Politikus Gerindra sarankan percepatan penyerapan APBN 2021





Jakarta,- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pulau Jawa dan Bali pada awal pekan depan, dinilai akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika benar begitu, target pemerintah dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2021 berpotensil tak tercapai.

Untuk itu, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, berharap hendaknya pemerintah mengantisipasinya dengan mempercepat penyerapan APBN 2021 dan pengucuran dana program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

"Belanja APBN 2021 telah ditetapkan sebesar Rp2.750 triliun. Sementara dana program PEN 2021 ditetapkan sebesar Rp403,9 triliun," kata anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangannya, Jumat (8/1).

Politisi Partai Gerindra itu berharap, penyerapan anggaran yang minim pada kebijakan pembatasan tahun lalu tidak terulang. Pasalnya, akan memperburuk pertumbuhan ekonomi.

"Sebanyak 2 kali berturut-turut, yakni pada kuartal II-2020 dan kuartal III-2020 mengalami konstraksi masing-masing sebesar 5,32% dan 3,49%. Sementara PDB Jawa berkonstribusi sebesar 58,88% terhadap PDB nasional," kata pria yang akrab disapa Hergun.

Hergun memprediksi, PPKM Pulau Jawa dan Bali akan menurunkan laju perekonomian nasional. Imbasnya, daya beli masyarakat akan berkurang. Karena itu, dia menyarankan penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat.

"Semua kementerian atau lembaga hendaknya langsung tancap gas sejak awal tahun ini. Belanja pemerintah harus menjadi instrumen penting untuk mengungkit daya beli masyarakat," serunya.

Menurutnya, kebijakan gas dan rem pembatasan masyarakat harus disinergikan guna menahan laju korban Covid-19, sekaligus menyelamatkan perekonomian. Di samping itu, Hergun menilai, kepatuhan dan kampanye untuk mematuhi protokol kesehatan perlu dilakukan kembali.

"Sosialisasi 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, harus terus digalakkan untuk meminimalisir korban Covid-19," terang Hergun.

0 komentar:

Posting Komentar