Fasilitasi Bintek dan Bantuan Peralatan IKM Sukabumi

Heri Gunawan Fasilitasi Akses Bantuan Pelatihan dan Peralatan Untuk 11 IKM Sukabumi dari Kementerian Perindustrian RI

Hari ini, selasa (27/10) dilaksanakan acara pembukaan Bimbingan Teknis Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten SUkabumi yang diselenggarakan oleh Direktur IKM Wilayah II Kementerian Perindustrian RI, bertempat di Hotel Pangrango Selabintana.

Kegiatan Bintek IKM ini akan berlangsung selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 yang diikuti oleh 220 orang anggota dari 11 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kabupaten Sukabumi. Selain mendapatkan pelatihan bintek, kesebelas IKM ini juga akan menerima bantuan berupa peralatan mesin produksi sesuai dengan jenis usahanya.

Kegiatan pelatihan kesempatan pertama untuk Sebelas IKM ini merupakan hasil usulan Heri Gunawan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jabar IV Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Diharapkan ke-11 IKM ini bisa menjadi motor penggerak/trigger lahirnya Industri Kecil Menengah (IKM) di Sukabumi yang berdaya saing dengan mengadaptasi inovasi yang dilandaskan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga pelatihan IKM dari Kementerian Perindustrian ini dapat dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan di Sukabumi pada periode berikutnya, guna Sukabumi Yang Lebih Baik.

Baca Selengkapnya

Pemerintah tak Serius Garap Industri Strategis

JAKARTA (JPPN) - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan menilai Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak serius dalam menggarap industri strategis nasional. Indikasinya, hingga saat ini pemerintah tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Industri Strategis.

Menurut politikus Gerindra itu, pemerintah selalu berkobar-kobar setiap kali bicara soal penguatan industri strategis nasional. Seperti penguatan perusahaan pelat merah, PT DI, PT Pindad, PT Krakatau Steel, dan PAL Indonesia dan lain-lain. Sayangnya, itu hanya berakhir dalam ucapan semata.

"Kita mudah loyo ketika mulai bergerak pada tahap implementasi. Hingga saat ini kita tetap tidak punya peraturan spesifik dan detil terkait industri strategis nasional," kata Heri di gedung DPR Jakarta, Senin (7/9).

Padahal, aturan tersebut sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Tidak adanya regulasi pendukung membuat Heri pesimistis pemerintah mampu membuat road map yang jelas tentang arah pembangunan industri strategis.

"Ini menjadi indikasi bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian tidak terlalu serius mengatur secara teknis mengenai konsep penguasaan negara pada industri strategis," ujarnya.

Menurut Heri, keberadaan PP dan aturan turunan lainnya sangat penting. Dengan begitu, road map industri strategis akan lebih bernilai dan punya kaki sehingga bisa digerakkan. Rakyat menurut Heri, tidak mau lagi mendengar BUMN-BUMN strategis yang terus merugi, berkinerja pas-pasan, sehingga dengan mudahnya diserahkan kepada asing atas nama efisiensi.

"Jika pemerintah tidak pro aktif dan berlarut-larut, maka keseriusan pemerintah untuk tidak lagi mengerdilkan industri strategis, layak dipertanyakan," pungkasnya. (fat/jpnn)

Baca Selengkapnya

Kebijakan Impor Gula yang Berlebihan Hanya Menguntungkan Mafia dan Merugikan Petani

Jakarta, Beritaempat – Rencana pemerintah terkait kuota impor gula rafinasi hingga 3,12 juta ton pada tahun ini, mendapat kritikan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan. Menurutnya impor gula yang terlalu banyak tidak akan menguntungkan petani.

Heri menjelaskan, setelah beras, gula merupakan komoditas terpenting kedua di Indonesia. Ia bahkan menyebut pertumbuhan gula Indonesia itu sebesar empat persen per tahun.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mencapai seperempat miliar orang, maka berdasarkan data organisasi gula internasional (ISO), pertumbuhan gula Indonesia sebesar empat persen per tahun,” kata Heri sebagaimana dikutip di website DPR, Senin (07/09).

