajak, pembukaan akses permodalan, dan penguatan kapasitas SDM lewat pembinaan terkait disain produk yang lebih kreatif dan fully local content (Indonesian heritage), pemasaran serta perlindungan kepada pengrajin misalnya dari serbuan produk asal Tiongkok yang sangat murah.

Ia meyakini dengan langkah tersebut, Indonesia berpeluang besar menjadi produsen meubel dan kerajinan terbesar di kawasan regional (ASEAN). Bahkan, khusus untuk produk berbasis rotan Indonesia bisa menjadi yang terbesar di dunia. 

"Industri ini berpeluang tumbuh lebih besar dan menjadi yang terdepan di kawasan regional dan international. Vietnam dan Malaysia saja bisa, masa Indonesia yang punya bahan bakunya nggak bisa. Kalau pemerintah serius dan sungguh-sungguh, pasti bisa!" pungkas Heri Gunawan. (www.dpr.go.id)

Baca Selengkapnya

Bulog Terima PMN Rp3 T, tapi Kulitas Berasnya Jelek

SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk Bulog. Penyebabnya, meskipun sudah mendapatkan suntikan dana dengan nilai cukup fantastis, tetapi kualitas beras dinilai Heri masih sangat jelek.

“Bulog baru saja dapat PMN sebesar Rp3 triliun. Duitnya dipakai buat apa jika kualitas berasnya kok masih seperti ini. Gak lucu rasanya,” tegas Heri di sela-sela peninjauan stok dan kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, Minggu (8/3/2015).

Saat meninjau stok beras, Heri tercengang melihat kualitas beras yang ada di Gudang Bulog. Bahkan dirinya sempat mengambil sampel antara beras di satu karung dengan karung lainnya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena warna beras kekuning-kuningan serta masih terdapat banyak gabah.

“Saya sangat kecewa dengan kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Warnanya kekuning-kuningan dan masih banyak gabahnya. Dengan harga sebesar Rp6.600, sangat tidak seimbang dengan kualitasnya,” kata Heri.

Dia pun kecewa begitu mengetahui jika pasokan beras di Gudang Bulog Sukabumi harus didroping dari Cirebon. Padahal, Kabupaten Sukabumi diklaim sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat.

“Katanya Kabupaten Sukabumi itu lumbung beras dengan tingkat surplus mencapai hampir 250 ribu-350 ribu ton. Tapi kenapa harus didroping dari Cirebon? Apalagi kualitas beras yang akan disalurkan ke masyarakat pun lebih mirip dedak,” jelasnya.

Heri mengaku tidak mengetahui persis alasan rendahnya kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, tidak menutup kemungkinan ada ‘permainan’ agar bisa mengimpor beras dari negara lain. “Jangan-jangan droping beras berkualitas jelek ini diduga disengaja agar bisa mengimpor dari negara lain,” katanya.

Rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dari semula Rp6.600 menjadi Rp7.400 pun, dinilai Heri, tak akan berpengaruh signifikan. Dia menyarankan yang lebih dulu harus dibenahi adalah tata niaga di tingkat Bulog.

“Tak akan ngaruh (menaikkan HPP). Yang mesti dibenahi dan diperbaiki adalah tata niaganya di tingkat Bulog yang fungsinya untuk menunjang ketahanan pangan,” tegas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Wilayah Cianjur Budi Setiawan tak menampik jika pasokan beras masih mengandalkan dari daerah lain. Namun dia mengaku selalu mewanti-wanti agar kiriman beras harus berkualitas bagus.

“Tingkat penyerapan pembelian beras dari pertani selama 2014 memang belum maksimal. Petani masih banyak menjual ke pasar,” kata Budi saat mendampingi Heri Gunawan.

Dia berharap pada 2015 rencana pemerintah menaikkan HPP beras bisa terealisasi. Sehingga para petani bisa lebih semangat menjual hasil panennya ke Bulog.

