RAI HERI GUNAWAN ADAKAN STUDI BANDING KE WONOSOBO

Dalam rangka penguatan konsep dan mencari inspirasi untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis pedesaan, Rumah Aspirasi & Inspirasi (RAI) Heri Gunawan melaksanakan kegiatan Study Banding dan Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo dipilih karena kondisi wilayahnya hampir sama dengan kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi, dimana terdapat wilayah desa yang memiliki hutan baik hutan rakyat maupun hutan negara yang dikelola oleh PT Perhutani.

Pelaksanaan Study Banding dan Kunjungan Lapangan ini bertempat di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Disini tim RAI Heri Gunawan yang berjumlah 11 orang mempelajari tentang kiprah Desa Kalimendong dalam merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan berbasis Pengelolaan Hutan. Dalam hal ini, Desa Kalimendong telah banyak menoreh prestasi dan penghargaan berskala nasional baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jawa Tengah maupun dari Lembaga Swasta.

Di Desa Kalimendong ini ada beberapa hal yang tim RAI Heri Gunawan pelajari, yaitu diantaranya :

- Pengelolaan Hutan Rakyat Berbasis Sengon dan Salak Pondoh

- Pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan hutan negara kerjasama antara petani (LMDH Desa Kalimendong) dengan PT. Perhutani

- Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan berbasis hutan desa

- Pengelolaan Koperasi berbasis ekonomi pedesaan.

Di lokasi study banding, tim RAI Heri Gunawan bertemu dengan :

1. APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) Kabupaten Wonosobo
2. LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Mulya Desa Kalimendong
3. Koperasi Hutan Lestari APHR Kabupaten Wonosobo
4. Para Petani Salak Pondoh "Jokomadu"
5. UKM Gula Semut "Jokomadu"
6. Kelompok Tani Sido Makmur (Peternakan Kambing dan Penangkaran Rusa)
7. UKM Lebah madu "Jokomadu"
8. UKM Carica, Oleh-oleh Khas Wonosobo

Hasil kegiatan study banding dan kunjungan lapangan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi dan pematangan konsep program pemberdayaan pedesaan untuk dapat direalisasikan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan tersebut :

Rombongan Tim RAI Heri Gunawan saat memulai perjalanan dari sekretariat
Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 02.00 WIB 

Rombongan Tim RAI Heri Gunawan tiba di perbatasan Jawa Tengah
Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 07.15 WIB

Rombongan Tim RAI Heri Gunawan tiba di perbatasan Jawa Tengah
Tanggal 24 Mei 2016 Pukul 07.15 WIB

Rombongan Tim RAI Heri Gunawan berfoto bersama dengan
Ketua dan Sekretaris APHR Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016 Pukul 09.00 WIB

Rombongan Tim RAI Heri Gunawan mendengarkan pemaparan dari
Ketua APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan Tim RAI Heri Gunawan berdiskusi tentang Pengelolaan Hutan Rakyat
Bersama Ketua APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Koordinator RAI Heri Gunawan menyerahkan Plakat Kenang-kenangan
Kepada Ketua APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Koordinator RAI Heri Gunawan menyerahkan Bingkisan Kenang-kenangan
Kepada Ketua APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan saat berkunjung ke lokasi
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Mulya Desa Kalimendong
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan sedang mendengarkan penjelasan dari
Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Mulya Desa Kalimendong 
tentang Kerjasama Pengelolaan Hutan Negara milik PT Perhutani
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan sedang mendengarkan penjelasan dari
Instruktur LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Mulya Desa Kalimendong 
tentang tata cara penanaman dan pemeliharaan Salak Pondoh
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan mengunjungi Petani Salak Pondohdi Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Tim RAI Heri Gunawan saat mengunjungi Gudang Petani Salak Pondohdi Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan saat mengunjungi UKM pengolahan Gula  di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
untuk disupply ke Pabrik Kecap 
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan saat mengunjungi UKM pengolahan Gula  di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
untuk disupply ke Pabrik Kecap 

Rombongan RAI Heri Gunawan saat mengunjungi UKM Gula Semut Jokomadu yang ada di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan memeprlihatkan produk Gula Semut, Lebah Maduhasil produksi UKM Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Tim RAI Heri Gunawan memprrlihatkan produk hasil UKM Gula Semut Jokomadu yang ada di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan saat mengunjungi UKM Madu Lebah Jokomadu yang ada di Desa Kalimendong Kec. Leksono Kabupaten Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan saat mengunjungi UKM ZIZA yang memproduksiManisan buah CARICA produk oleh-oleh khas Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Rombongan RAI Heri Gunawan saat melihat proses produksiManisan buah CARICA produk oleh-oleh khas Wonosobo
Tanggal 25 Mei 2016

