Imbas Covid-19, Kurs Rupiah Turun Signifikan

Sejak virus Corona (Covid-19) mewabah di Tanah Air, nilai tukar rupiah ikut "terinfeksi" virus. Rupiah turun signifikan. Pada 2 Maret 2020, rupiah berada di level Rp 14.318 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun pada 26 Maret 2020 ini, kurs rupiah terus melemah menjadi Rp 16.305 per dolar AS. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah sudah anjlok 19,35 persen.

“Sejumlah indikator makro menunjukkan tren penurunan yang drastis. Rupiah menjadi mata uang yang melemah sangat signifikan. Nilai tersebut sejatinya masih lebih baik dibanding kejatuhan terdalam pada 24 Maret 2020 yang mencapai Rp 16.575 per dolar AS,” kata Heri dalam wawancara via Whatsapp, Jumat (27/3/2020). Ia juga mengingatkan, pada 31 Desember 2019 lalu, rupiah masih tenang di posisi Rp 13.866 per dolar AS.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga turun drastis. Pada 2 Maret 2020, IHSG masih ditutup pada level 5.361,25. Namun pada 26 Maret 2020 turun menjadi 4.338,904 poin. Bahkan, pada 23 Maret 2020, IHSG menembus batas psikologis 4.000 poin dan turun hingga ke level 3.989,52 poin. Beberapa indikator makro makin menjauh dari asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2020.

Pada APBN 2020, pertumbuhan ekonomi dipatok berada di angka 5,3 persen. Laju inflasi akan dijaga pada tingkat 3,1 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dikisaran Rp 14.400 per dolar AS. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar AS per barel. Sedangkan, target lifting minyak dan gas bumi diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan antara yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2020 dengan fakta yang terjadi belakangan ini. Nilai rupiah yang dipatok hanya Rp 14.400 per dolar AS nyatanya beberapa hari lalu melorot hingga ke level Rp 16.575 per dolar AS. Angka ini nampaknya masih akan terus melorot dengan semakin meluasnya penyebaran Covid 19 di Tanah Air. Demikian juga pertumbuhan ekonomi yang dipatok di level 5,3 persen menurut sejumlah analis akan merosot tajam.

Mayoritas para analis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menukik di bawah 4 persen. Bahkan, Menteri Keuangan membuat skenario terburuk dengan mematok pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2,5 persen hingga 0 persen. “Dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap asumsi-asumsi makro, maka sudah sepantasnya dilakukan perubahan pada APBN 2020. Pemerintah diharapkan secepatnya mengajukan APBNP 2020," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV itu. (mh/sf)

sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28193/t/Imbas+Covid-19%2C+Kurs+Rupiah+Turun+Signifikan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diminta Tidak Menjerumuskan Indonesia pada World Bank dan IMF

Menkeu Sri Mulyani bicara soal anggaran penanganan virus corona COVID-19. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diingatkan jangan sampai berutang ke International Monetary Fund (IMF) maupun World Bank dalam memenuhi kebutuhan finansial penanganan virus corona (Covid-19). Pasalnya, langkah itu akan membahayakan bagi Indonesia.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan pada Jumat (27/3). Menurutnya, saat ini Indonesia masih memasuki tahap awal krisis sehingga diperlukan kebijakan antisipasi.

Namun pemerintah tidak boleh buru-buru berutang ke World Bank maupun IMF. "Gunakan daya tahan fiskal yang dibangun dari sistem keuangan negara yang dibangun selama ini," kata legislator Gerindra itu.

Diketahui bahwa IMF menyiapkan dana 1 triliun dollar AS untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus corona.

Adapun Bank Dunia menyiapkan dana 14 miiliar dollar AS untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global itu. Namun politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun ini mengingatkan bahaya pinjaman tersebut.

"Langkah Sri Mulyani yang akan meminjam ke IMF dan Bank Dunia sangat membahayakan Indonesia. IMF terbukti telah mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia saat memberi pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi 1997/1998," tegas Hergun.

Lantas dari mana pemerintah bisa mendapatkan uang untuk penanganan Covid-19 tanpa meminjam IMF dan World Bank? Sejatinya, kata Hergun, ada beberapa solusi sumber pendanaan dalam negeri yang bisa dimanfaatkan.

Beberapa opsinya antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan anggaran yang selama ini disishkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan yang diinvestasikan di Surat Utang Negara.

"Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan Sebagai Bendahar Umum Negara," ucap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Bahkan kalau perlu pemerintah bisa meminjam sebagian dana simpanan milik LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mencapai lebih Rp150 triliun sebagai cadangan darurat oleh negara untuk keperluan mendadak. Sebab, uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu karena posisi dananya memang tidak sedang digunakan.

Selain itu, ada cadangan devisa negara yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI) sekitar 130 billion USD atau setara dengan lebih 2.000 triliun rupiah bila kurs saat ini 16.800 rupiah per USD.

Karena BI tidak sepenuhnya menggunakan cadangan devisa untuk operasi moneter menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saja seperti saat ini. tetapi bisa untuk hal lain yang lebih urgen.

Opsi lainnya, pemerintah cukup dengan menerbitkan open end Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dibeli oleh Bank Sentral dan meminta BI membeli SUN tersebut dengan asumsi bunga di bawah 5%.

"Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai 20 billion USD akan setara dengan 336 triliun rupiah," jelas Ketua DPP Gerindra ini.

Kebijakan seperti ini menurutnya harus diambil. Sebab, kalau kita menerbitkan global bond di saat pasar global sedang terimbas Covid19, maka imbal balik atau rate return SUN yang diterbitkan oleh Indonesia akan sangat mahal biayanya. Pasalnya, momentum ini jadi kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan uang.

Opsi-opsi pendanaan itu, kata legislator kelahiran Sukabumi ini, sudah lebih dari cukup untuk mengatasi corona. Dengan begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak perlu menjerumuskan Indonesia dalam lilitan utang IMF/World Bank.

"Bahkan Menteri Keuangan tidak perlu membuka rekening khusus untuk menampung sumbangan dari dunia usaha. Para pengusaha jangan dibebani lagi dengan sumbangan karena saat ini pun para pengusaha sedang berjibaku menyelamatkan usahanya dari dampak corona," tegasnya.

Di samping kebijakan tersebut, Hergun juga mengusukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera melakukan penjajakan kepada negara-negara donor untuk dinegosiasi guna menunda dulu pembayaran utang.

"Ini berbeda konteksnya, ini bukan ketidakmampuan bayar. Ini karena ada hajat kemanusiaan yang lebih penting, atau mungkin Menkeu takut Indonesia masuk kategori negara terbelakang lagi, yang dulu dijuluki HIPC (high indebted poor country). Nanti predikat Menkeu terbaiknya dicopot," tandas Hergun bernada menyindir.(fat/jpnn)

sumber : https://www.jpnn.com/news/sri-mulyani-diminta-tidak-menjerumuskan-indonesia-pada-world-bank-dan-imf?page=3

Baca Selengkapnya

Rupiah Turun Signifikan

Sejak virus korona mewabah di Tanah Air, nilai tukar rupiah ikut "terinfeksi" virus. Rupiah turun signifikan. Pada 2 Maret 2020 rupiah berada di level Rp14.318 per dolar AS. Pasa 26 Maret 2020 terus melemah menjadi Rp16.305 per dolar AS.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal ini dalam wawancara jarak jauh via Whatsapp, Jumat (27/3/2020). "Sejumlah indikator makro menunjukkan tren penurunan yang drastis. Rupiah menjadi mata uang yang melemah sangat signifikan. Nilai tersebut sejatinya masih lebih baik dibanding kejatuhan terdalam pada 24 Maret 2020 yang mencapai Rp16.575 per dolar AS."

Disampaikan politisi Partai Gerindra itu, sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah sudah anjlok 19,35 persen. Mengingat pada 31 Desember 2019 lalu, rupiah masih tenang di posisi Rp13.866 per dolar AS. Begitu juga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun drastis. Pada 2 Maret 2020, IHSG masih ditutup pada level 5.361,25. Namun pada 26 Maret 2020 turun menjadi 4.338,904 poin. Bahkan, pada 23 Maret 2020, IHSG menembus batas psikologis 4.000 poin dan turun hingga ke level 3.989,52 poin.

Beberapa indikator makro makin menjauh dari asumsi makro yang sudah ditetapkan dalam APBN 2020. Pada APBN 2020, pertumbuhan ekonomi dipatok berada di angka 5,3 persen. Laju inflasi akan dijaga pada tingkat 3,1 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dikisaran Rp14.400 per dolar AS. Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar AS per barel. Sedangkan, target lifting minyak dan gas bumi diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan antara yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2020 dengan fakta yang terjadi belakangan ini. Nilai rupiah yang dipatok hanya Rp14.400 per dolar AS nyatanya beberapa hari lalu melorot ke level Rp16.575 per dolar AS. Angka ini nampaknya masih akan terus melorot dengan semakin meluasnya penyebaran Covid 19.

