DPR Ingatkan Pemerintah Soal Transaksi Tunai

JAKARTA -- Anggota Komisi XI Refrizal meminta pembatasan transaksi tunai harus melalui kajian mendalam. Selain kajian, pembatasan transaksi tunai juga harus dilakukan dengan koordinasi semua pihak, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan, dan PPATK.

"Kalau tidak ada kajian mendalam, bisa-bisa negara tetangga yang menikmatinya," tutur Refrizal, Selasa (12/7).

Menurut politikus PKS itu, pemberlakuan pembatasan transaksi tunai tidak bisa dilakukan tanpa koordinasi antarlembaga. Artinya, di antara pemerintah sendiri harus sudah satu jalan dalam pembuatan aturannya. Selain itu, pembatasan transaksi tunai tidak boleh melebihi peraturan undang-undang yang sudah ada.

Menurut dia, DPR siap untuk membahas aturan pembatasan transaksi tunai kalau memang aturan itu akan dimasukkan sebagai rancangan undang-undang (RUU). Kalau draf RUU pembatasan transaksi tunai sudah masuk, DPR dapat meminta masukan dari semua pihak. 

Refrizal menegaskan, pembatasan transaksi tunai memang dapat mencegah praktik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Tapi, pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya dilakukan dengan pembatasan transaksi tunai.

"Korupsi bukan hanya dicegah dengan pembatasan transaksi tunai, tapi kemauan penegakan hukum yang adil, termasuk KPK, jaksa, dan Polri," tegas dia.  

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, pihaknya setuju kalau ada pemberlakuan pembatasan transaksi tunai. Tapi, pembatasan itu harus tidak menyulitkan pelaku usaha untuk bertransaksi mengembangkan usahanya. 

"Nggak ada masalah asal kebijakan itu tidak menyulitkan untuk para pelaku usaha saja," kata Heri, Selasa (12/7).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, penerapan pembatasan transaksi tunai sebenarnya sudah ada. Yaitu, ada di UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU itu diatur batasan nominal yang boleh dilakukan secara tunai. Misalnya, di Pasal 34 ayat (1) mewajibkan siapa pun memberitahukan kepada Ditjen Bea Cukai jika membawa uang tunai paling sedikit 100 juta keluar daerah pabean Indonesia.

Jadi, tinggal menunggu aksi dari pemerintah. Kalaupun pemerintah masih ingin ada pembatasan transaksi tunai, DPR posisinya menunggu draf yang disiapkan pemerintah. Tapi, Heri pesimistis pemerintah mampu merampungkan draf itu secara cepat. 

"Kalau melihat gelagat seperti ini, tampaknya RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas," ujar Heri.

Sebab, imbuh dia, di antara pemerintah sendiri masih belum sejalan. Misalnya, antara PPATK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Kalau pemerintah ingin segera ada dasar hukum pembatasan transaksi tunai, seharusnya mereka menyinergikan di internal mereka sendiri terlebih dahulu.  

Namun, fraksi Golkar belum bisa berkomentar mengenai wacana RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai. Meski, PPATK telah menyerahkan draf RUU tersebut sudah masuk ke Baleg DPR sejak 2014.

''Pendapat fraksi Golkar belum dibicarakan dalam rapat pleno fraksi terkait hal tersebut,'' kata anggota fraksi Golkar Misbhakun saat dihubungi, Selasa (12/7).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana mengusulkan adanya pembatasan transaksi tunai menjadi RUU. Draf RUU memang belum selesai dibahas di internal pemerintah. Meskipun, RUU pembatasan transaksi tunai sudah masuk daftar panjang prolegnas 2014-2019.

Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) UGM Oce Madril menilai pentingnya pembatasan transaksi uang tunai. Hal ini berkaitan untuk menekan angka tindak pidana korupsi.

"Ini salah satu kebijakan untuk mempersempit ruang gerak dari terjadinya tindak pidana korupsi atau suap," kata Oce.

Menurutnya, dari kebanyakan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, khususnya kasus suap, menggunakan uang tunai yang nominalnya cukup besar. Hal ini, kata dia, salah satunya dipicu oleh tidak ada pengaturan pembatasan transaksi tunai.

"Sehingga, orang dengan bebas melakukan transaksi secara cash (tunai) karena sangat memungkinkan mereka untuk memberikan suap dalam jumlah batas yang tidak terkendali dan tidak diatur sama sekali," kata Oce.

