Meski Presiden Potong Anggaran, BPS Optimistis Ekonomi Tetap Tumbuh

Jakarta, thetanjungpuratimes.com - Presiden Joko Widodo berencana memangkas kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 guna menjaga agar perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Salah satu anggaran yang akan dipangkas adalah dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun dan anggaran Kementerian atau Lembaga sebesar Rp65 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin mengatakan, pemotongan anggaran Rp133,3 triliun tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Pasalnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tidak memangkas belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan lainnya.

“Pemotongan anggaran tidak ganggu pertumbuhan ekonomi karena belanja yang dipotong untuk kegiatan tidak produktif. Misalnya perjalanan dinas, rapat,” kata Suryamin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Oleh sebab itu, pihaknya mengaku pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target APBN 2016 yakni sebesar 5,2 persen. Keoptimisannya tersebut dilandasi lantaran Indonesia memiliki program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Kalau Tax Amnesty positif bisa capai Rp165 triliun, maka ini bisa digunakan untuk investasi karena diperkirakan sektor konstruksi dan manufaktur masih akan bertumbuh. Ekspor pun mulai membaik di tahun ini,” tegasnya.

Sementara itu, keputusan Presiden Jokowi ini menuai reaksi dari anggota DPR RI. Pasalnya, pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN Perubahan, seperti yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015,” katanya.

Baca Selengkapnya

Janggal! Masak Data Antar Kementerian Untuk Satu Item Saja Berbeda

Sukabumi (SuaraNews.com) - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyayangkan data antar kementerian untuk satu komoditas yang sama kerap berbeda. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara "Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016" di Hotel Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/3/2016) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi. 

"Selama ini ada miss antar kementerian soal data. Misalnya soal gula. Kementerian Pertanian punya data sendiri, Kementerian Perdagangan punya data sendiri, itu yang bikin kacau," kata Heri. 

Seharusnya, lanjut dia, tiap kementerian itu merujuk kepada BPS jika hal itu berkaitan dengan data. "BPS ini bisa dikatakan sebagai ujung tombak sukses atau tidaknya roda pembangunan," terang dia. 

Selain itu, anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi itu mengusulkan agar pelaksanaan sensus BPS dipersingkat menjadi lima tahun. "Sensus saat ini kan setiap 10 tahun, dan itu terlalu lama. Harapan saya harus ada revisi UU tentang BPS yang idealnya sensus itu lima tahun sekali," pungkas politikus Partai Gerindra tersebut. 

Baca Selengkapnya

Legislator Usulkan Sensus Ekonomi Lima Tahun Sekali

Sukabumi (Antara Megapolitan) - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengusulkan agar pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dilaksanakan lima tahun sekali.

"Saat ini sensus ekonomi dilakukan sepuluh tahun sekali sehingga rentang waktunya terlalu lama, padahal hasilnya bisa menjadi rujukan untuk bagi pemerintah untuk mengabil kebijakan," katanya di Sukabumi, Senin.

Menurutnya, BPS merupakan lembaga penghasil data yang datanya selalu dijadikann rujukan oleh siapapun khususnya eksekutif dan legislatif dalam membuat keputusan atau kebijakan. 

Sehingga, datanya harus "up to date", apalagi di jaman era globalisasi terjadi percepatan perkembangan kehidupan sehingga data tentang ekonomi harus tersedia setiap waktu.

Jika sensus ekonomi tersebut dilakukan 10 tahun sekali itu terlalu lama dan idealnya lima tahun sekali sehingga bisa menjadi rujukan utama mulai dari wali kota/bupati, gubernur hingga presiden dalam

membuat suatu kebijakan. Karena jika 10 tahun sekali kepala daerah maupun negara harus duduk dua periode untuk sebagai pemimpin. 

"Kami di legislatif akan mengusulkan hal tersebut dan diharapkan bisa direspon oleh pemerintah sehingga sensus ekonomi bisa dilakukan lima tahun sekali," tambahnya.

Heri yang merupakan politisi Partai Gerindra ini berharap para petugas/pencacah harus bekerja profesional dan dalam melakukan pendataan harus sedetail mungkin, karena hasil pendataannya tersebut akan menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. 

Jika pendataan tidak tepat, maka kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya juga tidak tepat.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Dodi Gunawan Yusuf mengatakan para petugas/pencacah sensus ekonomi di Kabupaen Sukabumi yang diturunkan totalnya 1.340 orang. 

