Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menegaskan bahwa, Parlemen memang harus dikritisi karena memang merupakan representasi rakyat. Para legislator pun telah biasa mendengar kritik pedas dari berbagai pihak.
"Kalau parlemen berjalan ke luar dari jalurnya, tentu wajib dikritik. Silakan saja," katanya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Minggu (3/5/2020).
Namun demikian, Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker ini menegaskan, rapat yang mereka gelar selama ini semata-mata untuk menjalankan tupoksi sesuai dengan amanat undang-undang.
"Saya juga perlu ingatkan Mbak Najwa, mungkin dia lupa bahwa DPR itu punya tiga fungsi. Yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Apa kerja-kerja DPR keluar dari ketiga fungsi ini?" ujar Heri mengajukan pertanyaan retorik.
Ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI ini, justru aneh kalau di tengah pandemik Covid-19 ini para wakil rakyat malah melupakan tupoksinya. Makanya dia lagi-lagi dia mempertanyakan kritik yang disampaikan Najwa.
"Membahas RUU Cipta Kerja, RUU Revisi KUHP, dan puluhan produk legislasi yang sudah masuk dalam Prolegnas, apakah itu bukan tugas DPR?" tandasnya.
Lebih lanjut kata pria yang akrab disapa Hergun ini, berbicara tentang fungsi anggaran. DPR tentu akan dengan senang bisa segera membahas kebutuhan anggaran pemerintah untuk menangani wabah Covid-19. Namun pada kenyatannya, pemerintah sudah menerbitkan Perppu 1/2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Dimana keduanya terkait kebutuhan anggaran untuk menangani wabah corona.
"Silakan baca sendiri ya substansinya," serunya kepada Najwa.
"Tentu sebagai Anggota DPR kami tidak bisa menerbitkan Perppu, ikut menyusun Perpres atau Peraturan Menteri. Itu sudah ranahnya eksekutif," lanjutnya.
Terakhir terkait fungsi pengawasan. Ditegaskan Heri selama masa pandemik Covid-19, DPR secara aktif mengadakan rapat-rapat dengan pemerintah. Di Komisi XI misalkan, para legislator selalu membahasnya dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Bahkan konsultasi dengan BPK dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan maupun nonbank, membahas dampak dari wabah corona dan bagaimana solusi saat ini dan kedepannya. Di DPR ada sebelas komisi dan semua melakukan fungsi pengawasan pada mitra kerja masing-masing," tekannya.
Dia pun balik bertanya kepada Najwa yang kritiknya menitikberatkan pada kondisi darurat corona dan melihat kerja-kerja DPR. Dimana kata Najwa kerja DPR masih jauh dari upaya menangani Covid-19.
"Pertanyaan saya, Najwa maunya anggota DPR melakukan apa? Apakah harus turun juga menjadi relawan di RS? Atau turun ke jalan bersama polisi dan TNI melarang warga untuk tidak Mudik?" ketusnya.
Dia pun meminta Najwa untuk turun dan mengecek langsung kepada masyarakat terkait apa saja yang telah dilakukan para anggota DPR selama masa pandemi Covid-19.
"Bukan untuk pamer. Ada teman-teman anggota DPR yang memberikan masker, handsanitizer, APD, bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak ekonominya di daerah pemilihannya. Itu pakai uang pribadi masing-masing anggota," pungkasnya.
Sebelumnya, melalui video Instagram TV dan Youtube yang diunggah pada Sabtu (2/5/2020) lalu, Najwa mengkritisi kinerja para Anggota Dewan di tengah pandemi Covid-19. Intinya dalam video bertajuk "Kepada Tuan dan Puan" itu dia bilang DPR lebih bersemangat membahas tentang isu lain ketimbang membahas tentang penanggulangan dan dampak Covid-19 bagi masyarakat luas.
"Tuan dan Puan, Anggota DPR yang terhormat saya perhatikan parlemen-parlemen di negara lain fokus melawan corona. Tapi, rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya?" ujar Najwa.
"Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, RUU Law Ciptaker yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja," lanjut Najwa.
0 komentar:
Posting Komentar