Alokasi PMN Untuk Sektor Energi Panas Bumi Masih Rendah

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan masih kurangnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapatkan PT. Geo Dipa Energi (Persero). Padahal, perusahaan yang bergerak pada sektor energi panas bumi itu merupakan agen Special Machine Vehicle (SMV) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. 

“Dalam perkembangannya, Geo Dipa baru satu kali mendapatkan PMN, dan dalam pelaksanaannya yang men-support perusahaan ini justru dari perusahaan multi nasional asing, bukan dari Pemerintah Indonesia sendiri,” ungkap Heri di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/1/2020).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, hal tersebut mengakibatkan Geo Dipa Energi menjadi kesulitan untuk bisa mengembangkan efektifitas produksinya. Bergerak pada sektor energi baru terbarukan (EBT), Heri menilai seharusnya perusahan pelat merah tersebut lebih mendapatkan perhatian ekstra.

“Ada kesulitan bagi Geo Dipa untuk membesar, padahal energi terbarukan dari sektor panas bumi nilainya lebih murah daripada sumber listrik yang selama ini bersumber dari sektor batu bara. Seharusnya ini mendapat support lebih dari Pemerintah,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV ini.

Untuk itu, dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI bertemu dengan Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi beserta jajarannya, guna memastikan sejauh mana efektivitas PMN bagi perusahaan yang sejak tahun 2014 berada di bawah Kemenkeu. Saat ini, sebanyak 93 persen saham perusahaan tersebut dipegang oleh Kemenkeu, sisanya sebanyak 7 persen dimiliki PLN.

“Harapan kami, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang baru mau berkembang, dimana alat-alatnya relatif mahal, namun sumber daya yang dihasilkannya relatif murah, bisa terus didukung. Di sisi lain ada juga sales kontrak dengan PLN, yang hingga saat ini belum juga tuntas. Jadi komunikasinya harus ditingkatkan,” papar Heri. 

Saat ini, Geo Dipa Energi telah mengajukan PMN dengan nilai sekitar Rp 700 miliar, yang ke depannya akan dilakukan untuk pengembangan lapangan panas bumi. Heri mengatakan pada 2015 lalu, PMN yang didapatkan Geo Dipa Energi mencapai sekitar Rp 2 triliun dan mampu meraup laba mencapai Rp 140 miliar.

“Nilainya tidak besar memang hanya Rp 700 miliar, tetapi itu akan memberikan dampak signifikan terkait masalah gearing ratio-nya agar Geo Dipa bisa mendapat pembiayaan dari Asian Development Bank, sehingga pertumbuhanmya bisa lebih besar lagi, listrik dari energi terbarukan bisa dinikmati rakyat, dengan harga bersaing di bawah energi yang dihasilkan dari batu bara,” pungkas Heri. (alw/sf)

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan : DPR RI Kawal Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN

Komisi XI DPR RI minta gambaran yang lebih detail dari kebijakan pembiayaan investasi yang dilakukan pemerintah baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dana bergulir.

Sukabumi I Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, disela usai menggelar rapat tertutup dengan Kemenkeu hari ini, Senin (20/1/2019).

Menurut Legislator besutan Prabowo Subianto, gambaran detail kebijakan investasi itu akan menjadi pijakan kuat DPR RI dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

“DPR ingin melihat dan mendengar lebih detail, bagaimana dan akan digunakan untuk apa (pembiayaan investasi pemerintah-red),” kata Heri Gunawan dalam pesan rilisnya.

Fraksi Partai Gerindra, menyatakan, dalam pertemuan kali ini merupakan pembuka jalan DPR, untuk menilai kegiatan pembiayaan investasi yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, data yang lebih spesifik diharapkan dapat disetor otoritas fiskal dalam pertemuan lanjutan.

“Secara umum, DPR berharap setiap lembaga yang menikmati kucuran APBN baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan dana bergulir dapat menyerahkan peta jalan proses bisnis. Dengan demikian, ukuran keberhasilan kinerja dapat dibahas secara lebih objektif,” harap Legislator p
besutan Prabowo Subianto.

Seperti diketahui pada APBN 2020, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran senilai Rp 307,2 triliun.

“Dari jumlah itu, alokasi untuk pembiayaan investasi pada tahun ini ditetapkan sejumlah Rp74,2 triliun,” ungkap Hergun.

Melalui rencana berbasis data tersebut, lanjut Hergun sapaan akrabnya, akan memudahkan pemerintah dalam mengalokasikan dana dalam pos pembiayaan investasi. Begitu juga dengan DPR yang semakin mudah dalam menjalankan tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah.

“Kalau memang berharap, BUMN baik diberikan PMN maupun tidak, ternyata kinerjanya tidak berubah ataupun hanya sedikit perubahannya, maka lebih baik dananya dialokasikan ke yang lain yang lebih bisa menguntungkan dan bermanfaat,” harap dia.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Diminta Perbaiki Kinerja

Jakarta - ANGGOTA Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendesak agar Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki kinerja setelah dalam APBN Perubahan 2016 dimasukkan rencana penyertaan modal negara (PMN).

"Di beberapa aspek muncul masalah seperti pola rujukan rumah sakit yang tidak jelas, kasus penghentian layanan rawat jalan, proses pengambilan obat ya
ng lama, hingga pemeriksaan laboratorium yang tidak ditanggung. Dari hasil kajian sistemik Ombudsman atas pelayanan BPJS ditemukan berbagai persoalan pelayanan dan operasional kesehatan," kata Heri dalam keterangan pers, Selasa (26/7) malam.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan Rp10 triliun pada 2016. Dua kali lipat dari defisit tahun lalu sebesar Rp5 triliun.

Layanan kepada masyarakat juga buruk. Ombusman mencatat 50% pengaduan masyarakat yang masuk, semuanya terkait dengan layanan BPJS.

