Berjuang Bersama Gerindra dan Prabowo Subianto

Mengamalkan TRIDHARMA Kader Partai Gerindra : Berasal Dari Rakyat, Berjuang Untuk Rakyat, Berkorban Untuk Rakyat.

Heri Gunawan Seminar Nasional

Tantangan dan Peluang Bisnis bagi Generasi Milenial.

Jalan Santai

JHeri Gunawan Apresiasi Peluncuran Program Pemuda Pelopor Desa di Sukabumi

Kunjungan Ketua Umum GERINDRA

Prabowo Subianto Melakukan Kunjungan ke Sukabumi

Bantuan Hand Traktor

Heri Gunawan Memfasilitasi Bantuan 30 Unit Traktor Untuk Gapoktan di Kabupaten Sukabumi Pada Tahun 2015

Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI Ke Australia

Heri Gunawan Sebagai Anggota BKSAP DPR RI saat berkunjung dan berdialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia

Tampilkan postingan dengan label Prabowo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prabowo. Tampilkan semua postingan

Prabowo Jadi Menteri, Heri Gunawan Ungkap 3 Kisah Pemimpin Dunia


Info Heri Gunawan_Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan memahami masih banyak pihak yang merasa kurang puas dengan bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024 sebagai Menteri Pertahanan.

Selain Prabowo, ada juga kader Gerindra yang menjadi menteri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, yakni juga Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menanggapi hal ini, Heri Gunawan pun menceritakan tiga kisah pemimpinan dunia dari tiga negara berbeda. Kisah tersebut memiliki satu pesan bahwa dua tokoh besar yang bersaing dapat bersatu karena kesamaan visi untuk membangun negara.
“Pertama, adalah kisah mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dan William Seward,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI kepada Radarsukabumi.com, Kamis (24/10/2019).
Seward, kata Heri Gunawan, adalah orang tidak menyukai Lincoln sampai mengatainya monyet. Namun mengejutkan, Seward mau bergabung menjadi bagian dari kabinet presiden Lincoln.
Bahkan Lincoln memberikan jabatan orang ketiga terkuat di Amerika. Jawaban Lincoln membuka mata pendukungnya, dan Seward. Ada satu hal yang tidak bisa dibantahkan yakni antara Lincoln dan Seward memiliki kecintaan luar biasa kepada bangsa dan negara. “Dan saya butuh masukan bukan asal bapak senang, saya butuh anda sebagai orang terdekat dengan saya,” ujar Heri mengulas kisah tersebut.
Kisah kedua dari Jepang antara Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Kedua panglima perang itu siap perang. Namun, akhirnya bertemu dan bersatu karena kecintaan terhadap negara dan menghindari keterbelahan. “Kenapa kita tidak bersepakat untuk tidak berperang besok, untuk diselesaikan dalam bentuk perundingan,” tutur Heri.
Kisah ketiga adalah kisah pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Tze Dong dengan Deng Xao Ping. Kisah pertikaian kedua tokoh di masa lalu tidak dihiraukan untuk melihat masa depan. “Mao bilang jangan bicarakan masa lalu. Deng juga setuju jangan bicarakan masa lalu. Kita melihat ke depan RRT yang kuat,” ucap Heri.
Dari ketiga kisah tersebut, pesan yang ingin disampaikan legislator Senayan asal Sukabumi, bahwa Prabowo adalah sosok negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonsia.
“Terlepas dari rasa kecewa atau apapun itu, saat Pak Prabowo memakai kemeja putih, untuk menjadi menteri cuma 5 tahun, tapi ia bisa saja dicerca di sepanjang hidupnya. Ia memilih dicerca, daripada melihat merah putih terkoyak-koyak hanya karena perbedaan politik, seketika tensi politik langsung turun drastis,” ungkap dia.
Dalam setiap pertemuan, ulas Heri, Prabowo selalu menyampaikan bahwa dia terlahir dari TNI dan kemudian menjadi seorang jenderal. Atas hal inilah yang membuat Prabowo tidak ingin membiarkan bangsa dan negara Indonesia menjadi medan pertempuran bagi sesama anak bangsa.
“Meskipun saya harus menjadi tumbal. Kita akan langka menemukan ada orang begitu di Republik ini. Percayalah, kita sedang dipertontonkan sikap kenegarawanan yang dulu cuma ada di buku PPKN. Begitu kata Pak Prabowo,” ujar Heri Gunawan menirukan pernyataan Prabowo.
Heri Gunawan berpendapat bahwa barisan oposisi paling besar, paling kuat dan paling berdaulat adalah rakyat. Untuk itu, dia mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk dapat mengawal semua kebijakan pemerintah periode lima tahun ke depan.
“Mari kita berdemokrasi, bahkan kalau perlu berdemonstrasi, agar pemerintah tetap bekerja pada jalur yang benar. Mari bersama kita kawal agar negeri gemah ripah loh jinawi ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” serunya.
“Mari kita sudahi mencaci maki Pak Prabowo. Mata yang memandang, tidaklah sama dengan bahu yang memikul. Dalamnya lautan, tak akan sebanding dengan dalamnya hati seorang anak bangsa. Kita masing-masing harus punya cara, meski mungkin akan berbeda-beda tapi untuk satu hal yang sama, mencintai Indonesia dengan sepenuh hati, Karena di sinilah kita hidup dan akan mati. Selamat bekerja untuk Kabinet Indonesia Maju,” pungkasnya.