“Kami tunggu saja nanti keputusan pemerintah soal rencana menaikkan HPP beras. Sesuai Instruksi Presiden, saat ini HPP beras sebesar Rp6.600. Rencananya jika HPP naik akan menjadi Rp7.400. Kita juga berharap, pada April saat musim panen pasokan beras bisa dibeli dari petani lokal,” pungkasnya.(gg)

Sumber : Sepertiini.com

Baca Selengkapnya

Komisi VI: Kunjungan Pengawasan Berwarna Pantun

Medan (dpr.go.id) - Kunjungan Spesifik Komisi VI ke Medan, Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Heri Gunawan fokus pada agenda memeriksa kesiapan BUMN dalam menerima PMN (Penyertaan Modal Negara). Kunjungan pengawasan ini menjadi hangat ketika rapat diwarnai dengan beragam pantun penuh makna.

Ketika menyambangi PT Pelindo, BUMN yang mengelola pelabuhan terbesar di bagian barat pulau Sumatera ini, pembawa acara langsung menyambut dengan sebuah pantun yang mendapat sambutan meriah peserta rapat.  Anggota Tim Kunjungan dari FPPP Mukhlisin mengapresiasi pantun sambutan tersebut dan menurutnya pantun itu harus dijawab. "Saya usul Pak Tifatul menjawabnya," ujar dia.

Permintaan ini langsung didukung seluruh anggota tim. Tifatul Sembiring, mantan Menkominfo yang memang dikenal jago pantun langsung bersiap. "Kalau bukan setetes tinta. Akan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta. Tak kan hadir disini," tutur dia disambut meriah peserta rapat.

Rapat kemudian bergulir dengan isu utama membahas upaya Pelindo I mengelola Pelabuhan Belawan sebagai gerbang utama Indonesia di bagian barat Pulau Sumatera. Direktur Bisnis Syahputra Sembiring menyampaikan sejumlah harapan diantaranya meminta dukungan Komisi VI agar kewenangan pengelolaan alur pelabuhan Belawan bisa dilimpahkan dari Kementerian Perhubungan kepada Pelindo.

Rapat kemudian menjadi serius ketika sejumlah capaian dan program kerja PT Pelindo mendapat sorotan anggota dewan diantaranya Nasril Bahar dari Fraksi PAN dan Ihsan Yunus dari FPDIP. Rapat kemudian menjadi cair ketika Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan kembali melengkapi paparannya dengan pantun.

"Apa tanda Kota Belawan. Lampu kuning di sebelah kanan. Apa tanda kita berkawan. Fungsi Pengawasan Kita Jalankan," ujar dia, disambut tepuk tangan hangat peserta rapat. Kunjungan Spesifik Komisi VI ini ditutup dengan memantau langsung ke lapangan sejumlah proyek yang sedang dilaksanakan perusahaan plat merah yang pada tahun ini berketetapan hati untuk tidak menerima PMN dari pemerintah. (iky) foto: ibnur/parle/hr

Baca Selengkapnya

Komisi VI Pantau BUMN Penerima PMN

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diproyeksikan akan memperoleh PMN (Penyertaan Modal Negara) menjadi fokus kunjungan kali ini. 

"Kunjungan Spesifik Komisi VI masa persidangan II 2014-2019 ini merupakan kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN," kata Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan di Medan Sumut, Minggu (15/2/15).

BUMN yang memperoleh PMN yang dikunjungi diantaranya PT. Angkasa Pura II, PTPN III, Hutama Karya. Namun menurut politisi FP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini, mengatakan  pertemuan dengan BUMN yang tidak menerima PMN juga diagendakan seperti dengan PT. Inalum dan Pelindo I.

"Kita ingin mendapatkan masukan dan melihat sendiri kemajuan BUMN kita di lapangan," kata anggota Komisi VI dari F-PG Betti Shadiq Pasadigoe usai pertemuan dengan PT Angkasa Pura II dan meninjau fasilitas Bandara Internasional Kualanamu. Ia terlihat antusias walaupun bertugas pada hari Minggu yang seharusnya hari libur.

Anggota Komisi VI lain yang menjadi bagian dari Tim Kunjungan diantaranya Irmadi Lubis (F-PDI Perjuangan), Eka Sastra (F-PG), Ambar Tjahyono (F-PD), Iskandar Syaicu (F-PPP) dan Tifatul Sembiring (F-PKS).