Oleh karena itu, Heri meminta agar BPJS Kesehatan bisa segera memperbaiki kinerjanya.

Dengan perbaikan kinerja, kepercayaan masyarakat akan tumbuh karena perbaikan mutu layanan dan juga pengelolaan jaminan kesehatan yang baik.

Baca Selengkapnya

PMN yang Diajukan BPJS Kesehatan Terancam Ditolak

JAKARTA , NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menegaskan, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) oleh BPJS Kesehatan berpotensi akan ditolak.

"Bagaimana mungkin kita menyuntikkan uang rakyat pada sebuah institusi yang punya defisit keuangan relatif besar," kata Heri di Jakarta, Selasa (26/07/2016).

Lanjut dia, jika dilihat dari data keuangannya yang kurang sehat sepanjang tahun ini, maka potensi ditolaknya PMN kain pasti. 

"Dari data yang ada sepanjang tahun 2016, BPJS diperkirakan mengalami defisit keuangan sekitar Rp 10 triliun. Jumlah itu dua kali lipat lebih besar dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 5 triliun," ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Heri menegaskan, tidak ada alasan kuat dan meyakinkan BPJS harus diberi PMN. Apalagi, selama ini banyak keluhan yang muncul terkait buruknya pelayanan BPJS. 

"Ombudsman mencatat, hampir 50 persen dari aduan masyarakat kepada BPJS terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang buruk di daerah-daerah. Semua persoalan itu tidak pernah bisa dibereskan oleh pihak BPJS" kata Heri. 

Politisi Partai Gerindra itu, masalah BPJS tidak berhenti di situ saja. Di beberapa aspek muncul persoalan juga, seperti pola rujukan rumah sakit yang tidak jelas, kasus penghentian layanan rawat jalan, proses pengambilan obat yang lama, hingga pemeriksaan laboratorium yang tidak ditanggung,ujarnya prihatin. 

"Pertanyaan mendasar muncul, haruskah institusi yang gagal melayani rakyat harus ditolong rakyat?," ujarnya kritis.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Anggarannya Mencurigakan, BPK Sebaiknya Segera Lakukan Audit Investigasi Terhadap BPJS

Jakarta (Sinar Keadilan) - Pemerintah kembali mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kali ini pemerintah menggelontarkan dana sebesar 6,83 triliun rupiah yang peruntukannya untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) peserta BPJS. Pengajuan tersebut dinilai kurang tepat karena masih jauhnya target kinerja BPJS terkhusus dalam memberikan pelayanan terhadap peserta.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan, seharusnya PMN yang diajukan pemerintah sejalan dengan kinerja yang dilakukan BPJS dalam hal memberikan pelayanan kepada peserta.

“Masih banyak keluhan yang muncul terkait buruknya pelayanan BPJS. Seperti apa yang disampaikan Ombudsman yang dimana mencatat hampir 50 persen dari aduan masyarakat kepada BPJS terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang buruk di daerah-daerah. Semua persoalan itu tidak pernah bisa dibereskan,” ujar Heri dalam keterangan pers yang diterima sinarkeadilan.com, Selasa (26/07/2016).

Untuk itu, Heri meminta agar BPJS melakukan beberapa langkah sebelum mendapatkan PMN tersebut yakni, BPJS harus mampu memberikan penjelasan terkait proses operasional dan pelayanannya yang buruk. Lalu, perlu dilakukan kajian yang lebih holistik terkait kinerja keuangan BPJS.

“BPK sepertinya perlu untuk melakukan audit investigasi atas BPJS terutama terkait kinerjanya yang bermasalah selama ini,” ujar Heri.

Setelah langkah-langkah itu dilakukan semua, barulah uang rakyat di PMN yang tidak sedikit itu kita bahas. Belum lagi, lanjutnya, PMN yang diberikan pemerintah menjadi kontra produktif dengan gembar-gembor penghematan kementerian atau lembaga negara dan daerah untuk efisiensi anggaran. Anehnya, ini justru diberikan kepada sebuah institusi yang tidak efisien.

“Oleh karena itu, sekali lagi, selama hal-hal tersebut tidak mendapat penjelasan yang meyakinkan, dan tidak dipenuhi, maka sepertinya BPJS belum pantas untuk mendapat PMN,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

DPR tolak PMN tahap I kepada PT RNI

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI telah menolak pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahap I untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) sebesar rp280 miliar pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI tanggal 6 Februari 2015.

Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno dalam surat pengajuan PMN tahap II (tanggal 22 Mei, 27 Mei, 3 Juni dan 20 Agustus 2015) kembali mengajukan PMN dan mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN dalam bentuk non tunai sebesar rp1,7 triliun.

"Padahal, pada pengajuan PMN tahap pertama (tanggal 12 Januari 2015), Komisi VI DPR RI tidak menyetujui atau menolak diberikannya PMN kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang gula tersebut. Tapi kenapa diajukan lagi oleh Rini. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Komisi VI DPR RI,” kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Dalam rapat pleno Komisi VI DPR RI itu, 1 fraksi setuju PMN kepada PT RNI, sementara 9 lainnya tidak setuju.

Alasan dari Komisi VI DPR RI untuk tidak menyetujui pemberian PMN kepada PT RNI adalah perlu evaluasi terhadap penyertaan saham di anak perusahaan yang tidak sesuai dengan bisnis intinya.

Komisi VI juga  menegaskan perlu reorganisasi Board Of Director (BOD) untuk mencapai swasembada gula tahun 2017 dan hal itu tidak cukup dengan melakukan revitalisasi kebun (on farm) pada Pabrik Gula Jatitujuh dan Pabrik Gula Subang di Provinsi Jawa Barat. 

Selanjutnya, revitalisasi pabrik-pabrik (off farm) juga perlu dilakukan, terutama agar mengimplementasikan rekomendasi Panja Gula Komisi VI DPR RI.