Ia pun mendorong agar pembatasan transaksi uang tunai itu bisa segera direalisasikan. Menurutnya, sejumlah kasus suap semestinya mendasari berbagai pihak guna melakukan terobosan untuk pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Akan Terjadi Shortfall Rp 300 Triliun

Jakarta (dpr.go.id) - Pendapatan negara dalam APBN 2016 yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dari pajak, diperkirakan akan terjadi shortfall atau kekurangan pendapatan negara sebesar Rp300 triliun. Nilai yang sangat fantastis ini akan mengakibatkan defisit APBN 2016 bisa mencapai Rp480 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memaparkan hal tersebut usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (27/6). Pandangan ini sekaligus juga merupakan padangan Fraksi Partai Gerindra dalam menyikapi RUU Pengampunan Pajak. Defisit itu mencapai 3,7 persen dari PDB. “Di tengah kondisi objektif yang sangat memprihatinkan tersebut, kita diberikan RUU Tax Amnesty dan Naskah Akademik oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi perkiraan shortfalls pendapatan negara tahun 2016 yang kami perkirakan sebesar Rp300 triliun.”

Diungkapkan Heri, realisasi penerimaan negara dalam lima bulan pertama 2016 ternyata lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu, baik PNBP maupun penerimaan perpajakan. Ini tak mampu diatasi dengan pengampunan pajak. Bila jadi disahkan, berarti program pengampunan pajak ini yang ketiga kali diterapkan di Indonesia. Negara-negara lain juga menerapkan program yang sama untuk menutupi kekurangan penerimaan.

“Secara empiris, umumnya tingkat keberhasilan pelaksanaan program tax amnesty sangat minim. Semua negara yang menjalankan program tax amnesty dapat dikatakan mempunyai alasan yang sama, yaitu pertama, membutuhkan dana untuk menutupi shortfalls atau kekurangan pendapatan. Kedua, membutuhkan repatriasi modal untuk memperkuat cadangan devisa. Dan ketiga, membutuhkan modal untuk menambah tabungan nasional,” ungkap Heri.

Dijelaskan Heri, sikap masyarakat dan para akademisi terhadap program pengampunan pajak terbagi dua kelompok. Kelompok pertama, berpendapat jika pengampunan pajak diundangkan, maka terjadi ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Kelompok kedua, setuju pengampunan pajak diundangkan dengan alasan negara sedang butuh dana untuk pembangunan nasional. “Jika kedua pendapat tersebut merupakan tesa dan antitesa, maka Fraksi Gerindra merasa perlu untuk mengajukan sintesa.”

Saat ini, sambung Heri lagi, negara sedang menghadapi krisis pendapatan negara. Bila tak ada krisis, dapat dipastikan Fraksi Partai Gerindra menolak RUU Pengampunan Pajak menjadi UU. Karena dalam keadaan krisis pendapatan, maka fraksinya, kata Heri, menyatakan setuju dengan berbagai catatan kritis. Pertama, pemerintah harus membuktikan dengan kerja keras mengejar tambahan penerimaan negara sebesar Rp165 triliun. Fraksi Gerindra memprediksi keberhasilannya hanya Rp30 triliun saja.

Kedua, setetelah RUU Pengampunan Pajak diundangkan, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah mengadakan reformasi pajak, sehingga dalam 3 tahun mendatang (2019) tax ratio Indonesia dapat mencapai minimal 16 persen dari PDB. Ketiga, bila  RUU Pengampunan Pajak disahkan, diharapkan ini kebijakan yang terakhir kali bagi bangsa kita dan kelak tak ada lagi program pengampunan pajak.

Catatan kritis keempat, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu untuk melakukan repatriasi modal yang diperkirakan berjumlah Rp11.000 triliun berada di luar negeri. Dan terakhir, mendesak pemerintah bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dalam menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT bulanan atau setiap tahun. (mh) foto: arief/mr.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Akan Terjadi Shortfall Rp300 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Pendapatan negara dalam APBN 2016 yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun dari pajak, diperkirakan akan terjadi shortfall atau kekurangan pendapatan negara sebesar Rp300 triliun. Nilai yang sangat fantastis ini akan mengakibatkan defisit APBN 2016 bisa mencapai Rp480 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memaparkan hal tersebut usai mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (27/6). Pandangan ini sekaligus juga merupakan padangan Fraksi Partai Gerindra dalam menyikapi RUU Pengampunan Pajak. Defisit itu mencapai 3,7 persen dari PDB.