Demikian juga pertumbuhan ekonomi yang dipatok di level 5,3 persen menurut sejumlah analis akan merosot tajam. Mayoritas para analis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menukik di bawah 4 persen. Bahkan, Menteri Keuangan membuat skenario terburuk dengan mematok pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2,5 persen hingga 0 persen.

"Dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap asumsi-asumsi makro, maka sudah sepantasnya dilakukan perubahan pada APBN 2020. Pemerintah diharapkan secepatnya mengajukan APBNP 2020," tutup Heri. 

Baca Selengkapnya

Rupiah Melemah, DPR: Perlu Kedaulatan Rupiah

SUKABUMI - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan (HG) angkat bicara mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya melemahnya nilai rupiah bukti nasionalisme rontok dan bukti sistem ekonomi Indonesia, termasuk sektor industri dan perdagangan liberal. 

"Kenapa rupiah melemah ? Karena tingginya arus modal yg keluar dari Indonesia. Apalagi, investasi asing yang ada sekarang mayoritas dalam bentuk portofolio (saham, dll). Substansinya adalah perlu kedaulatan rupiah," tegas politikus yang menjabat Ketua DPP Bidang Perdagangan Partai Gerindra, Jumat (19/12).

Menurut HG, strategi pemerintah meningkatkan ekspor dan menekan impor merupakan langkah normatif dan efeknya jangka panjang. Padahal, arus modal keluar bisa secepat kilat.

Masalah lemahnya rupiah, dinilai HG karena rontoknya nasionalisme. Orang lebih suka pake dollar setiap kali melakukan transaksi pembayaran. Padahal amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengamanatkan bahwa seluruh transaksi dalam negeri (NKRI) wajib memakai rupiah.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah pemecahan jangka pendek yaitu dengan menegakkan Amanat UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Di mana pengusaha Indonesia harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yg menggunakan dollar harus dikonversi ke rupiah. Dengan begitu, nilai rupiah akan tetap terjaga, sekaligus punya kedaulatan," urainya.

Di sisi lain, globalisasi dan perdagangan bebas telah sedemikian rupa membuat Indonesia semakin tergantung pada negara lain. Ketergantungan itu tidak saja hanya secara ekonomi (sebagai sumber dana investasi dan sumber utang), tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lain seperti aspek kultural dan bahkan aspek akademis. Ketergantungan Indonesia pada luar negeri kini bukan lagi hanya struktural, namun juga kultural.

"Setidak-tidaknya terhitung sejak memasuki era reformasi dan iklim demokrasi, Indonesia tidak memiliki konsep yang sistemik untuk menciptakan serta menuju kemandirian dan ketahanan ekonomi. Akibatnya, pengelolaan makro ekonomi cenderung hanya bersandarkan target-target pragmatis konvensional (seperti laju pertumbuhan ekonomi, keterkendalian laju inflasi dan kurs rupiah)," tuturnya.

"Lalu sejauh mana keberpihakan program trisakti pemerintah..? Masa rupiah kita harus bergantung dollar, itu artinya ekonomi kita tidak mandiri, dan terus bergantung. Ambil contoh industri makanan kita, dimana bahan bakunya hampir 60%-70% adalah impor," timpalnya.

Lemahnya kemandirian dan tiadanya ketahanan ekonomi, lanjut HG, menyebabkan perekonomian dalam negeri sangat rentan terhadap setiap gejolak perekonomian luar negeri. (*

Baca Selengkapnya

Ekspor Industri Tak Berdampak Pada Penguatan Rupiah

Rencana pemerintah meningkatkan ekspor sektor industri untuk penguatan rupiah, dinilai tidak berdampak besar. Itu strategi normatif yang efeknya jangka panjang, bukan jangka pendek. Kedaulatan rupiah justru perlu ditegakkan.

Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi Kamis (18/12). Seperti diketahui, seiiring melemahnya rupiah hingga ke level Rp12.900 per USD, pemerintah telah menyusun rencana strategi dengan meningkatkan ekspor di sektor industri dan menekan laju impor. Menurut Heri, langkah ini tidak strategis. Justru pemerintah mestinya mengeluarkan strategi jangka pendek, yaitu penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

“Mestinya yang kita butuhkan sekarang adalah pemecahan jangka pendek, yaitu dengan menegakkan amanat UU No.7/2011 tentang Mata Uang. Pengusaha Indonesia harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang menggunakan dollar harus dikonversi ke rupiah. Dengan begitu nilai rupiah akan tetap terjaga, sekaligus punya kedaulatan,” tandas politisi Gerindra tersebut.

Dikemukakan Heri, melemahnya rupiah sebetulnya juga karena tingginya arus modal yang keluar dari Indonesia. Arus modal ini bisa secepat kilat keluar dari Tanah Air. Apalagi, sambung Heri, investasi asing saat ini mayoritas menggunakan portofolio. Ditambah lagi industri makanan kita masih menggunakan bahan baku impor hingga 60-65 persen. “Jadi, masalah substansinya adalah perlu kedaulatan rupiah,” katanya. (mh)

Sumber : 

1. www.dpr.go.id

2. News.Viva.co.id
3. Berita Satu
4. Antara News

Baca Selengkapnya

Peningkatan Ekspor Tak Akan Berdampak Pada Penguatan Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA-- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, rencana pemerintah meningkatkan ekspor sektor industri untuk penguatan rupiah, dinilai tidak berdampak besar.

"Itu strategi normatif yang efeknya jangka panjang, bukan jangka pendek. Kedaulatan rupiah justru perlu ditegakkan," kata Heri di Jakarta, Jumat.

Menurut Heri, pemerintah mestinya mengeluarkan strategi jangka pendek, yaitu penggunaan rupiah dalam setiap transaksi.

"Mestinya yang kita butuhkan sekarang adalah pemecahan jangka pendek, yaitu dengan menegakkan amanat UU No.7/2011 tentang Mata Uang. Pengusaha Indonesia harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang menggunakan dollar harus dikonversi ke rupiah. Dengan begitu nilai rupiah akan tetap terjaga, sekaligus punya kedaulatan," sebut politisi Gerindra tersebut.

Dikemukakan Heri, melemahnya rupiah sebetulnya juga karena tingginya arus modal yang keluar dari Indonesia. 

Dia mengemukakan investasi asing saat ini mayoritas menggunakan portofolio, ditambah lagi industri makanan  masih menggunakan bahan baku impor hingga 60%-65%. 

"Jadi, masalah substansinya adalah perlu menegakkan kedaulatan rupiah," katanya. 

Melemahnya rupiah, lanjut Heri, bukti bahwa sistem ekonomi Indonesia benar-benar liberal. Industri dan perdagangan adalah dua sektor yang sangat terbuka disusupi liberalisme.

Source : Antara  Editor : Adi Ginanjar Maulana

Baca Selengkapnya

Politikus Gerindra Nilai Belum Ada Solusi Melemahnya Rupiah

JAKARTA (JPNN.COM)- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan peningkatkan ekspor sektor industri dinilai tidak berdampak signifikan terhadap penguatan rupiah.

Strategi tersebut menurut Heri, bersifat normatif dengan efek jangka panjang. Bukan solusi yang bisa memecahkan kondisi yang dihadapi saat ini.

"Itu tidak salah. Tapi saat ini posisi rupiah sudah terpuruk di level Rp12.900 per dollar Amerika Serikat. Mestinya harus ada strategi jangka pendek untuk menjaga kedaulatan rupiah," kata Heri Gunawan, dalam rilisnya, Kamis (18/12).

Strategi pemerintah meningkatkan ekspor dari sektor industri guna menekan laju impor menurut dia, tidak strategis. "Pemerintah harusnya memastikan setiap transaksi pelaku ekonomi menggunakan mata uang rupiah," tegasnya.

Landasan hukumnya kata Heri, gunakan UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. "Pengusaha Indonesia harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang menggunakan dollar harus dikonversi ke rupiah. Dengan begitu nilai rupiah akan tetap terjaga, sekaligus punya kedaulatan,” saran politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, Heri juga menduga melemahnya rupiah juga karena tingginya arus modal yang lari dari Indonesia. Arus modal ini bisa secepat kilat meninggalkan Indonesia. "Apalagi, investasi asing saat ini mayoritas menggunakan portofolio dan industri makanan kita masih menggunakan bahan baku impor hingga 65 persen. Jadi, substansinya perlu kedaulatan rupiah,” imbuhnya.(fas/jpnn)

Baca Selengkapnya