Legislator Pusat Fraksi Gerindra Fasilitasi Para Kelompok Tani

SUKABUMI, bipol.co-Anggota DPR RI, Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan fasilitasi para penyuluh pertanian dan kelompok Tani Kota/Kabupaten Sukabumi untuk akses

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bidang Pertanian. Heri Gunawan menggandeng OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jawa Barat dan Bank BRI, bertempat di Hotel Horison Sukabumi, Senin (9/3/2020).

Kata Heri, selama ini banyak para petani yang masih suka berhubungan dengan bank Emok mendapatkan pinjaman uang modal Usaha dibanding dengan KUR, hal tersebut menjadi tantangan bagi OJK selaku regulator dan perbankan milik Pemerintah salah satunya bank BRI selaku penyalur KUR. Untuk lebih memberikan penjelasan kepada para petani, kelompok tani dan para penyuluh, karena untuk mendapatkan akses KUR tidak sulit.

“Kata tidak sulitnya itu harus dibuktikan kepada para penyuluh dan kelompok Tani, untuk KUR dibawah Rp50 juta tidak dibutuhkan anggunan. Harapan saya kegiatan ini dengan dukungan dari regulator maupun perbankan khususnya BRI, kita bisa turut menumbuh kembangkan potensi ekonomi yang ada di Sukabumi,”terangnya.

Heri meminta masyarakat paham tentang penyalur KUR yang jumlahnya ada 49, dirinya meminta masyarakat untuk mengakses perbankan milik pemerintah, agar kenyamanan pengakses KUR bisa terlaksana dengan lebih baik.

Diakuinya penyerapan untuk KUR bidang pertanian masih relatif kecil dibanding KUR untuk perdagangan, KUR untuk petani kurang dari 11 persen dibanding KUR untuk perdagangan yang mencapai 60 persen. Legislator pusat itu menginginkan pertumbuhan ekonomi di Sukabumi bisa semakin maju, dan nasib para petani di Sukabumi tidak termarjinalkan lagi.

“Harapan saya secara nasional, dan kawan-kawan petani di Sukabumi antara perbankan, Pemerintah dan pengguna bisa berkolaborasi dalam mengakses KUR. Agar keresahan masyarakat dengan bank Emok yang bunganya tinggi, semakin hari bisa semakin kita kikis,”ucapnya.

Berdasarkan pengakuan para petani untuk program KUR, Lanjut Heri, mereka menilai urusan dengan perbankan agak ribet dibanding dengan bank Emok, untuk itu Heri meminta baik OJK maupun pihak perbankan untuk bisa memudahkan para petani mengakses KUR, Heri juga meminta pihak perbankan untuk menjemput bola langsung ke para petani.

Sementara itu Pimpinan Cabang bank BRI Sukabumi, Widianto Nur Adi mengakui ada kendala akses di masyarakat yang perlu diperhatikan kembali oleh pihak perbankan, untuk itu bank BRI akan turun ke lapangan menjelaskan tentang akses KUR yang bisa diakses oleh para petani khususnya.

“Secara aturan KUR dibawah Rp50 juta memang tidak ada anggunan, tapi dengan tidak adanya anggunan bukan berati tidak mengangsur,”kata Widianto.

Reporter   Firdaus

Editor       Deden .GP

sumber : https://bipol.co/legislator-pusat-fraksi-gerindra-fasilitasi-para-kelompok-tani.html

Baca Selengkapnya

Sumber Impor Daging Diperlebar

JAKARTA -- Pemerintah membuka izin impor daging seluas-luasnya berdasarkan jenis, pelaku, dan negara asal daging. Di sisi lain, segala regulasi yang menghambat impor daging akan dicabut. Hal tersebut guna mencapai agenda penurunan harga daging sapi dalam negeri sesuai keinginan Presiden yakni di bawah Rp 80 ribu per kilogram. 

"Regulasi kita ubah, Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita tanda tangan, khususnya (impor) secondary cut kami buka, jeroan kami buka, asal negara yang penting bebas PMK," kata Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Selasa (12/7). Saat ini regulasi pengganti tengah masuk tahap penyelesainan dan sejumlah revisi.

Dalam regulasi baru, nantinya impor secondary cut maupun jeroan bisa dilakukan importir mana pun. Asal daging juga dibuka tidak hanya dari negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tapi berdasarkan zona yang bebas PMK. Mentan mewanti-wanti jangan sampai pembukaan impor tersebut malah menggerus usaha daging dan peternakan lokal. 