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang merencanakan kuota impor gula tersebut tidak tepat dan menguntungkan para mafia. Ia munuding pemerintah telah salah hitung atas kebutuhan impor gula rafinasi, sehingga data neraca gula tidak kunjung beres.

Lebih lanjut Heri mengungkapkan, bahwa selama ini tak ada kesesuaian data menyangkut produksi dan konsumsi gula nasional, semisal data dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menyebut kebutuhan gula diperkerikan mencapai 5,7 juta ton. Padahal, jelasnya, kebutuhan gula rafinasi hanya sebesar 2,5 juta ton, sedangkan produksi gula rafinasi dalam negeri sekitar 2,1 juta ton.

Dari data Asosiasi Gula Indonesia (AGI), stok gula di dalam negeri mencapai 1,5 juta ton ditambah produksi 2,54 juta ton, dan konsumsi gula rumah tangga mencapai 2,89 juta ton. Dengan menggunakan data dari AGI, Heri kemudian bisa melihat, dampak dari tidak beresnya data neraca gula nasional.

“Data yang tidak valid itu menjadi sebab tidak beresnya masalah gula nasional. Bagaimana mungkin kita bisa membuat peta jalan industri gula nasional kalau neraca gula saja tidak pernah beres?” ujarnya mempertanyakan data yang dimiliki pemerintah.

Untuk itu, supaya kebijakan impor gula yang direncakan oleh pemerintah tidak menjadi permaian mafia, Komisi VI DPR akan meminta pemerintah dan instansi terkait untuk menghitung ulang neraca gula nasional yang lebih valid.

“Perhitungan itu harus dilakukan dengan mengecek langsung produksi dan konsumsi gula di lapangan,” tutup Heri. (red)

Baca Selengkapnya

Komisi VI Minta Kemendag Dan Kemenperin Hitung Ulang Neraca Gula

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bersama instansi terkait untuk menghitung ulang neraca gula nasional.

Add caption

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan terkait kebijakan Kementerian Perdagangan yang telah membuka kran impor gula refinasi sebanyak 3,12 juta ton tahun 2015.

"Perhitungan itu harus dilakukan dengan mengecek langsung produksi dan konsumsi gula di lapangan. Jangan hanya hitung diatas meja dengan mendasarkannya pada proyeksi dan asumsi yang bisa bias," kata Heri dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Kemendag dan Kemenperind juga harus aktif meningkatkan koordinasi dengan berbagai institusi lain, termasuk dengan asosiasi-asosiasi gula di Indonesia, dalam rangka re-kalkukasi neraca gula nasional. Termasuk juga koordinasi dengan BKPM dalam rangka menata ulang kebijakan investasi untuk penguatan industri gula nasional.

Katanya, Kementerian Perdagangan telah membuka keran impor gula refinasi sebanyak 672.000 ton untuk kuartal I-2015 dan 945.643 ton untuk kuartal II-2015, untuk kuartal III sebesar 600.000 ton. Total impor gula refinasi selama 2015 ini sudah mencapai 2,2 juta ton. Bahkan rencana kuota tahun 2015 sampai 3.12 juta ton.

"Masuknya gula refinasi sebesar 3.12 juta ton itu dipandang tidak pro petani. Masuknya gula refinasi yang peruntukkannya bagi industri makanan dan minuman itu akhirnya merembes ke pasar-pasar konsumsi dan merusak harga. Petani 'terbunuh'," kata Heri.

Dari data Asosiasi Gula Indonesia (AGI) menunjukkan bahwa stok gula dalam negeri mencapai 4 juta ton/tahun dengan rincian stok 1,5 juta ton + produksi 2,54 juta ton. Konsumsi gula rumah tangga mencapai 2,89 juta ton.

"Jika memakai data AGI, maka mestinya impor hanya 1,4-1,7 juta ton, bukan 3.12 juta ton. Jadi, ada kelebihan sekitar 1.42 juta ton gula rafinasi. Dan itu besar kemungkinan telah dan akan merembes ke pasar-pasar tradisonal yang merusak harga gula," katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, kebijakan tersebut, membuktikan tidak beresnya data neraca gula nasional. Data yang tidak valid itu menjadi sebab tidak beresnya masalah gula nasional. "Bagaimana mungkin kita bisa membuat "peta jalan" industri gula nasional kalau neraca gula saja tidak pernah beres," ujarnya.