Tifatul Sembiring berharap, BUMN dapat mengambil peran penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi nasional. Sebagai salam pembuka Tifatul yang juga mantan Menkominfo memberikan hadiah pantun bagi jajaran manajemen BUMN di Sumut. "Walaupun sudah bercampur santan. Tetap saja harus diaduk rata. Kalau sudah sampai di Medan. Terasa berat balik ke Jakarta." (iky)foto:ical/parle/iw.

Baca Selengkapnya

Komisi VI Minta Angkasa Pura II Tuntaskan Temuan BPK

Jakarta (dpr.go.id) - Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keseriusan perusahaan yang bergerak di bidang kebandaraan ini akan menjadi syarat utama bagi pencairan anggaran PMN (Penyertaan Modal Negara).

"Laporan dari BPK ada sebelas temuan signifikan yang belum selesai ditindaklanjuti PT Angkasa Pura dalam periode 2009-2014. Ini tidak tuntas, PMN tidak akan dikucurkan," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI Heri Gunawan dalam rapat dengan jajaran manajemen PT. Angkasa Pura di Medan, Sumut, Minggu (15/2/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut kunjungan spesifik komisi VI masa persidangan II 2014-2015 adalah kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN.

Ia mengingatkan rapat kerja dengan Menteri BUMN beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR telah menyetujui sebagian usulan PMN dalam RAPBNP 2015 namun dengan sejumlah catatan terutama menyelesaikan sejumlah temuan BPK.

"Khusus untuk Bandara Kualanamu ini DPR memperoleh laporan dari BPK ada 25 temuan pada pembangunan tahap I dan II, kerugian negara diduga Rp123 miliar. Sejauh mana Angkasa Pura telah menyelesaikan hal ini?" tambahnya.

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam menjelaskan sampai saat ini telah berupaya menyelesaikan pekerjaan rumah yang telah diberikan BPK. Menurutnya beberapa temuan sebenarnya tidak merugikan negara tetapi hanya masalah pendekatan audit yang berbeda.

"Kepada Komisi VI kami sampaikan, kita komit untuk menyelesaikan temuan BPK ini dalam waktu yang tidak terlalu lama," paparnya. Terkait PMN sebesar Rp2 triliun diproyeksikan terutama menuntaskan perluasan Bandara Soekarno Hatta yang saat ini sudah melayani 60 juta penumpang/tahun padahal kapasitasnya hanya 22juta/tahun. (iky)/ foto:ical/parle/iw.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Gula Nasional Perlu Pro Petani

Jakarta (dpr.go.id) - Pemerintah diminta melakukan revitalisasi dan koordinasi yang lebih baik untuk menyusun kebijakan daulat gula nasional. Kemendag, Kementan, Kemenperin sertai instansi terkait lainnyanya perlu duduk besama menetapkan kebijakan yang lebih memihak kepada pelaku utama yaitu petani tebu.

"Pemerintah perlu serius menyusun kebijakan daulat gula nasional, beri subsidi dan insentif yang sunguh-sungguh pada petani, hitung ulang kapasitas yang bisa dipasok oleh pabrik dalam negeri, lakukan pengetatan terhadap importasi gula," kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/1/15).

Ia menekankan kebijakan menaikan harga gula, bukanlah solusi yang tepat pada saat ini karena harga gula yang tinggi hanya menguntungkan untuk pabrikan gula yang telah efisien dan pedagang bukan petani.

Pada bagian lain wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV meminta pemerintah mencermati dugaan perembesan gula rafinasi ke pasaran. "Kemendag harus menghitung ulang dan mengevaluasi kebutuhan gula refinasi, kalau terbukti terjadi perembesan gula rafinasi, izin importir harus dicabut," tekannya.

Politisi FP Gerindra ini mengkhawatirkan tanpa disadari kebijakan gula nasional saat ini  merupakan bagian dari skenario 'tata kelola pangan global' yang ujungnya menghancurkan petani dan Indonesia pada akhirnya bergantung dari impor. Itulah sebabnya dalam tahun 2015 ini pemerintah perlu meningkatkan efisiensi pabrik gula lokal.