“Di tengah kondisi objektif yang sangat memprihatinkan tersebut, kita diberikan RUU Tax Amnesty dan Naskah Akademik oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi perkiraan shortfalls pendapatan negara tahun 2016 yang kami perkirakan sebesar Rp300 triliun.”

 

Diungkapkan Heri, realisasi penerimaan negara dalam lima bulan pertama 2016 ternyata lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu, baik PNBP maupun penerimaan perpajakan. Ini tak mampu diatasi dengan pengampunan pajak.

Bila jadi disahkan, berarti program pengampunan pajak ini yang ketiga kali diterapkan di Indonesia. Negara-negara lain juga menerapkan program yang sama untuk menutupi kekurangan penerimaan.

 

“Secara empiris, umumnya tingkat keberhasilan pelaksanaan program tax amnesty sangat minim. Semua negara yang menjalankan program tax amnesty dapat dikatakan mempunyai alasan yang sama, yaitu pertama, membutuhkan dana untuk menutupi shortfalls atau kekurangan pendapatan. Kedua, membutuhkan repatriasi modal untuk memperkuat cadangan devisa. Dan ketiga, membutuhkan modal untuk menambah tabungan nasional,” ungkap Heri.

 

Dijelaskan Heri, sikap masyarakat dan para akademisi terhadap program pengampunan pajak terbagi dua kelompok. Kelompok pertama, berpendapat jika pengampunan pajak diundangkan, maka terjadi ketidakadilan bagi masyarakat khususnya bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.

Kelompok kedua, setuju pengampunan pajak diundangkan dengan alasan negara sedang butuh dana untuk pembangunan nasional.

“Jika kedua pendapat tersebut merupakan tesa dan antitesa, maka Fraksi Gerindra merasa perlu untuk mengajukan sintesa.”

 

Saat ini, sambung Heri lagi, negara sedang menghadapi krisis pendapatan negara. Bila tak ada krisis, dapat dipastikan Fraksi Partai Gerindra menolak RUU Pengampunan Pajak menjadi UU. Karena dalam keadaan krisis pendapatan, maka fraksinya, kata Heri, menyatakan setuju dengan berbagai catatan kritis. Pertama, pemerintah harus membuktikan dengan kerja keras mengejar tambahan penerimaan negara sebesar Rp165 triliun. Fraksi Gerindra memprediksi keberhasilannya hanya Rp30 triliun saja.

 

Kedua, setetelah RUU Pengampunan Pajak diundangkan, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah mengadakan reformasi pajak, sehingga dalam 3 tahun mendatang (2019) tax ratio Indonesia dapat mencapai minimal 16 persen dari PDB. Ketiga, bila  RUU Pengampunan Pajak disahkan, diharapkan ini kebijakan yang terakhir kali bagi bangsa kita dan kelak tak ada lagi program pengampunan pajak.

 

Catatan kritis keempat, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu untuk melakukan repatriasi modal yang diperkirakan berjumlah Rp11.000 triliun berada di luar negeri.

Dan terakhir, mendesak pemerintah bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dalam menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT bulanan atau setiap tahun. 

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: RUU Tax Amnesy, Momentum Revolusi Perpajakan Nasional

SwaraSenayan.com. Dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampun Pajak diperlukan kejelian dan kehati-hatian, agar nantinya RUU itu diharapkan dapat menjadi momentum revolusi perpajakan nasional yang saat ini dirasakan masih belum baik. Demikian anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Menurut politisi Gerindra itu, RUU Tax Amnesty sebagaimana diajukan pemerintah atas 14 Bab, 27 Pasal dan terdapat 346 daftar inventarisasi masalah atau DIM yang terdiri terdiri atas 36 DIM yang tetap, 272 berubah serta 38 yang baru dimasukan dan akan disandingkan dengan cluster baru yang diajukan pemerintah.

“Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya, Tentunya disamping masalah tarif dan uang tebusan, jangka waktu, pembedaan tarif serta dasar pengenaan uang tebusan,” ujar Heri Gunawan kepada wartawan, Jumat (27/05/2016)

Selain definisi dari tax amnesty itu sendiri, lanjut bekas Wakil Ketua Komisi VI itu, prosedur pengampunan juga harus klir antara persyaratan pengajuan dan penelitian administrasi serta pembetulan dan keputusannya. Tidak hanya itu, buntut dari pemeriksaan dan penyidikan atas wajib pajak terhutang pun harus jelas.

“Tentunya harus dibarengi dengan keamanan dan kerahasiaan data serta perlakuan harta yang di repatriasi, termasuk tata cara pengalihan harta, jenis dan tata cara investasi serta periodenya. Dalam proses pengampunan, otoritas pajak harus memiliki data yang akurat, serta mampu membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif,” papar anggota DPR Dapil Jawa Barat IV itu.

Oleh sebabnya, lanjut Heri , bagi para wajib pajak yang menyodorkan amnesty harus mendapatkan pengawasan secara intens dan disertai dengan tata cara pelaksanaan yang visibel dan mengikat. “Serta harus diikuti dengan peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat bagi wajib pajak yang tidak mengajukan pengampunan. Oleh karena itu, langkah pengampunan pajak harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Kepastian Hukum RUU Tax Amnesty Belum Jelas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menilai, kepastian hukum RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) masih belum jelas. Oleh karenanya aspek hukum RUU yang diajukan oleh pemerintah tersebut perlu ditinjau kembali.

Heri menyebut beberapa pasal, yang aspek hukumnya belum jelas. Misalnya, lanjut dia, di Bab VI tentang fasilitas pengampunan pajak khususnya  pasal 14 ayat 1 poin C. Ayat ini  berbunyi, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai tanggal 31 Desember 2015 atau sampai tanggal akhir tahun buku sebelum tanggal Desember 2015.

Pasal lain adalah Pasal 15. Pasal ini berbunyi, data dan informasi yang terdapat dalam surat permohonan pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

"Penegakan hukum mundur dong? Sementara pemilik dana yang akan melakukan repatriasi butuh kenyamanan, keamanan dan keuntungan," kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini di Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (28/04/2016).

Selain itu, sambung dia, terjadi lexspesialis dalam RUU tersebut.

Menurut Heri, pasal per pasal, ayat per ayat dan kata per kata harus dicermati agar tidak bertabrakan dengan UU yang ada.

"Untuk itu lah kami memerlukan masukan secara konkrit dari Polri, Kejaksaan, PPATK, dan KPK, dalam membedah RUU  yang terdiri atas 14 bab dan  27 pasal ini," ujar Waketum HKTI ini.

Saat ditanya apakah RUU Tax Amnesty ini dapat disahkan pada masa sidang kali ini, Heri menegaskan, sulit terwujud.

"Masa sidang tinggal dua hari. Masukan konkrit dalam bentuk daftar isian masalah (DIM) RUU dari penegak hukum belum kami peroleh," ungkap dia.

Heri menyarankan agar dalam menyikapi RUU Tax Amnesty yang masih banyak kekurangan ini, pemerintah senantiasa membangun komunikasi yang intens dengan petinggi parpol.

"Semoga terjadi komunikasi politik yang lebih baik antara presiden dan para petinggi parpol. Agar ada kesamaan frekuensi, sehingga secara teknis komisi XI bisa bekerja lebih optimal," ujar dia. 

Baca Selengkapnya

Pembahasan RUU Tax Amnesty Masih Perlu Banyak Masukan

Rimanews - Pembahasan Rancangan ‎Undang-Undang Tax Amnesty takkan mungkin dibahas pada masa reses. Penyelesaian RUU Tax Amnesty diperkirakan selesai akhir Mei mendatang.

Sebab, masih banyak hal penting yang harus dibahas dengan meminta masukan dari berbagai pihak. Bahkan Komisi XI DPR harus membahas kata per kata, pasal per pasal dan bab per bab.

"Yang pasti pasal per pasal, ayat per ayat dan kata per kata harus dicermati agar tidak bertabrakan dengan UU yang ada.‎ Untuk itulah kami memerlukan masukan secara konkrit dalam daftar isian masalah dari Polri, Kejaksaan, PPATK dan KPK," kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/04/2016).

