DPR : Kasus Dwelling Time di Seluruh Indonesia Harus Diungkap

JAKARTA (Pos Kota) – Pembongkaran kasus dwelling time (lamanya bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hanyalah pesanan Presiden Jokowi  untuk pencitraan dirinya. Pengembangan kasus ini tidak serius, karena hanya menyasar Tanjung Priok. Padahal kasus dwelling time ada di seluruh pelabuhan di Indonesia.

“Ini kan pesan Jokowi saja untuk pencitraan. Tidak ada keseriusan dalam membongkar mafia pelabuhan karena hanya menggarap Tanjung Priok,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan    di Gedung DPR,  Senin (3/8).

Kalau pemerintah ini serius menurutnya maka semua prosedur dweling time di seluruh pelabuhan di Indonesia juga harus dibongkar. Misalnya, di Belawan (Medan) Tanjung Perak  (Surabaya), Makasar dan semua pelabuhan lainnya.

“Kalau di Tanjung Priok saja nilainya bisa mencapai Rp 3000 triliun, maka nilai dengan pelabuhan-pelabuhan lainnyaakan sangat fantastis,” tegasnya.

Oleh karena itu dia meminta aparat kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus dweling time sampai ke akar-akarnya. Sebab,  kalau hanya Pelabuhan Tanjung Priok yang dibongkar, maka kasus seperti ini akan kembali terulang dan tidak akan ada pembenahan dan pembersihan mafia-mafia pelabuhan seperti yang terjadi selama ini.

“Kalau Cuma Tanjung Priok nanti masalah yang sama akan muncul di pelabuhan lain. Jadi kalau KPK dan Polisi serius maka semua pelabuhan harus diusut, jangan yang hanya dilihat Jokowi saja. Kalau cuma Tanjung Priok maka ini lip-service saja,” tambahnya.

Pembenahan pelabuhan menurutnya menjadi penting demi meningkatkan sektor perdagangan. Saat ini performance atau kinerja pelabuhan di Indonesia berada di peringkat ke 53.Ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di urutan 25 dan Singaura berada di urutan ke 5.

”Di Indonesia dweling time yang baik itu cuma ada satu yaitu Papua karena disana ada freeport,”  katanya.

Itu pun sebatas layana terhadap freeport, kalau untuk umum yah sama saja. Heri meminta aparat hukum tegas memberantas kasus dwelling time. “Jangan mencontoh Jokowi  yang hanya untuk pencitraan,” paparnya.  (winoto)

Baca Selengkapnya

Pemerintah Harus Tegas Bongkar Kasus Dwelling Time

RMOL. Terkuaknya kasus korupsi dugaan suap izin bongkar peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok merupakan momentum otoritas pelabuhan untuk berbenah diri.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menilai hal tersebut menjadi dorongan agar pemerintah bisa membenahi proses bongkar muat barang di seluruh terminal peti kemas Indonesia. 

Sebab menurut Heri, permasalahan tersebut tidak akan pernah tuntas jika tidak ada ketegasan dari pemerintah

"Kalau nggak (ketegasan pemerintah) sama aja bohong, cuma lips service dan pencitraan pemerintah saja. Saya yakin di semua pelabuhan ada orang-orang yang mencari untung secara tidak wajar," ungkap Heri saat dihubungi, Senin (3/8)

Heri menambahkan, kasus dweliing time di Tanjung Priok merupakan masukan bagi pihak kepolisian untuk memeriksa kemungkinan adanya persengkokolan pihak tertentu untuk melakukan tindakan korupsi perizinan dalam proses dwiling time di setiap terminal peti kemas.

"Polisi jangan mau ikut pencitraan saja. Harus tuntas usut ke semua terminal peti kemas di Indonesia," pungkasnya.[dem]

Baca Selengkapnya

Suap Dwelling Time, Usut Juga Surabaya, Medan, dan Makassar

JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan investigasi kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok hendaknya jadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membenahi seluruh pelabuhan di Indonesia.