"Dengan rata-rata rendemen hanya 7,2 persen, biaya produksi gula berbasis tebu di dalam negeri mencapai Rp 8.500/kg. Sedangkan, gula mentah impor yang diolah menjadi gula rafinasi dapat dijual dengan harga hanya Rp 6.000-7.500/kg. Berarti gula refinasi lebih murah 1000 - 2000 per kg. Sementara, willingnes to pay (daya beli) konsumen hanya Rp 6.000-7.500 per kg. Ini yang harus diantisipasi pada tahun 2015 dengan meningkatkan  efisiensi pabrik gula lokal minimal sampai 10 persen," demikian Heri. (iky)

Baca Selengkapnya

Pasar Indonesia Harus Berdaulat

Jakarta (dpr.go.id) Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi pasar di tanah air yang tidak berdaya menahan produk impor yang bagi negara lain masuk kategori sampah. Ia menyebut maraknya pasar pakaian bekas, jeroan impor yang begitu mudahnya dijumpai di dalam negeri.

"Masyarakat banyak bertanya kenapa pasar pakaian bekas masih marak dimana-mana, mengapa jeroan saja masih impor, terakhir saya mendengar Brazil juga mau memasukkan daging ayam ke Indonesia. Tidak bisakah mempertahankan kedaulatan kita di pasar sendiri," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/1/15).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan banyak negara sangat tertarik pasar dalam negeri yang sangat besar. Negara-negara maju akan terus berupaya men-setup Indonesia menjadi pasar terbuka bagi barang impor murah, bahkan masuk kategori sampah seperti baju bekas atau jeroan daging.

"Pasar baju bekas murah secara tidak langsung dapat mematikan industri garmen kecil dalam negeri, belum lagi penyakit yg menempel di dalamnya, namun perdagangan ini masih saja marak," tutur dia.

Kemendag harus segera menjalankan kebijakan mengamankan pasar dalam negeri termasuk menggali keunggulan yang mungkin dapat dikemas dalam Indonesia Heritage. Salah satu peluang yang patut diperjuangkan adalah menjadikan pasar Indonesia sebagai hub ekspor produk halal.

"Disini Kemendag dituntut segera untuk melakukan kerjasama lintas instansi, lebih kreatif, mengoptimalkan potensi pasar kita, kalau tidak maka Indonesia hanya dilihat sebagai pasar potensial yang besar, murah, dan bodoh," tandasnya.

Pemerintah sendiri lewan SK Mendag telah melarang impor pakaian bekas sejak tahun 1982 lalu, namun faktanya disejumlah lokasi strategis di tanah air bermunculan pasar khusus pakaian bekas. Aparat Bea Cukai di Kepulauan Riau melaporkan sepanjang tahun 2014 telah menyita impor illegal 5000 ball pakaian bekas senilai Rp15 miliar.

Permendag no.46/2013 juga sudah membatasi impor jeroan hanya untuk keperluan industri atau keperluan khusus lainnya, namun pemantauan DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) ternyata daging impor kelas variety meat dan juga jeroan marak dijual di pasar tradisional kepada masyarakat umum.(iky)

Baca Selengkapnya

Pimpinan Komisi VI Sambangi Sentra Belut di Sukabumi

. 

SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan menyambangi sentral budidaya, pembenihan/pembesaran, dan pengolahan Belut yakni  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dendeng Belut Asli Sawah Flamboyan beralamat di Jalan Tugu, Desa Pasir haling, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (3/1).

Kunjungan yang didampingi beberapa wakil rakyat daerah ini merupakan rangkaian reses politikus muda asal Partai Gerindra ke daerah pemilihannya yang melingkupi Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Dengan kunjungan ini saya bisa melihat langsung lokasi yang menjadi pusat pengolahan belut di Jawa Barat ini. Termasuk menampung permasalahan apa saja yang dalam pengembangan usahanya,” kata pria yang akrab disapa HG ini.

Menurut HG yang menjabat Bendahara Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) ini, produk UKM-UKM ke depannya harus mampu bersaing dengan produk impor. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Dalam hal ini kualitas atau mutu yang harus ditingkatkan. Sehingga produk lokal mampu bersaing,” ingatnya.