Salah satu wujud penjagaan yakni membatasi persebaran daging impor hanya di wilayah Jabodetabek hingga 80-90 persen. Harga daging juga tidak boleh dipermainkan atau dijual mahal. Karena itu tidak sejalan dengan agenda pemerintah. "Sampai hari ini belum ada laporan (mempermainkan harga), kalau ada saya cabut (izinnya)," ujarnya.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Banun Harpini, menguraikan, risiko pemasukan PMK dari negara belum bebas PMK rendah jika produk impor berupa daging. "Kalau daging low risk dibandingkan sapi hidup, karena daging sudah diproses, kecil kemungkinannya," kata Banun. 

Menyambut kedatangan impor daging kerbau India, Barantan sedang menuntaskan protokol karantina yang akan menjamin daging kerbau yang dikapalkan memenuhi persyaratan. Kedatangan daging perdana diperkirakan pada akhir Juli dengan pelaksana impor yakni Bulog. 

Kementan melalui Barantan juga telah merancang manajemen risiko agar PMK tidak menyusup dalam daging-daging impor. Badan Krantina memiliki standar operasional baku yang harus siap dilaksanakan oleh dinas peternakan di seluruh daerah. 

Amran menambahkan, saat ini pihaknya juga mencabut segala regulasi penghambat peredaran daging murah di pasar. "Daging target tiga bulan ke depan (turun), semua yang hambat akan dicabut minggu ini," kata dia. Ia mengaku, telah melaporkan hal-hal penghambat tersebut dan pencabutannya langsung disetujui Presiden Joko Widodo. 

Dalam jangka pendek, pemerintah sedang meninjau sejumlah regulasi yang belum sesuai dengan agenda penurunan harga daging. Salah satu yang telah dilakukan yakni mencabut aturan peredaran daging industri di pasar becek. Regulasi lainnya yang tengah ditinjau yakni pelaksanaan kuota impor tidak per periode tapi per tahun, penghapusan bea masuk lima persen menjadi nol persen, dan yang lainnya.

Pada momen halal bihalal, Mentan menyatakan, pejabat dan staf kementerian membantu melancarkan sejumlah kinerja bidang pertanian. Mereka disebut jarang berada di rumah sebab rajin memantau lapangan. 

Hasilnya, lanjut Mentan, telah terbaca yakni mampu meningkatkan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. "Alhamdulilah ekspor bawang kita naik seratus persen, jagung impor turun 47 persen, itu lompatan, tahun depan kita tidak ada cerita impor jagung lagi," tuturnya.  

Amran Sulaiman sebelumnya mengancam akan memberi sanksi tegas kepada penjual yang memanfaatkan Lebaran untuk menaikkan harga daging atau pemasok yang melakukan penggemukkan daging (feed lotter). 

"Kalau ada yang menaikkan harga dan memanfaatkan momentum, pertama akan diberi peringatan, kemudian dikurangi jatah daging impornya, dan cabut rekomendasinya sampai kemungkinan tidak bisa jual (daging) lagi," kata dia pekan lalu.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/7), mengatakan, selama Ramadhan harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp 120 ribu – Rp 150 ribu per kilogram. Harga tersebut masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp 80 ribu per kilogram. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga. 

Baca Selengkapnya

Semua Regulasi yang Hambat Peredaran Daging Dicabut

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan bakal mencabut semua hal yang menghambat peredaran komoditas daging ke masyarakat sehingga warga juga dapat menikmati konsumsi daging dengan harga yang terjangkau.

"Kita harus kerja, kerja, kerja. Untuk daging kita targetkan dalam tiga bulan semua hal yg menghambat akan kita cabut," kata Amran Sulaiman dalam sambutan acara halal bi halal di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Menurut dia, beragam langkah yang bakal dilaksanakan dalam rangka mencapai target tersebut telah dilaporkan dirinya kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Amran yang berbicara di hadapan para pegawai kementerian yang dipimpinnya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Pertanian.

"Saya minta maaf untuk yang bekerja pada hari libur. Kita pada H-1 juga masih di lapangan," katanya.

Mentan mengemukakan, kesibukan yang dilakukan pada saat menjelang lebaran antara lain adalah guna menelusuri sejumlah sistem perairan atau irigasi yang mangkrak.

Amran Sulaiman juga mengutarakan harapannya agar berbagai proyek irigasi yang macet atau mangkrak tersebut telah dapat diatasi permasalahannya sehingga sudah bisa diselesaikan pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan akan memberi sanksi tegas terhadap penjual yang memanfaatkan lebaran dengan menaikkan harga daging atau terhadap pemasok yang melakukan penggemukkan daging (feed lotter).