Misalnya, Bab VI tentang Fasilitas pengampunan pajak pasal 14 ayat 1 poin c. Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan tanggal 31‎ Desember 2015.

Pasal 15 tentang Data dan Informasi yang terdapat dalam surat permohonan pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan / atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Dengan kata lain prinsipnya di pasal RUU ini pemerintah tidak mempersoalkan (tidak mau tahu) mengenai asal usul. Bagaimana dengan UU yang berkaitan seperti UU PPATK, dana dari human trafficing/ terorisme/narkoba.?," katanya.

Sementara pemilik dana yang akan melakukan repatriasi butuh kenyamanan, keamanan dan keuntungan.‎ Terjadi lex spesialis, bagaimana menjustifikasi keterpaksaan ini "Semoga terjadi komunikasi politik yang lebih baik antara presiden dan para petinggi parpol. Agar ada kesamaan frekuensi (persepsi) untuk real bangsa dan negara sehingga secara teknis komisi 11 bisa bekerja lebih optimal," sebutnya.

Ia juga mencatat beberapa poin dalam RUU Tax Amnesty, yakni bagaimana skema cara menarik repatriasi dana, berapa kepastian nilai yang dapat di repatriasi, sudah siapkah instrumen untuk menampung repatriasi dana tersebut , bagaimana perlakuan WP setelah/pasca repatriasi.

"Plan rapat hari ini akan minta masukan dari BPK plus raker dengan Menkeu. Hanya akan membahas pembentukan panja untuk mendalami Tax Amnesty, tidak membahas DIM," kata Heri Gunawan.

Baca Selengkapnya

Reses Itu Sapa Konstituen, Bukan Menyapa Tax Amnesty

Rimanews - Mempercepat pembahasan Rancangan Undang-UndangTax Amnesty, termasuk pembahasan dilakukan pada masa reses seperti yang diungkapkan Ketua DPR RI, Ade Komaruddin alias Akom adalah sesuatu yang mustahil.

Hal itu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menanggapi niat Akom agar RUU Tax Amnesty dibahas pada masa reses.

"Percepat gimana bos?‎ Gak ada lah. Pembahasannya saja belum selesai," kata Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, ‎Kamis (28/04/2016).

‎Ia menyebutkan, masa reses digunakan untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan.

"Pembahasan akan dilanjutkan tanggal 18 Mei‎. Reses kan sudah berjadwal. Kunker komisi, sosialisasi RUU dan kunker perorangan ke dapil sesuai aturan main MD3. Masa dipakai bahas RUU. Yang mboten-mboten aja. Reses turun ke dapil bro. Menyapa konstituen. Bukan menyapa RUU Tax Amnesty. Aya-aya wae," kata Heri.

Katanya lagi,  malam ini akan digelar rapat kerja dengan Menteri. Dari hasil rapat itu akan jelas terjawab "Masih banyak yang harus dibahas untuk kejelasannya. Gak bisa sim salabim bos," kata politisi Gerindra itu.

Baca Selengkapnya

Komisi XI Bahas Tax Amnesty dengan BI, OJK dan BKPM

VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. Komisi XI ingin mengetahui pandangan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hadir dalam RDP, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan perwakilan BKPM.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjabarkan, pandangan BI soal tax amnesty. BI melihat, tax amnesty memiliki dampak luas bukan hanya kesinambungan pembangunan tapi juga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan yang harus diantisipasi dengan cepat.

"Pandangan kami akan fokus assesment pelaksanaan tax amnesty kunci keberhasilan risiko dan antisipasi yang perlu dilakukan,"ujar Agus di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin 25 April 2016.

Di sisi lain, menurut Agus, target pajak yang tumbuh 24,7 persen dari realisasi sementara penerimaan pajak 2015 atau naik sekitar Rp300 triliun membuat pemerintah harus berfikir keras dan mencari strategi yang tepat untuk mencapai realisasi penerimaan pajak tersebut.

Hal ini, kata Agus, membuat pemerintah dalam Rancangan Anggaraan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) melakukan pemangkasan modal kerja Kementerian/Lembaga sebesar Rp50 triliun.

"Maka itu, perlu upaya meningkatkan sumber pendapatan negara terutama pajak. Kita melalui situasi yang tidak mudah dengan pertumbuhan yang terbatas. Dengan adanya dana yang berhasil ditarik dari tax amnesty jadi potensi penerimaan pajak juga sangat bermandat bila diinvestasikan di dalam negeri," ujarnya.