Semoga kegiatan ini dapat diaplikasi di wilayah pedesaan Kabupaten Sukabumi dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Penurunan Bunga KUR Belum Naikkan Daya Saing UKM

Jakarta (dpr.go.id) - Penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen belum cukup menaikkan daya saing UKM. Yang paling penting sebetulnya keleluasaan akses mendapatkan KUR itu sendiri yang banyak dikeluhkan para pelaku UKM.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Jumat (16/10). Heri mengungkapkan, selama ini justru pelaku UKM kesulitan mengakses KUR, karena belum bankable. Pasalnya, pelaku UKM sulit memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan perbankan. Akibatnya penyaluran KUR belum optimal dan masih di bawah 5 persen.

“Itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Dari tahun ke tahun masalah ini belum terpecahkan. Bank-bank yang selama ini diberi subsidi KUR masih mensyaratkan kriteria yang menyulitkan. Karena itu, selain harus menambah bank penyalur KUR, pemerintah mesti memikirkan paket untuk mempermudah akses KUR. Dengan begitu, KUR akan lebih terasa dampaknya. Penambahan itu juga bisa mempercepat penyaluran KUR kepada debitur yang selama ini dianggap belum bankable.”

Dijelaskan Anggota F-Gerindra itu, data dari Komite KUR hingga 2014 ternyata hanya ada tujuh bank nasional yang menyalurkan KUR, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Total kucuran dana KUR mencapai Rp152,71 triliun. Heri berharap, penyaluran KUR agar lebih ekspansif dan merata. KUR yang selama ini disalurkan lebih banyak untuk sektor pertanian dan perdagangan. Sebarannya pun masih terkonsentrasi di Jawa.

“Padahal saat ini pemerintah telah memberdayakan Jamkrindo dan Askrindo untuk mendorong perbankan melakukan pemerataan penyaluran kredit ke seluruh wilayah Indonesia sebagai lembaga penjamin KUR,” ujar Heri. Seraya menambahkan, “Perbankan tidak perlu ragu karena ada uang jaminannya. Dalam proposal PMN 2016 kedua BUMN itu telah mendapatkan penyertaan negara masing-masing Rp500 miliar.”

Dana PMN tersebut, lanjut Heri, untuk menambah modal kedua BUMN dalam mendukung penjaminan KUR. Heri mempertanyakan bila hingga kini para pelaku UKM masih kesulitan mengakses KUR, tak ada gunanya Komisi VI menyetujui penyaluran PMN kepada dua lembaga penjamin tersebut. Akses modal sangat dibutuhkan para pelaku UKM. Dan itulah yang menjadi stimulus dalam membangkitkan perekonomian nasional yang saat ini kian terpuruk.

“Saat ini lebih dari 60 persen penduduk bergantung kepada kelompok UKM. Dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional di atas 50 persen. Tentunya perihal ini harus direspon pemerintah dan lembaga penjaminan yang ditunjuk secara serius,” tutup politisi dari dapil Jabar IV ini. (mh)/foto:andri/parle/iw.

Baca Selengkapnya

UMKM Sukabumi Jadi perhatian DPR dan PNM

Bandung (jabarprov.go.id) - Sebagai rangkaian kegiatan bersama dengan kunjungan kerja anggota DPR - RI komisi VI yang telah dilaksanakan di beberapa daerah sebelumnya.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus membantu pengembangan Usaha Mikro,  Kecil, Menengah (UMKM), yang secara  rutin  melakukan kunjungan  dan pembinaan kepada nasabah, hari ini turut serta pula dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Wakil Ketua Komisi VI DPR -RI, Heri Gunawan, SE.

Dalam rangka kunjungan tersebut, Heri Gunawan turut pula mengundang beberapa BUMN dan mitra kerja komisi VI yang berada di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi. Cita-cita untuk membuat Sukabumi  menjadi lebih baik semoga terealisasi melalui kegiatan ini.

"Kegiatan dengar pendapat ini bertujuan untuk menjaring berbagai masalah, tantangan, dan solusi terkait dengan operasi mitra kerja di wilayah ini. Saya ingin memfasilitasi antara mitra kerja serta lembaga pemerintahan dengan Pemda untuk membangun Sukabumi," jelasnya.