Kebijakan impor gula sangat bergantung pada dua hal, yakni produksi dan konsumsi gula nasional. Kalau produksi dalam negeri defisit, maka kebijakan impor perlu dilakukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga dalam negeri. Dengan basis data yang tidak beres, kebijakan impor bisa menjadi bias dan rawan penyimpangan.

"Kelebihan impor itu sangat mungkin bisa jadi permainan mafia. Jika mafia-mafia itu mendapat Rp2000 setiap kilogram gula, maka mereka bisa bisa untung triliun-an rupiah. Ya, para mafia itu mendapat untung triliunan di atas penderitaan petani gula yang merugi karena harga jatuh," kata anggota DPR RI dari Kabupaten dan kota Sukabumi itu.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mencapai seperempat miliar orang, maka---berdasarkan data Organisasi Gula Internasional (ISO)---pertumbuhan kebutuhan gula Indonesia sebesar 4 persen per tahun.

"Namun, hingga saat ini, tata kelola gula nasional tetap saja semrawut. Yang paling miris, itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Data neraca gula saja tidak beres-beres. Tidak pernah ada kesamaan/kesesuaian data yang akurat dan pasti terkait produksi dan konsumsi gula nasional.

Data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kebutuhan gula diperkirakan mencapai 5,7 juta ton dengan rincian: 2,8 juta ton gula kristal putih konsumsi masyarakat + 2,9 juta ton gula refinasi untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. "Data lain menyatakan kebutuhan gula refinasi sebetulnya hanya 2,5 juta ton, sedangkan produksi gula refinasi dalam negeri sekitar 2,1 juta ton," demikian Heri.

Baca Selengkapnya

Hak Eksklusif untuk Bulog

Mafia pangan siap mengganjal

IndonesianReview.com -- Banyak celah korupsi di tubuh Bulog, mulai dari kebijakan impor sampai pengadaan barang melalui petani.

Jika tidak ada halangan, insya Allah, Presiden Jokowi akan memberikan hak impor eksklusif kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Ada tujuh komoditas yang akan ditangani Bulog, yakni beras, gula, jagung, daging, cabai merah, bawang merah, dan kedelai. Tujuannya, selain untuk mempercepat swasembada, juga demi menstabilkan harga.

Sebuah kabar baik? Tentu saja. Sebab, dengan demikian rakyat tak perlu pusing lagi memikirkan kenaikan harga, yang kini seakan tak pernah berhenti. Petani pun, akan diuntungkan lantaran pemerintah bakal menetapkan harga pokok pembelian (HPP) yang normal. Mereka, bisa kembali berproduksi tanpa harus takut harga produknya kalah oleh produk impor.

Akankan niat baik ini menjadi kenyataan? Artinya, Jokowi memberikan hak impor eksklusif kepada Bulog? Ini yang perlu dinantikan faktanya. Sebab, tidak mudah menurunkan Inpres seperti itu. Apalagi, kita masih ingat, sejak belum terpilih menjadi presiden, di sekeliling Jokowi sudah beredar para mafia pangan. Mereka ikut mendukung para calon presiden, dengan harapan kelak kalau terpilih, presiden akan memudahkan bisnis mereka.

Diduga kuat, aksi para mafia ini telah membuahkan hasil. Itu terbukti dengan langkah Kementerian Perdagangan yang akan melakukan impor gula. Total, gula yang akan diimpor tahun ini mencapai 2,21 juta ton.

"Di saat KPK sedang mengusut tata niaga gula yang amburadul, Kementerian Perdagangan justru kembali menerbitkan izin impor gula,” kata Heri Gunawan, Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Memang, KPK sudah mulai mencium adanya dugaan korupsi terkait impor gula. Saat ini ada sekitar 200-an laporan soal ini.  Karena itu, KPK telah memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin serta pihak Kementerian Perdagangan yang diwakilkan oleh Irjen Kemendag.

