Sumber Impor Daging Diperlebar

JAKARTA -- Pemerintah membuka izin impor daging seluas-luasnya berdasarkan jenis, pelaku, dan negara asal daging. Di sisi lain, segala regulasi yang menghambat impor daging akan dicabut. Hal tersebut guna mencapai agenda penurunan harga daging sapi dalam negeri sesuai keinginan Presiden yakni di bawah Rp 80 ribu per kilogram. 

"Regulasi kita ubah, Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita tanda tangan, khususnya (impor) secondary cut kami buka, jeroan kami buka, asal negara yang penting bebas PMK," kata Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Selasa (12/7). Saat ini regulasi pengganti tengah masuk tahap penyelesainan dan sejumlah revisi.

Dalam regulasi baru, nantinya impor secondary cut maupun jeroan bisa dilakukan importir mana pun. Asal daging juga dibuka tidak hanya dari negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tapi berdasarkan zona yang bebas PMK. Mentan mewanti-wanti jangan sampai pembukaan impor tersebut malah menggerus usaha daging dan peternakan lokal. 

Salah satu wujud penjagaan yakni membatasi persebaran daging impor hanya di wilayah Jabodetabek hingga 80-90 persen. Harga daging juga tidak boleh dipermainkan atau dijual mahal. Karena itu tidak sejalan dengan agenda pemerintah. "Sampai hari ini belum ada laporan (mempermainkan harga), kalau ada saya cabut (izinnya)," ujarnya.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Banun Harpini, menguraikan, risiko pemasukan PMK dari negara belum bebas PMK rendah jika produk impor berupa daging. "Kalau daging low risk dibandingkan sapi hidup, karena daging sudah diproses, kecil kemungkinannya," kata Banun. 

Menyambut kedatangan impor daging kerbau India, Barantan sedang menuntaskan protokol karantina yang akan menjamin daging kerbau yang dikapalkan memenuhi persyaratan. Kedatangan daging perdana diperkirakan pada akhir Juli dengan pelaksana impor yakni Bulog. 

Kementan melalui Barantan juga telah merancang manajemen risiko agar PMK tidak menyusup dalam daging-daging impor. Badan Krantina memiliki standar operasional baku yang harus siap dilaksanakan oleh dinas peternakan di seluruh daerah. 

Amran menambahkan, saat ini pihaknya juga mencabut segala regulasi penghambat peredaran daging murah di pasar. "Daging target tiga bulan ke depan (turun), semua yang hambat akan dicabut minggu ini," kata dia. Ia mengaku, telah melaporkan hal-hal penghambat tersebut dan pencabutannya langsung disetujui Presiden Joko Widodo. 

Dalam jangka pendek, pemerintah sedang meninjau sejumlah regulasi yang belum sesuai dengan agenda penurunan harga daging. Salah satu yang telah dilakukan yakni mencabut aturan peredaran daging industri di pasar becek. Regulasi lainnya yang tengah ditinjau yakni pelaksanaan kuota impor tidak per periode tapi per tahun, penghapusan bea masuk lima persen menjadi nol persen, dan yang lainnya.

Pada momen halal bihalal, Mentan menyatakan, pejabat dan staf kementerian membantu melancarkan sejumlah kinerja bidang pertanian. Mereka disebut jarang berada di rumah sebab rajin memantau lapangan. 

Hasilnya, lanjut Mentan, telah terbaca yakni mampu meningkatkan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. "Alhamdulilah ekspor bawang kita naik seratus persen, jagung impor turun 47 persen, itu lompatan, tahun depan kita tidak ada cerita impor jagung lagi," tuturnya.  

Amran Sulaiman sebelumnya mengancam akan memberi sanksi tegas kepada penjual yang memanfaatkan Lebaran untuk menaikkan harga daging atau pemasok yang melakukan penggemukkan daging (feed lotter). 

"Kalau ada yang menaikkan harga dan memanfaatkan momentum, pertama akan diberi peringatan, kemudian dikurangi jatah daging impornya, dan cabut rekomendasinya sampai kemungkinan tidak bisa jual (daging) lagi," kata dia pekan lalu.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/7), mengatakan, selama Ramadhan harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp 120 ribu – Rp 150 ribu per kilogram. Harga tersebut masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp 80 ribu per kilogram. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga. 

