Jakarta, SBSINews – Menyongsong Seabad Tonggak Sejarah Maha Guru Bangsa Indonesia HOS. Tjokroaminoto, Forum Jumat’an Islam dan Sosialisme (ForJIS) DPP Syarikat Islam akan menyelenggarakan Seminar mengenai “Aspek-sapek Problematika Serbuan Pekerja Cina di Indonesia : Bahaya dan Implikasinya” pada Senin, 10 September 2015 di Aula Tjokro, Jl. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat.
Menurut M. Nur Lapong, peserta seminar meliputi Organisasi Buruh, Mahasiswa dan tokoh Ormas serta LSM maupun kalangan Aktivis bersama Organisasi Profesi dan Bisnis. Karena menurutnya, semua pihak tersebut berkepentingan terhadap tersedianya lapangan kerja di dalam negeri dan angkatan kerja maupun angkatan kerja yang melimoah di Indonesia.
Indikasinya, derasnya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dominan berminat bekerja di luar negeri. Karena itu, sejumlah nara sumber diantaranya Muhamad Jumhur Hidayat, Ichsanuddin Noorsyi, Muhammad Hanif Dhahiri dan Kepada Badan Intelijen Negara Letnan Jendral TNI AD (Purn) serta JJ. Rizal serta Desmin Juanaidi Mahesa diharapkan dapat memaparkan pandangan dan solusi untuk menghadapi serbuan tenaga kerja asal negeri Cina.
Muhamad Nur Lapong, selaku Ketua Panitia dan penggagas mengungkapkan dasar pemikiran semnar bertolak dari pernyataan Presiden Jokowi di KTT APEC di Beijing, 8-12 November 2014 meminta negara-negara Asia Pasifik datang dan menanamkan modalnya di Indonesia ditanggapi dengan sangat antusias oleh Cina. Ajakan Jokowi itu langsung direspon oleh pejabat Negeri Cina dengan merancang investasi besar-besaran di Indonesia. Penjajakan investasi itu dikonkritkan oleh Presiden Jokowi lewat kunjungannya ke Beijing pada tgl 25-27 Maret 2015.
Kebijakan pemerintahan Jokowi- JK dengan membangun poros Jakarta–Beijing dimulai dengan delapan nota kesepahaman kerjasama ekonomi yakni, Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC (1), Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC (2), kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRC (3), Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRC dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara (4), Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara LAPAN dan Lembaga Antariksa RRT (5), kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China (6), kerjasama antara pemerintah RRC dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara (7), dan kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC (8).
Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyoroti “serbuan” pekerja asal Cina ke Indonesia yang tidak hanya duduk sebagai pejabat, tetapi juga sebagai buruh kasar. “Ini jelas merugikan tenaga kerja Indonesia. Di saat rakyat sulit mencari kerja di dalam negerinya sendiri dengan banyak warga Cina yang menjadi pekerja di Indonesia sudah pasti persaingan dalam mencari kerjaaan lebih sulit lagi,” kata politikus Partai Gerindra asal Sukabumi ini dalam siaran persnya, Minggu (28 Juni 2015). Menurutnya, Di sisi lain, pihaknya juga prihatin di saat banyak WNI mencari kerja di luar negeri, ternyata kesempatan kerja di dalam negeri dikuasai oleh asing khususnya dari Cina. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPNP2TKI) pada 2015 menunjukkan jumlah TKI yang mencari kerja ke luar negeri meningkat 29%. Bahkan, tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7% pada 2014 menjadi 5,81% di 2015 ini pemerintah justru membuka kesempatan kerja untuk tenaga kerja asing yang menyebabkan tenaga kerja lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan.
Implikasi dari kerjasama Cina-Indonesia ini, diakuinya dapat dapat menguntungkan Indonesia dengan menarik investasi besar-besaran dari Cina. Namun sebaliknya bisa juga berpotensi merugikan Indonesia terutama memunculkan isu-isu strategis. Sebagai contoh kedatangan buruh migrasi dari Cina yang ditempatkan di Banten dan Papua telah membuat miris publik di tengah tingginya pengangguran di Indonesia. Isu-isu itu sangat sensitif dan bisa membahayakan Indonesia ke depan belum lagi jika dikaitkan tingginya kesenjangan ekonomi dan pendidikan antara penduduk pribumi dan penduduk WNI Cina yang ada saat ini dimana menduduki populasi urutan ke 3 di tanah air.
Diungkapkan juga seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut 100 tahun ide brilyan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto sebagai Maha Guru Bangsa Indonesia yang menanamkan pemahaman serta pengertian tentang zelfbestuur atau self-government — pemerintahan sendiri — sebagai wujud perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1916 di Bandung. Untuk konfirmasi kehadiran silahkan kontak ke : 081242307172. (Jacob Ereste)
0 komentar:
Posting Komentar