Komisi XI DPR RI minta gambaran yang lebih detail dari kebijakan pembiayaan investasi yang dilakukan pemerintah baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dana bergulir.
Sukabumi I Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, disela usai menggelar rapat tertutup dengan Kemenkeu hari ini, Senin (20/1/2019).
Menurut Legislator besutan Prabowo Subianto, gambaran detail kebijakan investasi itu akan menjadi pijakan kuat DPR RI dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.
“DPR ingin melihat dan mendengar lebih detail, bagaimana dan akan digunakan untuk apa (pembiayaan investasi pemerintah-red),” kata Heri Gunawan dalam pesan rilisnya.
Fraksi Partai Gerindra, menyatakan, dalam pertemuan kali ini merupakan pembuka jalan DPR, untuk menilai kegiatan pembiayaan investasi yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, data yang lebih spesifik diharapkan dapat disetor otoritas fiskal dalam pertemuan lanjutan.
“Secara umum, DPR berharap setiap lembaga yang menikmati kucuran APBN baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana bergulir dapat menyerahkan peta jalan proses bisnis. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kinerja dapat dibahas secara lebih objektif,” harap Legislator p
besutan Prabowo Subianto.
besutan Prabowo Subianto.
Seperti diketahui pada APBN 2020, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran senilai Rp 307,2 triliun.
“Dari jumlah itu, alokasi untuk pembiayaan investasi pada tahun ini ditetapkan sejumlah Rp74,2 triliun,” ungkap Hergun.
Melalui rencana berbasis data tersebut, lanjut Hergun sapaan akrabnya, akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana dalam pos pembiayaan investasi. Begitu juga dengan DPR yang semakin mudah dalam menjalankan tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah.
“Kalau memang berharap, BUMN baik diberikan PMN maupun tidak, ternyata kinerjanya tidak berubah ataupun hanya sedikit perubahannya, maka lebih baik dananya dialokasikan ke yang lain yang lebih bisa menguntungkan dan bermanfaat,” harap dia.
0 komentar:
Posting Komentar