Hergun, SK Calon Bupati Sukabumi Turun Setelah Rapat Pleno

Radar Sukabumi - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan bahwa saat ini partai besutan Prabowo belum mengeluarkan atau menurunkan Surat Keputusan (SK) untuk Pilkada serentak 2015 Kabupaten Sukabumi kepada siapapun. Penegasan tersebut dikatakan oleh Ketua Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Heri Gunawan, menurutnya dalam Jumpa Pres media Cetak dan elektronik dan lainnya menegasakan bawah DPP partai Gerindra belum menurunkan SK kepada bakal calon manapun.

"Rapat plenonya juga belum, masa sudah turun SK duluan. Kalau sudah ada yang mengaku mendapatkan SK maka itu hanya aku-akuan saja,"jelas Heri Gunawan kepada wartawan saat berada di Sauh Rizki Hegar Jalur pada Minggu Malam (12/7).

Menurutnya saat ini ketua Umum Prabowo Subianto sedang berada di luar negri dan akan pulang setelah lebaran, maka sudah barang tentu rapat pleno akan dilaksanakan setelah lebaran. Ada kemungkinan empat atau lima hari setelah lebaran keputusan SK itu jatuh kepada siapa akan terlihat. "Nanti kita lihat hasilnya setelah lebaran, "terangnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, saat ini ada dua pasangan bakal calon dan satu orang yang sudah terdaftar di DPP Gerindra yakni Pasangan Marwan Hamami, pasangan Totong Suparman dan pengusaha Ado Murtado, dan Novian Abdurahman. Bahkan saat ada wartawan yang menayakan jika selama ini partai Gerindra sudah mengeluarkan SK kepada Novian dirinya membantah keras, menurutnya nomor Handphonenya tidak punya apalagi tau orangnya.

"Tidak benar itu, saya tidak memiliki nomor HPnya bahkan. Saya tegaskan kembali SK Gerindra akan turun setelah Lebaran," tukasnya.

Baca Selengkapnya

HG Apresiasi Program Perdagangan Antar Daerah dan Pulau

Radar Sukabumi - Upaya Menteri Perdagangan (Mendag) mendorong para pelaku usaha sentra produksi cabai untuk dapat memasarkan komoditasnya di luar daerah, bukan hanya pasar regional saja disambut baik oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, Heri Gunawan. Menurutnya, dengan adanya program tersebut dirinya merasa perlu untuk menyampaikan apresiasi terhadap Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang memimpin panen raya di Selabintana, Sukabumi.

"Ini suatu langkah terobosan yang baik dan positif yang seharusnya dilakukan sejak dulu oleh Menteri Perdagangan," kata Heri saat menghubungi Radar Sukabumi, Rabu (8/7).

Menurutnya, dalam UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, diamanatkan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau tujuannya agar untuk integrasi pasar dalam negeri, menjaga keseimbangan daerah yang surplus dan daerah minus, serta memperkecil disparitas harga antar daerah.

"Jadi kalau bisa dilakukan perdagangan dengan cost yang lebih efisien maka harga di daerah yang selama ini tinggi akan bisa ditekan tanpa merugikan petani," katanya. Ia berharap langkah pemerintah ini bisa diteruskan dan berkesinambungan. "Langkah ini tidak boleh berhenti di pilot project saja namun harus berkelanjutan untuk daerah-daerah lainnya juga dan komoditi yang lebih luas," kata Heri yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Sebelumnya, program perdana Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau akhirnya resmi diluncurkan oleh Mendag, Rahmat Gobel di sentra produksi cabai Perbawati. Program tersebut dalam upaya menstabilkan dan menyeimbangkan harga antar daerah. Namun demikian, Rahmat mengaku perlu ada beberapa hal yang mesti dibenahi sekaitan dengan produksi komoditas cabai. Misalnya soal ukuran dan ketebalan.

"Nanti kita coba benahi agar ada standar ukuran dan ketebalan cabai. Termasuk juga perlu adanya teknologi sehingga bisa membantu produksi tetap stabil," singkat Gobel. (hnd)

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Bagikan Santunan Bagi Anak Yatim Piatu

Bertempat di Rumah Aspirasi & Inspirasi, Heri Gunawan melaksanakan kegiatan Buka Puasa Bersama dan Pemberian Santunan Bagi Anak Yatim Piatu pada Sabtu, 11 Juli 2015.

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian yang dilaksanakan oleh Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan dalam mengisi bulan Ramadhan 1436 H yang berkah.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan selam bulan Ramadhan 1436 H/2015 M. Adapun kegiatan lainnya adalah Pembagian Tajil Gratis, Pembagian Bingkisan Sembako dan Alat Sholat kepada relawan, pengurus PAC dan Ranting Partai Gerindra Kota & Kabupaten Sukabumi dan Silaturahmi bersama para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjelang Pilkada serentak 2015 mendatang.

