KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai, Direktur PT Pelindo II RJ Lino layak diganti akibat melakukan tindakan tidak etis dihadapan publik melalui media mengancam mengundurkan diri dari jabatan setelah mengetahui penggeledahan dilakukan Polisi di kantornya, Jumat (28/8/2015).
"Dari bahasanya tidak pas, seolah-olah Lino orang yang sangat powerful dan bisa ngatur segalanya, termasuk presiden. Ini gila. Bahwa ada orang di republik ini yang bisa ngomong seenaknya dan minta presiden untuk melakukan apa yang ia mau," kata Heri, Minggu (30/8/2015), melalui keterangan tertulis.
Menurut Heri, pihak Kepresidenan harus mengklarifikasi ini, begitu juga Menteri Bapennas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno perlu meluruskan persoalan tersebut.
"Betapa lembaga kepresiden benar-benar sudah tidak punya wibawa sama sekali. Terombang-ambing dan tak berdaya di tengah gempuran berbagai kepentingan," kata Heri.
Dikatakan, ada baiknya Lino diganti agar membuat kerja Bareskrim lebih maksimal dan efektif.
"Kami mengapresiasi juga meminta Bareskrim untuk terus usut tuntas semua dugaan penyimpangan di Pelindo II, seperti kasus mobile crane, dan lainnya," pungkasnya.
Diketahui, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost (RJ) Lino mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan.
Ultimatum itu disampaikan Lino pada media saat mengetahui kantornya digeledah Polisi tanpa pemberitahuan terhadap dirinya, Jumat (28/8/2015).
Saat dicecar media, RJ Lino sempat berbincang melalui telepon diduga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Lino kemudian meminta Sofyan, agar memberi tahu Presiden Joko Widodo terkait rencananya mundur dari jabatan.
"Ini contoh nggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok," kata Lino seperti dikutip berbagai sumber. (RZ/AKS)
"Dari bahasanya tidak pas, seolah-olah Lino orang yang sangat powerful dan bisa ngatur segalanya, termasuk presiden. Ini gila. Bahwa ada orang di republik ini yang bisa ngomong seenaknya dan minta presiden untuk melakukan apa yang ia mau," kata Heri, Minggu (30/8/2015), melalui keterangan tertulis.
Menurut Heri, pihak Kepresidenan harus mengklarifikasi ini, begitu juga Menteri Bapennas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno perlu meluruskan persoalan tersebut.
"Betapa lembaga kepresiden benar-benar sudah tidak punya wibawa sama sekali. Terombang-ambing dan tak berdaya di tengah gempuran berbagai kepentingan," kata Heri.
Dikatakan, ada baiknya Lino diganti agar membuat kerja Bareskrim lebih maksimal dan efektif.
"Kami mengapresiasi juga meminta Bareskrim untuk terus usut tuntas semua dugaan penyimpangan di Pelindo II, seperti kasus mobile crane, dan lainnya," pungkasnya.
Diketahui, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost (RJ) Lino mengancam akan mengundurkan diri dari jabatan.
Ultimatum itu disampaikan Lino pada media saat mengetahui kantornya digeledah Polisi tanpa pemberitahuan terhadap dirinya, Jumat (28/8/2015).
Saat dicecar media, RJ Lino sempat berbincang melalui telepon diduga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Lino kemudian meminta Sofyan, agar memberi tahu Presiden Joko Widodo terkait rencananya mundur dari jabatan.
"Ini contoh nggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Presiden, 'Pak, kalau caranya begini, saya berhenti saja besok," kata Lino seperti dikutip berbagai sumber. (RZ/AKS)
0 komentar:
Posting Komentar