Mereka merupakan hasil seleksi selama dua bulan yakni Januari-Februari dan kedepannya para petugas ini juga akan diberikan pelatihan tentang cara atau metodologi penyensusan.

"Sensus ekonomi ini salah satu tujuannya untuk memetakan potensi ekonomi tiap wilayah atau mengetahui populasi usaha. Maka dari itu, diharapkan warga bisa memberikan keterangan perihal kehidupan ekonominya," katanya.

Baca Selengkapnya

Sensus Ekonomi BPS Seharusnya Lima Tahun Sekali

SUKABUMI (Pos Kota) – Anggota DPR RI Komisi XI, Heri Gunawan (HG) mengusulkan sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dilakukan lima tahun sekali. Menurutnya, sensus 10 tahunan terlalu lama.

Legislator asal Partai Gerindra ini menilai untuk jangka waktu sensus ekonomi saat ini yang dilakukan sepuluh tahun sekali terlalu lama. Padahal, hasil sensus ekonomi merupakan sumber informasi atau rujukan pengambil kebijakan.

“BPS menjadi rujukan data. Sehingga harus up to date. Apalagi zaman era globalisasi sekarang. Kalau 10 tahun sekali memang terlalu lama, idealnya 5 tahun sekali sesuai dengan rengtang waktu kepemimpinan presiden maupun kepala daerah,” katanya, di Sukabumi, Senin (28/3).

Wakil Ketua Umum HKTI hal itu usai membuka acara pelatihan petugas sensus ekonomi di Aula Hotel Salabintana, Kecamatan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (28/3).

Di lain sisi, HG mengharapkan para petugas/pencacah harus bekerja profesional. Bukan hanya sebatas unsur perangkat desa akan tetapi BPD pun harus dilibatkan. Dengan begitu, hasil data sensus ekonomi nantinya akan benar-benar riil. Sehingga akan diketahui potensi-potensi usaha perwilayah.

“Pada pelatihan ini saya juga akan membawa 700 anggota BPD se-Sukabumi. Minimal mereka menerima sosialisasi walaupun tidak ikut pelatihan,” ujarnya.

Dilatih Cara dan Metodologi

Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Dodi Gunawan Yusuf menyebutkan para petugas/pencacah sensus ekonomi totalnya 1.340 orang. Para petugas itu, hasil seleksi selama dua bulan yakni Januari-Februari. Nantinya, mereka akan dilatih bagaimana cara atau metodologi penyensusan.

“Pelatihan sendiri akan dibagi enam gelombang mulai 28 Maret hingga 21 April. Nantinya merekan akan disebar untuk melakukan sensus ekonomi mulai 1-31 Mei. Hasilnya sekitar Agustus akan diketahui,” ujarnya.

Disebutkan Dodi, sensus ekonomi ini salah satu tujuannya untuk memetakan potensi ekonomi tiap wilayah atau mengetahui populasi usaha. Oleh karena itu, Dodi mengajak kerja sama masyarakat agar mendukung proses sensus ekonomi. (sule/win)

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan Hadiri Pelatihan Sensus Ekonomi 2016

SALABINTANA - Ribuan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ikuti pelatihan listing sensus ekonomi 2016. Hal itu, dilakukan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pasalnya, setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. 

Kegiatan yang diselenggarakan di dua titik tersebut, yakni Hotel Salabintana dan Hotel Pangrango juga dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan,  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, Asisten Daerah II Pemberdayaan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan lainnya.

Kepala BPS Kabuapten Sukabumi Dodi Gunawan Yusuf mengatakan, sensus ekonomi untuk pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian serta  informasi dasar dan karakteristiknya.  Selain itu, sensus ekonomi akan diketahui daya saing bisnis serta penyediaan kebutuhan informasi usaha. "Sebanyak 3740 peserta listing secara keseluruhan. Sementara, di Hotel Salabintana terdapat 922 peserta yang diambil dari 22 kecamatan dan sisanya para peserta mengikuti pelatihan di Hotel Pangrango," kata Dodi kepada www.sukabumizone.com Senin, (28/03).