Baca Selengkapnya

RAI Heri Gunawan Bagikan Tajil Gratis Selama Ramadhan 1436 H

Dalam rangka menyemarakkan dan menyambut berkah Ramadhan 1436 H/2015 M, Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan menggelar berbagai kegiatan. Diantaranya adalah kegiatan Pembagian Tajil secara Gratis bagi Ribuan warga masyarakat yang melintas di jalan-jalan utama Kota/Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan pembagian Tajil Gratis ini dilaksanakan setiap hari Jumat sore selam bulan Ramadhan 1436 H. Tercatat 4 (empat) kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Di depan Pendopo/Alun-alun Kota Sukabumi dilaksanakan pada Jumat, 19 Juni 2015/02 Ramadhan 1436 H. Dibagikan 1.200 paket Tajil Gratis.
2. Di depan sekretariat Rumah Aspirasi dan Inspirasi Heri Gunawan, Jl. Arif Rahman Hakim 57-59 Benteng Kota Sukabumi yang dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2015/09 Ramadhan 1436 H. Dibagikan 1.000 paket Tajil Gratis.
3. Di Pertigaan Jajaway Batusapi Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada Jumat, 03 Juli 2015/16 Ramadhan 1436 H. Dibagikan 1.000 paket Tajil Gratis. dan 
4. Di Jalan Siliwangi Cibadak dan di Terminal Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Juli 2015/23 Ramadhan 1436 H. Dibagikan 1.500 paket Tajil Gratis.

Selain kegiatan pembagian tajil gratis, selama ramadhan 1436 H Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan juga melaksanakan pembagian sembako dan alat sholat kepada para relawan dan pengurus PAC Ranting Partai Gerindra se Kota dan Kabupaten Sukabumi. 

Selain itu juga melaksanakan kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim Piatu yang dilaksanakan pada Sabtu, 11 Juli 2015 bertempat di sekretariat Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan, Jl. Arif Rahman Hakim No. 57-59 Benteng Kota Sukabumi.   

Baca Selengkapnya

Hergun Berbagi dengan Kader Gerindra

Parungkuda (Radar Sukabumi) - Beragam cara positif dilakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan. Seperti cara berbagi yang dilakukan Anggota DPR RI, Heri Gunawan (HG) kepada jajaran pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mulai tingkat kecamatan hingga ranting di Kabupaten Sukabumi.

Kemarin (7/7), sejumlah relawan pendukung HG yang mengatasnamakan Manuk Dadali menyebarkan paket berisi sembako dan sarung di daerah pemilihan (dapil) 6 yang mencakup Kecamatan Parungkuda, Parakansalak, Bojonggenteng, Kalapanunggal, dan kecamatan lainnya.

Relawan Manuk Dadali, Dadin Saripudin, mengatakan, pembagian paket ini berasal dari Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI) Heri Gunawan berbagi terhadap pengurus ranting dan kecamatan menjelang lebaran.

"Dapil 2 sudah dibagikan. Sekarang lagi pembagian di dapil 6. Semoga paket sembako dan sarung ini bermanfaat," singkat Dadin.

Sementara itu, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Parakansalak, Supardi menyatakan, selama bergabung dengan Gerindra baru kali ini ada perhatian dari pengurus pusat terhadap jajarannya. Oleh karena itu, jajarannya sangat berterima kasih dengan adanya perhatian ini.

"Bukan soal besar kecilnya pemberian. Tapi kami merasa bangga dan bersyukur atas perhatian Pak Heri sebagai Ketua DPP Partai Gerindra kepada kami," ujarnya.

Baca Selengkapnya

Relawan Hergun Bagi Takjil

Sukabumi (Radar Sukabumi) - Tim relawan anggota DPRI, Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerinda membagikan 1000 takjil dan ratusan paket sembako di Jalan Batusapi, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kemarin (3/7).

Tak hanya paket takjil atau menu makanan ringan untuk sajian buka puasa dan sembako saja yang dibagikan, ratusan pakaian ibadah serta Alquran pun ikut disumbangkan bagi segala unsur komunitas.

"1000 paket takjil, 200 paket sembako serta 200 perlengkapan ibadah seperti sarung, mukena dan Alquran dibagikan dalam acara tadi (kemarin)," ujar seorang Keluarga Besar Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan, Yoyok Hendrayana kepada Radar Sukabumi, usai kegiatan.

Dikatakan Yoyok, kegiatan ini pun dilakukan setiap hari Jumat di bulan Ramadan ini. Termasuk kegiatan yang baru digelar itu merupakan agenda ketiga. Agenda pertama di Pendopo, kedua di Rumah Aspirasi di Kelurahan Benteng Sukabumi dan yang ketiga di sini.

"Rencananya nanti keempat akan digelar di Cibadak," terangnya.

Koordinator Rumah Aspirasi & Inspirasi Heri Gunawan, Maman Suparman yang merupakan ayahanda Hergun menambahkan, sedikitnya 25 personel yang terdiri dari keluarga besar Rumah Aspirasi, struktur PAC Kabupaten dan Kota Sukabumi, dibantu dengan pengawalan pihak polisi. Kegiatan itu dilakukan sebagai wujud kepedulian bersama, juga membina tali persaudaraan.

"Agenda ketiga dilakukan di Palabuhanratu, yakni mengenang Hergun di masa kecil di Palabuhanratu. Termasuk, kota ini merupakan Ibu Kota Kabupaten dan ini prioritas untuk berbagai dengan sesama," tambahnya, saat didampingi istri tercinta Lilis Aisyah.