"Kalau ada yang menaikkan harga dan memanfaatkan momentum, pertama akan diberi peringatan, kemudian dikurangi jatah daging impornya, dan cabut rekomendasinya sampai kemungkinan tidak bisa jual (daging) lagi," kata Menteri Arman saat operasi pasar di Pasar Jatinegara, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Menurut dia, lonjakan harga daging lokal menjadi hal yang sulit dilakukan oleh penjual setelah Kementerian Pertanian dan 12 perusahaan swasta memasok 9.000 ton daging sapi beku ke sejumlah pasar tradisional.

Pemerintah diminta untuk serius menangani fluktuasi harga daging sapi yang terjadi setiap kali lebaran sehingga gejolak harga tidak terus menerus terjadi.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/7), mengatakan selama Ramadhan harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp120.000-Rp150 ribu per kg.

Harga itu masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp80 ribu per kg. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Soal Harga Daging, Anggota Komisi XI Kritik Pemerintah

HARIANACEH — Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengkritik kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga komoditas daging selama bulan Ramadan. Menurutnya, pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog masih lalau, sehingga harga daging rata-rata mencapai Rp 120-150 ribu per kg.

“Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun,” katanya seperti dilansir MTVN, Rabu (6/7/2016).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada di rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah yang selalu menikmati keuntungan dari semrautnya rantai pasokan daging.

“Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen,” ungkap Heri.

Lebih jauh mantan Wakil Ketua Komisi VI itu mengungkapkan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar. Hal semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal. Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp 70 riliun dalam APBN 2016.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah berupa mengatasi fluktuasi harga daging tiap Ramadan. Salah satunya dengan memperingatkan semua importir agar tidak menaikkan harga. Jika peringatan tersebut diabaikan, Kementan tak segan-segan untuk mencabut izin importir.

Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga turun tangan untuk mencegah kartel harga daging. Ketua KPPU M Syarkawi Rauf pada Senin lalu mengungkapkan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi senilai RP100 miliar lebih kepada importir nakal.

Dalam beberapa kali kunjungan ke berbagai pasar di Indonesia, Mentan juga menemukan harga daging sebenarnya bervariasi antara Rp75 ribu sampai Rp130 ribu. Artinya, masyarakat memiliki pilihan untuk membeli daging sesuai kemampuannya.

Baca Selengkapnya

Buruh Tani Masih Terpinggirkan

SUKABUMI (Pos Kota) – 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Sedunia. Dari sekian banyak atribut yang melekat kepada istilah buruh, rupanya “buruh tani”, kerap kali terlupakan dalam peringatan Hari Buruh itu sendiri. Buruh Tani terkesan tidak terbawa oleh spirit Hari Buruh.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( DPN HKTI), Heri Gunawan saat dimintai komentar soal peringatan Hari Buruh Internasional , Minggu (1/5/2016).

Dicontohkan Anggota DPR Komisi XI ini, selama ini buruh tani tidak pernah dibawa-bawa dalam penentuan upah. Padahal, buruh tani mempunyai peranan penting dalam sektor pertanian. Menurut HG, selama ini buruh tani terkesan tidak diakui oleh Kementrian Pertanian dan Kementerian Tenaga Kerja serta organisasi buruh.

“Mereka (para petani) hanya diakui ketika mau pemilu dan pilkada. Buruh tani tetap terpinggirkan dan asyik dengan kesendiriannya. Semoga peringatan Hari Buruh kali ini akan “menengok” kesengsaraan yang menimpa para Buruh Tani di Tanah Merdeka ini,” cetus politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Selama ini, kata HG, buruh tani memang mendapatkan gaji atau upah. Namun upah yang diperolehnya jika dikomulatifkan dalam bulan, tentunya berada di bawah UMR. Oleh karena itu, HG mengingatkan pemerintah mengeluar program dan aksi nyata meningkatkan nilai tukar petani.

“Intinya dari hulu. Mulai kebijakan, tataniaga dan pasar yang jelas, efeknya akan berimbas ke hilir, meningkatnya nilai tukar petani. Semoga negara ada di tengah rakyatnya dan memiliki keberpihakan kepada kaum buruh termasuk buruh tani. Selamat Hari Buruh, semoga buruh dapat makmur dan sejahtera,” tandasnya. (sule)

Baca Selengkapnya

Anggaran Bocor untuk Impor Singkong

VIVA.co.id – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengaku prihatin, pasalnya Indonesia memiliki tanah yang subur tapi impor singkong. Menurutnya, tercatat berdasarkan data BPS, akumulasi impor singkong 2016 mencapai 1.228 ton dengan nilai US$267.981 kalau dirupiahkan (dengan asumsi 1 US$ = Rp13.000) = Rp3,5 miliar.