“Perlu evaluasi terlebih dulu dan tata kelola persero dan proposal PMN tidak jelas dari PT RNI,” kata Heri.

Lebih lanjut Heri mengatakan, pada pengajuan PMN tahap II tanggal 22 Mei 2015 Menteri BUMN melalui surat S-288/MBU/05/2015 tentang Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dalam RAPBN Tahun 2016, tidak mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN. 

Namun, pada tanggal 27 Mei 2015 S-301/MBU/05/2015 dan tanggal 3 Juni 2015 dengan nomor S-301/MBU/06/2015, Menteri BUMN mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN non tunai sebesar rp1,7 triliun. 

“Tapi pada revisi pengajuan PMN tanggal 20 Agustus 2015, Menteri BUMN mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN dalam bentuk non tunai, namun nilainya menjadi rp692,50 miliar,” kata Heri Gunawan.

BUMN yang diusulakan menerima PNM tahap II yang diajukan oleh Menteri BUMN berdasarkan masing-masing surat seperti surat tertanggal 22 Mei 2015 sebanyak 23 BUMN. 

Surat tertanggal 27 Mei 2015 sebanyak 29 BUMN. Selanjutnya, dalam surat tertanggal 3 Juni 2015, jumlah BUMN yang diusulkan menerima PMN sebanyak 29 BUMN. 

Terakhir, dalam surat Menteri BUMN tanggal 20 Agustus, jumlah BUMN yang diusulkan untuk menerima PMN sebanyak 22 BUMN.

“Kemungkinan Komisi VI DPR RI akan banyak menolak PMN karena ketidakjelasan realisasi PMN tahap I. Untuk PMN tahap II ini, Komisi VI DPR RI akan panggil calon penerima PMN untuk mendapat masukan tentang rencana penggunaan PMN. Kita juga akan minta masukan dari BUMN yang minta PMN. Kita ingin untuk apa uang tersebut,  urgensinya apa. Kalau sebatas membayar utang, Komisi VI menolak,” kata Heri Gunawan.

“Kalaupun disetujui, akan ada beberapa syarat dan akan dibentuk panitia kerja sebagai bentuk pengawasan. Untuk PMN tahap I yang sebagian disetujui, hingga saat ini belum ada laporan dan kami minta diselesaikan. PMN tahap I disetujui rp37,276 triliun dari pengajuan Rp48 triliun untuk 35 BUMN,” demikian Heri Gunawan.

Berita Terkait : ekonomi.rimanews.com

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Pengajuan Kembali Dana PMN ke RNI

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 28,75 triliun kepada 22 perusahaan milik negara pada tahun anggaran 2016. 

Selain PMN bentuk tunai, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN dalam bentuk non tunai senilai Rp 2,56 triliun. Di antara satu perusahaan yang kecipratan terkena PMN adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Namun, kebijakan memberikan PMN kepada RNI, mendapat pertentangan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan. Dia mempertanyakan langkah Menteri BUMN, Rini Soemarno yang memberikan bantuan dalam bentuk non tunai sebesar Rp 1,7 triliun.

"Padahal, pada pengajuan PMN tahap pertama (tanggal 12 Januari 2015), Komisi VI DPR RI tidak menyetujui atau menolak diberikannya PMN kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang gula tersebut. Tapi kenapa diajukan lagi oleh Rini. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Komisi VI DPR RI," ujar Heri melalui pesan singkat, Kamis (27/8/2015).

Heri pun menegaskan ketidaksetujuan pemberian PMN kepada PT RNI itu disepakati dalam rapat pleno Komisi VI DPR RI pada 6 Februari 2015.

"Alasan pada rapat pleno itu adalah perlu evaluasi terhadap penyertaan saham di anak perusahaan yang tidak sesuai dengan bisnis intinya. Menegaskan dilakukannya reorganisasi Board Of Director," jelas dia.

Selain itu, Heri pun menjelaskan untuk mencapai swasembada gula pada 2017 tidak cukup dengan melakukan revitalisasi kebun (on farm) pada Pabrik Gula Jatitujuh dan Pabrik Gula Subang di Provinsi Jawa Barat. revitalisasi pabrik-pabrik (off farm) juga perlu dilakukan, terutama agar mengimplementasikan rekomendasi Panja Gula Komisi VI DPR RI.

"Selain itu alasan lain Komisi VI menolak karena PT RNI perlu evaluasi terlebih dulu dan tata kelola perseroan. Serta proposal PMN tidak jelas," ujar Heri.

Diketahui, pada pengajuan PMN tahap II 22 Mei 2015, Menteri BUMN melalui surat S-288/MBU/05/2015 tentang Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dalam RAPBN Tahun 2016, tidak dicantumkan PT RNI sebagai penerima PMN. Namun, pada 27 Mei 2015 S-301/MBU/05/2015 dan Juni 2015 dengan nomor S-301/MBU/06/2015, Menteri BUMN mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN non tunai sebesar Rp 1,7 triliun.

Menurut Rini, usulan suntikan modal kepada 22 perusahaan tersebut sudah disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang MPR/DPR, 14 Agustus 2015. Ia menjelaskan, PMN tersebut selanjutnya akan mulai dibahas untuk meminta persetujuan dari Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian BUMN. (Putu M/Ahm)

Baca Selengkapnya

KOMISI VI PERTANYAKAN MENTERI RINI MASUKKAN RNI DALAM DAFTAR PENERIMA PMN

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mempertanyakan langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang mencantumkan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai penerima penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk nontunai sebesar Rp1,7 triliun.