Baca Selengkapnya

Semua Regulasi yang Hambat Peredaran Daging Dicabut

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan bakal mencabut semua hal yang menghambat peredaran komoditas daging ke masyarakat sehingga warga juga dapat menikmati konsumsi daging dengan harga yang terjangkau.

"Kita harus kerja, kerja, kerja. Untuk daging kita targetkan dalam tiga bulan semua hal yg menghambat akan kita cabut," kata Amran Sulaiman dalam sambutan acara halal bi halal di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Menurut dia, beragam langkah yang bakal dilaksanakan dalam rangka mencapai target tersebut telah dilaporkan dirinya kepada Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Amran yang berbicara di hadapan para pegawai kementerian yang dipimpinnya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Pertanian.

"Saya minta maaf untuk yang bekerja pada hari libur. Kita pada H-1 juga masih di lapangan," katanya.

Mentan mengemukakan, kesibukan yang dilakukan pada saat menjelang lebaran antara lain adalah guna menelusuri sejumlah sistem perairan atau irigasi yang mangkrak.

Amran Sulaiman juga mengutarakan harapannya agar berbagai proyek irigasi yang macet atau mangkrak tersebut telah dapat diatasi permasalahannya sehingga sudah bisa diselesaikan pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan akan memberi sanksi tegas terhadap penjual yang memanfaatkan lebaran dengan menaikkan harga daging atau terhadap pemasok yang melakukan penggemukkan daging (feed lotter).

"Kalau ada yang menaikkan harga dan memanfaatkan momentum, pertama akan diberi peringatan, kemudian dikurangi jatah daging impornya, dan cabut rekomendasinya sampai kemungkinan tidak bisa jual (daging) lagi," kata Menteri Arman saat operasi pasar di Pasar Jatinegara, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Menurut dia, lonjakan harga daging lokal menjadi hal yang sulit dilakukan oleh penjual setelah Kementerian Pertanian dan 12 perusahaan swasta memasok 9.000 ton daging sapi beku ke sejumlah pasar tradisional.

Pemerintah diminta untuk serius menangani fluktuasi harga daging sapi yang terjadi setiap kali lebaran sehingga gejolak harga tidak terus menerus terjadi.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/7), mengatakan selama Ramadhan harga komoditas daging di pasaran rata-rata mencapai Rp120.000-Rp150 ribu per kg.

Harga itu masih jauh dari seruan Presiden Jokowi, yaitu di bawah Rp80 ribu per kg. Intervensi pasar juga tak mampu menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

DPR: Anggaran Kedaulatan Pangan Rp70 Triliun, Harga Daging Harusnya Stabil

JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, terkait kegagalan menurunkan harga daging sapi yang masih di kisaran Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kg. Padahal, Presiden Jokowi sudah wanti-wanti, apa pun caranya, harga daging harus di bawah Rp80 Ribu/kg.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, kemarin. Menurut dia, pemerintah telah lalai Pemerintah pun dinilai lalai menjaga kestabilan harga daging, sebab pada akhirnya langkah yang diambil adalah intervensi pasar yang tak mampu menurunkan harga.

“Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Heri Gunawan.

Dia menegaskan, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada pada rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah yang selalu menikmati keuntungan dari semrawutnya rantai pasokan daging.

“Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar. Hal semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal.

Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp 70 riliun dalam APBN 2016. Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Heri, rantai pasokan daging bisa lebih berdaulat.

Ditambahkannya, untuk menurunkan harga daging perlu aksi sistematis. Dimulai dari aspek produksi, rantai pasokan, hingga penegakan hukum yang kuat. “Dalam konteks ini, koordinasi antara Kemendag, Kementan, Bulog, dan kepolisian sangat diperlukan dalam intesitas yang lebih tinggi,” ujar dia.

Untuk itu, lanjut Heri, dalam jangka pendek, pihak-pihak terkait, memang, tak boleh acuh dengan kenaikan harga daging ini. Ia menawarkan solusi konkrit. Pertama, menjaga stabilitas pasokan dan mengamankan distribusi.

“Kedua, cegah peternak menjual sapinya ke lingkaran mafia. Ketiga, pastikan tidak menjual sapi dalam bentuk gelondongan. Keempat, operasi pasar hendaknya dengan produk daging yang lebih baik, bukan daging dingin yang kualitasnya rendah,” katanya.  (*/win)

Baca Selengkapnya