"Mestinya, Polri jangan hanya menugaskan Polda Metro Jaya berkutat di Tanjung Priok karena Presiden Jokowi sudah ke sana. Niat baik Jokowi tersebut mestinya diambil alih oleh Kapolri dengan cara memerintahkan seluruh Kapolda menginvestigasi seluruh pelabuhan besar seperti di Kota Surabaya, Makassar, dan Medan," kata Heri Gunawan, saat dihubungi wartawan, Senin (3/8).

Kalau investigasi hanya di Tanjung Priok lantaran Jokowi sudah ke sana lanjutnya, kesannya Polri hanya membantu pencitraan seorang presiden. Bukan untuk penegakkan hukum secara keseluruhan.

"Ini akan mengesankan Polri membantu Presiden Jokowi untuk pencitraan. Tidak ada keseriusan dalam membongkar mafia pelabuhan karena yang disasar hanya pelabuhan Tanjung Priok. Sementara kasus suap pelabuhan pasti terjadi di semua pelabuhan di Indonesia," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Kalau di Tanjung Priok saja potensi kerugian negara dari rumitnya proses dwelling time mencapai Rp 3.000 triliun, anak buah Prabowo Subianto ini mempertanyakan berapa besar sesungguhnya potensi kerugian negara dari kesleuruhan pelabuhan besar di Indonesia.

"Saya saat ini bisa bilang nilainya sangat, sangat fantastis," tegas dia.

Karena itu, dia minta Kapolri perintahkan seluruh Kapolda untuk mengusut dugaan suap di seluruh pelabuhan besar di Indonesia. "Pelabuhan Tanjung Priok hanya pintu masuk, lanjutkan ke pelabuhan lainnya di Indonesia," pinta anggota DPR dari daerah pemilhan Jawa Barat IV ini.

Pembenahan pelabuhan menurutnya menjadi penting untuk meningkatkan sektor perdagangan.

Saat ini kinerja pelabuhan di Indonesia berada di peringkat ke 53 dunia. Ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di urutan 25 dan Singapura berada di urutan kelima.

"Di Indonesia dwelling time yang baik itu cuma ada satu yaitu Papua Barat karena di sana ada PT Freeport. Itu pun sebatas layanan terhadap Freeport, kalau untuk umum, yah sama saja. Saya minta aparat hukum tegas memberantas. Jangan ikut-ikutan mencontoh Jokowi yang hanya untuk pencitraan," sarannya. (fas/jpnn)

Baca Selengkapnya

DPR Minta Polisi Kasus Dwelling Time Dikembangkan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Heri Gunawan meminta pihak kepolisian  mengusut tuntas kasus dwelling time. Tak hanya itu, menurutnya pihak kepolisian juga mesti melakukan pengembangan di 18 kementerian dan lembaga yang mesti dimintai pertanggungjawaban, terutama yang terkait dengan pengawasan.

"Saya mendukung penuh pihak kepolisian dan KPK untuk mengusut tuntas praktik-praktik hitam yang tersistematis itu sampai ke akar-akarnya," ujar Heri saat dihubungi wartawan, Senin (3/8).

Heri menambahkan, indikasi adanya permainan dalam proses dwelling time sudah sistematis. Bahkan menurut dia, banyak lubang yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang mencari untung secara tidak wajar.

"Lubang-lubang itu ada hampir di semua proses. Mulai dari proses pengurusan izin impor sampai clearance yang menjadi bagian tahapan dwelling time," imbuhnya.

Lebih lanjut Heri menilai praktik seperti itu terkesan dibiarkan, sehingga proses keluar masuk barang di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi problem berlarut-larut dan merugikan. Bahkan, papar Heri sampai detik ini, Indonesia masih bermasalah serius dengan tata kelola logistik.

"Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index (LPI) Indonesia, masih buruk (peringkat 53). Bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia (posisi 25), Thailand (posisi 35), bahkan Singapura bisa mencapai peringkat 5 dunia. Ini jelas memprihatinkan," ungkap politisi Gerindra itu

"Kalau saja kementerian dan lembaga itu solid dan berkoordinasi dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, maka mestinya beban dwelling time bisa diminimalisir. Tapi, sepertinya ada permainan di sana," tandasnya.

