JAKARTA - Persengkokolan segelintir pihak untuk melakukan tindakan korupsi perizinan dalam proses dwelling time tidak hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menduga, permasalahan serupa juga terjadi di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Terminal Peti Kemas Makassar. “Di Tanjung Priok saja manajemendwelling time buruk, apalagi di tempat lain, jadi kepolisian harusnya usut tuntas,” ujar Heri saat dikontak, Senin (3/8).
Menurutnya, dwelling time adalah masalah yang sudah berlangsung lama di terminal peti kemas di Indonesia. Pemerintah, papar Heri, terkesan membiarkan hal tersebut terjadi berulang-ulang, padahal bisa merugikan nama Indonesia di kancah Internasional.
“Sampai detik ini, Indonesia masih bermasalah serius dengan tata kelola logistik. Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index (LPI) Indonesia, masih buruk (peringkat 53). Bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia (posisi 25), Thailand (posisi 35), bahkan Singapura bisa mencapai peringkat 5 dunia. Ini jelas memprihatinkan,” kata Heri yang Wakil Bendahara Fraksi Partai Gerindra, DPR RI itu.
Lebih jauh, Heri menambahkan, menguaknya kasus dwelling time jangan hanya sebagai politik pencitraan dari pemerintah. Untuk itu, politisi Gerindra ini meminta kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya kasus serupa di terminal peti kemas yang ada di Indonesia. “Polisi jangan mau ikutan pencitraan saja. Harus tuntas ke semuanya, jangan cuma di Tanjung Priok, yang juga harus diselidikilah,” tutup Heri. [sam]
0 komentar:
Posting Komentar