Sah-sah Saja UU Tax Amnesty Digugat

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI berlapang dada jika ada pihak yang ingin melakukan judicial review undang-undang (UU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).

Diberitakan sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga sipil berencana menggugat Undang-undang Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi rencana gugatan tersebut, Anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji ulang UU tersebut tidak cukup.

‎‎

"Sah-sah saja menggugat. Hanya saja, UU ini berlakunya cukup singkat, apa cukup waktu?" kata Anggota Komisi XI Heri Gunawan di Gedung DPR Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/7/2016).

Politikus Gerindra itu menjelaskan, ‎masa berlaku UU Tax Amnesty cukup singkat. DPR dan pemerintah memutuskan masa waktu UU Tax Amnesty hanya sampai 31 Maret 2017.

Heri sekali lagi menekankan, waktu yang diperlukan untuk proses uji materi tidak akan cukup. Sebab, berlakunya UU tersebut sangat singkat.

Akan banyak proses yang harus dilalui saat proses uji materi sebuah UU di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya, ‎mendengarkan pendapat ahli dari kedua belah pihak.

‎"Pendapat dari masyarakat termasuk para akademisi terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat jika Tax Amnesty diundangkan, maka akan terjadi ketidak adilan bagi masyarakat khususnya bagi para Wajib Pajak yang selama ini patuh membayar Pajak. Pendapat kedua, setuju Tax Amnesty diundangkan dengan alasan bahwa negara sedang susah dan butuh dana untuk pembangunan nasional," kata Heri menjelaskan.

‎Heri melanjutkan, "Tesa dan antitesa itu kalau digabungkan, dapat dijadikan sintesa‎ bahwa kedua pendapat tersebut adalah benar. Sebab itu, kedua pendapat tersebut harus dihubungkan dengan keadaan negara dan bangsa yang saat ini sedang mengalami krisis pendapatan negara. Jika tidak ada krisis pendapatan negara, pasti lain lagi ceritanya."

Heri menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh terhadap uji materi tersebut. Dia berharap pemerintah dapat memanfaatkan UU pengampunan pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.

‎

"Kami (Fraksi Gerindra) sangat mengharapkan keberhasilan pemerintah sehingga kesejahteraan rakyat akan jauh lebih baik. Sebab, bagi kami politik adalah perjuangan untuk menyejahterakan rakyat," ucap Heri menegaskan.

Baca Selengkapnya

UU “Tax Amnesty” Digugat ke MK, Komisi XI: Bisa Sia-sia

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, dengan masa berlakunya mempet yakni hingga 31 Maret 2017, ia pun meragukan waktunya cukup untuk memproses gugatan tersebut.

“Bisa jadi (sia-sia). Bukan sia-sia, tapi masalah waktu. Apakah cukup?” kata Heri melalui pesan singkat, Senin (11/7/2016).

“Itu yang harus dihitung dari segi waktu lamanya proses gugatan, pendapat dari masyarakat termasuk para akademisi terbagi dalam dua kelompok,” sambung dia.

Kelompok pertama, adalah yang berpendapat jika Tax Amnesty diundangkan maka akan terjadi ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya bagi para Wajib Pajak yang selama ini patuh membayar pajak.

Kedua, adalah kelompok yang setuju Tax Amnesty diundangkan dengan alasan negara sedang sulit dan membutuhkan dana untuk pembangunan nasional.

“Kedua pendapat tersebut harus dihubungkan dengan keadaan negara dan bangsa yang saat ini sedang mengalami Krisis Pendapatan Negara. Jika tidak ada Krisis Pendapatan Negara, pasti lain lagi ceritanya,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga sipil berencana menggugat Undang-undang Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi.

Setidaknya, ada 21 alasan yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi atas pemberlakuan UU tersebut. Beberapa di antaranya adalah UU Tax Amnesty dianggap mengizinkan praktik legal pencucian uang.

Kedua, kebijakan tersebut memberi prioritas kepada penjahat kerah putih. Ketiga, UU Tax Amnesty dapat menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak.