 

Direktur Bisnis I PT PNM (Persero), M. Lukman Rizal, menerangkan melalui kegiatan seperti ini merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu badan usaha milik Negara yang mengemban tugas untuk meningkatkan dan memberdayakan UMKM sebagai salah satu pondasi dari ekonomi nasional.

"Pemberdayaan UMK kini kami fokuskan melalui pembiayaan di Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM). Selain itu kami juga memberikan pelatihan bagi nasabah secara berkala, ini merupakan salah satu keunikan PNM disbanding dengan lembaga pembiayaan lainnya," terangnya dalam acara tersebut.

Selama rentang waktu dari 2013 hingga 2014, guna meningkatkan kualitas UMK setempat, PNM telah melaksanakan 30 kali pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) dengan pilihan tema yang beragam menyesuaikan kebutuhan saat itu. Pelatihan tersebut terbagi ke dalam pelatihan unit dan pelatihan regular.

"Jika digabungkan dengan cabang Bandung, maka telah dilaksanakan sekitar 100 kali pelatihan," tambahnya.

----------------------

Siaran Pers PNM Turut Kunjungan Kerja DPR – RI

Sukabumi, 07 Maret 2015 – Sebagai rangkaian kegiatan bersama dengan kunjungan kerja anggota DPR – RI komisi VI yang telah dilaksanakan di beberapa daerah sebelumnya. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara khusus membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), yang secara rutin melakukan kunjungan dan pembinaan kepada nasabah, hari ini turut serta pula dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komis VI DPR –RI, Heri Gunawan, SE.

Dalam rangka kunjungan tersebut, Heri Gunawan turut pula mengundang beberapa BUMN yang berada di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi. “Kegiatan dengar pendapat ini bertujuan untuk menjaring berbagai masalah, tantangan, dan solusi terkait dengan operasi mitra kerja di wilayah ini,” jelasnya.

Direktur Bisnis I PT PNM (Persero), M. Lukman Rizal, menjelaskan perkembangan UMKM di wilayah Semarang memiliki potensi besar, sehingga perlu adanya dukungan permodalan serta pembinaan untuk menunjang peningkatan usaha mereka. Provinsi Jawa Tengah, kata dia, termasuk salah satu cabang terpesat dalam hal pertumbuhan UMKM di pulau Jawa. Oleh karena itu pihaknya terus intensif melakukan pembinaan terhadap nasabah maupun calon nasabah ULaMM, agar usaha milik masyarakat itu dapat berkembang. Sejak tahun 2011 PNM telah melakuakn pelatihan kepada lebih dari 37.000 UMKM di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini perusahaan menargetkan 10.000 – 15.000 pelatihan UMKM.

“Diharapkan melalui kunjungan serta temu pelaku UMKM kali ini dapat memberikan masukan mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh modal sehingga dapat dikaji lebih dalam solusi untuk memecahkan masalah tersebut khusus di wilayah Semarang. Selama ini nasabah kami tidak mengalami kesulitan cukup besar dari sisi keuangan. Justru kurangnya nilai tambah dan tata kelola yang selama ini membuat kinerja UMKM kurang maksimal,” jelasnya.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, sedikitnya akan dihadiri oleh 100 nasabah PNM cabang Semarang melalui klaster Pati dan nasabah UMK binaan H. Abdul Wachid. Kegiatan pelatihan yang dipadukan dengan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi nasabah PNM kali ini mengambil Tema “Komunitas dan Sinergitas Pelaku UMK untuk Pengembangan Usaha”. Tema ini diambil karena PNM menyadari bahwa UMK tidak hanya membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usahanya, namun juga membutuhkan akses informasi, pemasaran, ketrampilan dan sinergi usaha dengan pelaku usaha (UMK) lainnya.

Parman selanjutnya mengatakan, selain temu nasabah UMK yang diprakarsai oleh H. Abdul Wachid selaku legislator diharapkan juga dapat memberi partisipasi nyata untuk dapat mengoptimalkan bisnis perseroan sebagai BUMN dalam mendukung program pemerintah, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. “Seiring dengan terus bertumbuhnya profitabilitas perusahaan, kami pun terus akan meningkatkan program pendampingan dan pelatihan kami kepada UMK, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tanggung jawab kami sebagai perusahaan negara yang mengemban kewajiban untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Indonesia akan tetap kami jalankan, salah satunya melalui sinergi seperti ini. Kami optimis, iklim ekonomi yang membaik akan mendorong kebutuhan pembiayaan UMKM,” ungkapnya.