Para mafia itu, diperkirakan telah memetik untung sebesar Rp 1.000 dari setiap kilogram gula impor. Artinya, ada kelebihan uang sekitar Rp 2,21 triliun untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Siapa? Pengusaha dan pejabat pemberi izin, serta pihak-pihak yang ikut memuluskan pelaksanaan impor.

Lantas kenapa keran impor masih dibuka? Banyak alasannya. Mulai dari ancaman El Nino yang akan membuat gagal panen semua bahan pangan, hingga kualitas produk dalam negeri. Seperti jagung dikatakan kurang memenuhi persyaratan untuk dibuat pakan ternak. Lantas kedelai yang disebut-sebut ukurannya kurang besar untuk dibuat tempe. Begitu pun gula produksi nasional dianggap tak layak konsumsi, karena kualitasnya tidak standar.

Nah, ‘mantra-mantra’ itulah yang membuat impor pangan berlangsung mulus. Apalagi, kalau dibandingkan dengan harga produk dalan negeri yang lebih mahal. Misalnya, buat apa produksi gula kalau gula impor jauh lebih murah?

Sebenarnya, kasus ini sudah berlangsung lama. Bahkan Komite Ekonomi Nasional (KEN) sudah melaporkan tentang keberadaan para mafia ini sejak zaman Presiden SBY. Waktu itu KEN melaporkan adanya kartel gula, kedelai, beras, jagung, dan daging sapi.

KEN juga telah menunjuk hidung para importirnya. Seperti Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Kecenderungan yang sama terjadi di pasar domestik. Importir kedelai hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill.

Empat produsen diperkirakan menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih. Untuk distribusi gula di dalam negeri diduga dikuasai enam orang.

Waktu itu, Presiden SBY telah menginstruksikan pembenahan, dan KPK juga telah dilapori. Tapi tak ada tindakan nyata. Apakah, kali ini hal serupa akan terjadi? Artinya, Presiden Jokowi tak jadi menerbitkan Inpres hak eksklusif kepada Bulog? Mudah-mudahan saja tak seperti itu.

Tapi kalaupun hak eksklusif itu jatuh kepada Bulog, hendaknya badan ini tidak seperti di era Orde Baru. Saat itu, Bulog menjadi sarang bancakan banyak pejabat tinggi negara dan kepentingan penguasa. Banyak celah korupsi di tubuh Bulog, mulai dari kebijakan impor sampai pengadaan barang melalui petani. 

Baca Selengkapnya

Komisi VI Sayangkan Pemerintah Malah Impor Gula

Jakarta (ANTARA News) -  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan langkah Kementerian Perdagangan mengimpor saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tata niaga gula.

"Di saat KPK sedang mengusut tata niaga gula yang amburadul, Kementerian Perdagangan justru kembali menerbitkan izin impor gula. Total impor menjadi sebesar 2,21 juta ton. Tentu ini sangat disayangkan,” kata Heri di Jakarta, Selasa.

KPK mulai mencium dugaan korupsi impor gula sehingga memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian Saleh Husin serta Irjen Kementerian Perdagangan Karyanto guna memaparkan hasil temuan itu.

“Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengakui sedang dikepung oleh para mafia gula. Mafia-mafia itu tidak henti-hentinya menghisap untung dari impor gula. Setidaknya, mereka mendapat bayaran minimal Rp1.000 per kg jika berhasil datangkan gula impor,” kata Heri.

Dibukanya keran impor gula membuat Kementerian Perdagangan sedang membuka peluang besar bagi kerugian finansial triliunan rupiah yang dinikmati para mafia.

"Dari 2,21 juta ton impor gula dengan mafia mendapat keuntungan Rp1000 per kilogram, maka akan merugikan uang negara Rp2,21 triliun. Ini angka yang fantastis,” sebut dia.

Dia menganggap mafia itu bekerja secara sistematis dan teratur dengan memanfaatkan lemahnya industri gula nasional yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gula untuk industri makanana dan minuman dalam negeri. 