Hergun Bagikan Buku Karya Prabowo

PENYERAHAN: Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan saat membagikan buku paradoks indonesia karya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada salah satu Bakal Calon Legislatif foto: ist for Radar Sukabumi

SUKABUMI— Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan membagikan buku paradoks indonesia karya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Bakal Calon Legislatif Kota dan Kabupaten Sukabumi hingga Provinsi Jabar. ” Ya saya bagikan kepada Bacaleg partai Gerindra, buat bahan referensi dan bacaan untuk melakukan sosialisasi terhadap konstituen,” ujar Heri Gunawan.
Dalam buku itu kata Heri memuat pemikiran dan pandangan Prabowo terhadap bang Indonesia. Prabowo dalam buku tersebut menyoroti sisi ironis dari Indonesia sebagai negeri yang kaya raya namun banyak rakyatnya yang masih hidup di garis kemiskinan. ” Itu merupakan bahan kita di setiap daerah untuk bisa memperjuangkan kesejehteraan rakyat,”katanya.
Paradoks itu muncul karena ketimpangan dari sebuah negeri yang berlimpah harta namun tidak bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. meskipun dalam angka pertumbuhan ekonomi meningkat tapi tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ” Kita sebagai Bacaleg dari partai Gerindra harus bisa merubah kondisi saat ini. Masyarakatpun harus tau kondisi sebeneranya agar mereka bisa terbuka dalam memilih pemimpin kedepannya,” jelasnya.
Selain memberikan buka Paradoks, HG sapaan akrabnya pun memberikan gambaran tentang sistem pemilu serentak 2019, mulai dari sistem pemilu terbuka perhitungan pembagian perolehan kursi. Bahkan sampai strategi pemenangan pemilu dalam memenangkan presiden dan pileg disetiap daerah. ” Kita ingin bacaleg kita lebih memahami lebih dalam sistem pemilu saat ini, begitupun dengan strategi pemenangannya. agar suara partai Gerindra meningkat dan Prabowo menjadi presiden,” jelasnya.
HG pun mengingkatkan kepada Bacaleg untuk idak saling tindih atau mengunting sesama Caleg internal partai Gerindra di Dapil yang sama. Tetapi harus secara bersama memperluas wilayah garapan basis dukungan sehinga suara partai meningkat. ” Dilarang untuk saling menggunting sesama caleg di setiap Dapil. Tapi kita saling memetakan untuk memperbanyak basis dukungan,” pungkasnya.

Tax Amnesty Ditarget Juni, Anak Prabowo Keberatan


INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyebut sejumlah hal yang bisa mengganjal pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).