Jadi, lanjut Agus, optimalkan mendukung pembiayaan ekonomi nasional, tax amnesty bisa berperan penting dalam sektor pembangunan sektor keuangan.

Sementara itu Anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan, rapat hari ini minta masukan dari OJK, BI dan BKPM terkait dana repatriasi yang di sampaikan pemerintah terkait kesiapan dari masing-masing instrumen investasi.

"Tentunya patut dipertanyakan tentang kebenaran rapatriasi dana yang disampaikan pemerintah, benarkan angkanya, bangaimana caranya, sudah siapkah aturan lembaga kita menerimanya, bagaimana pasca berlakunya tax amnesty, bagaimana penegakannya dari segi kepastian hukum. Intinya kita meminta gambaran dan kesiapan dari regulator pelaku ekonomi indonesia," katanya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Tax Amnesty, Komisi XI Minta Pendapat Berbagai Pihak

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR mulai melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk melihat pandangan mengenai program pengampunan pajak atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty yang diusulkan pemerintah.

"Tujuannya untuk mendapat masukan secara komprehensif, sehingga RUU Tax Amnesty bisa berguna untuk bangsa dan negara," kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/04/2016).‎

Menurut Heri, Komisi IX akan mengundang lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Badan Kordinasi Penanaman Modal. Sedangkan dari lembaga penegak hukum, akan diundang dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga keuangan diundang Komisi IX untuk mempersiapkan mekanisme pengelolaan uang yang akan kembali ke Indonesia (repatriasi). Nantinya, dipilih cara terbaik untuk mengelola uang tersebut.

"Apakah dalam bentuk investasi atau dalam bentuk pasar modal. Bagaimana dengan Lalu lintas devisa?" terang Heri.

Sedangkan dari lembaga penegak hukum, Heri menjelaskan bahwa Komisi XI DPR akan meminta masukan terkait langkah yang akan dilakukan aparat berwajib ketika uang kembali ke Indonesia. Juga ada pembicaraan menyangkut hukum, hingga kesiapan perangkat hukumnya.

"Jangan sampai, saat dana kembali ke Indonesia, kepastian hukum pemilik uang tidak diperhatikan. Kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan perangkat hukumnya," terang Heri.

Sehingga, tidak ada permasalahan yang timbul ketika semua uang tersebut kembali masuk dalam sistem keuangan negara dari segi hukum.‎ "‎Jangan sampai ada jebakan `batman` kepada mereka yang mengembalikan uangnya ke Indonesia," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, ‎Komisi XI DPR juga akan mengunjungi beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjajaran. Komisi XI juga akan menampung masukan dari berbagai pengusaha, seperti Anggito Abimayu, Ichsanuddin Noorsy,  Hikmahanto, Yustinus Prastowo, Refrizon Baswir, serta Gunadi.

"Pelaku usaha sebagai bahan masukan terkait tax amnesty agar kebijakan yang diambil bisa berpihak kepada bangsa dan negara," ujar dia.

Baca Selengkapnya

Senin, Komisi XI DPR Mulai Bahas RUU Tax Amnesty

VIVA.co.id - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amensty, semakin alot. Meskipun pada Jumat 15 April 2016, sudah dilakukan rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan memaparkan, memang mulai Senin besok, 18 April 2016, sudah akan dibahas dengan Komisi. Namun, pengecekan terhadap RUU itu perlu dilakukan.

"Kami tidak mau buru-buru, karena Tax Amnesty ini ada 14 bab dengan 27 pasal. Kami ingin kaji dulu dalamnya, apakah betul seperti yang dibicarakan pemerintah melalui Menkeu," kata Heri, saat dihubungi, Minggu 17 April 2016.

Pemerintah menjanjikan, kalau Tax Amensty ini diberlakukan akan banyak capital inflow (aliran modal) yang masuk ke dalam negeri. Sehingga, proses pembangunan menuju kesejahteraan rakyat bisa tercapai.

Walau begitu, Heri mengatakan, DPR perlu mengecek terlebih dahulu. Apakah benar klaim yang diungkapkan pemerintah itu sesuai dengan isi dari RUU itu sendiri, atau tidak.