"Padahal, pada pengajuan PMN tahap pertama pada tanggal 12 Januari 2015, Komisi VI DPR menolak diberikannya PMN kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang gula tersebut. Tapi, kenapa diajukan lagi oleh Rini? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Komisi VI DPR RI," kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan ketidaksetujuan pemberian PMN kepada PT RNI itu disepakati dalam rapat pleno Komisi VI DPR RI tanggal 6 Ferbruari 2015. Menurutnya, dari hasil rapat pleno Komisi VI DPR RI itu, satu orang setuju diberikannya PMN kepada PT RNI, sementara sembilan orang tidak setuju diberikannya PMN kepada PT RNI.

Pada pengajuan PMN tahap II tanggal 22 Mei 2015, Menteri BUMN melalui surat S-288/MBU/05/2015 tentang Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dalam RAPBN Tahun 2016, tidak dicantumkan PT RNI sebagai penerima PMN. Namun, pada tanggal 27 Mei 2015 S-301/MBU/05/2015 dan Juni 2015 dengan nomor S-301/MBU/06/2015, Menteri BUMN mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN nontunai sebesar Rp1,7 triliun.

"Tapi, pada revisi pengajuan PMN tanggal 20 Agustus 2015, Menteri BUMN mencantumkan PT RNI sebagai penerima PMN dalam bentuk nontunai, namun nilainya menjadi Rp692,50 miliar," kata Heri Gunawan.

Dia mengungkapkan alasan Komisi VI DPR menolak pemberian PNM kepada PT RNI karena penyertaan saham di anak perusahaan yang tidak sesuai dengan bisnis intinya. Selain itu, Komisi VI juga meminta reorganisasi board of director (BOD) di perusahaan pelat merah tersebut.

"Selain itu, RNI perlu evaluasi terlebih dulu dan tata kelola perseroan," pungkasnya.

Baca Selengkapnya

Komisi VI Pertanyakan Swasta Kelola Pembangkit Listrik

dpr.go.id - Komisi VI DPR RI mengkritisi sekaligus mempertanyakan pengelolaan pembangkit listrik yang diserahkan ke pihak swasta oleh PLN. Di sisi lain, PLN juga sudah mendapat alokasi anggaran PMN tahun 2015 sebesar Rp5 triliun. Kini, PLN malah mengajukan PMN kembali sebesar Rp10 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan PT.PLN, Senin (31/8). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Hafisz Tohir dan dihadiri Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah. Hadir pula Dirut PLN Sofyan Basir.

“Di sini kalau kami lihat pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk 2015-2019, banyak dikelola oleh swasta pembangkitnya. Apakah ini unsur kesengajaan. Yang Rp5 triliun saja tidak diurus. Terus ditambah lagi Rp10 triliun nanti tidak diurus lagi. Sementara kebutuhan listrik tinggi, akhirnya dikelola oleh swasta. PLN hanya untuk mendistribusikan saja. Kalau pembangkit dikuasai swasta yang mungkin saja berasal dari negara lain, mau ke mana negara kita dibawa?” kritik Heri dalam rapat tersebut.

Politisi Partai Gerindra tersebut mempertanyakan nasionalisme Dirut PLN dan Kementerian BUMN dalam mengelola energi listrik nasional. PT.PLN sendiri dalam rancangan pembangunan infrastruktur kelistrikan tahun 2015-2019, telah membagi proyek untuk PLN dan swasta. PLN mengerjakan proyek pembangkit 14.138 MW dengan transmisi 43.284 kms dan gardu induk 103.839 MVA. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp645 triliun.

Sementara untuk swasta mengerjakan proyek pembangkit 28.802 MW dengan transmisi 3.313 kms dan gardu induk 4.950 MVA. Kebutuhan anggarannya diperkirakan Rp615 triliun. Pola inilah yang banyak dikritik dan dipertanyakan Komisi VI DPR. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

Baca Selengkapnya

TEROPONGBERITA Dicecar Soal Penggunaan PMN 2015, Deputi BUMN Tak Berkutik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi VI DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir di ruang rapat Komisi, gedung Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2015). Rapat tersebut membahas pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016 oleh PT PLN (Persero).

Dalam rapat tersebut, Sejumlah anggota Komisi VI mempersoalkan PMN 2016 bagi PLN. Pasalnya, sejauh ini Komisi VI mengaku belum mendapatkan penjelasan hasil penyerapan dari PMN 2015 yang diajukan PLN.

Ketua Komisi VI Hafisz Tohir yang membuka rapat langsung mempertanyakan alokasi PMN 2015 untuk PLN. Ia meminta Deputi BUMN untuk menjelaskan penyerapan PMN 2015 sebelum menjabarkan alasan pengusulan PMN 2016.

"Sebelum membahas PMN 2016, kami minta kepada pak Deputi untuk menjelaskan hasil dari PMN 2015," pinta Hafisz.

Sayang, Deputi BUMN Edwin Hidayat tidak mampu menjelaskan permohonan Komisi VI tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya baru saja diangkat sebagai Deputi BUMN dengan masa kerja yang baru lima Minggu.

"Dan yang saya tahu, untuk PMN 2015 belum cair. Jadi kami belum bisa melaporkannya," jawab Edwin.

Sontak jawaban Edwin tersebut mengundang reaksi pimpinan dan anggota Komisi VI pun dengan mempersoalkan mengapa PMN 2015 belum cair tetapi malah mengajukan PMN kembali untuk tahun 2016.

"Dalam PMN tahap pertama ada sembilan catatan. Tadi saya dapat informasi bahwa PMN 2015 belum cair. Sekarang mengajukan lagi 2 kali lipat. Sebaiknya selesaikan yang lama dulu, baru mengajukan lagi," ujar Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan.

Anggota Komisi VI lainnya pun turut mempertanyakan alasan serupa. Namun Edwin tak berkutik dan tetap pada penjelasan awalnya bahwa PMN 2015 untuk PT PLN (Persero) memang belum cair.

