Pengelolaan Usaha Migas Harus Tinggalkan Cara Lama Melalui Impor

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan setuju Petral dibubarkan. Menurutnya, keberadaan Petral tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bagi usaha migas nasional.

Heri juga mendorong supaya PT Pertamina mengambil alih seluruh peran dalam mengelola kegiatan bisnis di bidang perdagangan minyak dan gas yag selama ini ditangani Petral.

‎"Akan lebih baik, seluruh kegiatan bisnis dipindahkan dan di-handle oleh Pertamina langsung agar proses dapat lebih cepat serta lebih efisien. Keberadaan Petral jika dirasakan tidak dapat memberikan kontribusi baiknya memang dibubarkan," ungkap Heri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/5/2015) sore.

Ia menyatakan pandangannya supaya proses pengelolaan usaha migas nasional meninggalkan cara lama melalui impor. Menurutnya, metode impor secara spot yang dilakukan Petral tidak efektif dan merugikan.

"Menurut hemat saya kontrak pembelian minyak jangka panjang bisa menguntungkan bila dibandingkan melakukan impor secara spot seperti yang dilakukan Petral," ujarnya. 

"Bagaimana Pertamina dapat membeli minyak langsung ke pihak ketiga, yang lebih efisien ketimbang melalui Petral. Terlebih Pertamina sendiri sudah bisa memprediksi dalam jangka panjang berapa kebutuhan minyak. Jadi ke depan, bagaimana memperbanyak kontrak jangka panjang dan mengurangi spot. Dengan cara ini saya yakin Pertamina akan mampu menunjukan kinerja yang lebih baik." (iy)

Baca Selengkapnya

Legislator setuju PT Petral Ltd dibubarkan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan PT Pertamina Energy Trading (Petral) Ltd.

Kata Heri, akan lebih baik seluruh kegiatan bisnis  PT Petral Ltd dipindahkan dan ditangani oleh PT Pertamina langsung agar proses dapat lebih cepat serta lebih efisien. 

"Keberadaan PT Petral Ltd jika dirasakan tidak dapat memberikan kontribusi, baiknya dibubarkan saja," kata Heri di Jakarta, Sabtu. 

Menurut dia, kontrak pembelian minyak jangka panjang bisa menguntungkan bila dibandingkan melakukan impor secara spot seperti yang dilakukan oleh PT Petral Ltd. 

"Pengambilalihan peran PT Petral Ltd lebih menguntungkan karena PT Pertamina dapat membeli minyak langsung ke pihak ketiga, yang lebih efisien ketimbang melalui PT Petral Ltd," kata anggota DPR RI dari Partai Gerindra itu. 

Terlebih, lanjutnya, PT Pertamina sendiri sudah bisa memprediksi dalam jangka panjang berapa kebutuhan minyak. 

"Jadi ke depan, bagaimana memperbanyak kontrak jangka panjang dan mengurangi spot. Dengan cara ini, saya yakin PT Pertamina akan mampu menunjukan kinerja yang lebih baik," demikian Heri.

Pemerintah secara resmi melikuidasi atau membubarkan PT Petral Ltd karena alasan tidak memberikan efisiensi kepada PT Pertamina sebagai perusahan induk. 

"Pertamina memulai terhitung hari ini menghentikan kegiatan dan melikuidasi Petral," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Dwi Soetjipto menjelaskan kesepakatan melikuidasi Petral didapatkan dari hasil pengkajian selama beberapa bulan ke depan yang mana kegiatan Petral dialihkan kepada unit usaha Pertamina lainnya, yaitu Integrated Supply Chain (ISC). 

Baca Selengkapnya

Luncurkan Produk Baru, Pertamina Diminta Hati-hati

Jakarta (dpr.go.id) - Pertamina harus menjelaskan kepada publik model investasi terhadap rencana peluncuran produk baru bahan bakar  minyak (BBM) pada Mei 2015 nanti. Pertamina juga dihimbau berhati-hati mengambil langkah bisnis di hilir migas.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) menegaskan hal tersebut, Jumat (17/4) di Jakarta. "Sebaiknya sebelum menjual produk baru ke pasar, Pertamina harus bisa menjelaskan model investasinya. Selain harus memberikan benefit, model investasinya juga harus dipastikan tidak mengganggu investasi Pertamina yang lain seperti pada bensin ron 88. Pertamina harus berhati-hati dalam memutuskan setiap aksi bisnis di hilir," tandas Heri.

Seperti diketahui, Pertamina berencana meluncurkan produk BBM baru dengan kualitas di atas premium, tapi di bawah pertamax. Produk yang diklaim ramah lingkungan ini rencananya akan dijual di kawasan pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sementara ini, penjualannya memang masih terbatas.  Peluncuran produk ini untuk menjawab rencana penghapusan premium dari pasar.

Politisi muda Partai Gerindra itu berharap, kajian bisnis di sektor migas harus betul-betul feasible dan matang. Pasalnya, Pertamina baru saja mengalami kerugian sebesar 212 juta USD (sekitar Rp2,75 triliun) pada Januari-Februari tahun ini. Ketika itu, harga minyak sedang mengalami tren penurunan tajam, sehingga nilai bahan baku yang diolah dan produk yang diimpor selalu lebih tinggi daripada harga jual.

"Pertamina harus menjelaskan tentang teknis penentuan harga BBM baru tersebut, karena saya kira saat ini Direksi Pertamina sebagai pelaksana penyaluran BBM masih belum jelas kewenangannya dalam menentukan harga BBM. Jika benar BBM baru hanya mengandung kadar oktan yang lebih rendah , maka mestinya bisa dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga jual RON 97 milik Malaysia sebesar Rp7.800/liter," papar Heri.

Menurut Heri, penentuan harga harus memperhitungkan aspek kepantasan kualitas. Bila harganya diputuskan jauh lebih tinggi, itu patut dipertanyakan. Selain itu, Pertamina juga harus lebih dulu menjelaskan skema dan target pasar untuk produk BBM baru tersebut. "Saya mengapresiasi langkah-langkah Pertamina dalam melakukan diversifikasi produk. Namun, hal itu jangan sampai mengabaikan perbaikan sektor hulu yang menjadi faktor kunci permasalahan energi di Indonesia," harap Heri lebih lanjut.

Data terkini, lanjut Heri,produksi minyak nasional hanya 800-850 ribu barel per hari. Sedangkan, konsumsinya sudah mencapai 1,4 juta barel per hari. Dengan produksi yang rendah itu, niscaya impor BBM akan mencapai Rp1,7 triliun per hari. "Dalam APBN-P 2015, asumsi lifting minyak hanya 825 ribu barel per hari. Ini akan berimplikasi pada penurunan laba di sektor hulu yang menjadi penyebab kerugian Pertamina hingga Rp2,75 triliun itu." (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Sumber : http://dpr.go.id/berita/detail/id/10113

Baca Selengkapnya