JAKARTA -- Pemerintah membuka izin impor daging seluas-luasnya berdasarkan jenis, pelaku, dan negara asal daging. Di sisi lain, segala regulasi yang menghambat impor daging akan dicabut. Hal tersebut guna mencapai agenda penurunan harga daging sapi dalam negeri sesuai keinginan Presiden yakni di bawah Rp 80 ribu per kilogram.
"Regulasi kita ubah, Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita tanda tangan, khususnya (impor) secondary cut kami buka, jeroan kami buka, asal negara yang penting bebas PMK," kata Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Selasa (12/7). Saat ini regulasi pengganti tengah masuk tahap penyelesainan dan sejumlah revisi.
Dalam regulasi baru, nantinya impor secondary cut maupun jeroan bisa dilakukan importir mana pun. Asal daging juga dibuka tidak hanya dari negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tapi berdasarkan zona yang bebas PMK. Mentan mewanti-wanti jangan sampai pembukaan impor tersebut malah menggerus usaha daging dan peternakan lokal.
Salah satu wujud penjagaan yakni membatasi persebaran daging impor hanya di wilayah Jabodetabek hingga 80-90 persen. Harga daging juga tidak boleh dipermainkan atau dijual mahal. Karena itu tidak sejalan dengan agenda pemerintah. "Sampai hari ini belum ada laporan (mempermainkan harga), kalau ada saya cabut (izinnya)," ujarnya.
Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Banun Harpini, menguraikan, risiko pemasukan PMK dari negara belum bebas PMK rendah jika produk impor berupa daging. "Kalau daging low risk dibandingkan sapi hidup, karena daging sudah diproses, kecil kemungkinannya," kata Banun.
Menyambut kedatangan impor daging kerbau India, Barantan sedang menuntaskan protokol karantina yang akan menjamin daging kerbau yang dikapalkan memenuhi persyaratan. Kedatangan daging perdana diperkirakan pada akhir Juli dengan pelaksana impor yakni Bulog.
Kementan melalui Barantan juga telah merancang manajemen risiko agar PMK tidak menyusup dalam daging-daging impor. Badan Krantina memiliki standar operasional baku yang harus siap dilaksanakan oleh dinas peternakan di seluruh daerah.
Amran menambahkan, saat ini pihaknya juga mencabut segala regulasi penghambat peredaran daging murah di pasar. "Daging target tiga bulan ke depan (turun), semua yang hambat akan dicabut minggu ini," kata dia. Ia mengaku, telah melaporkan hal-hal penghambat tersebut dan pencabutannya langsung disetujui Presiden Joko Widodo.
Dalam jangka pendek, pemerintah sedang meninjau sejumlah regulasi yang belum sesuai dengan agenda penurunan harga daging. Salah satu yang telah dilakukan yakni mencabut aturan peredaran daging industri di pasar becek. Regulasi lainnya yang tengah ditinjau yakni pelaksanaan kuota impor tidak per periode tapi per tahun, penghapusan bea masuk lima persen menjadi nol persen, dan yang lainnya.
Pada momen halal bihalal, Mentan menyatakan, pejabat dan staf kementerian membantu melancarkan sejumlah kinerja bidang pertanian. Mereka disebut jarang berada di rumah sebab rajin memantau lapangan.
Hasilnya, lanjut Mentan, telah terbaca yakni mampu meningkatkan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. "Alhamdulilah ekspor bawang kita naik seratus persen, jagung impor turun 47 persen, itu lompatan, tahun depan kita tidak ada cerita impor jagung lagi," tuturnya.
Amran Sulaiman sebelumnya mengancam akan memberi sanksi tegas kepada penjual yang memanfaatkan Lebaran untuk menaikkan harga daging atau pemasok yang melakukan penggemukkan daging (feed lotter).
"Kalau ada yang menaikkan harga dan memanfaatkan momentum, pertama akan diberi peringatan, kemudian dikurangi jatah daging impornya, dan cabut rekomendasinya sampai kemungkinan tidak bisa jual (daging) lagi," kata dia pekan lalu.
Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/7), mengatakan, selama Ramadhan harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp 120 ribu – Rp 150 ribu per kilogram. Harga tersebut masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp 80 ribu per kilogram. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga.