Rencananya, agenda yang sama di Cibadak nanti akan lebih besar lagi. Kegiatannya berupa berbagi sembako untuk para relawan di seluruh Kota dan Kabupaten Sukabumi. Yang akan dipusatkan per dapil atau mobile relawan yang akan dibagikan unsur partai, struktur pantai PAC dan ranting termasuk relawan dari berbagai komunitas.

"Acara inti nanti di Cibadak, dengan membagikan setiap dapil, 1, 2 dan 3 untuk wilayah Kota. Dan dapil, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk wilayah kabupaten," akunya. 

Baca Selengkapnya

Perlu Langkah Kongkret Atasi Menggilanya Harga Daging

Jakarta (dpr.go.id) - Seperti diprediksi sebelumnya, menjelang lebaran harga daging sapi di pasaran terus naik. Seperti di Aceh, harga daging sapi sudah mencapai Rp.150.000/kg, di Medan Rp.120.000/kg, dan di Banten harga daging juga naik menjadi Rp.125.000/kg. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan kepada Pers di Jakarta Jum’at (10/7).

Menurut Heri, harga daging di pasar Cicaheum Bandung juga naik yakni daging sapi  menjadi Rp.120.000/kg, di Surabaya Rp.100.000/kg, Kalimantan Tengah Rp.110.000/kg dan di Makasar masih tetap sekitar Rp.90.000/kg. Kenaikan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah jangan diam saja melihat pergerakan harga daging yang sudah menggila itu. Harus ada langkah kongkrit yang solutif. Karena daging sapi termasuk barang kebutuhan pokok yang harus tersedia sebagaimana dalam amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,” tegasnya.

Diingatkan, jika pemerintah sampai lengah, dikhawatirkan harga daging sapi akan jadi lebih “gila-gilaan lagi” karena permintaan terus naik. Sebagaimana prediksi yang ada, puncak kenaikan harga akan terjadi di Minggu terakhir menjelang lebaran.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga daging sapi tersebut, Heri meminta Pemerintah (Cq. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Instansi terkait lainnya) untuk melakukan langkah-langkah pengendalian, antara lain Kementerian Perdagangan harus memastikan ketersediaan stok dan logistik daging dalam posisi aman.

Tingkat keamanan stok ini sangat penting untuk menjaga kegiatan perdagangan nasional. “Jangan sampai gangguan pasokan daging sapi berdampak pada terganggunya kegiatan perdagangan,” ujarnya dengan menambahkan, Tidak boleh ada Menteri yang jalan sendiri-sendiri. Cari solusi sama-sama, jangan ada ‘ego sektoral’. Jadikan kepentingan rakyat yang sedang susah karena naiknya harga daging sebagaimana tujuannya. (spy,mp). Foto: Naefuroji/parle/od

Baca Selengkapnya

Gobel Bayar Tomat 100 Kali Lipat

RADAR SUKABUMI - Para petani Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi dibuat kaget dengan kedatangan Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel. Bagaimana tidak, para petani yang baru saja memanen tomat, diborong langsung Gobel yang kala itu hendak melihat sentra produksi cabai di perkebunan tersebut.

Para petani ini tentunya mengapresiasi langkah yang dilakukan Gobel, bersama Presiden Persatuan Pemasar Hasil Pertanian ( PPHP ) RI, Anne Sri Arti serta para staf Kementerian Perdagangan (Mendag) yang telah berkunjung ke sentra produksi cabai milik mereka, kemarin (8/7).

"Selain mengontrol sentra produksi cabai, Pak Menteri juga telah memborong tomat kami sebanyak 20 peti hasil panen sekitar 800 kilogram dengan harga Rp 20 juta. Seratus kali lipat dibandingkan harga di petani yang seharusnya Rp 200 ribu per 400 kg. Tapi, Pak Menteri membayarnya dengan Rp 20 juta dengan pecahan Rp 10 ribu sebanyak sepuluh gepok dan pecahan Rp 20 ribu sebanyak lima gepok,” kata salah seorang petani yang juga Ketua Kelompok Tani Perbawati, Ajum Al-Rasyid (52) yang ditemui Radar Sukabumi.

Dia mengira, apa yang dilakukan Gobel merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada para petani di daerah. “Alhamdulillah, akhirnya pemerintah pusat mau dan memberikan perhatian lebih kepada kami para petani," akunya.

Mendag sendiri hendak menstabilkan harga bahan pokok jelang Idul Fitri, yang akan jatuh beberapa hari mendatang. Dengan memfasilitasi perdagangan salah satu komoditas Sukabumi, yakni cabai, Mendag melakukan transaksi hingga diskusi secara langsung dengan para petani di daerah yang mengalami surplus komoditas cabai. Hal tersebut dilakukannya, sebagai upaya pemerataan bahan-bahan pokok yang seringkali mengalami disparitas harga.

Dalam agenda yang diberi nama Pilot Project dimana hasil komoditas petani asal Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi itu diakomodir oleh Bulog Divre Cianjur. Dengan diakomodirnya petani yang mengalami surplus komoditas cabai, diharapkan dapat mengurangi disparitas harga cabai di beberapa daerah yang mengalami defisit komoditas cabai di daerah lain.

