Lagi, Cina Juga Bakal Garap Sawah Rakyat Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Seperti dilansir dari Malaysia Chronicle, sebuah perusahaan perkebunan Cina Liaoning Wufeng Agricultural telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Malaysian Amarak Group dan perusahaan lokal Indonesia, Tri Indah Mandiri.

Kelompok agribisnis Cina-Malaysia ini tengah berupaya membangun lahan persawahan dan proyek pengolahan terpadu pada November mendatang di Indonesia.

Adapun dana yang akan mereka investasikan yakni sekitar USD2 miliar (Rp20,3 triliun). Tujuan dari investasi tersebut dimana perusahaan Cina ini berharap bisa memasuki pasar berkembang di tanah air sekaligus memenuhi pasokan beras domestik.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Heri Gunawan geram dengan hal tersebut.

"Kalau hal ini benar, ini musibah bagi petani dan pertanian nasional. Betapa tidak? Dengan masuknya asing di situ, maka selesai sudah. Dari hulu hingga hilir, bangsa ini sudah dikuasai. Tidak ada lagi kedaulatan sama sekali," tandas dia saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (23/01/2016).

Memang, lanjut dia, investasi diperlukan negara ini namun hal tersebut juga harus memperhatikan nasib dan harga diri sebuah bangsa.

"Kita tidak anti investasi asing di sektor pertanian. Tapi, harus dipilah-pilah. Mana yang strategis, mana yang tidak. Masalah lahan persawahan itu adalah hal yang sangat vital. Kalau investasi asing masuk di situ, maka bukan tidak mungkin mereka akan melakukan penguasaan lahan-lahan pertanian kita," ujar dia.

Lebih lanjut Heri juga memperingatkan Pemerintah harusnya hati-hati terhadap modus penguasaan lahan berkedok investasi.

"Di sini, saya tidak sedang menuduh bahwa perusahaan Cina itu akan menguasai lahan-lahan kita. Tapi, kita semua tahu persis, bagaimana cara kerja investasi. Awalnya datang dengan sopan, tapi besok-besok bisa saja mereka akan melakukan penguasaan lahan sepenuhnya, apalagi regulasi tentang hal tersebut sudah dimungkinkan," tegas dia.

Seperti diketahui, kata dia, masalah urgent di sektor pertanian saat ini adalah lemahnya SDM dan teknologi disamping bertani oleh generasi dari petani sudah dianggap tidak menjanjikan lagi.

"Ini tantangan untuk pemerintah. Harusnya investasinya diarahkan ke sana. Bukan justru memberi peluang asing menguasai lahan pertanian kita. Itu sama saja dengan menyodorkan leher untuk disembelih," tandas dia.

"Kita mengerti bahwa investasi sangat dibutuhkan saat ini. Tapi, jangan sampai itu dilakukan lewat cara-cara yang merendahkan martabat kita. Mengganggu kedaulatan bangsa kita sendiri," tutup dia. (Icl)

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Kenapa Proyek KRL Digarap Cina Bukan Jepang ?

VIVA.co.id - Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal digarap investor asal Cina. Pelaksanaan proyek yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun tersebut akan digelar dengan model kerja sama business to business (B to B) antara investor Cina dengan konssorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait hal ini Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan memberikan tanggapan soal kerjasama ini. “Ada tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah. Pertama kenapa harus Cina bukan Jepang? Mungkinkah, salah satu pertimbangannya karena pangsa pasar mobil Cina yang besar di Indonesia? Sebetulnya, dari sisi pengalaman dan teknologi, Jepang harusnya lebih unggul,” ujar Heri, di Senayan, Senin 5 Oktober 2015.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, Jepang sudah menyelesaikan Feasibility Study (FS) terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba Cina yang dapat proyek tersebut? Bukankah keputusan strategis pemerintah sebaiknya tidak dilihat dari perspektif untuk rugi, tapi juga secara politik?. 