“Warga masyarakat, pengusaha, korporasi yang taat pajak bahkan ketika yang taat pajak lalai, terlambat bayar, dikenakan sanksi administratif bahkan jika ada unsur pidana bisa dipidana. Tapi orang-orang yang uangnya terindikasi ada di dalam Panama Papers, itu diberi karpet merah. Untuk diberikan pengampunan,” ujar Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso dalam konferensi pers, Minggu (10/7/2016).

Baca Selengkapnya

Gerindra Khawatir Uji Materi UU Tax Amnesty Sia-sia

JAKARTA - Niat sejumlah elemen ‎masyarakat‎ menggugat Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak dipersoalkan ‎Partai Gerindra‎. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu menilai, sejumlah elemen ‎masyarakat ‎itu memiliki hak untuk menggugat UU tersebut.

"‎Sah-sah saja menggugat," ujar ‎Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan ‎saat dihubungi wartawan, Senin (11/7/2016). 

Namun, dia mengingatkan bahwa ‎UU Tax Amnesty itu hanya berlaku cukup singkat, yakni hanya setahun. Maka itu, dia khawatir uji materi atau gugatan terhadap UU ‎Tax Amnesty menjadi sia-sia.

‎"Apa cukup waktu? ‎Kan masa berlaku nya sudah jelas, hanya sampai 31 Maret 2017. Intinya bukan sia-sia. Tapi masalah waktu, apakah cukup waktu?" ungkapnya. 

Dia menilai, ada dua pandangan di masyarakat mengenai UU Tax Amnesty itu. Kelompok pertama berpendapat jika Tax Amnesty diundangkan maka terjadi ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.

Kemudian kelompok kedua, masyarakat yang setuju dengan UU Tax Amnesty‎ karena negara sedang susah dan membutuhkan dana untuk pembangunan nasional.

‎"Bukan masalah setuju atau tidak setuju dengan gugatan. Kami Partai Gerindra sangat mengharapkan keberhasilan pemerintah, sehingga kesejahteraan rakyat akan jauh lebih baik, sebab bagi kami politik adalah perjuangan untuk mensejahterakan rakyat," pungkasnya.

Adapun mereka yang berencana menggugat‎ UU Tax Amnesty itu adalah Yayasan Satu Keadilan, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia‎ dan empat warga lainnya.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Kepastian Hukum RUU Tax Amnesty Belum Jelas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai, kepastian hukum RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) masih belum jelas. Oleh karenanya aspek hukum RUU yang diajukan oleh pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali.

Heri menyebut beberapa pasal, yang aspek hukumnya belum jelas. Misalnya, lanjut dia, di Bab VI tentang fasilitas pengampunan pajak khususnya  pasal 14 ayat 1 poin C. Ayat ini  berbunyi, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai tanggal 31 Desember 2015 atau sampai tanggal akhir tahun buku sebelum tanggal Desember 2015.

Pasal lain adalah Pasal 15. Pasal ini berbunyi, data dan informasi yang terdapat dalam surat permohonan pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

"Penegakan hukum mundur dong? Sementara pemilik dana yang akan melakukan repatriasi butuh kenyamanan, keamanan dan keuntungan," kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini di Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (28/04/2016).

Selain itu, sambung dia, terjadi lexspesialis dalam RUU tersebut.

Menurut Heri, pasal per pasal, ayat per ayat dan kata per kata harus dicermati agar tidak bertabrakan dengan UU yang ada.

"Untuk itu lah kami memerlukan masukan secara konkrit dari Polri, Kejaksaan, PPATK, dan KPK, dalam membedah RUU  yang terdiri atas 14 bab dan  27 pasal ini," ujar Waketum HKTI ini.

Saat ditanya apakah RUU Tax Amnesty ini dapat disahkan pada masa sidang kali ini, Heri menegaskan, sulit terwujud.

"Masa sidang tinggal dua hari. Masukan konkrit dalam bentuk daftar isian masalah (DIM) RUU dari penegak hukum belum kami peroleh," ungkap dia.

Heri menyarankan agar dalam menyikapi RUU Tax Amnesty yang masih banyak kekurangan ini, pemerintah senantiasa membangun komunikasi yang intens dengan petinggi parpol.