Masih di tempat yang sama, Asisten Daerah II Pemberdayaan Ekonomi Kabupaten Sukabumi Dana Budiman menjelaskan, kegiatan yang bertemakan menyediakan informasi untuk pengembangan usaha dan daya saing bangsa tersebut, untuk mengetahui data ekonomi Kabupaten Sukabumi secara konkret. Untuk itu, diadakan metode pendataan Sensus Ekonomi. Diantaranya, metode listing perusahaan yang mencakup seluruh usaha ekonomi, metode pendataan karakteristik usaha mikro yang dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing sensus ekonomi dan metode pendataan karakteristik usaha menenengah besar yang dilakukan secara sensus untuk seluruh perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar. "Sementara upah yang diberikan pada ribuan petugas sensus ekonomi  yang nantinya terjun langsung kelapangan untuk pendataan diambil dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) dan di berikan langsung oleh BPK kabuputen Sukabumi," jelas Dana.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, ia sangat mengaresiasi terhadap BPS Kabupaten Sukabumi yang tengah melakukan pelatihan listing sensus ekonomi. Namun, ia sangat menyesali terhadap pelatihan tersebut sebab hanya dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. "Pelatihan ini merupakan bentuk dasar segi enam yang melambangkan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Padahal pendataan ini terlalu jauh. Jadi saya harap pendataan ini diselenggarakan lebih ideal apabila dilakukan setiap lima tahun sekali," jelasnya.

Selain itu, ia juga berharap agar Badan Pemerintah Desa (BPD) yang ada diseluruh Kabupaten Sukabumi dapat hadir untuk mengikuti sosialisasi sensus ekonomi sehingga dapat mengetahui dan sinergis ketika petugas listing ekonomi dalam menjalankan tufoksinya dilapangan. "Pendataan sensus ekonomi ini harus valid dan jangan berbicara ego eksternal tetapi harus saling bahu membahu dalam memyediakan informasi untuk pengembangan usaha dan daya saing bangsa," pungkasnya. Den/Bang

Baca Selengkapnya

Anggota DPR usulkan sensus ekonomi lima tahun sekali

"Saat ini sensus ekonomi dilakukan sepuluh tahun sekali sehingga rentang waktunya terlalu lama, padahal hasilnya bisa menjadi rujukan untuk bagi pemerintah untuk mengabil kebijakan,"

Sukabumi (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengusulkan agar pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dilaksanakan lima tahun sekali.

"Saat ini sensus ekonomi dilakukan sepuluh tahun sekali sehingga rentang waktunya terlalu lama, padahal hasilnya bisa menjadi rujukan untuk bagi pemerintah untuk mengabil kebijakan," katanya di Sukabumi, Senin.

Menurutnya, BPS merupakan lembaga penghasil data yang datanya selalu dijadikann rujukan oleh siapapun khususnya eksekutif dan legislatif dalam membuat keputusan atau kebijakan. 

Sehingga, datanya harus "up to date", apalagi di jaman era globalisasi terjadi percepatan perkembangan kehidupan sehingga data tentang ekonomi harus tersedia setiap waktu.

Jika sensus ekonomi tersebut dilakukan 10 tahun sekali itu terlalu lama dan idealnya lima tahun sekali sehingga bisa menjadi rujukan utama mulai dari wali kota/bupati, gubernur hingga presiden dalam

membuat suatu kebijakan. Karena jika 10 tahun sekali kepala daerah maupun negara harus duduk dua periode untuk sebagai pemimpin. 

"Kami di legislatif akan mengusulkan hal tersebut dan diharapkan bisa direspon oleh pemerintah sehingga sensus ekonomi bisa dilakukan lima tahun sekali," tambahnya.

Heri yang merupakan politisi Partai Gerindra ini berharap para petugas/pencacah harus bekerja profesional dan dalam melakukan pendataan harus sedetail mungkin, karena hasil pendataannya tersebut akan menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. 

Jika pendataan tidak tepat, maka kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya juga tidak tepat.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Dodi Gunawan Yusuf mengatakan para petugas/pencacah sensus ekonomi di Kabupaen Sukabumi yang diturunkan totalnya 1.340 orang. 

Mereka merupakan hasil seleksi selama dua bulan yakni Januari-Februari dan kedepannya para petugas ini juga akan diberikan pelatihan tentang cara atau metodologi penyensusan.

"Sensus ekonomi ini salah satu tujuannya untuk memetakan potensi ekonomi tiap wilayah atau mengetahui populasi usaha. Maka dari itu, diharapkan warga bisa memberikan keterangan perihal kehidupan ekonominya," katanya.