Pencapaian positif dari segi pembiayaan berhasil dicatatkan oleh PNM cabang Semarang. Dengan 25 kantor Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, operasional bisnis dibagi ke dalam 4 klaster yaitu, Pati, Purwodadi, Semarang, dan Temanggung. Tercatat hingga Februari 2015 jumlah nasabah binaan berjumlah 3.149 nasabah binaan.

Baca Selengkapnya

DPR Dukung Pengembangan Desain Produk UKM

VIVA.co.id - Daya saing produk UKM di pasar ekspor masih rendah. Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan merilis pengembangan inovasi desain produk UKM dari seluruh Indonesia, agar bisa bersaing di pasar ekspor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) mendukung langkah tersebut. Menurut Heri, selain memperbaiki kemasan, pengembangan desain produk itu juga mengefisienkan biaya produksi.

“Langkah Kemendag merintis pusat desain produk UKM adalah langkah strategis yang perlu didukung. Desain produk yang benar akan berpengaruh pada proses produksi yang efisien. Pada akhirnya, harga jual akan lebih bersaing,” katanya, di Jakarta, Jumat 13 Maret 2015.

Kemendag lewat Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional segera merintis pusat pengembangan desain regional pada akhir tahun ini. Kelak, di setiap daerah ada pusat desain produk yang membimbing para pelaku UKM mendesain dan mengefisienkan hasil-hasil produksinya.

Ditambahkan Heri, langkah perbaikan produk UKM tersebut sangat strategis untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini. Di era MEA, tuntutan daya saing sangat tinggi. 

“Di pasar regional dan internasional, menurut saya, Indonesia masih sebagai price taker bukan penentu harga. Dengan adanya pusat pengembangan desain produk, saya harap harga-harga produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Masalah desain produk, diakui Heri, masih jadi masalah para pelaku UKM. Heri mencontohkan, di Sukabumi banyak produk UKM terutama makanan dan minuman yang tidak bisa menembus pasar ASEAN (Malaysia dan Singapura), karena terkendala masalah desain kemasan. Hampir semua pelaku UKM di Indonesia juga mengalami hal serupa.

“Saya berharap, ke depan pusat pengembangan desain produk bisa menjadi solusi untuk menghadirkan produk dengan harga kompetitif, mengefisienkan proses produksi, dan menambah daya tarik pasar terhadap produk-produk Indonesia,” ujar Heri. 

Sumber : www.dpr.go.id

Baca Selengkapnya

Pimpinan Komisi VI Sambangi Sentra Belut di Sukabumi

. 

SUKABUMI – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan menyambangi sentral budidaya, pembenihan/pembesaran, dan pengolahan Belut yakni  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dendeng Belut Asli Sawah Flamboyan beralamat di Jalan Tugu, Desa Pasir haling, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (3/1).

Kunjungan yang didampingi beberapa wakil rakyat daerah ini merupakan rangkaian reses politikus muda asal Partai Gerindra ke daerah pemilihannya yang melingkupi Kota dan Kabupaten Sukabumi.

“Dengan kunjungan ini saya bisa melihat langsung lokasi yang menjadi pusat pengolahan belut di Jawa Barat ini. Termasuk menampung permasalahan apa saja yang dalam pengembangan usahanya,” kata pria yang akrab disapa HG ini.

Menurut HG yang menjabat Bendahara Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) ini, produk UKM-UKM ke depannya harus mampu bersaing dengan produk impor. Terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Dalam hal ini kualitas atau mutu yang harus ditingkatkan. Sehingga produk lokal mampu bersaing,” ingatnya.

Pimpinan KUB Flamboyan, Komalasari menyampaikan dalam mengembangkan usaha dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan usaha budidaya hingga pengolahan Belut, kini kelompoknya sudah mencapai 320 anggota yang tersebar di 38 kelompok.

“Alhamdulilah, sejak merintis usaha tahun 1980 usaha ini berkembang dan pemasarannya ke luar daerah da nada juga beberapa produk hingga luar negeri. Namun, saat ini untuk lebih meningkatkannya lagi kami membutuhkan alat tepat guna (ATT). Dengan adanya penambahan ATT tersebut nantinya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kami,” jelasnya. (*)

Baca Selengkapnya

UKM Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

Metrotvnews.com, Sukabumi: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan produk usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia umumnya belum siap menghadapi persaingan bebas saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

"Bahkan menurut saya, mungkin Indonesia akan menjadi pasar yang terbesar bagi produk-produk UKM dari negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN, red) itu," kata Heri kepada Antara saat mengisi waktu reses atau libur sidang di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (15/12/2014).