"Di Sukabumi harga cabai mencapai Rp 15 ribu per kilogram, sementara di Palembang mencapai Rp 27 ribu hingga Rp 28 ribu per kilogram. Harga ini diharapkan mampu menekan harga cabai di pasaran yang berkisar Rp 38 ribu per kilogramnya," terang Mendag RI, Rachmat Gobel dalam keterangan resminya.

Ini juga salah satu upaya Mendag, mendorong para pelaku usaha sentra produksi cabai Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi untuk dapat memasarkan komoditasnya di luar daerah, bukan hanya pasar regional saja. Harga cabai di Indonesia dalam kurun waktu Januari hingga Juni menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, di beberapa daerah seperti Palembang, harga masih di atas rata-rata dikarenakan tingginya konsumsi cabai dibandingkan tingkat produksinya. Oleh karena itu, Mendag menstabilkan harga, menyeimbangkan surplus dan defisit komoditas, serta memperkecil disparitas harga.

"Berbagai upaya telah dilakukan Kementrian Perdagangan RI untuk menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok, serta menjaga stabilitas harga selama puasa hingga Idul Fitri. Ini merupakan salah satu instrumen Kemendag dalam menjaga stabilitas harga komoditas. Tentunya ini memerlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengawasan perdagangannya," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gobel resmi meluncurkan program perdana Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau, dalam upaya menstabilkan dan menyeimbangkan harga antar daerah.

Sementara itu, masih di tempat yang sama, program perdana Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau akhirnya resmi diluncurkan oleh Mendag, Rahmat Gobel di sentra produksi cabai Perbawati. Program tersebut dalam upaya menstabilkan dan menyeimbangkan harga antar daerah. Namun demikian, Rahmat mengaku perlu ada beberapa hal yang mesti dibenahi sekaitan dengan produksi komoditas cabai. Misalnya soal ukuran dan ketebalan.

"Nanti kita coba benahi agar ada standar ukuran dan ketebalan cabai. Termasuk juga perlu adanya teknologi sehingga bisa membantu produksi tetap stabil," singkatnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mengapresiasi program Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau yang diluncurkan Kemendag ini. Menurutnya, langkah itu merupakan terobosan yang baik dan positif. Malah politikus asal Partai Gerindra ini menegaskan program itu seharusnya sudah dilakukan dari dulu.

"Program bagus ini seharusnya dari dulu dilakukan, bukan baru sekarang. Tapi tetap, kami apresiasi atas program ini," timpalnya.

Menurut Heri, program tersebut tertuang oleh Kemendag dalam UU Perdagangan No 7 Tahun 2014. Diamanatkan Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau tujuannya agar untuk integrasi pasar dalam negeri, menjaga keseimbangan daerah yg surplus dan daerah minus, serta memperkecil disparitas harga antar daerah.

"Jadi kalau bisa dilakukan perdagangan dengan cost yang lebih efisien maka harga di daerah yg selama ini tinggi akan bisa ditekan tanpa merugikan petani.

Langkah ini tidak boleh berhenti di pilot project saja namun harus berkelanjutan untuk daerah-daerah lainnya juga dan komoditi yang lebih luas," singkatnya. (cr6/ren/t)

Baca Selengkapnya

Legislator Kritik Keuntungan Modal Ventura Asing Yang Mengalir Ke Luar Negeri

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyatakan saat ini modal ventura asing dengan kekuatan dana yang besar sudah masuk ke dalam negeri berupa perusahaan start-up, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

"Secara makro, kondisi tersebut sangat merugikan perekonomian dalam negeri. Keuntungan perusahaan akan terus mengalir keluar negeri. Padahal, jika keuntungan tersebut dikapitalisasi di dalam negeri, maka akan sangat bermanfaat bagi perputaran ekonomi dalam negeri, seperti bisa menstimulus perbankan dalam negeri," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

MV asing yang terus berekspansi ke dalam negeri, karena Indonesia adalah pasar besar yang potensial. 

Saat ini, lanjut Heri, ekonomi Indonesia adalah 16 terbesar di dunia. Jumlah kelas konsumen juga sangat besar, mencapai 135 juta, dan peluang pasar jika dikuantifikasi bisa mencapai sekitar triliun dolar AS. 

"Jika pemerintah tidak sanggup memecahkan masalah permodalan yang dihadapi UMKM, maka dipastikan modal-modal asing akan mengambil alih. Dan itu berarti pasar Indonesia akan terus dikapitalisasi asing karena ketidaksanggupan pemerintah menjaganya. Sangat disayangkan keuntungan UMKM dan start-up potensial tidak akan pernah tinggal di Indonesia. Keuntungan tersebut akan terus mengalir ke luar negeri," katanya.

Atas fenomena itu, dirinya meminta pemerintah agar mempermudah akses permodalan dalam negeri dalam rangka menopang UMKM dan start-up Indonesia.

"Pemerintah juga harus memperkuat institusi (BUMN) yang bergerak dalam usaha pembinaan dan akses permodalan usaha dalam negeri," kata Heri.

Ia menyebutkan, salah satu kendala yang dihadapi UMKM dan start-up di dalam negeri yang cukup klise salah satunya adalah akses permodalan. Sebab, rata-rata Perbankan tidak mau membiayai karena UMKM dan start-up tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan (tidak bankable), diakibatkan karena seperti agunan (jaminan) dan laporan keuangan minimal selama 3 bulan terakhir.