Kedua, ujar Heri soal skema investasinya. Kalau bukan dari APBN langsung, PMN atau pinjaman, lalu lewat skema apa? Ini proyek infrastruktur jangka panjang yang punya resiko keuangan jangka panjang pada BUMN yang ditunjuk dalam konsorsium itu. “Apalagi dalam konsorsium itu, ada BUMN yang agenda prioritasnya bukan untuk infrastruktur transportasi,” ucap Heri.

Ketiga yang dipertanyakan Heri, sebagai investasi jangka panjang, tentu mempunyai dampak pada pendapatan negara dari konsorsium BUMN. “Apalagi kita tahu tugas BUMN bukan bisnis semata (business as usual), tapi juga ada tanggung jawab pelayanan publik, sehingga jangan sampai tugas-tugas prioritas konsorsium BUMN itu terbengkalai,”kata Heri.

“Karenanya, pemerintah harus memberi klarifikasi secara detil dan lengkap. Apalagi, makin kuat isu bahwa ada “barter proyek” disitu sebagai salah satu tukar-guling dengan pinjaman tiga bank BUMN sebelumnya, yaitu Mandiri, BRI dan BNI,” ujarnya.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium tersebut meilputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII. Sebelumnya pemerintah Jepang dan Cina saling bersaing untuk menggarap proyek kereta cepat dengan model G to G. Namun karena kondisi anggaran negara tidak memadai, pemerintah memilih model B to B yang dianggap lebih layak tanpa harus melibatkan investasi APBN langsung, PMN, maupun jaminan pinjaman.

Baca Selengkapnya

Legislator Soroti "Serbuan" Pekerja Tiongkok Ke Indonesia

Sukabumi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyoroti "serbuan" pekerja asal Tiongkok ke Indonesia yang tidak hanya duduk sebagai pejabat, tetapi juga sebagai buruh kasar.

"Ini jelas merugikan tenaga kerja Indonesia. Di saat rakyat sulit mencari kerja di dalam negerinya sendiri dengan banyak warga Tiongkok yang menjadi pekerja di Indonesia sudah pasti persaingan dalam mencari kerjaaan lebih sulit lagi," kata politikus Partai Gerindra asal Sukabumi ini dalam siaran persnya, Minggu.

Menurutnya, lapangan kerja di Indonesia khususnya dari sisi keahlian dan jabatan sudah mulai dikuasai oleh asing, terutama dari Tiongkok.

Walaupun kedatangan tenaga kerja asing itu akan memberi kemajuan bagi pengembangan kualitas SDM lokal, tetapi tidak harus seluruh sektor dikuasi oleh tenaga kerja asing, kedatangan tim ahli hanya untuk mengisi beberapa jabatan kosong di suatu perusahaan yang tidak bisa dilakukan oleh warga pribumi.

"Seharusnya, pemerintah peka dengan hal ini dan tidak harus membuka pintu lebar-lebar kepada warga asing, tetapi harus lebih selektif lagi," katanya.

"Ini harus segera ditindak lanjuti, jangan sampai orang asing menguasai seluruh sektor pekerjaan di dalam negeri. Selain itu, sesuai amanat UUD 1945 pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya," tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya juga prihatin di saat banyak WNI mencari kerja di luar negeri, ternyata kesempatan kerja di dalam negeri dikuasai oleh asing khususnya dari Tiongkok. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPNP2TKI) pada 2015 menunjukkan jumlah TKI yang mencari kerja ke luar negeri meningkat 29%.

Bahkan, tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7% pada 2014 menjadi 5,81% di 2015 ini pemerintah justru membuka kesempatan kerja untuk tenaga kerja asing yang menyebabkan tenaga kerja lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan.

