DPR : Kasus Dwelling Time di Seluruh Indonesia Harus Diungkap

JAKARTA (Pos Kota) – Pembongkaran kasus dwelling time (lamanya bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hanyalah pesanan Presiden Jokowi  untuk pencitraan dirinya. Pengembangan kasus ini tidak serius, karena hanya menyasar Tanjung Priok. Padahal kasus dwelling time ada di seluruh pelabuhan di Indonesia.
“Ini kan pesan Jokowi saja untuk pencitraan. Tidak ada keseriusan dalam membongkar mafia pelabuhan karena hanya menggarap Tanjung Priok,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan    di Gedung DPR,  Senin (3/8).
Kalau pemerintah ini serius menurutnya maka semua prosedur dweling time di seluruh pelabuhan di Indonesia juga harus dibongkar. Misalnya, di Belawan (Medan) Tanjung Perak  (Surabaya), Makasar dan semua pelabuhan lainnya.
“Kalau di Tanjung Priok saja nilainya bisa mencapai Rp 3000 triliun, maka nilai dengan pelabuhan-pelabuhan lainnyaakan sangat fantastis,” tegasnya.
Oleh karena itu dia meminta aparat kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus dweling time sampai ke akar-akarnya. Sebab,  kalau hanya Pelabuhan Tanjung Priok yang dibongkar, maka kasus seperti ini akan kembali terulang dan tidak akan ada pembenahan dan pembersihan mafia-mafia pelabuhan seperti yang terjadi selama ini.
“Kalau Cuma Tanjung Priok nanti masalah yang sama akan muncul di pelabuhan lain. Jadi kalau KPK dan Polisi serius maka semua pelabuhan harus diusut, jangan yang hanya dilihat Jokowi saja. Kalau cuma Tanjung Priok maka ini lip-service saja,” tambahnya.
Pembenahan pelabuhan menurutnya menjadi penting demi meningkatkan sektor perdagangan. Saat ini performance atau kinerja pelabuhan di Indonesia berada di peringkat ke 53.Ini jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di urutan 25 dan Singaura berada di urutan ke 5.
”Di Indonesia dweling time yang baik itu cuma ada satu yaitu Papua karena disana ada freeport,”  katanya.
Itu pun sebatas layana terhadap freeport, kalau untuk umum yah sama saja. Heri meminta aparat hukum tegas memberantas kasus dwelling time. “Jangan mencontoh Jokowi  yang hanya untuk pencitraan,” paparnya.  (winoto)

0 komentar:

Posting Komentar