Mayoritas UMKM menemui kendala dalam akses permodalan meski usaha tersebut layak dijalankan. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah UMKM produktif yang sudah layak tapi terkendala akses permodalan dalam konteks ini, tidak memenuhi syarat kredit mencapai 15,21 juta unit.

"Kondisi seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus memikirkan solusi memperluas dan mempermudah permodalan bagi UMKM, termasuk memperkuat institusi permodalan dalam negeri. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah skema MV untuk membantu UMKM dan start-up ," ujarnya.

Di luar negeri, katanya, MV sukses membina perusahaan multinasional pada tahap awal pembentukannya. 

"PMV tersebut melakukan penyertaan modal (equity participation) pada usaha-usaha baru tersebut. Jadi, UMKM yang terkendala masalah kredit dan jaminan bisa mengakses permodalan tanpa harus melewati persyaratan yang ribet dan bertele-tele," demikian Heri.

Editor: Aditia Maruli

Baca Selengkapnya

Pekerja Asing Meningkat, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan

Jakarta (dpr.go.id) - Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok menunjukkan pemerintah tidak mampu menjaga komitmen untuk sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik perkembangan kondisi ini secara transparan termasuk kerja sama yang dijalin dengan Pemerintah Tiongkok.

“Keperpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal patut dipertanyakan. Disaat tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7% tahun 2014 menjadi 5,81% tahun 2015, pemerintah justru membuka kesempatan kerja kepada tenaga kerja asing. Tenaga lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan. Akhirnya, tenaga kerja lokal hanya mengisi lapisan bawah profesi pekerjaan seperti buruh, asisten supervisor. Sedangkan lapisan atas mulai didominasi tenaga kerja asing asal Tiongkok, ini menyedihkan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/15).

Ia menilai bertambahnya tenaga kerja asal Tiongkok bersamaan dengan pinjaman sebesar Rp520 triliun perlu didalami. Pinjaman itu akan diberikan kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur. Niat Pemerintah Tiongkok memberi pinjaman yang fantastis itu tentu tidak cuma cuma. Laporan dari Labour Institut Indonesia, patut diduga akan datang tenaga kerja Tiongkok besar besaran ke tanah air pasca ditanda tanganinya pinjaman infrastruktur tersebut.

Kondisi ini baginya menunjukkan Pemerintah Jokowi-Kalla tidak peka, sepertinya membiarkan warganya teraniaya dan terbunuh diluar negeri, ketimbang memberi mereka tempat bekerja yang layak di rumahnya sendiri. Data BNP2TKI tahun 2015 menunjukkan jumlah TKI yang mencari kerja ke luar negeri meningkat 29%.

“Pada akhirnya, proyek infrastruktur besar besaran yang diusung Jokowi-Kalla tidak akan berjalan sesuai dengan janjinya yang sebesar besarnya mengunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Proyek infrastruktur akan kembali menjadi siklus sesat, teknologi dari mereka, tenaga kerja bahkan bahan baku dari mereka. Akhirnya uang pinjaman infrastruktur hanya ilusi karena tidak akan pernah tinggal di tanah air,” tandasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga komitmen menggunakan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur. "Tenaga kerja lokal yang profesional dan jago sudah banyak, kenapa harus pakai tenaga kerja asing yang kualitasnya justru lebih buruk,” demikian Heri. (spy/iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Baca Selengkapnya

Harus Fokus Selesaikan Problem "Dwelling Time"

Jakarta (Neraca) – Sektor logistik di Indonesia hingga saat ini masih terbelit sejumlah masalah. Lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) menjadi salah satu masalah yang sangat disorot menyusul kemarahan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan lalu saat melakukan sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terkait permasalahan ini.

Pelantikan Heru Pambudi selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, di tengah kusutnya persoalan layanan pelabuhan, khususnya terkait lambatnya waktu bongkar muat barang, tentu patut disambut dengan harapan. Heru pun mengaku akan fokus memperbaiki 'dwelling time' dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Mahalnya biaya logistik berikut buruknya layanan pelabuhan hingga saat ini menjadi persoalan yang membebani perekonomian nasional. Sehingga, 'dwelling time' sebagai bagian dari persoalan logistik di pelabuhan harus menjadi fokus Dirjen Bea Cukai.

“Perbaikan ini kita lakukan dengan koordinasi dan tidak akan saling menuding,” ujar Heru kepada pers usai dilantik Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7).

Heru menjelaskan, 'dwelling time' Ditjen Bea dan Cukai memerlukan waktu 0,6 hari. Meski begitu, ia akan berusaha mempersingkat waktu menjadi 0,5 sesuai dengan target. Untuk mencapai ke 0,5 hari menurut Heru, pihaknya akan memperbesar jalur prioritas untuk perusahaan hingga 50-100%.

Di samping itu, pihaknya akan melakukan pendampingan di lapangan dan mendorong pemanfaatan fasilitas yang ada seperti Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) sehingga dapat mempersingkat 'dwelling time'. Kemudian, untuk koordinasi, pihaknya menginginkan adanya satu koordinasi dengan seluruh manajemen otoritas pelabuhan yang mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang terlibat dalam 'dwelling time'. Sementara target 'dwelling time' yang ditetapkan pemerintah, yaitu 4,7 hari, dari 5,5 hari.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Juni 2015, penanganan proses impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok membutuhkan waktu “precustoms clearance” selama 3,6 hari, dilanjutkan dengan “customs clearance” selama 0,6 hari, kemudian yang terakhir adalah “post customs clearance” selama 1,3 hari.