Seperti diketahui, pada 2015 PT PLN (Persero) meneriam PMN sebesar 5 triliun rupiah. Sedangkan dalam PMN 2016 diajukan 10 Triliun dan masih dalam pembahasan dengan Komisi VI DPR.(yn)

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR-RI Kunjungi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

MAKASSAR (www.angkasapura1.co.id) - Dalam melaksanakan masa reses tahun 2015, Komisi VI DPR-RI melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 - 19 Maret 2015. Dalam agenda tersebut, dilakukan peninjauan dan presentasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di hari pertama (15/03). Selanjutnya, rombongan melaksanakan peninjauan ke PT Shang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Pupuk Kaltim (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Tbk, PT Pelindo IV (Persero) dan PT Semen Tonasa (Persero). Kedatangan rombongan Komisi VI dipimpin oleh Heri Gunawan, SE, MBA dari Fraksi Gerindra. 

"Kunjungan kerja komisi merupakan kewajiban konstitusional DPR dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya terkait BUMN. Dan dalam kesempatan ini, kami melaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan," jelas Heri pada pembukaan pertemuan. 

Kedatangan Komisi VI ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar disambut oleh Operation Director Angkasa Pura Airports, Yushan Sayuti yang didampingi oleh PTS General Manager Sugiono. Dalam pertemuan tersebut, Yushan memaparkan kinerja operasional dan keuangan Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar selama 5 tahun terakhir. "Secara singkat dapat dikatakan bahwa performa keuangan tumbuh stabil kendati tekanan kinerja dari penurunan jumlah penumpang memperkecil revenue yang didapat," jelas Yushan dalam paparannya. "Namun demikian, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar merupakan bandara unggulan Angkasa Pura Airports yang terus tumbuh memberikan kontribusi positif bagi kinerja operasional dan keuangan. tambah Yushan Sayuti kepada anggota Komisi VI. 

Di tahun 2014 lalu, pendapatan cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar mencapai Rp 308,4 milyar dan melayani total 8,8 juta penumpang dari puluhan maskapai penerbangan yang beroperasi baik nasional maupun internasional. Sementara di sisi performa operasional, skor indeks kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Index (CSI) meningkat secara eksponensial. Kuartal 3 tahun 2014 nilai CSI telah mencapai 4,22 atau menduduki peringkat 84 bandara dengan skor tertinggi. Angka tersebut naik 133 peringkat dari semula posisi 217 dengan skor CSI 3,50. Penilaian CSI Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dilakukan oleh Airport Council Internasional (ACI) Hongkong bersama dengan tiga bandara Angkasa Pura Airports lainnya yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali, Bandara Juanda - Surabaya dan Bandara Sultan Aji M. Sulaiman Sepinggan - Balikpapan. 

Di tahun 2016, terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akan dikembangkan menjadi 150.000 m2 yang mampu menampung hingga 25 juta penumpang per tahun. Dalam proyek pengembangan ultimate di tahun 2030, bandara ini kelak akan memiliki terminal 3 dan tiga landas pacu serta mampu melayani 50 juta penumpang per tahun. [HH]

Sumber : www.angkasapura1.co.id/detail/berita/komisi-vi-dprri-kunjungi-bandara-sultan-hasanuddin-makassar

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR Tinjau Pelindo IV Makassar

Komisi VI DPR membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN mengunjungi Pelabuhan Indonesia IV di terminal penumpang Jalan Soekarno Hatta Makassar.

'Saya rasa pelabuhan ini sudah melakukan perubahan infrastruktur termasuk mengutamakan pelayanan,' kata anggota Komisi Bambang Haryo di sela kunjungan, Selasa.

Menurutnya Pelindo IV sebagai hub di pelabuhan timur indonesia yang sudah menujukkan perubahan drastis karena telah menerima dana bantuan Penyertaan Modal Negara senilai Rp2 triliun dalam hal peningkatan kualitas pelabuhan.

'Saya rasa ini menarik karena sudah banyak yang berubah dan tersambung dengan pelabuhan peti kemas jauh dibanding di kawasan barat, pencanangan pembangunan tol laut dari Makasar ke tujuan lain pun sudah disampaikan' paparnya.

Sementara komentar berbeda di lontarkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan disela kunjungan dengan mengatakan apa yang menarik di pelabuhan tersebut.

'Apa yang menarik disini, tidak ada kok, semua pelabuhan hampir sama menurut saya hanya saja ada penambahan serta pembangunan bangunan baru saja,' ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, Pelindo IV merupakan pelabuhan di Indonesia timur yang pembangunannya dinilai wajar, karena semua terpusat di Makassar. Selain itu Pelindo IV telah mendapatkan PNM Rp2 triliun 'Kita berharap dana itu digunakan untuk pembangunan pelabuhan dan revitalisasi dan lainnya supaya bisa lebih baik. Cuma harapan kami bukan sebatas itu tapi seharusnya Pelindo berfikir apa menarik disini,' katanya.

Berbicara masalah tempat, kata dia, memang tempatnya sebab, orang mau kemana-mana harus melalui Makassar, tetapi dirinya sekali lagi menyinggung apa yang menarik di Pelindo IV.

'Saya pikir sama saja di pelabuhan lain, pembangunan dan revitalisasi. Seharusnya Pelindo kreatif mencari sumber daya lain dan ini harus didorong, jangan sebatas PMN digunakan untuk perbaikan dan revitalisasi,' ucapnya dengan nada tinggi.

Ia menyarankan Pelindo IV membuat terobosan dengan mengelola sumberdaya dan menciptakan penghasilan baru tidak hanya tergantung pada pengeloaan peti kemas dan penumpang.

'Disini kan banyak, kapal pasti butuh air bersih dan air minum maka berdayakanlah. Selain itu buat helipaddisini dan kawasan industri jangan jauh harus berdekatan untuk menciptakan perputaran ekonomi, jangan hanya menampung peti kemas,' ulasnya.

Kendati demikian pihaknya tetap mendorong agar Pelido IV terus melakukan perbaikan- perbaikan utamanya pelabuhan yang berkelas moderen.