"Kami prihatin, di negerinya sendiri TKI hanya bisa menjadi tenaga kerja di lapis paling bawah, tapi untuk para pejabatnya berasal dari luar negeri. Bahkan parahnya lagi sekarang lapisan kerja paling bawah pun mulai diakuasai oleh asing sehingga warga pribumi hanya menjadi penonton di negerinya sendiri," kata Heri.

Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi tentang ketenagakerjaan.

"Yang harus diperhatikan tetap kesejahteraan rakyat dan jika alasan keahlian sudah menjadi tugas pemerintah memberikan keahlian dan keterampilan," katanya. 

Editor: Ruslan Burhani

Baca Selengkapnya

Tenaga Kerja Asal Cina Marak

CIBADAK (Radar Sukabumi) - Masuknya ribuan tenaga kerja asal China ke Indonesia belum lama ini diduga akan mengancam peluang kerja masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi. Karena, dari sisi keahlian dan jabatan, mereka bisa menduduki posisi strategis seperti tenaga kerja profesional, konsultan, manajer, direksi sampai komisaris. Ketua komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mendesak pemerintah daerah segera membendung dan mengutamakan tenaga kerja lokal.

"Pemerintah Daerah harus mengakali keadaan ini. Jangan sampai, tenaga asing diutamakan sementara yang lokal diabaikan," ujar Heri Gunawan kepada Radar Sukabumi, kemarin (28/6).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, banjirnya tenaga kerja asal China ini bersamaan dengan banjirnya pinjaman dari Tiongkok sebesar Rp520 triliun. Pinjaman itu nantinya akan diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek infrastruktur. Niat China memberi pinjaman yang 'fantastis’ itu tentu tidak cuma-cuma. Sebab, sebagaimana laporan dari Labor Institute Indonesia, China (patut diduga) akan melakukan eksodus tenaga kerja besar-besaran ke tanah air pasca ditandatanganinya pinjaman infrastruktur tersebut.

'Seperti kesepakatan yang ada, China akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan transmisi listrik (PLTU), pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan dan industri pelayaran, dan lain sebagainya. Besar kemungkinan keterlibatan tersebut tidak hanya sebatas pembiayaan. Lebih dari itu, importasi tenaga kerja yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur. Ini jelas berbahaya. Kesempatan tenaga kerja lokal makin kecil," jelasnya.

Selain itu, keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal juga menurut Heri patut dipertanyakan. Di saat tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7 % tahun 2014 menjadi 5,81 % di tahun 2015. Sedangkan pemerintah justru membuka kesempatan kerja kepada tenaga kerja asing. Tenaga kerja lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan.

"Konsekuensinya, tenaga kerja lokal hanya mengisi lapis bawah sementara lapis atas mulai didominasi oleh tenaga kerja asing asal China, dari level direktur sampai komisaris. Benar-benar menyedihkan," ungkapnya.

Heri berharap, pemerintah daerah khususnya Kabupaten dan Kota Sukabumi tidak terkontaminasi dengan keadaan tersebut. Menurutnya, bagaiamana pun keadaannya, tenaga kerja lokal harus diutamakan.

"Kepada masyarakat, saya berharap untuk terus meningkatkan potensi dirinya. Supaya tidak kalah bersaing dengan para pendatang," singkatnya.

Hingga berita ini ditulis, baik pemerintah daerah maupun pihak legislatif belum bisa memberikan penjelasan.

Sementara Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS), memiliki pandangan Kabupaten Sukabumi tidak akan kondusif jika pemerintah lepas tangan dan membiarkan tenaga asing mendominasi pekerjaan di Sukabumi. Pasalnya, saat ini ribuan tenaga kerja Sukabumi masih belum dapat kesempatan bekerja secara laik.

"Kalau kondisi tersebut terjadi Sukabumi, saya yakin akan terus-terusan terjadi aksi unjuk rasa. Karena, belum semua SDM Sukabumi yang terserap didunia kerja," singkat ketua JIS, Bambang Rindiansyah. (ren/t)

Baca Selengkapnya