Menurutnya, masih banyak kelemahan produk UKM di Indonesia seperti sertifikasi dan kemasan sehingga pada saatnya nanti lembaga sertifikasi mempunyai peranan penting dan pelaku UKM pun tidak kesulitan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi.

Maka dari itu, perlu terobosan dari bidang perdagangan, perindustrian khususnya di Komisi VI DPR RI untuk secepatnya berbenah minimal produk-produk UKM disertifikasi sehingga masyarakat di Indonesia bisa lebih menghargai dan mencintai produk asli dalam negeri.

Lebih lanjut, belum siapnya produk UKM menghadapi MEA ini sudah dilakukan pengkajian, bahkan pihaknya sudah langsung terjun ke lapangan untuk melihat sejauh mana daya saing produk dalam negeri.

"Seharusnya produk kita ini bisa menjadi tuannya di negaranya sendiri, tapi nyatanya masyarakat sendiri masih relatif kurang menghargai dalam negeri karena belum disertifikasi, kemasan yang tidak menarik sementara produk dari luar lebih menarik walaupun kualitasnya jauh di bawah produk dalam negeri," tambahnya.

 Ia mengatakan kementerian terkait seperti Kementerian BUMN, Perdagangan, Perindustrian dan lembaga terkait harus bekerja sama agar produk UKM Indonesia lebih menarik, cantik, kemasannya bagus dan mempunyai daya saing dan kelebihan.

Selain itu, di setiap daerah harus ada sentralisasi produk-produk UKM, namun sayangnya tidak diimbangi oleh pemberdayaan yang masih relatif kurang. Seharusnya produk UKM juga mempunyai barcode tersendiri, karena produk internasional sudah menggunakan barcode dan tidak ada lagi yang hanya ditulis tangan atau kode cap.

"Untuk itu, kami mengajak ke semua  lembaga, pengusaha, pelaku UKM agar siap menghadapi MEA dengan meningkatkan berbagai kualitas produk," kata politisi Partai Gerindra tersebut.  AHL

Baca Selengkapnya

Komisi VI Sidak Stasion Dan Pasar Tradisional

[SUKABUMI]  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan melakukan inspeksi mendadak ke stasion kereta dan sejumlah pasar tradisional, serta pusat promosi kerajinan dan produk usaha kecil menengah di Sukabumi.

"Sidak yang saya lakukan ini selain melaksanakan reses, juga ingin mengetahui sejauhmana kesiapan pelayanan kepada masyarakat serta pengaruh ketersediaan dan harga barang pascanaiknya harga bahan bakar minyak atau BBM," kata Heri kepada Antara di Sukabumi, Minggu (14/12).

Menurutnya, dari hasil sidak ini ditemukan ada beberapa kejanggalan seperti jalur kereta api di dekat Stasion Sukabumi yang terhalang oleh pedagang kaki lima, adanya restribusi ilegal yang menjerat pedagang dan kondisi Pasar Pelita Kota Sukabumi yang sudah tidak layak digunakan.

Bahkan khusus untuk Pasar Pelita, keterangan dari pedagang pasar tradisional ini sudah 24 tahun belum pernah diperbaiki oleh pihak pengembang, insvestor atau pemerintah. Bahkan, kondisinya sudah parah dan rawan roboh serta kotor dan becek. Maka dari itu, hasil sidak ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya di DPR.

"Untuk pusat promosi produk UKM sudah bagus, namun untuk stasion dan pasar di Kota Sukabumi masih terlihat kumuh bahkan bisa dikatakan tidak layak khususnya pasar tradisional," tambahnya.

Heri juga akan berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia dan Pemkot Sukabumi untuk menertibkan jalur perlintasan KA agar tidak terganggu oleh PKL yang menggelar dagangannya di pinggi rel yang bisa membahayakan pedagang itu sendiri juga menghambat laju angkutan masal ini.

Rencananya, sidak ini tidak hanya akan dilakukan pada saat reses saja, tetapi secara rutin apakah setelah ada sidak ini ada pembenahan atau tidak dan akan dijadikan evaluasi di DPR nanti, apalagi Kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan daerah pemilihannya pada pemilihan legislatif lalu.