Data Bea Cukai menyebut dari total 937.857 container yang diproses di Pelabuhan Tanjung Priok selama periode Januari 2014 sampai dengan 15 Februari 2015 hanya sekitar 7% yang masuk “jalur merah” dan 14% “jalur kuning”. Kemudian 79% masuk jalur MITA (khusus) dan “jalur hijau” dengan dwelling time sekitar hanya 4-5 hari.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, guna mengurangi terjadinya penimbunan barang sementara di Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah perlu menaikkan tarif tempat penimbunan barang sementara (TPS) Lini II Tanjung Priok. Alasannya, tarif yang berlaku sekarang tidak menstimulus importir untuk segera memproses perizinan.

Kemudian, sambung Heri, pemerintah perlu mengoptimalkan pelayanan perizinan dengan meminta kementerian/lembaga untuk mengirimkan secara elektronik rekomendasi/pertimbangan teknis yang diterbitkannya selain mendorong percepatan pelayanan perizinan di K/L teknis secara real time online dan terintegrasi ke dalam INSW. Yang terakhir, perlu pula menempatkan petugas di Help-Desk di Pelabuhan Tanjung Priok secara berkelanjutan dan optimalisasi Dry Port (CDP) sehingga kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok meningkat.

Sementara itu, pengamat strategi ekonomi FEUI Sari Wahyuni meminta pemerintah untuk segera menerapkan tiga strategi penting dalam mengefektifkan “dwelling time” atau waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Indonesia. Ketiga strategi itu, yakni pertama, ketika barang masuk ke pelabuhan Indonesia, sudah harus dilakukan koordinasi sejak awal, mulai dari “clearing” dokumen hingga kuantitas barang dan waktu tiba barang.

Selanjutnya, “loading” barang yang jelas dari satu kapal ke pelabuhan, dan sebaliknya. Dalam hal ini, IT sistem harus mendukung integrasi pelabuhan, dan semua dokumen sudah harus dipersiapkan sejak awal. Pada bagian ini, sudah harus menyediakan insentif bagi setiap aktifitas dan administrasi barang.

Baca Selengkapnya

Usulan Ini Bisa Kurangi Waktu Tunggu di Priok

Monitorday, Jakarta - Rendahnya tarif penimbunan barang sementara dinilai sebagai salah satu penyebab menumpuknya barang di Tanjung Priok. Karena itu, untuk mengurangi penumpukan barang, tarif tersebut diminta untuk dinaikkan. "Yang berlaku sekarang tidak merangsang importir untuk segera memproses perizinan. Kenaikan tarif TPS diharapkan bisa menjadi pertimbangan importir untuk mempercepat mengajukan perizinan sehingga target waktu tunggu pelayanan kapal dan barang bisa tercapai," kata Heri Gunawan, Wakil Ketua Komisi VI yang membidangi badan usaha di Jakarta, Rabu [1/7] seperti dikutip Antara. 

Heri mengatakan, selain meningkatkan tarif penimbunan barang, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pelayanan perizinan dengan sistem elektronik. Ini akan mendorong percepatan pelayanan perizinan kementerian dan lembaga teknis secara online dan tersambung ke dalam di K/L teknis secara real time online dan terintegrasi ke dalam sistem satu atap terpadu [INSW]. "Yang terakhir, perlu pula menempatkan petugas yang diperbantukan di Pelabuhan Tanjung Priok secara berkelanjutan dan optimalisasi Dry Port sehingga kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok meningkat," kata Heri. 

Berdasarkan data Bea Cukai dari total 937.857 kontainer yang diproses di Pelabuhan Tanjung Priok selama periode Januari 2014 hingga 15 Februari 2015 hanya sekitar 7% yang masuk "jalur merah" dan 14% "jalur kuning". Kemudian 79% masuk jalur khusus dan "jalur hijau" dengan waktu tunggu sekitar hanya 4 hingga 5 hari.

Baca Selengkapnya

Biarkan Kerjasama Telkom-Singtel, Rini Soemarno Diduga Jual Rahasia Negara

Jakarta - Biarkan Kerjasama Telkom-Singtel, Rini Soemarno Diduga Jual Rahasia Negara - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan dua hal terkait kerjasama PT Telkom Indonesia dengan Singtel dalam membangun sistem e-government.

Pertama kata Heri, kerjasama tersebut berakibat data center e-government yang berisi data warga negara serta pemerintah akan berada di tangan asing.

"Kedua, pembangunan sistem e-government sudah bisa dibuat oleh orang-orang muda Indonsia, lalu mengapa harus diserahkan ke asing?" kata Heri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kerjasama itu jadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Kerjasama PT Telkom dengan Singtel membangun e-government merupakan potensi ancaman. Pembiaran kerjasama tersebut oleh Kementerian BUMN telah membahayakan kepentingan dan kedaulatan negara. Jika rencana itu direalisir, maka jangan salahkan publik menilai bahwa Menteri BUMN patut diduga sedang menjual rahasia negara ke pihak asing. Dan itu merupakan kejahatan yang tidak boleh ditolerir,” tegas Heri.