"Ironis dan memalukan, rasanya sulit dipercaya negeri yang tanahnya subur dan luas harus impor singkong dari negara seperti Vietnam dan Italia. Jenis pangan ini sebetulnya tak perlu diimpor, kalau saja pemerintah memiliki kemauan dan keberpihakan. Walaupun dengan dalih berbentuk tepung untuk kebutuhan industri, dan harga impor lebih murah. Sangat ironis," ujar Anggota Komisi XI ini.

Ia menambahkan, impor ini mengganggu konsistensi pemerintah yang katanya bisa berhemat 30 persen anggaran makan rapat dengan mengganti menu singkong. Satu sisi berhemat, tapi di saat yang sama anggaran bocor untuk impor singkong.

"Kita patut bertanya soal program ketahanan pangan pemerintah. Sudah sejauhmana realisasi program diversifikasi pangan nasional. Faktanya, kita defisit. Produktifitas baru mencapai 100 ribu ton per tahun. Artinya setiap hektar baru mencapai 15 ton (dengan asumsi areal tanam 1,5 juta hektar). Lalu, bagaimana nasib program akselerasi kebun singkong yang katanya menargetkan 40 ton per hektar?," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah harus serius mengurusi sektor pertanian dalam negeri, khususnya komoditas singkong. Agar singkong Indonesia bisa bangkit.

"Sebaiknya pemerintah mempercepat program perluasan kebun singkong di seluruh Indonesia sehingga target 40 ton per hektar bisa terwujud. Mempermudah akses permodalan di sektor ini, guna antara lain membangun industri pengolahan. Faktanya, kurang dari 1 persen petani singkong yang bisa mengakses modal perbankan," katanya.

Ia mengungkapkan, pemerintah mesti mengatur harga singkong yang masih terbilang rendah sehingga minat petani menanam singkong lebih tinggi, disamping memberikan pendampingan agar singkong petani kita memiliki kualitas yang baik.

"Benahi segera tata niaga bahan pangan agar petani tidak terus dirugikan. Fakta impor singkong, menunjukan pemerintah tidak hadir dan kurang berpihak pada rakyatnya," katanya. 

Baca Selengkapnya

Hebat, Tahun Ini Indonesia Impor Singkong

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Heri Gunawan mengaku prihatin dengan nasib para petani khususnya para petani singkong.

Pasalnya, lanjut dia, Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor singkong pada tahun ini.

"Tercatat, berdasarkan data BPS, akumulasi impor singkong 2016 mencapai 1.228 ton dengan nilai USD267.981 kalau dirupiahkan (dengan asumsi 1 USD = Rp13.000) = Rp3,5 miliar," ungkap dia pada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (23/04/2016).

Padahal, lanjut dia, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat luar biasa di dunia dan sangat menggelikan saat Indonesia untuk urusan singkong pun masih harus impor.

"Ironis dan memalukan, rasanya sulit dipercaya negeri yang tanahnya subur dan luas harus impor singkong dari negara seperti Vietnam dan Italia. Jenis pangan ini sebetulnya tak perlu diimpor, kalau saja pemerintah memiliki kemauan dan keberpihakan. Walaupun dengan dalih berbentuk tepung untuk kebutuhan industri, dan harga impor lebih murah. Sangat ironis," tandas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Menurutnya, Impor ini mengganggu konsistensi pemerintah yang katanya bisa berhemat 30% anggaran makan rapat dengan mengganti menu singkong. Satu sisi berhemat, tapi di saat yang sama anggaran bocor untuk impor singkong.

"Kita patut bertanya soal program ketahanan pangan pemerintah. Sudah sejauhmana realisasi program diversifikasi pangan nasional.Faktanya, kita defisit," ungkap dia.

Saat ini saja, terang dia, Produktifitas baru mencapai 100 ribu ton per tahun. Artinya, sambung dia, setiap hektar baru mencapai 15 ton (dengan asumsi areal tanam 1,5 juta hektar).