Baca Selengkapnya

HG: Sebaiknya Sensus Ekonomi Lima Tahun Sekali

SUKABUMI – Heri Gunawan (HG) anggota DPR RI Komisi XI mengusulkan sensus ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dilakukan lima tahun sekali. HG menilai jangka waktu sensus ekonomi saat ini yang dilakukan sepuluh tahun sekali terlalu lama.

“Hasil sensus ekonomi merupakan sumber informasi dan rujukan pemerintah dalam pengambil kebijakan, sebaiknya dilaksanakan lima tahun sekali itu lebih baik,” ujar HG, usai membuka acara pelatihan petugas sensus ekonomi di Aula Hotel Salabintana, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (28/3/2016).

Menurut politisi Partai Gerindra, BPS menjadi rujukan data perkembangan ekonomi masyarakat seyogyanya harus up to date. Apalagi di era globalisasi sekarang ini.

“Saya kira kalau sepuluh tahun sekali memang terlalu lama. Idealnya lima tahun sekali lah sesuai dengan rentang waktu kepemimpinan presiden maupun kepala daerah,” cetus Wakil Ketua Umum HKTI ini.

HG mengharapkan para petugas atau pencacah harus bekerja profesional. Bukan hanya sebatas unsur perangkat desa akan tetapi BPD pun harus dilibatkan. Hasil data sensus ekonomi nantinya akan benar-benar riil. Sehingga akan diketahui potensi-potensi usaha per wilayah juga akan terpantau jelas.

“Pada pelatihan ini saya juga membawa 700 anggota BPD se-Sukabumi. Minimal mereka menerima sosialisasi walaupun tidak pernah ikut pelatihan,” katanya.

Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Dodi Gunawan Yusuf menyebutkan jumlah petugas sensus ekonomi yang terdaftar sebanyak 1.340 orang. Para petugas itu, hasil seleksi selama dua bulan yakni Januari-Februari. Nantinya, mereka akan dilatih bagaimana cara atau metodologi penyensusan.

Pelatihan sendiri menurut Dodi, akan dibagi enam gelombang mulai 28 Maret hingga 21 April. Mereka akan disebar untuk melakukan sensus ekonomi mulai 1 sampai 31 Mei. Hasilnya baru akan diketahui sekitar Agustus mendatang.

“Sensus ekonomi tujuannya untuk memetakan potensi ekonomi tiap wilayah atau mengetahui populasi usaha. Oleh karena itu, saya membutuhkan kerja samanya dengan masyarakat agar mendukung proses sensus ekonomi ini,” terangnya. (sukabumi.co)

Baca Selengkapnya

Meski Inflasi Rendah, Pergerakannya Bisa Meroket

Jakarta (dpr.go.id) - Naik turun tingkat inflasi dari pemerintahan Soekarno hingga sekarang yang makin lama makin tidak menentu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada Parlementaria, Senin (1/2) siang.

Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto dan diturunkan oleh Mahasiswa pada tahun 1998, tingkat inlfasi mencapai 77,63% dan dolar Amerika tembus diangka Rp.18.000,-

Kemudian, kata Heri, di masa pemerintahan SBY sebagai presiden yang ke-6 pada tahun 2014 inflasi di posisi angka 8,25%. Namun pada tahun 2015 lalu, apa betul inflasi 7,25%.

“ Pada era SBY subsidi berjalan saja inflasi 8,25%, kok subsidi dicabut inflasi malah turun = 7,25%. Jelas ini merupakan pembohongan BPS,” tegas Heri Gunawan.

Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis BPS baru-baru ini, politisi Gerindra ini berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

Dia mengemukakan, penyumbang terbesar inflasi tahun ini adalah bahan makanan sebesar 2,2 persen. Di sini kewaspadaan itu diperlukan. Apalagi, beberapa kelompok bahan makanan seperti beras dan daging menunjukan trend yang terus naik.

“Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam, “ ia menambahkan. (spy,mp)

Baca Selengkapnya

Komisi XI DPR : Inflasi Harus Dikelola Dengan Baik

Bandung (PRFM) - Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

"Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam,"ucap Heri seperti dilansir laman resmi DPR RI, Selasa (02/02).

Heri mengungkapkan, bahan makanan merupakan penyumbang terbesar inflasi tahun ini yang mencapai 2,2 persen. Karena hal ini, tingkat kewaspadaan harus dioptimalkan mengingat kelompok bahan makanan seperti berasa dan daging harganya terus naik.

Baca Selengkapnya