Baca Selengkapnya

Polisi Diminta Bongkar Tuntas Kasus Korupsi Kemendag

Jakarta - Kepolisian diminta membongkar tuntas perkara korupsi pemberian izin bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, kepolisian mesti memeriksa semua pihak yang memberikan izin untuk bongkar muat kontainer itu.

"Setidaknya ada 18 kementerian dan lembaga yang mesti dimintai tanggung jawabnya, terutama yang terkait dengan pengawasan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan berdasarkan keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin [3/8]

Menurut Heri, kasus ini terindikasi secara sistematis. Salah satu petunjuknya adalah adanya tersangka yang hanya pekerja harian lepas di Kementerian Perdagangan. Ada banyak celah yang sengaja diciptakan dalam pemberian izin bongkar muat kontainer di pelabuhan. Dan hampir di semua tahapan izin.

"Mulai dari proses pengurusan izin impor sampai clearance. Lubang-lubang itulah yang kemudian memberi dampak pada lamanya proses bongkar muat sampai keluar pelabuhan. Masa tunggu atau itu bisa mencapai 5,5 hari," kata politikus Gerindra itu.

Menurut Heri, barang-barang impor yang belum mendapat izin dari kementerian/lembaga dibiarkan berlarut-larut di pelabuhan sehingga menjadi beban. Padahal barang-barang itu itu, karena tak berizin sebaiknya dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara.

"Sayangnya, praktik seperti itu terkesan dibiarkan. Akhirnya, siklus barang yang buruk itu menjadi problem berlarut-larut dan merugikan," katanya.

Masalah pemberian izin atau tata kelola waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index  Indonesi disebut buruk karena berada di peringkat 53. Sementara, negara-negara Asean seperti Malaysia dan Thailand jauh lebih baik. Ini jelas memprihatinkan.

Karena itu, pemerintah dan lembaga lainnya tidak boleh mendiamkan hal ini, kata Heri. Mereka yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini.

"Kalau saja kementerian dan lembaga itu solid dan berkoordinasi dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, maka mestinya beban waktu tunggu bongkar muat bisa diminimalisir. Tapi, sepertinya ada 'permainan' di sana," katanya.

Kasus ini bermula ketika polisi pada Selasa lalu menggeledah Kementerian Perdagangan dan ditemukan US$ 42 ribu dan 4 ribu dolar Singapura beserta sejumlah dokumen. Uang itu diduga untuk mempermulus perizinan.

Polisi lalu menetapkan 5 tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Imam Aryanta, Partogi Pangaribuan, bekas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Mustafa, seorang importir sekaligus broker, Nan, pegawai harian lepas Kementerian Perdagangan dan seorang wanita berinisial L.

Baca Selengkapnya

Waspada…!! Dwelling Time di Tanjung Perak dan Terminal Peti Kemas Makassar

JAKARTA - Persengkokolan segelintir pihak untuk melakukan tindakan korupsi perizinan dalam proses dwelling time tidak hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menduga, permasalahan serupa juga terjadi di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Terminal Peti Kemas Makassar. “Di Tanjung Priok saja manajemendwelling time buruk, apalagi di tempat lain, jadi kepolisian harusnya usut tuntas,” ujar Heri saat dikontak, Senin (3/8).

Menurutnya, dwelling time adalah masalah yang sudah berlangsung lama di terminal peti kemas di Indonesia. Pemerintah, papar Heri, terkesan membiarkan hal tersebut terjadi berulang-ulang, padahal bisa merugikan nama Indonesia di kancah Internasional.

“Sampai detik ini, Indonesia masih bermasalah serius dengan tata kelola logistik. Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index (LPI) Indonesia, masih buruk (peringkat 53). Bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia (posisi 25), Thailand (posisi 35), bahkan Singapura bisa mencapai peringkat 5 dunia. Ini jelas memprihatinkan,” kata Heri yang Wakil Bendahara Fraksi Partai Gerindra, DPR RI itu.