'Kita harus dukung karena gerbangnya Indonesia timur, kalau tidak moderen sama saja dengan pelabuhan lainnya. Kita berharap BUMN ini bisa menjadi agen perbangunan di Indonesia timur,' tambahnya.

Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar Mulyono, menyatakan pihaknya telah berupaya penuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di terminal penumpang dan pelabuhan peti kemas.(ant/rd)

Sumber : www.ciputranews.com/ekonomi-bisnis/komisi-vi-dpr-tinjau-pelindo-iv-makassar

Baca Selengkapnya

Komisi VI DPR Dorong PT IKI dikembangkan

Makassar (ANTARA News) - Komisi VI DPR mendorong PT Industri Kapal Indonesia di Makassar Sulawesi Selatan dikembangkan mengingat perusahaan negara tersebut berpotensi bangkit dari keterpurukan. 

"Kita dorong agar perusahaan milik pemerintah ini bangkit kembali, makanya dengan kunjungan ini kita bisa melihat langsung apa yang perlu lagi di benahi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, di sela kunjungan, Selasa.

Menurut dia PT IKI sebagai Badan Usaha Milik Negara harus tumbuh kembali menjadi perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan perbaikan kapal satu-satunya berada di Kawasan Timur Indonesia. 

"Kenapa Komisi VI memberikan bantuan PMN ke PT IKI di Makassar, karena tempat lewatnya poros maritim domestik dan poros maritim internasional, jalurnya Alur Kepulauan Indonesia kedua," papar dia.

Ia menambahkan PT IKI diharapkan bisa berkembang kembali seperti masa jayanya di tahun 80-an sebagai industri kapal berkelas dan diakui dunia.

"Dengan penambahan modal Rp200 miliar itu, maka akan banyak kapal yang transit disini untuk perbaikan melihat IKI adalah satu-satunya indistri kapal di KTI dan itu harus didukung. Ada kemungkinan anggaran bisa ditambah pada APBN perubahan," tambahnya. 

Direktur Utama PT IKI Afdal Bandung Siswono pada kesempatan itu mengatakan anggaran Penyetaraan Modal Negara atau PMN tersebut lebih banyak dikeluarkan untuk merevitalsiasi bengkel dan peningkatan SDM.

"Penambahan PMN Rp200 miliar di akhir 2012 kinerja perusahaan meningkat,dengan pertumbuhan pendapatan diatas 14 persen per tahun," katanya,

Dirinya berharap program revitalisasi dan profit perusahaan selesai pada 2015 dan perusahaan akan masuk pada tahap pengembangan pertumbuhan laba diatas 20 persen pertahun. 

"Pertama kali mencetak laba pendapatan meningkat 91 persen dengan equity pisitif sejak 2012 sebesar Rp146 miliar. Tahun 2013 tingkat kesehatan perusahaan menjadi sehat A," katanya. Selain itu untuk revitalisasi dan profit 2015 pihaknya akan menyelesaikan rancang bangun fasilitas produksi kapal, selanjutnya peningkatan kompetensi SDM, pembenahan manajemen proyek dan sertifikasi ISO, PHSAS dan Amdal.

"Kami juga akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Australia Barat untuk pembangunan kapal aluminium karena mereka ahlinya. Kemudian akan membentuk anak perusahaan container yard di Bitung," sebutnya.

Sementara rencana perusahaan akan penambahan fasilitas produksi di unit Makassar untuk 2015-2016 kata dia, akan disediakan Graving Dock berkekuatan 20 ribu Dead Weight Tonnage (DWT), Flaoting Dock 8.500 DWT dan pembangunan Air Bag 4x6.500 DWT untuk mengangkat kapal ke permukaan.

Sedangkan di wilayah Bitung akan disiapkan slipway 3.500 DWT dua unit dan penambahan peralatan, untuk ekspasi galangan luar seperti di Ambon dan fasilitas galangan di Mamuju Sulawesi Barat. 

Untuk progres pertumbuhan hingga 2017, lanjutnya, sudah terbangun pusat logistik oli dan gas, selanjutnya produk unggulan kapal aluminium, kapal ikan dan ferry roro dan kapal perintis, mampu mebangun kapal sampai 17.500 DWT dengan penjualan menncapai Rp175 miliar serta profit diatas 14 persen.   

(Editor: Ruslan Burhani)

Baca Selengkapnya

KOMISI VI DPR-RI DUKUNG PENGEMBANGAN PT. IKI

www.bumn.go.id - Bertempat di area Produksi Platershop Unit Galangan Makassar, Selasa 17 Maret 2015, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero), SA Bandung Bismono bersama Direktur Produksi PT Industri Kapal Indonesia (Persero), Ahril Abdullah dan seluruh manajemen terkait menyambut Kedatangan rombongan Anggota Komisi VI DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan. Kunjungan yang dilakukan dalam masa reses ini dilaksanakan untuk melihat langsung kondisi PT IKI   serta  kesiapan   PT. IKI dalam melakukan pengembangan produksi yang menggunakan dana PMN Tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut, SA Bandung Bismono didepan para Anggota Komisi VI DPR-RI memaparkan sejumlah pencapaian kinerja dan prestasi yang diraih oleh Perusahaan dimana dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp200 miliar di akhir Tahun 2012 kinerja perusahaan meningkat dengan pertumbuhan pendapatan diatas 14 persen per tahun, sejak tahun 2012 Perusahaan mencetak laba pendapatan meningkat 91 persen dengan equity positif sejak 2012 sebesar Rp146 miliar. Tahun 2013 tingkat kesehatan perusahaan menjadi sehat A. Selain itu dijelaskan pula tentang rencana pengembangan yang akan dilakukan perusahaan terkait dengan penambahan PMN Tahun 2015, yang terdiri dari Penambahan fasilitas produksi berupa air bag 4 x 6.500 DWT dan floating dock 8.500 DWT, penambahan modal kerja, peningkatan modal kerja, dll. Pada kesempatan tersebut, beliau menyatakan PT IKI siap membangun kapal Aluminium dan kapal dengan tipe lainnya.