"Dari pasal-pasal itu, apakah betul mencakup masalah keadilan yang proporsional? Apakah betul nilai rapartiasi yang dikatakan pemerintah itu bisa kita tarik?" tutur anggota Fraksi Gerindra itu.

Dengan demikian, menurut Heri, akan butuh waktu lagi agar RUU ini benar-benar menjadi undang-undang yang menguntungkan bangsa Indonesia.

Dia tidak ingin ada anggapan DPR mencoba menunda ini. Tetapi, katanya, ini harus diteliti lebih dahulu.

"Bukan mau membatalkan, tetapi kami minta ditunda. Kami ingin mengkaji dulu, sebab masing-masing Fraksi tentu akan memberikan masukan daftar isian masalahnya seperti apa," tuturnya.

Bakal molor

Keinginan Presiden Joko Widodo, agar RUU Tax Amnesty bisa selesai masa sidang DPR ini diprediksi tidak akan terwujud. Walau sudah melalui rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden pada Jumat 15 April 2016, tetapi untuk menyelesaikan dalam masa sidang ini, tidak akan terlaksana.

"Tampaknya masa sidang ini tidak bisa selesai," ujar Heri.

Dewan masih perlu mengkaji, kandungan dari RUU tersebut. Meski Jokowi meyakinkan kalau RUU itu disahkan dan diberlakukan maka akan banyak capital inflow bagi negara untuk melaksanakan pembangunan.

Namun, kata Heri, DPR baru diberi izin untuk melakukan pembahasan RUU ini pada 12 April lalu.

"Dan, kami perlu waktu yang lebih panjang mengkajinya," katanya.

Dia menambahkan, RUU tersebut adalah inisiatif pemerintah. Menurutnya, 14 BAB dengan 27 pasal di dalamnya tergolong sedikit, jika dibandingkan dengan RUU yang lainnya. (asp)

Baca Selengkapnya

Anak Buah Prabowo Pasang Syarat untuk Tax Amnesty

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mensyaratkan pembahasan RUU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) menunggu rampungnya revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU perbankan.

"Kami ingin bukan hanya RUU tax amnesty yang dibahas, tapi juga revisi UU KUP dan UU Perbankan, karena semuanya saling terkait," papar kader Gerindra di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Dalam hal ini, Herri menilai bahwa revisi UU KUP harus dilakukan di awal. Setelah itu, barulah RUU Tax Amnesty dibahas untuk disetujui menjadi undang-undang. "(Mestinya) KUP dulu alias tentang ketentuan umum perpajakan," papar anak buah Prabowo ini.

Kata Herri, sempitnya waktu pembahasan, juga menjadi masalah tersendiri. Untuk itu, pembahasan RUU Tax Amnesty haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sehingga perlu waktu yang agak panjang. "(RUU Tax Amnesty) Strategis, sehingga kami harap ini bisa kita gali lebih dalam lagi," tukasnya.

Dalam draf RUU Tax Amnesty, kata Herri, terdiri dari 14 Bab dan 27 Pasal, di mana semuanya harus dibahas satu per satu, mulai dari bab, pasal, ayat, hingga kata per kata.

"RUU tentunya harus dibongkar dulu biar tahu kemana arahnya. Kita bakal breakdown untuk susun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Dari sana akan dibentuk panja (panitia kerja). Agar pendalamannya lebih serius," paparnya. 

Baca Selengkapnya

DPR Setuju Bahas RUU Pengampunan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Seluruh fraksi di DPR menyetujui dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Sebanyak 10 fraksi di Komisi XI menyampaikan persetujuannya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan berharap, RUU Pengampunan Pajak menjadi momentum perbaikan tata kelola perpajakan nasional. 

"Kami berharap pembahasan ini segera dilakukan tapi tidak dengan tergesa-gesa, melainkan konsisten," ujar Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/4).

Heri meminta beberapa hal, salah satunya waktu mempelajari naskah akademik dan RUU Pengampunan Pajak. Sebab, dua dokumen itu baru diterimanya hari ini. 

Selain itu, pimpinan DPR juga perlu rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo sebelum pembahasan lebih lanjut.

Pernyataan senada dilontarkan anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ecky Muharram. Selain konsultasi, pihaknya juga meminta agar pembahasan beleid ini beriringan dengan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).