Lebih jauh, Heri menambahkan, menguaknya kasus dwelling time jangan hanya sebagai politik pencitraan dari pemerintah. Untuk itu, politisi Gerindra ini meminta kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus serupa di terminal peti kemas yang ada di Indonesia. “Polisi jangan mau ikutan pencitraan saja. Harus tuntas ke semuanya, jangan cuma di Tanjung Priok, yang juga harus diselidikilah,” tutup Heri. [sam]

Baca Selengkapnya

HG Apresiasi Program Perdagangan Antar Daerah dan Pulau

Radar Sukabumi - Upaya Menteri Perdagangan (Mendag) mendorong para pelaku usaha sentra produksi cabai untuk dapat memasarkan komoditasnya di luar daerah, bukan hanya pasar regional saja disambut baik oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, Heri Gunawan. Menurutnya, dengan adanya program tersebut dirinya merasa perlu untuk menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang memimpin panen raya di Selabintana, Sukabumi.

"Ini suatu langkah terobosan yang baik dan positif yang seharusnya dilakukan sejak dulu oleh Menteri Perdagangan," kata Heri saat menghubungi Radar Sukabumi, Rabu (8/7).

Menurutnya, dalam UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, diamanatkan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau tujuannya agar untuk integrasi pasar dalam negeri, menjaga keseimbangan daerah yang surplus dan daerah minus, serta memperkecil disparitas harga antar daerah.

"Jadi kalau bisa dilakukan perdagangan dengan cost yang lebih efisien maka harga di daerah yang selama ini tinggi akan bisa ditekan tanpa merugikan petani," katanya. Ia berharap langkah pemerintah ini bisa diteruskan dan berkesinambungan. "Langkah ini tidak boleh berhenti di pilot project saja namun harus berkelanjutan untuk daerah-daerah lainnya juga dan komoditi yang lebih luas," kata Heri yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Sebelumnya, program perdana Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau akhirnya resmi diluncurkan oleh Mendag, Rahmat Gobel di sentra produksi cabai Perbawati. Program tersebut dalam upaya menstabilkan dan menyeimbangkan harga antar daerah. Namun demikian, Rahmat mengaku perlu ada beberapa hal yang mesti dibenahi sekaitan dengan produksi komoditas cabai. Misalnya soal ukuran dan ketebalan.

"Nanti kita coba benahi agar ada standar ukuran dan ketebalan cabai. Termasuk juga perlu adanya teknologi sehingga bisa membantu produksi tetap stabil," singkat Gobel. (hnd)

Baca Selengkapnya

Gobel Bayar Tomat 100 Kali Lipat

RADAR SUKABUMI - Para petani Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi dibuat kaget dengan kedatangan Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel. Bagaimana tidak, para petani yang baru saja memanen tomat, diborong langsung Gobel yang kala itu hendak melihat sentra produksi cabai di perkebunan tersebut.

Para petani ini tentunya mengapresiasi langkah yang dilakukan Gobel, bersama Presiden Persatuan Pemasar Hasil Pertanian ( PPHP ) RI, Anne Sri Arti serta para staf Kementerian Perdagangan (Mendag) yang telah berkunjung ke sentra produksi cabai milik mereka, kemarin (8/7).

"Selain mengontrol sentra produksi cabai, Pak Menteri juga telah memborong tomat kami sebanyak 20 peti hasil panen sekitar 800 kilogram dengan harga Rp 20 juta. Seratus kali lipat dibandingkan harga di petani yang seharusnya Rp 200 ribu per 400 kg. Tapi, Pak Menteri membayarnya dengan Rp 20 juta dengan pecahan Rp 10 ribu sebanyak sepuluh gepok dan pecahan Rp 20 ribu sebanyak lima gepok,” kata salah seorang petani yang juga Ketua Kelompok Tani Perbawati, Ajum Al-Rasyid (52) yang ditemui Radar Sukabumi.

Dia mengira, apa yang dilakukan Gobel merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada para petani di daerah. “Alhamdulillah, akhirnya pemerintah pusat mau dan memberikan perhatian lebih kepada kami para petani," akunya.