Kata Heri, pada 6 April 2016, Badan Musyawarah atau Bamus DPR, bersama fraksi-fraksi telah memutuskan bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty bakal dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat Bamus tersebut, lanjut politisi Gerindra ini, disebutkan bahwa RUU Tax Amnesty bakal dibahas di Komisi XI.



Sementara, lanjut Heri, pemerintah menetapkan bahwa paling lambat bulan Juni, pembahasan RUU Tax Amnesty bisa rampung. Sementara, masa sidang di Komisi XI diperkirakan memasuki reses pada 29 April ini. "Jadi, waktunya kelihatannya tidak akan cukup," papar anak buah Prabowo ini.

Heri meyakini bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty bakal molor. Lantaran, aturan tax amnesty sangatlah strategis, sehingga dalam pembahasannya perlu kehati-hatian."Ini adalah aturan yang cukup seksi dan nyaris seluruh fraksi menyadari jika ini merupakan UU yang strategis," tutur Heri.

Artinya, lanjut dia, perlu dipahami betul-betul soal tax amnesty karena tidak terlepas dari kontroversi yang melingkupinya. [ipe]

Utang Menumpuk, Pemerintah Diminta Hemat

JAKARTAWOL – Penerimaan negara dari ekspor menunjukkan tren menurun. Saat yang sama pemerintah malah menumpuk utang. Dalam kondisi seperti ini, harusnya ada penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, pemerintah harus melakukan penghematan dan justru bukan menambah utang.
“Tak masuk akal, memang. Ketika penerimaan negara dari ekspor terus menurun, pemerintah malah menumpuk utang. Akal sehat di mana pun tidak bisa menerima tindakan itu. Mestinya yang dilakukan adalah penghematan dan bukan justru menambah utang yang akan menjadi beban bertahun-tahun,” ujar dalam keterangan tertulis.
Politisi Partai Gerindra ini menyerukan  pemerintah agar serius memperhatikan posisi utang negara, termasuk utang swasta.
Seperti diketahui, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp3.000 triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp752 triliun dan surat utang negara atau SBN Rp2.347 triliun. Ini sudah lampu merah, karena bisa membawa Indonesia pada jurang kebangkrutan, kata Heri. Utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan bunga komersil.
Sementara posisi utang swasta USD 167 miliar, jauh lebih tinggi daripada utang pemerintah.
Posisi utang ini sekali lagi, ucap Heri, akan menjebak nilai tukar rupiah ke posisi paling dalam.
Ditambahkan Heri, pemerintah sudah begitu banyak menerbitkan SBN untuk membiayai APBN 2016. Itu sama saja pemerintah secara sadar sedang menjerumuskan 250 juta rakyat Indonesia menuju kebangkrutan dan penguasaan asing.
“Saat ini, penerbitan SBN yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun menjadi pintu masuk kepemilikan asing terhadap kekayaan nasional,” ujar Heri.
Lebih lanjut politisi dari dapil Jabar IV itu mengungkapkan, saat ini rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto dan debt service ratio masing-masing sebesar 32,9 persen dan 46,2 persen. Angka itu masih cukup tinggi dan terus menggerus penerimaan negara dari ekspor. Penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang, belum termasuk bunga.(hls/data1)

Anak Buah Prabowo: Utang Indonesia Sudah Lampu Merah

JAKARTA – Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Heri Gunawan mengatakan tren penerimaan negara dari ekspor menurun. Anehnya, menurut Heri, pemerintah malah menambah dan menumpuk utang. Seharusnya, pemerintah melakukan penghematan anggaran.

“Saat penerimaan negara dari ekspor terus menurun, mestinya pemerintah melakukan penghematan, bukan menumpuk utang,” kata Heri Gunawan, kepada wartawan, Kamis (11/2).

Kebijakan menumpuk utang, lanjutnya, sulit diterima akal sehat. Menurut dia, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 3.099 triliun terdiri dari pinjaman sebesar Rp 752 triliun dan surat utang negara (SUN) Rp 2.347 triliun.