Pimpinan KUB Flamboyan, Komalasari menyampaikan dalam mengembangkan usaha dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan usaha budidaya hingga pengolahan Belut, kini kelompoknya sudah mencapai 320 anggota yang tersebar di 38 kelompok.

“Alhamdulilah, sejak merintis usaha tahun 1980 usaha ini berkembang dan pemasarannya ke luar daerah da nada juga beberapa produk hingga luar negeri. Namun, saat ini untuk lebih meningkatkannya lagi kami membutuhkan alat tepat guna (ATT). Dengan adanya penambahan ATT tersebut nantinya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kami,” jelasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR RI Sidak Harga Sembako di Sukabumi Jelang Natal dan Tahun Baru 2015

Sukabumi (PJTV) - Dalam resesnya di Sukabumi Jawa Barat, anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi gerindra melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di kota dan kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Inspeksi mendadak tersebut dilakukan setelah  banyaknya  aduan serta keluhan masyarakat  akan semakin  meroketnya harga sejumlah bahan pokok dipasaran. Selain itu  dalam sidak tersebut, anggota Komisi VI DPR RI juga menemukan masih banyak pkl yang berjualan di badan jalan hingga akses transportasi menjadi terhambat.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, kondisi di pasar Sukabumi perlu adanya penataan ulang, pasalnya banyak para pkl yang berjualan di badan jalan. Selain itu para pedagang komoditas kering dan basah agar ditata ulang sehingga pasar basah dan kering tidak mengganggu akses transportasi.

Sementara itu, Komisi VI DPR RI juga prihatin atas kondisi dan lalu lintas di Kota Sukabumi yang setiap harinya mengalami kemacetan hingga para rombongan sidak menggunakan ojeg untuk bisa menuju akses tersebut. Selain melakukan sidak harga ke pasar tradisonal kota Sukabumi, rombongan Komisi VI DPR RI juga melakukan monitoring harga sembako ke sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yaitu di Pasar Sukaraja Sukabumi Jawa Barat, serta Pusat Kerajinan Dekranasda milik Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi di Jalan Cisaat Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Reses Heri Gunawan Ke Pasar Tradisional

Dalam rangkaian kegiatan Reses Anggota DPR RI, Heri Gunawan melakukan kunjungan ke Pasar Pelita Kota Sukabumi. Selain untuk berdialog dengan para pengunjung dan pedagang mengenai dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, juga untuk melihat kondisi Pasar Pelita terkini terkait rencana Pemerintah Kota Sukabumi yang akan merenovasi pasar tradisional terbesar di Sukabumi ini.

Heri Gunawan yang didampingi anggota DPRD Kota dan Kabupaten Sukabumi menilai renovasi Pasar Pelita sudah mendesak untuk dilaksanakan agar pasar ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik dan nyaman. Hasil kunjungan ini akan dijadikan bahan untuk disampaikan ke mitra kerja Komisi VI DPR dimana Heri Gunawan adalah salahsatu Wakil Ketuanya. 

Berita terkait kunjungan lapangan ke Pasar Pelita ini dapat dibaca sebagai berikut :

1. Radar Sukabumi : "HG : Pasar Pelita Harus Segera Direvitalisasi" 
2. Antara News : "Komisi VI DPR Tinjau Stasiun dan Pasar di Sukabumi" 
3. Berita Satu : "Komisi VI Sidak Stasion dan pasar Tradisional"  
4. Republika Online : "Reses, Anggota DPR Dapil Sukabumi Sidak Harga Sembako" 
5. INILAH.com dan INILAH KORAN : "Anggota DPR Sidak Harga Capai DI Pasar Sukabumi" 
6. POS KOTA : :Harga Cabai di Sukabumi Rp. 100 Ribu PerKilogram" 
7. ANTARA TV News Youtube : "Komisi VI DPR Sidak Stasiun & Pasar Tradisional" 
8. NET NEWS MEDIATAMA Youtube : Anggota DPR reses sidak sejumlah pasar tradisional di Sukabumi - NET5

Baca Selengkapnya