“Alasan mereka klasik, yakni gula nasional tak layak konsumsi, kualitas gula nasional tidak standar, produksi kurang. Mereka terus menghembuskan mantra-mantra "jahat" itu untuk "menekan" pemerintah mengeluarkan izin impor gula,” tegas dia.

Baca Selengkapnya

Buka impor gula, Pemerintah dinilai untungkan mafia

KBRN, Jakarta : Kebijakan pemerintah menerbitkan izin impor gula dibuka dinilai hanya akan menguntungkan kelompok mafia sehingga membuat negara merugi bahkan mencapai angka fantastis triliunan rupiah.

"Dari 2,21 juta ton impor gula dengan mafia mendapat keuntungan Rp1000 per kilogram, maka akan merugikan uang negara Rp2,21 triliun. Ini angka yang fantastis," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Selasa (4/8/2015), dalam keterangan tertulis.

Heri menyatakan, kondisi lemahnya industri gula nasional ikut didorong kepentingan mafia, sehingga ketika kebutuhan gula untuk industri makan-minum dalam negeri tidak dapat dipenuhi dikeluarkanlah kebijakan impor.

"Alasan mereka klasik, yakni gula nasional tak layak konsumsi, kualitas gula nasional tidak standar, produksi kurang. Mereka terus menghembuskan mantra-mantra jahat itu untuk menekan pemerintah mengeluarkan izin impor gula," kata Heri.

Celakanya, ujar Heri, kran impor gula ini dibuka Kementerian Perdagangan pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengusutan tata niaga gula.

Seharusnya, lanjutnya, pemerintah menantikan hasil investigasi KPK terlebih dulu sebagai bahan pertimbangan pembenahan dalam segi tata niaga khususnya impor untuk mencegah terjadi kerugian negara.

Menurutnya, KPK telah mendeteksi terjadi dugaan korupsi impor gula sehingga berkaitan pemanggilan beberapa waktu lalu terhadap Menkoperekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Irjen Kemendag Karyanto untuk memaparkan hasil temuan tersebut.

"Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengakui sedang dikepung para mafia gula. Mafia-mafia itu tidak henti-hentinya menghisap untung dari impor gula. Setidaknya, mereka mendapat bayaran minimal Rp1.000/kg jika berhasil datangkan gula impor," tutupnya. (RZ/WDA)

Baca Selengkapnya

Legislator Minta Pemberlakuan SNI Untuk Hadapi Daya Saing Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan, peningkatan daya saing produk dan pengamanan pasar domestik sangat diperlukan menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir 2015 perlu dilakukan. Salah satunya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir seperempat miliar (terbesar keempat dunia) dengan PDB mencapai 868,3 miliar dolar AS merupakan pasar potensial yang harus diamankan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

"Langkah konkret yang mesti dilakukan pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah dengan memaksimalkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, baik untuk produk dalam negeri maupun impor," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Katanya, hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen domestik.

"Seiring dengan perkembangan industri nasional yang telah mampu memproduksi berbagai jenis produk untuk kebutuhan dalam dan luar negeri, maka penerapan SNI tersebut sangat relevan untuk meningkatkan mutu produk sehingga lebih memiliki daya saing," katanya.

Pemberlakuan SNI wajib tersebut tentunya harus didukung dengan prasarana teknis dan institusional seperti laboratorium uji produk yang memadai dan handal. Pemerintah mengakui bahwa saat ini masih kekurangan laboratorium uji produk yang memadai dan handal dalam rangka menghadapi MEA 2015.

"Hal itu sangat memprihatinkan. Kurangnya prasarana laboratorium uji produk bisa berpengaruhi pada tidak efektifnya fungsi pengawasan peredaran produk terutama impor," kata Heri Gunawan.

"Tidak heran jika angka Indeks Kepuasan Pelanggan (IHP) terhadap layanan standardisasi nasional belum mencapai target. Hal ini menjadi indikasi bahwa kualitas pelayanan standardisasi masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penyebabnya selain karena faktor SDM yang minim, juga karena terbatasnya sarana dan prasarana teknis pengujian," ujarnya

Baca Selengkapnya