"Semoga terjadi komunikasi politik yang lebih baik antara presiden dan para petinggi parpol. Agar ada kesamaan frekuensi, sehingga secara teknis komisi XI bisa bekerja lebih optimal," ujar dia. 

Baca Selengkapnya

Pembahasan RUU Tax Amnesty Masih Perlu Banyak Masukan

Rimanews - Pembahasan Rancangan ‎Undang-Undang Tax Amnesty takkan mungkin dibahas pada masa reses. Penyelesaian RUU Tax Amnesty diperkirakan selesai akhir Mei mendatang.

Sebab, masih banyak hal penting yang harus dibahas dengan meminta masukan dari berbagai pihak. Bahkan Komisi XI DPR harus membahas kata per kata, pasal per pasal dan bab per bab.

"Yang pasti pasal per pasal, ayat per ayat dan kata per kata harus dicermati agar tidak bertabrakan dengan UU yang ada.‎ Untuk itulah kami memerlukan masukan secara konkrit dalam daftar isian masalah dari Polri, Kejaksaan, PPATK dan KPK," kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/04/2016).

Misalnya, Bab VI tentang Fasilitas pengampunan pajak pasal 14 ayat 1 poin c. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan tanggal 31‎ Desember 2015.

Pasal 15 tentang Data dan Informasi yang terdapat dalam surat permohonan pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Dengan kata lain prinsipnya di pasal RUU ini pemerintah tidak mempersoalkan (tidak mau tahu) mengenai asal usul. Bagaimana dengan UU yang berkaitan seperti UU PPATK, dana dari human trafficing/ terorisme/narkoba.?," katanya.

Sementara pemilik dana yang akan melakukan repatriasi butuh kenyamanan, keamanan dan keuntungan.‎ Terjadi lex spesialis, bagaimana menjustifikasi keterpaksaan ini "Semoga terjadi komunikasi politik yang lebih baik antara presiden dan para petinggi parpol. Agar ada kesamaan frekuensi (persepsi) untuk real bangsa dan negara sehingga secara teknis komisi 11 bisa bekerja lebih optimal," sebutnya.

Ia juga mencatat beberapa poin dalam RUU Tax Amnesty, yakni bagaimana skema cara menarik repatriasi dana, berapa kepastian nilai yang dapat di repatriasi, sudah siapkah instrumen untuk menampung repatriasi dana tersebut , bagaimana perlakuan WP setelah/pasca repatriasi.

"Plan rapat hari ini akan minta masukan dari BPK plus raker dengan Menkeu. Hanya akan membahas pembentukan panja untuk mendalami Tax Amnesty, tidak membahas DIM," kata Heri Gunawan.

Baca Selengkapnya

Reses Itu Sapa Konstituen, Bukan Menyapa Tax Amnesty

Rimanews - Mempercepat pembahasan Rancangan Undang-UndangTax Amnesty, termasuk pembahasan dilakukan pada masa reses seperti yang diungkapkan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin alias Akom adalah sesuatu yang mustahil.

Hal itu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menanggapi niat Akom agar RUU Tax Amnesty dibahas pada masa reses.

"Percepat gimana bos?‎ Gak ada lah. Pembahasannya saja belum selesai," kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, ‎Kamis (28/04/2016).

‎Ia menyebutkan, masa reses digunakan untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan.

"Pembahasan akan dilanjutkan tanggal 18 Mei‎. Reses kan sudah berjadwal. Kunker komisi, sosialisasi RUU dan kunker perorangan ke dapil sesuai aturan main MD3. Masa dipakai bahas RUU. Yang mboten-mboten aja. Reses turun ke dapil bro. Menyapa konstituen. Bukan menyapa RUU Tax Amnesty. Aya-aya wae," kata Heri.

Katanya lagi,  malam ini akan digelar rapat kerja dengan Menteri. Dari hasil rapat itu akan jelas terjawab "Masih banyak yang harus dibahas untuk kejelasannya. Gak bisa sim salabim bos," kata politisi Gerindra itu.