"Lalu, bagaimana nasib program akselerasi kebun singkong yang katanya menargetkan 40 ton per hektar?. Pemerintah harus serius mengurusi sektor pertanian kita, khususnya komoditas singkong. Agar singkong Indonesia bisa bangkit," ujar dia.

Lebih lanjut Heri menyarankan sebaiknya pemerintah harus melakukan beberapa langkah terkait hal tersebut.

Pertama, mempercepat program perluasan kebun singkong di seluruh Indonesia sehingga target 40 ton per hektar bisa terwujud, kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus mempermudah akses permodalan di sektor ini, guna antara lain membangun industri pengolahan.

"Faktanya, kurang dari 1% petani singkong yang bisa mengakses modal perbankan," ungkap dia.

Ketiga, pemerintah mesti mengatur harga singkong yang masih terbilang rendah sehingga minat petani menanam singkong lebih tinggi, ujar dia.

Disamping itu, kata dia, pemerintah juga harus memberikan pendampingan pada para petani singkong.

"Agar singkong petani kita memiliki kualitas yang baik," kata dia.

Keempat benahi segera tata niaga bahan pangan agar petani tidak terus dirugikan.

"Fakta impor singkong, menunjukan pemerintah tidak hadir dan kurang berpihak pada rakyatnya," tutup dia. (Icl)

Baca Selengkapnya

Lagi, Cina Juga Bakal Garap Sawah Rakyat Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Seperti dilansir dari Malaysia Chronicle, sebuah perusahaan perkebunan Cina Liaoning Wufeng Agricultural telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Malaysian Amarak Group dan perusahaan lokal Indonesia, Tri Indah Mandiri.

Kelompok agribisnis Cina-Malaysia ini tengah berupaya membangun lahan persawahan dan proyek pengolahan terpadu pada November mendatang di Indonesia.

Adapun dana yang akan mereka investasikan yakni sekitar USD2 miliar (Rp20,3 triliun). Tujuan dari investasi tersebut dimana perusahaan Cina ini berharap bisa memasuki pasar berkembang di tanah air sekaligus memenuhi pasokan beras domestik.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Heri Gunawan geram dengan hal tersebut.

"Kalau hal ini benar, ini musibah bagi petani dan pertanian nasional. Betapa tidak? Dengan masuknya asing di situ, maka selesai sudah. Dari hulu hingga hilir, bangsa ini sudah dikuasai. Tidak ada lagi kedaulatan sama sekali," tandas dia saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (23/01/2016).

Memang, lanjut dia, investasi diperlukan negara ini namun hal tersebut juga harus memperhatikan nasib dan harga diri sebuah bangsa.

"Kita tidak anti investasi asing di sektor pertanian. Tapi, harus dipilah-pilah. Mana yang strategis, mana yang tidak. Masalah lahan persawahan itu adalah hal yang sangat vital. Kalau investasi asing masuk di situ, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan penguasaan lahan-lahan pertanian kita," ujar dia.

Lebih lanjut Heri juga memperingatkan Pemerintah harusnya hati-hati terhadap modus penguasaan lahan berkedok investasi.

"Di sini, saya tidak sedang menuduh bahwa perusahaan Cina itu akan menguasai lahan-lahan kita. Tapi, kita semua tahu persis, bagaimana cara kerja investasi. Awalnya datang dengan sopan, tapi besok-besok bisa saja mereka akan melakukan penguasaan lahan sepenuhnya, apalagi regulasi tentang hal tersebut sudah dimungkinkan," tegas dia.

Seperti diketahui, kata dia, masalah urgent di sektor pertanian saat ini adalah lemahnya SDM dan teknologi disamping bertani oleh generasi dari petani sudah dianggap tidak menjanjikan lagi.

"Ini tantangan untuk pemerintah. Harusnya investasinya diarahkan ke sana. Bukan justru memberi peluang asing menguasai lahan pertanian kita. Itu sama saja dengan menyodorkan leher untuk disembelih," tandas dia.

"Kita mengerti bahwa investasi sangat dibutuhkan saat ini. Tapi, jangan sampai itu dilakukan lewat cara-cara yang merendahkan martabat kita. Mengganggu kedaulatan bangsa kita sendiri," tutup dia. (Icl)

Baca Selengkapnya

Tiga Puluh Gapoktan Kab Sukabumi Dapat Bantuan Traktor

Sukabumi (SKU Aspirasi Rakyat) — Kementrian Pertanian menyalurkan bantuan 12 unit traktor tangan kepada 12 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8).