Disela kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan memberikan apresiasi atas kinerja yang telah diraih oleh manajemen dan mendorong serta dukung agar perusahaan milik pemerintah ini bangkit dan jaya kembali. Ia menambahkan PT IKI diharapkan bisa berkembang kembali seperti masa jayanya di tahun 80-an sebagai industri kapal berkelas dan diakui dunia.

Rombongan Anggota DPR RI Komisi VI ini juga mengunjungi beberapa fasilitas produksi serta melihat langsung Kondisi Kapal Ikan Minajaya yang terparkir di areal perairan perusahaan. 

Selain itu, Rombongan lain anggota Komisi VI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azman Natawijana diwaktu yang sama melakukan kunjungan di Unit Galangan Bitung disambut oleh Direktur Administrasi & Keuangan PT Industri Kapal Indonesia (Persero), Aurelius Larope. Dalam penyambutan tersebut Aurelius Larope menyampaikan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Manajemen terhadap penerimaan PMN ditahun 2012, kinerja yang diraih di Unit Galangan Bitung, dan rencana pengembangan Unit Galangan Bitung kedepan. (hb)

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Temukan Beras Kotor di Bulog Sukabumi

INILAHCOM, Sukabumi - Anggota DPR RI Heri Gunawan menemukan beras kotor dan berbau di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Pasir Halang Sukabumi, Jalan Sukabumi-Cianjur, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Minggu (8/3/2015).

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra itu menemukan beras bau saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) bersama sejumlah anggota DPRD Sukabumi. Beras yang banyak dedaknya itu ditemukan saat ratusan karung diturunkan dari truk.

"Saya kecewa sekali melihat kondisi seperti ini. Katanya Sukabumi itu lumbung padi, banyak sekali sawah di daerah selatan," kata Heri kepada wartawan di sela-sela sidak, Minggu (8/3/2015).

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Komisi VI itu, sebelumnya dia telah mendapatkan informasi dari Bupati Sukabumi Sukmawijaya bahwa hasil panen beras di Kabupaten Sukabumi surplus. Tapi kenyataannya masih mendapat bantuan Bulog.

"Beras yang ada ini juga dikirim dari Cirebon dan Subang. Pas tadi kami cek, kondisinya jauh berbeda, berasnya banyak dedaknya," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi itu.

Menurut dia, Bulog sudah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Namun beras yang dihasilkan kualitasnya tidak bagus. Padahal Bulog didirikan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat.

"Bila pangannya seperti ini, masa dibilang raskin terus? Harus dibuat beras masyarakat yang lebih baik. Makanya kita akan pertanyakan nanti dalam RDP (rapat dengan pendapat), duit itu dipakai apa, buat beli apa, kok beras seperti itu, nggak lucu rasanya," ucapnya.

Ke depan, lanjut Heri, Bulog harus memperbaiki tata niaganya, jangan sampai kelangkaan beras ini dimanfaatkan oleh para pedagang besar atau oleh orang di Bulog sendiri.

"Jangan-jangan sengaja memang didrop yang jelek, supaya ada impor masuk. Siapa yang masuk, hanya pedagang besar yang akan menikmatinya, pedagang kecil tidak ada, masyarakat kecil yang dirugikan," pungkas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Cianjur Budi Setiawan mengakui persediaan beras di Gudang Bulog Pasir Halang Sukabumi memang masih tergantung dari Sub Divre daerah lain, seperti dari Cirebon dan Subang. Karena kelompok tani di Sukabumi masih cenderung menjual hasil panen ke pasar.

"Jika ada beras yang kualitasnya jelek maka akan diolah di mesin agar lebih baik. Proses pemilahan ini nantinya akan dilaporkan ke pusat," kata Budi.

Menurut Budi, persediaan beras yang ada di gudang Bulog sesuai Inpres merupakan beras milik pemerintah dan hanya satu jenis, yaitu beras medium. Jadi beras yang dipergunakan untuk operasi pasar (OP) maupun raskin kualitasnya sama dari beras jenis medium.

"Untuk perputaran beras yang ada di gudang ini maksimal tiga hingga empat bulan harus sudah keluar," ujar dia.

Terkait OP beras yang dikeluhkan warga Kota Sukabumi, Budi mengatakan sebelum dilaksanakan OP beras pihaknya sudah berkoordinasi dan memberikan contoh kepada pihak Pemkot Sukabumi berupa beras jenis medium.

"Dari hasil pengecekan sebelumnya, kualitas beras OP dinilai masih baik. Meskipun kemungkinan ada satu atau dua yang terlewat dari pengecekan," jawab Budi. [hus]

Baca Selengkapnya

Kecewa Kualitas Beras Bulog Jelek

Heri: PMN Rp3 T Dipakai Buat Apa? 

SUKABUMI - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk Bulog. Penyebabnya, meskipun sudah mendapatkan suntikan dana dengan nilai cukup fantastis, tetapi kualitas beras dinilai Heri masih sangat jelek. 

"Bulog baru saja dapat PMN sebesar Rp3 triliun. Duitnya dipakai buat apa, jika kualitas berasnya kok masih seperti ini. Gak lucu rasanya," tegas Heri di sela-sela peninjauan stok dan kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, Minggu (8/3).Saat meninjau stok beras, Heri tercengang melihat kualitas beras yang ada di Gudang Bulog. Bahkan dirinya sempat mengambil sampel antara beras di satu karung dengan karung lainnya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena warna beras kekuning-kuningan serta masih terdapat banyak gabah."Saya sangat kecewa dengan kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Warnanya kekuning-kuningan dan masih banyak gabahnya. Dengan harga sebesar Rp6.600, sangat tidak seimbang dengan kualitasnya," kata Heri. 