“Ini sudah lampu merah, karena bisa membawa Indonesia pada jurang kebangkrutan. Utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan suku bunga komersil,” tegas politikus Partai Gerindra ini.

Posisi utang ini, ujar anggota Komisi XI ini, akan menjebak nilai tukar rupiah ke posisi paling dalam dan itu sama saja pemerintah secara sadar sedang menjerumuskan 250 juta rakyat Indonesia menuju kebangkrutan dan penguasaan asing.

Penerbitan SUN yang mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun menjadi pintu masuk kepemilikan asing terhadap kekayaan nasional yang diperkuat oleh rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto sebesar 32,9 persen dan debt service ratio sebesar 46,2 persen.

“Artinya keseluruhan penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang pokok di luar kewajiban membayar suku bunga,” ujarnya.(fas/jpnn)

Riview : Heri Gunawan Berjuang Untuk Rakyat


Selama lebih dari 1 bulan terakhir, Heri Gunawan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra melakukan upaya untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpres Tentang Pengendalian Harga Bahan Pokok sebagai amanat UU No. 7 Tahun 2014. Perpres ini penting dan mendesak diberlakukan agar kepentingan rakyat terlindungi dari ulah para spekulan dan penimbun dari melonjaknya dan tidak stabilnya harga bahan pokok di pasar.

Alhamdulillah, puji syukur, perjuangan tersebut telah memberikan hasil yang menggembirakan dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada tanggal 15 Juni 2015 kemarin. Referensi informasi : Komisi VI DPR apresiasi terbitnya Perpres 71 tahun 2015
.

Saat ini yang sedang didesak terus oleh Heri Gunawan adalah keluarnya salinan Perpres tersebut oleh Kemenkumham RI. Sehingga perpres tersebut dapat segera diberlakukan dan dijadikan pegangan Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga bahan pokok saat puasa dan menjelang lebaran nanti. Karena pada momen inilah rawan terjadinya permainan curang para spekulan.

Berikut ini kumpulan berita Heri Gunawan terkait perjuangan Perpres Bahan Pokok tersebut :



  1. Komisi VI DPR apresiasi terbitnya Perpres 71 tahun 2015 - Antara News
  2. Perpres Pengendali Harga Telat Dikeluarkan - dpr.go.id
  3. Perlu Perpres Penetapan dan Penyimpanan Kebutuhan Pokok - dpr.go.id
  4. Perpres Bahan Kebutuhan Pokok Harus Segera Diterbitkan - dpr.go.id
  5. Komisi VI Kunjungi Pasar Tebet Timur - dpr.go.id
  6. Perpres Pengendali Harga Telat Dikeluarkan - Metro TV News
  7. Perpres Pengendali Harga Telat Dikeluarkan - Viva News
  8. Komisi VI Minta Pemerintah pPerhatikan Daya Beli Masyarakat - Antara News
  9. Perpres Pengaturan Bahan Pokok Harus Segera Dikeluarkan - Viva News
  10. DPR desak pemerintah terbitkan PP Pengamanan Perdagangan - Antara News
  11. DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Pengamanan Perdagangan - Warta ekonomi 
  12. Pemerintah diminta terbitkan Perpres penetapan dan penyimpanan bahan pokok - Antara News
  13. DPR Minta Kemedag Antisipasi Naiknya Harga Barang Pokok - Tribun News
  14. Harga Fluktuatif Cabai dan Bawang Merah Rawan Permainan Harga - dpr.go.id
  15. Pemerintah Kurang Sigap Hadapi Kenaikan Harga Sembako - Tempo
  16. Jelang Puasa, Pemerintah Tata Ulang Perdagangan Pangan - Swa.co.id
  17. Pemerintah diminta antisipasi tren kenaikan kebutuhan pokok - Antara News

Dan juga rekaman 2 (dua) sessi wawancara dengan Radio RRI Pro3 FM yang bisa didowload disini dan disini.