Mendag sendiri hendak menstabilkan harga bahan pokok jelang Idul Fitri, yang akan jatuh beberapa hari mendatang. Dengan memfasilitasi perdagangan salah satu komoditas Sukabumi, yakni cabai, Mendag melakukan transaksi hingga diskusi secara langsung dengan para petani di daerah yang mengalami surplus komoditas cabai. Hal tersebut dilakukannya, sebagai upaya pemerataan bahan-bahan pokok yang seringkali mengalami disparitas harga.

Dalam agenda yang diberi nama Pilot Project dimana hasil komoditas petani asal Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi itu diakomodir oleh Bulog Divre Cianjur. Dengan diakomodirnya petani yang mengalami surplus komoditas cabai, diharapkan dapat mengurangi disparitas harga cabai di beberapa daerah yang mengalami defisit komoditas cabai di daerah lain.

"Di Sukabumi harga cabai mencapai Rp 15 ribu per kilogram, sementara di Palembang mencapai Rp 27 ribu hingga Rp 28 ribu per kilogram. Harga ini diharapkan mampu menekan harga cabai di pasaran yang berkisar Rp 38 ribu per kilogramnya," terang Mendag RI, Rachmat Gobel dalam keterangan resminya.

Ini juga salah satu upaya Mendag, mendorong para pelaku usaha sentra produksi cabai Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi untuk dapat memasarkan komoditasnya di luar daerah, bukan hanya pasar regional saja. Harga cabai di Indonesia dalam kurun waktu Januari hingga Juni menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, di beberapa daerah seperti Palembang, harga masih di atas rata-rata dikarenakan tingginya konsumsi cabai dibandingkan tingkat produksinya. Oleh karena itu, Mendag menstabilkan harga, menyeimbangkan surplus dan defisit komoditas, serta memperkecil disparitas harga.

"Berbagai upaya telah dilakukan Kementrian Perdagangan RI untuk menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok, serta menjaga stabilitas harga selama puasa hingga Idul Fitri. Ini merupakan salah satu instrumen Kemendag dalam menjaga stabilitas harga komoditas. Tentunya ini memerlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan perdagangannya," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gobel resmi meluncurkan program perdana Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau, dalam upaya menstabilkan dan menyeimbangkan harga antar daerah.

Sementara itu, masih di tempat yang sama, program perdana Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau akhirnya resmi diluncurkan oleh Mendag, Rahmat Gobel di sentra produksi cabai Perbawati. Program tersebut dalam upaya menstabilkan dan menyeimbangkan harga antar daerah. Namun demikian, Rahmat mengaku perlu ada beberapa hal yang mesti dibenahi sekaitan dengan produksi komoditas cabai. Misalnya soal ukuran dan ketebalan.

"Nanti kita coba benahi agar ada standar ukuran dan ketebalan cabai. Termasuk juga perlu adanya teknologi sehingga bisa membantu produksi tetap stabil," singkatnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mengapresiasi program Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau yang diluncurkan Kemendag ini. Menurutnya, langkah itu merupakan terobosan yang baik dan positif. Malah politikus asal Partai Gerindra ini menegaskan program itu seharusnya sudah dilakukan dari dulu.

"Program bagus ini seharusnya dari dulu dilakukan, bukan baru sekarang. Tapi tetap, kami apresiasi atas program ini," timpalnya.

Menurut Heri, program tersebut tertuang oleh Kemendag dalam UU Perdagangan No 7 Tahun 2014. Diamanatkan Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau tujuannya agar untuk integrasi pasar dalam negeri, menjaga keseimbangan daerah yg surplus dan daerah minus, serta memperkecil disparitas harga antar daerah.

"Jadi kalau bisa dilakukan perdagangan dengan cost yang lebih efisien maka harga di daerah yg selama ini tinggi akan bisa ditekan tanpa merugikan petani.

Langkah ini tidak boleh berhenti di pilot project saja namun harus berkelanjutan untuk daerah-daerah lainnya juga dan komoditi yang lebih luas," singkatnya. (cr6/ren/t)

Baca Selengkapnya