DPR Nilai SS Ngotot Bangun di Laut Karena Ada Bisnisnya JK

VIVA.co.id – Isu keinginan Sudirman Said untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM pasca keputusan Jokowi terkait Blok Masela direspon kalangan DPR. DPR menganggap Sudirman lebih mementingkan kelompoknya daripada kepentingan bangsa ini.

Diketahui, isu ini berembus kencang pada hari ini, Kamis 24 Maret 2016. Disebutkan, keinginan Sudirman untuk mundur karena kecewa usulannya tentang pembangunan Blok Masela dimentahkan Jokowi yang lebih memilih usulan Rizal Ramli.

"Maunya di laut karena ada bisnisnya JK. Rekomendasi Komisi VI saat saya pimpin rapat kudu di darat. Saat kunker ke Malut juga aspirasi mereka di darat," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.

Ia menjelaskan, keputusan kilang di darat sudah tepat karena ada multiplier efek yang besar buat perkembangan daerah.

"Biarin saja mundur. Kan semakin terlihat mana loyang mana emas. Masa enggak bisa evaluasi dan analisa sih," ujarp mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.   (rin)

Baca Selengkapnya

Pemerintah Harus Antisipasi Hambatan Dikelolanya Blok Masela

VIVA.co.id – Perdebatan tentang Blok Masela akhirnya berakhir. Presiden Joko Widodo memutuskan pengelolaan proyek gas abadi Blok Masela, di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, dilakukan di darat (onshore).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, dengan diputuskannya pengelolaan Blok Masela di darat (on-shore) oleh Presiden, seyogyanya mengakhiri polemik yang selama ini mencuat.

"Keputusan Presiden yang menetapkan pengelolaan gas Blok Masela di darat harus diikuti dan dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait yang notabene sebagai pembantu Presiden," ujarnya, Kamis 24 Maret 2016.

Ia menambahkan, keputusan yang diambil harus mengakomodir kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat, khususnya di Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, umumnya bangsa dan negara Indonesia, jadi bukan hanya pertimbangan bisnis semata.

"Pemerintah harus segera mengantisipasi hambatan yang muncul akibat dikelolanya gas Blok Masela di darat, antara lain, persoalan lahan yang bisa memicu konflik, pembangunan infrastruktur gas, dan lain-lain," ujar politisi Gerindra ini.

Lebih lanjut dijelaskan, terkait isu mundurnya Sudirman Said yang sempat berhembus karena usulannya tidak terakomodir, kalau itu benar, maka itu haknya Pak Sudirman Said.

"Buat saya, pada prinsipnya, menteri itu pembantu Presiden. Dan karena itu, harus siap lahir-batin melaksanakan perintah Presiden dengan analisa yang komprehensif serta berpikir dan bertindak mempertimbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.   (rin)

Baca Selengkapnya

Revitalisasi Pasar Mardika Ambon Perlu Diprioritaskan

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan kondisi Pasar Mardika di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Komisi yang membidangi masalah perdagangan ini menilai revitalisasi terhadap pasar terbesar yang berada tidak jauh dari Pantai Mardika ini perlu segera dilakukan.

"Pasar Mardika ini kita nilai sudah jauh dari nyaman, pedagang berhimpitan, becek, perawatan kurang. Kita dukung pasar kebanggaan Warga Ambon ini perlu segera di-revitalisasi," kata anggota Tim Kunker Slamet Junaedi usai kunjungan di Ambon, Maluku, Selasa (9/12/14).

Ia meyakini Pasar Mardika sudah masuk dalam agenda revitalisasi 1000 pasar setiap tahun di seluruh Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyebut dewan pasti akan mendukung setiap program yang pro-rakyat.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker dari Fraksi PKB Siti Mukaromah meminta penataan kembali Pasar Mardika harus mengedepankan kekhasan daerah yang kaya dengan hasil lautnya ini.

"Potensi dan kekhasan daerah perlu dijaga, jangan apa-apanya dibikin mall. Pasar Ikan Arumbai di sini sudah terkenal sejak lama, kalau bisa dirancang lebih baik, nyaman berbelanja ikan," tutur dia.

Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir ini sejumlah aspirasi berhasil dihimpun dari masyarakat diantaranya keberadaan pedagang kaki lima yang menyebabkan turun drastisnya penghasilan pedagang yang berada di sejumlah toko.

"Pedagang yang sudah punya toko di dalam pasar mengaku hanya beberapa kali transaksi selama seminggu, begitu terus bisa tutup. Ini perlu jadi perhatian pemerintah," kata Hafisz. Kementerian Perdagangan berencana akan revitalisasi 1000 unit pasar di seluruh Indonesia tahun 2015 nanti. Program revitalisasi pasar ini rencananya akan menggunakan anggaran antar kementerian. (iky), foto : ibnur khalid/parle/hr.

Sumber : www.dpr.go.id

Baca Selengkapnya

Pegadaian Perlu Lebih Agresif

PT Pegadaian (Persero) sudah sepatutnya mengembangkan diri lebih agresif, sesuai profil perusahaan yang telah memiliki outlet pelayanan 4661 di seluruh Indonesia. Perusahaan BUMN yang sudah merintis bisnisnya sejak era VOC Belanda ini sepatutnya tetap dipertahankan pemerintah.

"Kalau melihat sekilas laporan keuangan Pegadaian, rasanya ini ingin kencang tapi masih direm-rem. Harapan saya Pegadaian bisa lebih agresif, perlu ada sales counter agar lebih dekat ke publik," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan saat melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang Pegadaian Provinsi Maluku, di Ambon, Selasa (9/12/14).

Ia menambahkan dengan perputaran uang mencapai Rp10 triliun/bulan bisa dikatakan Pegadaian bukanlah bisnis kecil. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta pemerintah tetap mempertahankan perusahaan ini karena bukan tidak mungkin banyak investor yang berminat.

Sementara itu anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Golkar Sarmuji menilai dengan jaringan yang sudah terintegrasi online di seluruh Indonesia, Pegadaian seharusnya bisa berbisnis apa saja. Ia meminta publikasi agar lebih ditingkatkan agar dapat membidik segmen lain masyarakat.

"Membuat jaringan seperti Pegadaian menurut saya 100 tahun belum tentu bisa. Publikasi perlu lebih ditingkatkan karena saya sendiri baru tahu kalau Pegadaian ini juga menjual emas," tuturnya.

Dalam penjelasannya Harianto Widodo, Direktur Bisnis I PT Pegadaian menyebut pendapatan perusahaan pada Semester I tahun 2014 sebesar Rp 4,1 triliun atau tumbuh 6,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 3,8 triliun. Sementara total aset mencapai Rp 33 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 29 triliun.

Di Provinsi Maluku saat ini terdapat 31 outlet dengan 9 cabang dan 22 unit. Outstanding Loan (OSL) terbesar ada di Kota Ambon Rp48.6 miliar diikuti Nusaniwe Rp35 miliar. Kunjungan Tim Kunker Komisi VI ke PT Pegadaian Cabang Ambon mendapat sambutan hangat para karyawan. "Ini pertama kalinya anggota dewan berkunjung ke sini," kata Kamil salah seorang karyawan. (iky), foto : ibnur khalid/parle/hr.

Sumber : www.dpr.go.id

Baca Selengkapnya