Baca Selengkapnya

Komisi XI Bahas Tax Amnesty dengan BI, OJK dan BKPM

VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. Komisi XI ingin mengetahui pandangan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hadir dalam RDP, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan perwakilan BKPM.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjabarkan, pandangan BI soal tax amnesty. BI melihat, tax amnesty memiliki dampak luas bukan hanya kesinambungan pembangunan tapi juga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan yang harus diantisipasi dengan cepat.

"Pandangan kami akan fokus assesment pelaksanaan tax amnesty kunci keberhasilan risiko dan antisipasi yang perlu dilakukan,"ujar Agus di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin 25 April 2016.

Di sisi lain, menurut Agus, target pajak yang tumbuh 24,7 persen dari realisasi sementara penerimaan pajak 2015 atau naik sekitar Rp300 triliun membuat pemerintah harus berfikir keras dan mencari strategi yang tepat untuk mencapai realisasi penerimaan pajak tersebut.

Hal ini, kata Agus, membuat pemerintah dalam Rancangan Anggaraan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) melakukan pemangkasan modal kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp50 triliun.

"Maka itu, perlu upaya meningkatkan sumber pendapatan negara terutama pajak. Kita melalui situasi yang tidak mudah dengan pertumbuhan yang terbatas. Dengan adanya dana yang berhasil ditarik dari tax amnesty jadi potensi penerimaan pajak juga sangat bermandat bila diinvestasikan di dalam negeri," ujarnya.

Jadi, lanjut Agus, optimalkan mendukung pembiayaan ekonomi nasional, tax amnesty bisa berperan penting dalam sektor pembangunan sektor keuangan.

Sementara itu Anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan, rapat hari ini minta masukan dari OJK, BI dan BKPM terkait dana repatriasi yang di sampaikan pemerintah terkait kesiapan dari masing-masing instrumen investasi.

"Tentunya patut dipertanyakan tentang kebenaran rapatriasi dana yang disampaikan pemerintah, benarkan angkanya, bangaimana caranya, sudah siapkah aturan lembaga kita menerimanya, bagaimana pasca berlakunya tax amnesty, bagaimana penegakannya dari segi kepastian hukum. Intinya kita meminta gambaran dan kesiapan dari regulator pelaku ekonomi indonesia," katanya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Tax Amnesty, Komisi XI Minta Pendapat Berbagai Pihak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah.

"Tujuannya untuk mendapat masukan secara komprehensif, sehingga RUU Tax Amnesty bisa berguna untuk bangsa dan negara," kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/04/2016).‎

Menurut Heri, Komisi IX akan mengundang lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Badan Kordinasi Penanaman Modal. Sedangkan dari lembaga penegak hukum, akan diundang dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga keuangan diundang Komisi IX untuk mempersiapkan mekanisme pengelolaan uang yang akan kembali ke Indonesia (repatriasi). Nantinya, dipilih cara terbaik untuk mengelola uang tersebut.

"Apakah dalam bentuk investasi atau dalam bentuk pasar modal. Bagaimana dengan Lalu lintas devisa?" terang Heri.

Sedangkan dari lembaga penegak hukum, Heri menjelaskan bahwa Komisi XI DPR akan meminta masukan terkait langkah yang akan dilakukan aparat berwajib ketika uang kembali ke Indonesia. Juga ada pembicaraan menyangkut hukum, hingga kesiapan perangkat hukumnya.

"Jangan sampai, saat dana kembali ke Indonesia, kepastian hukum pemilik uang tidak diperhatikan. Kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan perangkat hukumnya," terang Heri.

Sehingga, tidak ada permasalahan yang timbul ketika semua uang tersebut kembali masuk dalam sistem keuangan negara dari segi hukum.‎ "‎Jangan sampai ada jebakan `batman` kepada mereka yang mengembalikan uangnya ke Indonesia," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, ‎Komisi XI DPR juga akan mengunjungi beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjajaran. Komisi XI juga akan menampung masukan dari berbagai pengusaha, seperti Anggito Abimayu, Ichsanuddin Noorsy,  Hikmahanto, Yustinus Prastowo, Refrizon Baswir, serta Gunadi.