Menteri BUMN Rini Soemarno menurut Heri, dalam kasus ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. "Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa “pembangunan pusat data wajib dilaksanakan dalam negeri”. Hal itu sebagai bentuk perlindungan data informasi dan penegakan hukum," jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan, poin terhadap perlindungan kepentingan dan kedaulatan negara juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 7 ayat (2) yang menekankan bahwa “dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan salah satunya untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara”.

"Karena itu, atas pertimbangan kepentingan keamanan dan kedaulatan negara, kerjasama PT Telkom dengan Singtel terkait pembangunan dan penyelenggaraan e-government wajib ditolak. Selanjutnya meminta PT Telkom melalui Menteri BUMN untuk segera membatalkan rencana kerjasama itu. Jika tidak, maka Menteri BUMN, Direksi PT Telkom dan pihak-pihak yang terkait lainnya secara nyata melanggar hukum atas praktik yang membahayakan kedaulatan negara, dan boleh jadi akan terus dikenang oleh sejarah sebagai pihak-pihak yang merongrong kedaulatan negara," pungkasnya. (fas/jpnn)

Baca Selengkapnya

Efektivitas Reshuffle Kabinet Diragukan

JAKARTA (CitraIndonesia.com) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan meragukan kalau reshuffle kabinet dapat menjadi jawaban atas masalah keterpurukan perekonomian bangsa saat ini.

“Memang masalah reshuffle adalah hak proregatif presiden, tetapi satu catatan, tolong dibantu oleh Presiden, apakah dengan reshuflle itu akan menyelesaikan masalah?” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Ia bahkan mempertanyakan apakah orang yang akan dipilih untuk menggantikan menteri yang direshuffle, akan lebih baik dari yang digantikan?

“Jadi, tolong dipikir. Jangan serta merta reshuffle tok. Pasti ada sesuatu (yang perlu dinilai). Kinerjanyakah? Dukungan politisnyakah? Hanya Presiden yang tahu, karena secara detil para menteri kan reportnya ke Presiden,” imbuhnya.

Politisi Gerindra ini meminta agar pemerintahan Jokowi-JK solid, dan antara menteri yang satu dengan yang lain, juga dengan presiden, dapat bekerja sama, saling bahu membahu.

“Jangan buat menteri Anda (memberikan) report ke jalur (pihak, red) yang lain yang bukan jalurnya,” pungkas dia.

Seperti diketahui, suara-suara yang menginginkan reshuffle kabinet antara lain dari partai utama pengusung pemerintahan Jokowi-JK, karena partai ini hanya mendapat jatah empat kursi menteri.

Jika reshuffle dilakukan, PDIP berharap mendapat tambahan lima kursi menteri. (heru)

Baca Selengkapnya

Komisi VII Ingin Tanya Rini Soal Pinjaman Rp560 Triliun ke Cina

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan ingin bertanya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai dana pinjaman dari Cina sebesar Rp560 triliun. Menurutnya, Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN perlu tahu dana pinjaman tersebut untuk apa.

Saya ingin mempertanyakan terkait pinjaman dari Cina, yang sebesar Rp560 triliun itu buat apa. Nah itu kita perlu tahu, perjanjianya apa, perjanjian hibah, pinjaman atau apa?" ujar Heri ketika ditemui Suara.com di gedung Nusantara I, Senin (29/6/2015).

Ia menilai masyarakat perlu tahu pinjaman tersebut memakai jaminan atau tidak. Bila memakai jaminan, maka jaminannya apa.

"Kalau memberikan pinjaman jaminannya apa? Kalau jaminannya BUMN itu sendiri, maka bila lusa BUMN bangkrut berarti BUMN kita sudah dikuasai mereka," tambahnya.

Menurutnya hal ini menjadi sangat penting karena BUMN merupakan salah satu aset negara. Bila sampai dikuasai pihak asing maka kedaulatan Indonesia sebagai negara akan dilecehkan.

"BUMN itu aset yang harus kita jaga bersama, bila sampai BUMN kita dikuasai asing maka dimana harkat martabat kita sebagai suatu negara," ujar Heri.

Hal ini karena menurutnya bila BUMN telah dikuasai negara asing, segala data yang harusnya tersimpan secara rahasia nanti mudah dilihat negara asing.

Baca Selengkapnya

Kalangan DPR usulkan kenaikan tarif untuk kurangi dwelling time

Jakarta (ANTARA News) - Untuk mengurangi terjadinya penimbunan barang sementara di Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah perlu menaikkan tarif tempat penimbunan barang sementara (TPS) Lini II Tanjung Priok.

"Sebab, tarif yang berlaku sekarang tidak menstimulus importir untuk segera memproses perizinan. Kenaikan tarif TPS diharapkan bisa menjadi pertimbangan importir untuk mempercepat mengajukan perizinan sehingga target waktu dwelling time bisa tercapai," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, kata Heri, pemerintah perlu mengoptimalkan pelayanan perizinan dengan meminta kementerian/lembaga untuk mengirimkan secara elektronik rekomendasi/pertimbangan teknis yang diterbitkannya selain mendorong percepatan pelayanan perizinan di K/L teknis secara real time online dan terintegrasi ke dalam INSW.