"Pembahasan tax amnesty [sebaiknya] bersamaan dengan KUP agar terintegrasi dan tidak tambal sulam," kata Ecky.

Fraksi PDIP, Golkar, dan PPP juga mendukung pembahasan itu, dengan syarat tetap berkonsultasi bersama Jokowi. Konsultasi diperlukan mengantisipasi batal disahkannya itu menjadi UU.

Sistem Sanksi dan Penegakan Hukum

Selain yang sudah disebut, fraksi PAN termasuk yang mendukung pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak, dengan syarat. PAN menginginkan adanya sistem ganjaran dan hukuman bagi wajib pajak yang patuh dan tidak. 

"Harus ada efek jera sehingga membantu kemajuan bangsa dan [pengemplang pajak] melaporkan harta yang tidak di Indonesia," kata Legislator PAN Mohammad Hatta. 

Catatan lain diberikan Fraksi NasDem. Doni Imam Priambodo, anggota Fraksi NasDem mengatakan, proses dan kejelasan penegakan hukum harus beriringan dengan pembahasan kebijakan tax amnesty. 

Hal itu untuk membedakan pihak yang melakukan penggelapan atau hanya menghindari membayar pajak di Indonesia. 

"Agar pengampunan pajak optimal dan efektif. Demi menghindari kontroversi," kata Doni. 

Percepat Pembahasan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap DPR dan pemerintah dapat mempercepat pembahasan. Legislator PKB Anna Muawanah berkata, tax amnesty merupakan kebutuhan negara sehingga DPR perlu segera membentuk DIM sandingan.

"Secepat mungkin kemudian membentuk panja dan membahas substansi," ujar dia. 

Fraksi Partai Hanura berpandangan serupa. Nurdin Tampubolon berharap kebijakan ini dapat selesai sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Hal itu untuk membantu pemerintah dalam masalah jangka pendek. 

"Meningkatkan pendapatan negara. Kalau memungkinkan masa sidang ini dapat diselesaikan," tutur Nurdin.

Baca Selengkapnya

Komisi XI Utamakan Pemerintah Beri Penjelasan Soal Tax Amnesty

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa pihaknya akan mendengar terlebih dahulu penjelasan yang akan disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ikhwal rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sebab, penugasan untuk melakukan pembahasan sudah diserahkan melalui keputusan rapat badan musyawarah (Bamus) pimpinan pada Senin (11/4) kemarin.

“Masalah tax amnesty, Bamus sudah memutuskan tax amnesty akan dibahas di komisi XI, hari ini tentu kami baru menerima naskah akademik dari pemerintah, dan rencananya kita mengundang menteri keuangan untuk mendengarkan penjelasan dari Menkeu apa itu tax amnesty, apa yang dimaksud dan diinginkan pemerintah?” kata Heri, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/4).

Menurut dia, ketentuan komisi mendengarkan penjelasan pemerintah terlebih dahulu bertujuan untuk membandingkan apa yang tersirat dan tersurat dari pihak pemerintah terhadap ketentuan ‘a quo’ tersebut.

“Betul tidak apa yang dijelaskan dengan apa yang tersurat dan tersirat. Dia (pemerintah) akan jelaskan kita akan melihat naskah akademiknya, tapi pembahasan dan penjelasan ini tdak serta merta hanya 1 hari saja. Secara riil penjelasan akan kita terima, tetapi secara kelanjutan pembahasannya tentu akan kita pelajari materinya terlebih dahulu seperti apa,” papar politikus Gerindra itu.

“Setidaknya, butuh sekitar 1 minggu untuk melakukan kajian mendalam untuk masuk dalam tahapan selanjutnya yakni pembahasan,” tambah dia.

Heri mengungkapkan, ada beberapa pernyataan yang akan dilontakan terkait ketentuan tersebut, salah satunya dengan diberlakukannya tax amnesty berapa penambahan pendapatan di bidang pajak kita?

“Apakah itu soal repatriasi yang akan menarik dana dari luar senilai Rp2000 triliun, kita ingin tahu bagaimana tata caranya? bagaimana asetnya? bagaimana sistem pelaporannya? dan tentu tidak kalah penting dengan tax amnesty ini, berapa kira-kira pendapatan tambahan untuk pajak kita? signifikan atau tidak? Kalau tidak maka lain lagi ceritanya,” tandas dia.

Baca Selengkapnya