Gerindra Apresiasi Kebijakan BI Turunkan Rate Bunga

Lambatnya pertumbuhan ekonomi global juga menjadi faktor pendukung kebijakan ini.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia memotong BI rate. Pasalnya, itu adalah kebijakan moneter pemerintah yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang lesu.

"Saya memberi beberapa pandangan atas kebijakan moneter ini. Sebab terdapat ruang dan potensi darinya yang harus sama-sama kita kawal," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/2).

Menurutnya kebijakan ini harus mendukung kegiatan ekonomi riil. Sebab, itu sebagai tanggungjawab pemerintah dalam menangani gelombang PHK massal.

Politisi Gerindra ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini jangan hanya mengandalkan kebijakan fiskal di tengah lesunya ekonomi global. Sehingga, pemerintah harus mengandalkan penghasilan dari pajak bukan waktu. Namun, ruang untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih progresif sangat terbuka lebar. Itu bisa dilihat dari laju inflasi yang menurun, ketidakpastian pasar ekonomi global.

Lebih jauh dia mengungkapkan lambatnya pertumbuhan ekonomi global juga menjadi faktor pendukung kebijakan ini.  Sehingga, butuh stimulus moneter yang lebih progresif agar uang di bank-bank bisa mengalir ke bawah.

Oleh karena itu kebijakan ini harus memiliki turunan pada tujuan penyaluran kredit dari bank. sehingga, pembangunan ekonomi bisa digenjot dari sektor-sektor produktif dan padat karya.

Baca Selengkapnya

Gerindra Anggap Kebijakan Inflasi Jokowi Kurang Progresif

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 dan 18 Februari 2016 memutuskan menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7 persen yang berlaku efektif 16 Maret 2016 mendatang.

Keputusan tersebut sebagai bagian dari pelonggaran kebijakan moneter yang semakin terbuka dengan semakin terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya penurunan tekanan inflasi di 2016, serta meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan saat menanggapi kebijakan pemerintah dalam mengelola inflasi di tahun 2016 yang dianggapnya kurang memadai.

"Meski kurang progresif, saya mengapresiasi penuruan BI rate tersebut. Penurunan itu diharapkan bisa mendorong kegiatan ekonomi riil dan terbukanya lapangan kerja. Harus diingat, jumlah pangangguran makin bertambah karena adanya gelombang PHK," ungkap dia kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (20/02/2016).

Seharusnya, lanjut dia, kebijakan moneter yang lebih progresif mutlak dilakukan sehingga paket kebijakan ekonomi yang ekspansif bisa menemukan resonansinya.

Untuk itu, kata dia, Hal yang perlu dilakukan saat ini diantaranya adalah dengan menyetop SBI yang hanya menjadi beban semata.

Menurutnya, dalam jangka waktu tertentu hal tersebut dapat dilakukan dimulai dari perbankan milik negara.

Dengan harapan, secara tidak langsung perbankan akan menyalurkan kredit dan pada gilirannya, kredit akan lebih mendukung pembangunan sektor-sektor produktif dan padat karya. Sehingga kinerja ekonomi bisa tumbuh dan berkembang.

"Kita tidak bisa lagi berharap dari kebijakan fiskal yang ekspansif karena adanya perlambatan ekonomi global dan lambatnya konsolidasi dunia usaha sehingga berharap dari pajak bukan waktu yang tepat. Kebijakan moneter yang berani dan progresif sangat masuk akal," tandas dia.

Lihat saja, kata dia, perbedaan BI rate dengan inflasi relatif tinggi. Mencapai 311 basis poin. Apalagi, ekspektasi atas inflasi, disebut-sebut, akan terus menurun.

Lebih lanjut Heri mengatakan, ruang untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih progresif sangat terbuka lebar.

Paling tidak, kata dia, ada beberapa faktor untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut diatas.

Pertama, kata dia, laju inflasi yang menunjukkan trend yang menurun. Inflasi IHK tercatat sebesar 0,51 persen (bulan ke bulan), melambat dari bulan lalu 0,96 (bulan ke bulan).

Selain itu, kata dia, adanya kepastian di pasar keuangan global di mana salah satunya the Fed belum mau menaikkan suku bunga sehingga tidak perlu takut dengan larinya modal ke luar.

"Perlambatan ekonomi global menuntut pemerintah untuk mengandalkan stimulus pertumbuhan ekonomi lewat pengeluaran dan investasi pemerintah, dan kondisi tersebut membutuhkan stimulus moneter yang lebih progresif agar uang di bank-bank bisa mengalir ke bawah ketimbang disimpan di BI," pungkas dia.(yn)

Baca Selengkapnya

Meski Inflasi Rendah, Pergerakannya Bisa Meroket

Jakarta (dpr.go.id) - Naik turun tingkat inflasi dari pemerintahan Soekarno hingga sekarang yang makin lama makin tidak menentu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada Parlementaria, Senin (1/2) siang.

Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto dan diturunkan oleh Mahasiswa pada tahun 1998, tingkat inlfasi mencapai 77,63% dan dolar Amerika tembus diangka Rp.18.000,-

Kemudian, kata Heri, di masa pemerintahan SBY sebagai presiden yang ke-6 pada tahun 2014 inflasi di posisi angka 8,25%. Namun pada tahun 2015 lalu, apa betul inflasi 7,25%.

“ Pada era SBY subsidi berjalan saja inflasi 8,25%, kok subsidi dicabut inflasi malah turun = 7,25%. Jelas ini merupakan pembohongan BPS,” tegas Heri Gunawan.

Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis BPS baru-baru ini, politisi Gerindra ini berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

Dia mengemukakan, penyumbang terbesar inflasi tahun ini adalah bahan makanan sebesar 2,2 persen. Di sini kewaspadaan itu diperlukan. Apalagi, beberapa kelompok bahan makanan seperti beras dan daging menunjukan trend yang terus naik.

“Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam, “ ia menambahkan. (spy,mp)

Baca Selengkapnya

Komisi XI DPR : Inflasi Harus Dikelola Dengan Baik

Bandung (PRFM) - Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

"Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam,"ucap Heri seperti dilansir laman resmi DPR RI, Selasa (02/02).

Heri mengungkapkan, bahan makanan merupakan penyumbang terbesar inflasi tahun ini yang mencapai 2,2 persen. Karena hal ini, tingkat kewaspadaan harus dioptimalkan mengingat kelompok bahan makanan seperti berasa dan daging harganya terus naik.

Baca Selengkapnya