"Pelaku usaha sebagai bahan masukan terkait tax amnesty agar kebijakan yang diambil bisa berpihak kepada bangsa dan negara," ujar dia.

Baca Selengkapnya

Tax Amnesty Ditarget Juni, Anak Prabowo Keberatan

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyebut sejumlah hal yang bisa mengganjal pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Kata Heri, pada 6 April 2016, Badan Musyawarah atau Bamus DPR, bersama fraksi-fraksi telah memutuskan bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty bakal dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat Bamus tersebut, lanjut politisi Gerindra ini, disebutkan bahwa RUU Tax Amnesty bakal dibahas di Komisi XI.

Sementara, lanjut Heri, pemerintah menetapkan bahwa paling lambat bulan Juni, pembahasan RUU Tax Amnesty bisa rampung. Sementara, masa sidang di Komisi XI diperkirakan memasuki reses pada 29 April ini. "Jadi, waktunya kelihatannya tidak akan cukup," papar anak buah Prabowo ini.

Heri meyakini bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty bakal molor. Lantaran, aturan tax amnesty sangatlah strategis, sehingga dalam pembahasannya perlu kehati-hatian."Ini adalah aturan yang cukup seksi dan nyaris seluruh fraksi menyadari jika ini merupakan UU yang strategis," tutur Heri.

Artinya, lanjut dia, perlu dipahami betul-betul soal tax amnesty karena tidak terlepas dari kontroversi yang melingkupinya. [ipe]

Baca Selengkapnya

Senin, Komisi XI DPR Mulai Bahas RUU Tax Amnesty

VIVA.co.id - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amensty, semakin alot. Meskipun pada Jumat 15 April 2016, sudah dilakukan rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan memaparkan, memang mulai Senin besok, 18 April 2016, sudah akan dibahas dengan Komisi. Namun, pengecekan terhadap RUU itu perlu dilakukan.

"Kami tidak mau buru-buru, karena Tax Amnesty ini ada 14 bab dengan 27 pasal. Kami ingin kaji dulu dalamnya, apakah betul seperti yang dibicarakan pemerintah melalui Menkeu," kata Heri, saat dihubungi, Minggu 17 April 2016.

Pemerintah menjanjikan, kalau Tax Amensty ini diberlakukan akan banyak capital inflow (aliran modal) yang masuk ke dalam negeri. Sehingga, proses pembangunan menuju kesejahteraan rakyat bisa tercapai.

Walau begitu, Heri mengatakan, DPR perlu mengecek terlebih dahulu. Apakah benar klaim yang diungkapkan pemerintah itu sesuai dengan isi dari RUU itu sendiri, atau tidak.

"Dari pasal-pasal itu, apakah betul mencakup masalah keadilan yang proporsional? Apakah betul nilai rapartiasi yang dikatakan pemerintah itu bisa kita tarik?" tutur anggota Fraksi Gerindra itu.

Dengan demikian, menurut Heri, akan butuh waktu lagi agar RUU ini benar-benar menjadi undang-undang yang menguntungkan bangsa Indonesia.

Dia tidak ingin ada anggapan DPR mencoba menunda ini. Tetapi, katanya, ini harus diteliti lebih dahulu.

"Bukan mau membatalkan, tetapi kami minta ditunda. Kami ingin mengkaji dulu, sebab masing-masing Fraksi tentu akan memberikan masukan daftar isian masalahnya seperti apa," tuturnya.

Bakal molor

Keinginan Presiden Joko Widodo, agar RUU Tax Amnesty bisa selesai masa sidang DPR ini diprediksi tidak akan terwujud. Walau sudah melalui rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden pada Jumat 15 April 2016, tetapi untuk menyelesaikan dalam masa sidang ini, tidak akan terlaksana.

"Tampaknya masa sidang ini tidak bisa selesai," ujar Heri.

Dewan masih perlu mengkaji, kandungan dari RUU tersebut. Meski Jokowi meyakinkan kalau RUU itu disahkan dan diberlakukan maka akan banyak capital inflow bagi negara untuk melaksanakan pembangunan.

Namun, kata Heri, DPR baru diberi izin untuk melakukan pembahasan RUU ini pada 12 April lalu.