Sementara, Kepala Stasion Sukabumi, Tasiman mengaku bahwa setiap KA Pangrango jurusan Sukabumi-Bogor akan melintas terhambat dan petugas harus selalu mengingatkan PKL agar tidak menggelar dagangan karena kereta akan melintas. Tetapi, setelah beberapa kali ditegur bahkan hingga saat ini PKL masih tetap membandel untuk menggelar dagangannya di perlintas KA. [Ant/L-8]

Sumber :  Suara Pembaruan Berita Satu

Baca Selengkapnya

Sukabumi Belum Siap Hadapi Pasar Bebas

SUKABUMI — Anggota Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menilai masyarakat Indonesia khususnya di Kota dan Kabupaten Sukabumi belum siap menghadapi pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015 mendatang. Salah satu sektor yang dapat menjadi keunggulan, yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus segera diperkuat agara tidak kalah bersaing dengan produk dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

Heri menambahkan, kepesimisan dirinya timbul lantaran masih kalahnya produk-produk dalam negeri dibandingkan dengan luar negeri. Politisi Partai Gerindra ini menilai, masyarakat masih kurang menghargai produknya sendiri. Terbukti, saat masyarakat berbelanja cenderung lebih memilih pruk-produk luar dibanding produk lokal.

“Jujur saja, UMKM kita belum siap menghadapi pasar bebas Asean atau yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi hal tersebut,” ujarnya kepada wartawan dalam reses di Rumah Aspirasi Heri Gunawan, Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, kemarin (13/12).

Ia menambahkan, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya permodalan, legalitas hingga desain kemasan masih kalah dengan produk luar yang mengakibatkan minimnya minat pasar. Masih banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan untuk melakukan sertifikasi produk sehingga tidak bisa leluasa mengembangkan pemasaran produknya.

“Minimal produk-produk kita sudah harus disertifikas, sehingga masyarakat bisa menghargai produk-produk di negerinya sendiri,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Heri menegaskan semua pihak baik pemerintah daerah, Kementerian Koperasi dan UKM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, perbankan serta dinas-dinas terkait di daerah harus solid. Hal tersebut agar produk UMK menjadi salah satu kekuatan menghadapi pasar bebas Asean.

“Semua pihak harus solid dalam mendukung pengembangan UMKM. Belum ada kerjasama yang relatif lebih nyata untuk menyentuh UMKM itu sendiri,” kata dia.

Atas dasar tersebut, Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN Standarisasi Nasional akan mendorong sinergitas tersebut. Sehingga kesiapan menghadapi pasar bebas ekonomi Asean 2015 bisa dibenahi. (mvi/d)

Sumber : Radar Sukabumi

Baca Selengkapnya

Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

Indonesia dinilai belum siap hadapi persaingan pasar regional lewat penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk itu, masyarakat Indonesia dihimbau menghargai hasil produk dalam negeri sendiri ketimbang produk impor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menegaskan hal tersebut usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BSN, Senin (10/11). Hadir dalam rapat tersebut Kepala BSN Bambang Prasetya. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, didampingi tiga wakilnya masing-masing Azam Azman Natawijana (F-PD), Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG), dan Heri Gunawan (F-Gerindra).

Ketika ditanya soal kesiapan Indonesia menghadapi MEA, Heri menjawab, tampaknya Indonesia belum siap sepenuhnya menghadapi persaingan pasar di tingkat regional. “Rasanya belum siap. BSN sendiri masih perlu berbenah diri, terutama soal SDM-nya. Produk mainan anak yang diproduksi di dalam negeri, misalnya, masih jauh dari standar nasional Indonesia (SNI). Kita masih kalah dengan produk Cina,” ungkap Heri.

Pihaknya berharap, BSN lebih giat lagi melakukan promosi kerja, terutama menyangkut perlindungan produk dalam negeri, agar kualitas mutunya terjamin dan bisa bersaing di pasar global. “Saya berharap BSN dapat melindungi dan membuat standar untuk meningkatkan kualitas produk kita.”

Pada bagian lain, Heri juga menghimbau agar tiga lembaga terkait, yaitu BSN, KPPU, dan Kemendag/Kemenperin bisa berkolaborasi secara sinergis untuk membenahi kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Sinkronisasi tiga lembaga ini dipandang penting untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia mencintai produk sendiri sekaligus meningkatkan mutunya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Sumber : www.dpr.go.id

Baca Selengkapnya