"Yang terakhir, perlu pula menempatkan petugas di Help-Desk di Pelabuhan Tanjung Priok secara berkelanjutan dan optimalisasi Dry Port (CDP) sehingga kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok meningkat," kata dia.

Heri mengutip data Bea Cukai yang menyebut dari total 937.857 container yang diproses di Pelabuhan Tanjung Priok selama periode Januari 2014 sampai dengan 15 Februari 2015 hanya sekitar 7% yang masuk "jalur merah" dan 14% "jalur kuning". Kemudian 79% masuk jalur MITA (khusus) dan "jalur hijau" dengan dwelling time sekitar hanya 4-5 hari.

Editor: Aditia Maruli

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan: Presiden marah Pelindo II tidak berubah

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan bahwa baru-baru ini Presiden Jokowi marah besar di Pelabuhan Tanjung Priok karena Pelindo II sebagai operator pelabuhan belum bisa memperbaiki dwelling time.

Presiden Jokowi kesal karena proses bongkar muat sampai keluar pelabuhan butuh waktu lama. Masa tunggu atau dwelling time itu bisa mencapai 5,5 hari.

"Tapi di ruang Pusat Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET) tempat presiden marah-marah di Pelabuhan Priok, tetap sepi. Beberapa meja pelayanan seperti Kemenperin, BPOM, Kementan, terlihat kosong. Semua masih sama saja. Tidak ada yang berubah,” kata Heri dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur PT Pelindo II RJ Lino di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Presiden sehingga wajar, presiden Jokowi marah.

Dalam rapat itu, dirinya menyatakan, Indonesia masih bermasalah serius dengan tata kelola logistik. Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat Performance Logistic Index (LPI) Indonesia, masih buruk (peringkat 53). Bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia (posisi 25), Thailand (posisi 35), bahkan Singapura bisa mencapai peringkat 5 dunia. 

“Ini jelas memprihatinkan, dan sekali lagi, masalah itu tidak bisa selesai lewat manajemen marah-marah,” katanya.

Masalah logistik, sambungnya, bukan perkara enteng. Logistik yang buruk mencerminkan infrastruktur dan manajemen pelabuhan yang jelek. 

"Saya tidak bisa membayangkan jika di Tanjung Prok saja bisa berhari-hari, bagaimana dengan pelabuhan lain,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Buruknya tata kelola logistik seperti waktu tunggu yang berhari-hari, waktu pengiriman yang berlarut-larut,  akan berdampak pada tingginya biaya perdagangan. Harga jual produk akan lebih mahal karena pengusaha harus membayar biaya tambahan seperti biaya penyimpanan. Ujungnya, harga produk tidak pernah bisa bersaing.

“Tata kelola logistik terkait erat dengan rantai supply dan kepastian waktu kirim bagi produsen dan eksportir. Itu akan sangat menentukan besarnya biaya transaksi ekspor-impor. Manajemen logistik yang buruk menyebabkan kerugian sebesar Rp3 ribu triliun. 

“Itu adalah kerugian besar yang terjadi setiap tahun. Sampai saat ini, biaya logistik bisa mencapai 1/4 dari Produk Domestik Bruto (PDB). Manajemen logistik di Indonesia butuh reformasi total dan komprehensif.

Editor: Suryanto

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Perjuangkan 74 Program untuk Dapilnya

Jakarta (dpr.go.id) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengaku sudah menyiapkan 74 program yang dijaring dari aspirasi konstituennya di daerah pemilihan Jawa Barat IV. Baginya apabila anggaran UP2DP (Usulan Program Pembangunan Daerah Pimilihan) disetujui maka program ini akan melengkapi pembangunan yang dirancang pemerintah melalui Musrenbang ( Musyawaran Perencanaan Pembangunan).

"Jadi program yang ada di UP2DP adalah program aspirasi rakyat yang tidak pernah terakomodir melalui proses Musrenbang. Apabila disetujui anggota dewan tidak akan memegang dananya karena pelaksana tetap saja eksekutif dari presiden sampai kepala daerah berbentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/15).

Ia menyebut aspirasi ini telah disampaikan konstituen dalam sejumlah kunjungan yang dilakukannya pada masa reses. Program itu antara lain perbaikan saluran irigasi di Desa Bojongtipar, Jampang Tengah, usulan Kelompok Tani di Bojonggipar yang selama ini masih mengandalkan hujan untuk pengairan.

Program lainnya lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra ini merevitalisasi jalan di Desa Cibadak yang sering dikeluhkan masyarakat karena masih dalam keadaan dusak. Selanjutnya bantuan peralatan tangkap untuk nelayan di Desa Pangumbahan yang bertujuan untuk meningkatkan volume tangkap.

Pada bagian lain ia menekankan progam UP2DP adalah hak usulan anggota DPR yang diatur secara rinci dalam UU MD3, Tata Tertib DPR serta sesuai dengan UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baginya apabila program ini ditolak, pemerintah menurutnya harus menjamin proses Musrenbang bisa berjalan efektif. Kenyataannya sejauh ini kegiatan tersebut sering gagal menjaring aspirasi masyarakat. (spy/iky) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

Baca Selengkapnya