"Dan, kami perlu waktu yang lebih panjang mengkajinya," katanya.

Dia menambahkan, RUU tersebut adalah inisiatif pemerintah. Menurutnya, 14 BAB dengan 27 pasal di dalamnya tergolong sedikit, jika dibandingkan dengan RUU yang lainnya. (asp)

Baca Selengkapnya

Komisi XI: Pembahasan RUU Tax Amnesty Tak Mungkin Selesai Bulan Ini

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa kemungkinan besar pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tidak akan selesai pada masa sidang dewan yang akan berakhir pada 29 April 2016 ini.

Sebab, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengetahui maksud dan tujuan dari RUU yang hanya memiliki 14 Bab dan 27 pasal tersebut.

“Komisi XI kan baru mendapatkan (ijin pembahasan) itu pada tanggal 12 April kemarin, dan tentu kita perlu waktu yang lebih panjang mengkajinya, nampaknya masa sidang ini tidak bisa selesai,” ucap Heri, saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (17/4).

Salah satu persoalannya, sambung Heri, komisi maupun fraksi Gerindra ingin melihat apakah setiap pasal perpasal dari RUU itu sudah memenuhi masalah keadilan yang proporsional jika nanti RUU diberlakukan. Terutama, terhadap para wajib pajak yang taat.

“Dari pasal-pasal itu apakah betul mencakup masalah keadilan yang proporsional, apakah betul nilai rapartiasi yang dikatakan pemerintah itu bisa kita tarik?. Jadi perlu waktu, bukan mau membatalkan, tetapi kita minta ditunda untuk kita kaji dulu, sebab masing-masing fraksi tentu akan memberikan masukan daftar isian masalahnya seperti apa,” sebut politikus Gerindra itu.

Ia juga mengatakan, bahwa Senin (18/4) esok komisi baru akan merapatkan hasil rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi mengenai RUU tentang pengampunan pajak tersebut.

“Kita baru Senin akan membahas lagi dengan komisi, jadi masing-masing fraksi dan pimpinan DPR RI rapat konsultasi dengan presiden, nah nanti kita akan coba tindak lanjutnya di hari senin,” tandas dia.

Baca Selengkapnya

Anak Buah Prabowo Pasang Syarat untuk Tax Amnesty

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mensyaratkan pembahasan RUU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) menunggu rampungnya revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU perbankan.

"Kami ingin bukan hanya RUU tax amnesty yang dibahas, tapi juga revisi UU KUP dan UU Perbankan, karena semuanya saling terkait," papar kader Gerindra di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Dalam hal ini, Herri menilai bahwa revisi UU KUP harus dilakukan di awal. Setelah itu, barulah RUU Tax Amnesty dibahas untuk disetujui menjadi undang-undang. "(Mestinya) KUP dulu alias tentang ketentuan umum perpajakan," papar anak buah Prabowo ini.

Kata Herri, sempitnya waktu pembahasan, juga menjadi masalah tersendiri. Untuk itu, pembahasan RUU Tax Amnesty haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sehingga perlu waktu yang agak panjang. "(RUU Tax Amnesty) Strategis, sehingga kami harap ini bisa kita gali lebih dalam lagi," tukasnya.

Dalam draf RUU Tax Amnesty, kata Herri, terdiri dari 14 Bab dan 27 Pasal, di mana semuanya harus dibahas satu per satu, mulai dari bab, pasal, ayat, hingga kata per kata.

"RUU tentunya harus dibongkar dulu biar tahu kemana arahnya. Kita bakal breakdown untuk susun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Dari sana akan dibentuk panja (panitia kerja). Agar pendalamannya lebih serius," paparnya. 

Baca Selengkapnya

DPR Setuju Bahas RUU Pengampunan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh fraksi di DPR menyetujui dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Sebanyak 10 fraksi di Komisi XI menyampaikan persetujuannya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan berharap, RUU Pengampunan Pajak menjadi momentum perbaikan tata kelola perpajakan nasional. 

"Kami berharap pembahasan ini segera dilakukan tapi tidak dengan tergesa-gesa, melainkan konsisten," ujar Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/4).