Dia pun kecewa begitu mengetahui jika pasokan beras di Gudang Bulog Sukabumi harus didroping dari Cirebon. Padahal, Kabupaten Sukabumi diklaim sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. "Katanya Kabupaten Sukabumi itu lumbung beras dengan tingkat surplus mencapai hampir 250 ribu-350 ribu ton. Tapi kenapa harus didroping dari Cirebon? Apalagi kualitas beras yang akan disalurkan ke masyarakat pun lebih mirip dedak," jelasnya.  

Heri mengaku tidak mengetahui persis alasan rendahnya kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, tidak menutup kemungkinan ada 'permainan' agar bisa mengimpor beras dari negara lain. "Jangan-jangan droping beras berkualitas jelek ini diduga disengaja agar bisa mengimpor dari negara lain," katanya.

Rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dari semula Rp6.600 menjadi Rp7.400 pun, dinilai Heri, tak akan berpengaruh signifikan. Dia menyarankan yang lebih dulu harus dibenahi adalah tata niaga di tingkat Bulog. "Tak akan ngaruh (menaikkan HPP). Yang mesti dibenahi dan diperbaiki adalah tata niaganya di tingkat Bulog yang fungsinya untuk menunjang ketahanan pangan," tegas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Wilayah Cianjur Budi Setiawan tak menampik jika pasokan beras masih mengandalkan dari daerah lain. Namun dia mengaku selalu mewanti-wanti agar kiriman beras harus berkualitas bagus.  "Tingkat penyerapan pembelian beras dari pertani selama 2014 memang belum maksimal. Petani masih banyak menjual ke pasar," kata Budi saat mendampingi Heri Gunawan.

Dia berharap pada 2015 rencana pemerintah menaikkan HPP beras bisa terealisasi. Sehingga para petani bisa lebih semangat menjual hasil panennya ke Bulog. "Kami tunggu saja nanti keputusan pemerintah soal rencana menaikkan HPP beras. Sesuai Instruksi Presiden, saat ini HPP beras sebesar Rp6.600. Rencananya jika HPP naik akan menjadi Rp7.400. Kita juga berharap, pada April saat musim panen pasokan beras bisa dibeli dari petani lokal," pungkasnya.(gg/vry)

Baca Selengkapnya

Bulog Terima PMN Rp3 T, tapi Kulitas Berasnya Jelek

SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan efektivitas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk Bulog. Penyebabnya, meskipun sudah mendapatkan suntikan dana dengan nilai cukup fantastis, tetapi kualitas beras dinilai Heri masih sangat jelek.

“Bulog baru saja dapat PMN sebesar Rp3 triliun. Duitnya dipakai buat apa jika kualitas berasnya kok masih seperti ini. Gak lucu rasanya,” tegas Heri di sela-sela peninjauan stok dan kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, Minggu (8/3/2015).

Saat meninjau stok beras, Heri tercengang melihat kualitas beras yang ada di Gudang Bulog. Bahkan dirinya sempat mengambil sampel antara beras di satu karung dengan karung lainnya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena warna beras kekuning-kuningan serta masih terdapat banyak gabah.

“Saya sangat kecewa dengan kualitas beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Warnanya kekuning-kuningan dan masih banyak gabahnya. Dengan harga sebesar Rp6.600, sangat tidak seimbang dengan kualitasnya,” kata Heri.

Dia pun kecewa begitu mengetahui jika pasokan beras di Gudang Bulog Sukabumi harus didroping dari Cirebon. Padahal, Kabupaten Sukabumi diklaim sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat.

“Katanya Kabupaten Sukabumi itu lumbung beras dengan tingkat surplus mencapai hampir 250 ribu-350 ribu ton. Tapi kenapa harus didroping dari Cirebon? Apalagi kualitas beras yang akan disalurkan ke masyarakat pun lebih mirip dedak,” jelasnya.

Heri mengaku tidak mengetahui persis alasan rendahnya kualitas beras di Gudang Bulog Sukabumi, tidak menutup kemungkinan ada ‘permainan’ agar bisa mengimpor beras dari negara lain. “Jangan-jangan droping beras berkualitas jelek ini diduga disengaja agar bisa mengimpor dari negara lain,” katanya.

Rencana pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dari semula Rp6.600 menjadi Rp7.400 pun, dinilai Heri, tak akan berpengaruh signifikan. Dia menyarankan yang lebih dulu harus dibenahi adalah tata niaga di tingkat Bulog.

“Tak akan ngaruh (menaikkan HPP). Yang mesti dibenahi dan diperbaiki adalah tata niaganya di tingkat Bulog yang fungsinya untuk menunjang ketahanan pangan,” tegas Heri.

Kepala Bulog Subdivre Wilayah Cianjur Budi Setiawan tak menampik jika pasokan beras masih mengandalkan dari daerah lain. Namun dia mengaku selalu mewanti-wanti agar kiriman beras harus berkualitas bagus.

“Tingkat penyerapan pembelian beras dari pertani selama 2014 memang belum maksimal. Petani masih banyak menjual ke pasar,” kata Budi saat mendampingi Heri Gunawan.

Dia berharap pada 2015 rencana pemerintah menaikkan HPP beras bisa terealisasi. Sehingga para petani bisa lebih semangat menjual hasil panennya ke Bulog.

“Kami tunggu saja nanti keputusan pemerintah soal rencana menaikkan HPP beras. Sesuai Instruksi Presiden, saat ini HPP beras sebesar Rp6.600. Rencananya jika HPP naik akan menjadi Rp7.400. Kita juga berharap, pada April saat musim panen pasokan beras bisa dibeli dari petani lokal,” pungkasnya.(gg)

Sumber : Sepertiini.com

Baca Selengkapnya