Bantuan diserahkan di Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan (RAI HG) di Jalan Arif Rahman Hakim Kota Sukabumi, oleh coordinator RAI HG, Maman Suparman.

Menurut Maman, bantuan traktor tersebut, hasil dari usulan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, Heri Gunawan.

Menerima bantuan traktor dari Kementan, Ketua Kelompok Sempur, Kecamatan Nyalindung, Eji Ramdhani (51), mengaku gembira lantaran dengan adanya bantuan traktor, biaya dan waktu membajak sawah bisa llebih efesien.

“ Selama ini, untuk membajak sawah menggunakan manual tenaga kerbau. Selain lambat, juga mahal lantaran cukup terbatas. Terimakasih pak Heri yang telah mengupayakan bantuan ini,” ujar Eji sembari tertawa sumringah.

Sementara Maman, menambahkan, jumlah traktor, bantuan dari Kementan itu ada 30 unit. dan delapan unit telah diserahkan, beberapa waktu lalu, oleh Kepala staf Angkatan Darat dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada acara tanam perdana di Desa Mekarsari, Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.

“Yang sudah didistribusikan sudah ada 20 unit tinggal sepuluh unit llagi masih dalam proses verifikasi kami juga akan langsubg me monitor kelapangan ,” ujar Maman. (isep)

Baca Selengkapnya

Usulan Anggota DPR, Sukabumi Terima 30 Unit Traktor

SUKABUMI (Pos Kota) – Sebanyak 30 unit hand tractor (traktor tangan) hasil usulan dan penjaringan Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) Heri Gunawan, sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra akan disebar ke-30 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi.

Rinciannya, 20 unit hand tractor berasal dari Kementerian Pertanian dan 10 unit hand traktor dari Direktorat Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian dalam rangka menopang program ketahanan pangan.

Bantuan hand traktor yang berasal dari Kementerian Pertanian, delapan di antaranya diserahkan langsung pada acara Tanam Perdana oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Desa Mekarsari, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, dengan melibatkan tim dari Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan, Rabu (19/8).

Kedelapan penerima hand tractor itu yakni Gapoktan Laksana di Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu; Rimba Raya Desa Bantaragung Kecamatan Jampangtengah; Mitra Tani di Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon; Rukun Warga di Desa Cimahpar Kecamatan Kalibunder. Empat unit traktor tangan lainnya diterima masing-masing oleh Gapoktan Tani Barokah dan Sabilulungan di Kecamatan Ciracap, dua lagi yakni di Kecamatan Ciemas oleh Gapoktan Babakan Tani dan Sejahtera. Sisa dari Kementan yakni 12 unit traktor sudah siap dibagikan. Dalam waktu dekat akan segera menyusul dan langsung diserahkan ke kelompok tani penerima.

“Semua traktor yang akan dibagikan jumlahnya 30 unit. 20 unit dari Kementan sudah siap dibagikan. Sementara 10 unit masih dalam tahap verifikasi dari Kementrian Perindustrian. Setelah selesai nantinya akan segera dialokasikan dan diserahkan kepada kelompok tani di Sukabumi,” ujarnya.

Heri yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR mengharapkan, hand tractor roda dua tersebut dapat bermanfaat dan diterima langsung oleh kelompok tani/gapoktan bersangkutan. Dengan adanya bantuan ini, Heri berharap produktivitas pertanian dapat meningkat. Menurutnya, dengan penggunaan mesin traktor biaya garap lahan pertanian diharapkan akan lebih efisien dan cepat.

“Bantuan traktor ini jangan sampai dijual-belikan oleh para kelompok tani. Traktor ini diharapkan dapat membantu para petani dalam mengolah lahan yang lebih murah dan cepat sehingga akan menopang perekonomian petani itu sendiri,” terang Heri yang berangkat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IV yang melingkupi Kota/Kabupaten Sukabumi ini.

Ditegaskan Heri, alokasi puluhan unit hand traktor ini sudah disampaikan ke Pemkab Sukabumi melalui Dinas Pertanian. Selanjutnya terkait teknis pendistribusi dan pengawasan akan melibatkan tim dari Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan.

“Saya berharap, bantuan ini tepat sasaran dan tepat guna. Selanjutnya, sinergitas yang baik antara saya sebagai wakil rakyat dari Kota dan Kabupaten Sukabumi dengan pemda tetap terjaga sehingga program pemerintah yang pro rakyat dapat dirasakan langsung masyarakat. Ini semua untuk Sukabumi yang lebih baik,” tandasnya.

Foto Dokumentasi Kegiatan

Baca Selengkapnya