Heri meminta beberapa hal, salah satunya waktu mempelajari naskah akademik dan RUU Pengampunan Pajak. Sebab, dua dokumen itu baru diterimanya hari ini. 

Selain itu, pimpinan DPR juga perlu rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo sebelum pembahasan lebih lanjut.

Pernyataan senada dilontarkan anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ecky Muharram. Selain konsultasi, pihaknya juga meminta agar pembahasan beleid ini beriringan dengan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).

"Pembahasan tax amnesty [sebaiknya] bersamaan dengan KUP agar terintegrasi dan tidak tambal sulam," kata Ecky.

Fraksi PDIP, Golkar, dan PPP juga mendukung pembahasan itu, dengan syarat tetap berkonsultasi bersama Jokowi. Konsultasi diperlukan mengantisipasi batal disahkannya itu menjadi UU.

Sistem Sanksi dan Penegakan Hukum

Selain yang sudah disebut, fraksi PAN termasuk yang mendukung pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak, dengan syarat. PAN menginginkan adanya sistem ganjaran dan hukuman bagi wajib pajak yang patuh dan tidak. 

"Harus ada efek jera sehingga membantu kemajuan bangsa dan [pengemplang pajak] melaporkan harta yang tidak di Indonesia," kata Legislator PAN Mohammad Hatta. 

Catatan lain diberikan Fraksi NasDem. Doni Imam Priambodo, anggota Fraksi NasDem mengatakan, proses dan kejelasan penegakan hukum harus beriringan dengan pembahasan kebijakan tax amnesty. 

Hal itu untuk membedakan pihak yang melakukan penggelapan atau hanya menghindari membayar pajak di Indonesia. 

"Agar pengampunan pajak optimal dan efektif. Demi menghindari kontroversi," kata Doni. 

Percepat Pembahasan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan. Legislator PKB Anna Muawanah berkata, tax amnesty merupakan kebutuhan negara sehingga DPR perlu segera membentuk DIM sandingan.

"Secepat mungkin kemudian membentuk panja dan membahas substansi," ujar dia. 

Fraksi Partai Hanura berpandangan serupa. Nurdin Tampubolon berharap kebijakan ini dapat selesai sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Hal itu untuk membantu pemerintah dalam masalah jangka pendek. 

"Meningkatkan pendapatan negara. Kalau memungkinkan masa sidang ini dapat diselesaikan," tutur Nurdin.

Baca Selengkapnya

Komisi XI Utamakan Pemerintah Beri Penjelasan Soal Tax Amnesty

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa pihaknya akan mendengar terlebih dahulu penjelasan yang akan disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ikhwal rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sebab, penugasan untuk melakukan pembahasan sudah diserahkan melalui keputusan rapat badan musyawarah (Bamus) pimpinan pada Senin (11/4) kemarin.

“Masalah tax amnesty, Bamus sudah memutuskan tax amnesty akan dibahas di komisi XI, hari ini tentu kami baru menerima naskah akademik dari pemerintah, dan rencananya kita mengundang menteri keuangan untuk mendengarkan penjelasan dari Menkeu apa itu tax amnesty, apa yang dimaksud dan diinginkan pemerintah?” kata Heri, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/4).

Menurut dia, ketentuan komisi mendengarkan penjelasan pemerintah terlebih dahulu bertujuan untuk membandingkan apa yang tersirat dan tersurat dari pihak pemerintah terhadap ketentuan ‘a quo’ tersebut.

“Betul tidak apa yang dijelaskan dengan apa yang tersurat dan tersirat. Dia (pemerintah) akan jelaskan kita akan melihat naskah akademiknya, tapi pembahasan dan penjelasan ini tdak serta merta hanya 1 hari saja. Secara riil penjelasan akan kita terima, tetapi secara kelanjutan pembahasannya tentu akan kita pelajari materinya terlebih dahulu seperti apa,” papar politikus Gerindra itu.

“Setidaknya, butuh sekitar 1 minggu untuk melakukan kajian mendalam untuk masuk dalam tahapan selanjutnya yakni pembahasan,” tambah dia.

Heri mengungkapkan, ada beberapa pernyataan yang akan dilontakan terkait ketentuan tersebut, salah satunya dengan diberlakukannya tax amnesty berapa penambahan pendapatan di bidang pajak kita?

“Apakah itu soal repatriasi yang akan menarik dana dari luar senilai Rp2000 triliun, kita ingin tahu bagaimana tata caranya? bagaimana asetnya? bagaimana sistem pelaporannya? dan tentu tidak kalah penting dengan tax amnesty ini, berapa kira-kira pendapatan tambahan untuk pajak kita? signifikan atau tidak? Kalau tidak maka lain lagi ceritanya,” tandas dia.

Baca Selengkapnya

Legislator Harapkan Adanya Regulasi Penarikan Pajak Bisnis Online

Sukabumi (Neraca) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap ke depan ada regulasi menyangkut penarikan pajak dari usaha bisnis berbasis daring (online). Draft peraturannya sudah disusun legislatif dan disampaikan ke pemerintah.

"Agar sedikit sulit berbicara online karena bisnis tersebut belum tersangkut masalah pajak. Di sisi lain, online itu kan bisnis di era globalisasi yang perkembangannya sangat pesat. Kami berharap ada regulasi atau aturan menyangkut bisnis online. Draft peraturannya sudah disusun dan disampaikan ke pemerintah kaitan penarikan pajak bisnis online," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, seusai menghadiri sosialisasi Tax Goes to School bersama Direktorat Jenderal Pajak Jabar I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi di SMKN 2 Kota Sukabumi, kemarin.

Bisnis berbasis daring, menurut pandangan Heri, menjadi permasalahan serius. Termasuk juga pelayanan taksi berbasis daring yang saat ini masih menjadi polemik."Nanti payung hukum penarikan pajak dari bisnis online itu berbentuk peraturan pemerintah. Kalau dituangkan dalam undang-undang butuh waktu panjang. Kami berharap secepatnya peraturan ini bisa segera terbit," tukas dia.

Heri menambahkan berbicara lingkup nasional, pemerintah Indonesia saat ini menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun. tetapi Heri pesimistis target tersebut bisa tercapai seluruhnya."Pak Presiden Jokowi dalam rapat paripurna di awal masa sidang menyampaikan target pajak sebesar Rp1.500 triliun. Tapi dari estimasi dan perkiraan kami berdasarkan analisa, target tersebut tidak akan tercapai. Paling tercapai sekitar Rp1.300 triliun atau sekitar 80%," tambah Heri.

Salah satu hambatannya, kata Heri, terjadi ketimpangan atau penurunan jumlah wajib pajak perseorangan maupun perusahaan. Heri dan Fraksi Partai Gerindra di DPR mengapresiasi anggaran bersifat ekspansif dari pemerintah. Tapi di sisi lain, dia juga prihatin dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih terjadi kontradiksi."Masih perlu adanya sinergitas kebijakan pemerintah, baik itu paket ekonomi atau kebijakan lainnya. Harus saling menunjang satu sama lain," tegas dia.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, Siswana Sudjana, mengatakan tujuan sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama satu di antaranya bisa memberikan pengetahuan perpajakan dasar untuk para pelajar SMA. Misalnya saja fungsi dan manfaat membayar pajak."Sedini mungkin kita berikan pemahaman kepada para pelajar tingkat SMA soal pengetahuan perpajakan dasar," kata Siswana.

Tahun ini KPP Pratama Sukabumi menargetkan bisa menambah jumlah wajib pajak baru sebanyak 22 ribu. Sejauh ini, ketaatan membayar pajak warga Kota dan Kabupaten Sukabumi terbilang bagus di wilayah Jabar I."Pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama Sukabumi setiap tahun sangat bagus dibandingkan KPP lainnya di wilayah Jabar I. Tahun ini hingga Maret, kita baru mencapai sekitar 20% dari target penerimaan sebesar Rp1,278 triliun. Tahun lalu target penerimaan pajak di KPP Pratama Sukabumi mencapai 85%," pungkas dia. Arya

Baca Selengkapnya